<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bule-pemalsu-tanda-tangan-perusahaan-didakwa-jaksa_m_192408.jpeg" alt="Ilustrasi sidang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Konsumen PT Sentul City Tbk Alfian Tito Suryansah telah menjalani persidangan perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayar Utang) pada akhir pekan lalu, dengan majelis hakim Dulhusin, Robert, dan Made Sukereni. Hal tersebut terkait keterlambatan penyerahan unit yang menjadi objek PPJB yakni di Green Mountain Residence, Jalan Gunung Kelimutu Nomor 0076, luas tanah 81 meter persegi pada 26 Oktober 2020.  Komisaris Utama PT Sentul City Tbk Basaria Panjaitan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan niat baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada Alfian.  ”Sejak awal, PT Sentul City Tbk sudah memenuhi permintaan pemohon sebagaimana diminta dalam surat somasi. Jadi, sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk PKPU,’’ ujar Basaria Panjaitan dalam keterangannya, Sabtu (5/12).  Dalam surat somasi yang dilayangkan kuasa hukumnya, Salim The Atmaja SH, Alfian minta agar Sentul City segera melakukan serah terima unit dalam kondisi fisik 100 persen jadi atau termohon mengembalikan uang (refund) yang sudah dibayarkan pemohon secara tunai.  ”Permintaan pemohon ini sudah kami penuhi. Kami sudah mengundang pemohon untuk serah terima unit, tapi pemohon tidak datang. Kami juga sudah mentransfer uang sejumlah yang diminta pemohon, tetapi juga dikembalikan,’’ tutur Basaria Panjaitan.  Basaria mengaku heran atas sikap pemohon yang menolak serah terima unit dan juga mengembalikan uang refund. Padahal, dalam surat somasinya, dia meminta serah terima unit atau refund berikut dendanya.  Basaria juga mengingatkan para pihak tentang adanya mekanisme serah terima unit secara otomatis (STO) sebagaimana diatur dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) antara PT Sentul City Tbk dengan pemohon. Dalam PPJB pasal 7.5, telah sepakat adanya serah terima unit secara otomatis.  Mekanisme serah terima otomatis itu berlaku jika pihak kedua (pembeli) tidak memenuhi undangan serah terima dari pihak pertama (penjual) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kalender terhitung sejak tanggal surat undangan tersebut, yang dikirim melalui kurir atau perusahaan ekspedisi yang ditunjuk pihak pertama. Dengan telah lewatnya waktu, pihak kedua dianggap menyetujui serah terima tanah dan bangunan secara otomatis.  ”Batas waktu 10 hari sebagaimana diatur PPJB sudah terlewatkan, mekanisme serah terima otomatis berlaku,’’ terang Basaria Panjaitan.  Dengan demikian, Basaria juga minta agar majelis hakim bertindak tegas kepada para pihak yang memiliki itikad tidak baik dengan menggunakan peradilan niaga PKPU.  Saksikan video berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fI6vTq-DSfU

Komut PT Sentul City Tbk Minta Hakim PKPU Tegas pada Konsumennya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ketua-KPK-Agus-Rahardjo-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2016-2019 bakal segera memasuki masa pensiun. Pada 20 Desember mendatang, komisioner KPK Jilid V yang dikomandoi Firli Bahuri akan menggantikan posisi pimpinan lembaga antirasuah.  Empat pimpinan yang akan pensiun itu yakni Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, Basaria Panjaitan, dan Saut Situmorang menceritakan kegiatannya setelah purnatugas nanti.  Dalam laporan Kinerja KPK 2016-2019 kemarin, Saut berkelakar akan jalan-jalan ke Eropa bersama Basaria. "Pak Saut mau kemana? pulang ke rumah, nanti jalan-jalan ke Eropa sama Bu Basaria, hahaha," ucap Saut di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).  Mantan staf ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu kemudian membenarkan maksudnya. Saut mengatakan akan membentuk semacam Dewan Inisiatif.  "Banyak saran bikin ini, bikin itu, tapi saya mau pakai kata inisiatif, inisiatif apa lah, karena inisiatif saya bisa ke Pak Laode, ke Pak Alex (Alexander Marwata)," terang Saut.  "Kaya Pak Laode kan nanti main di isu lingkungan, kalau inisiatif saya bisa bantu orang supaya jangan buang sampah sambarangan, bantu jaksa, polisi, ini inisiatif. Jadi xx inisiatif, apakah itu SS inisiatif," sambungnya.  Sementara itu, Basaria mengaku tetap ingin menguatkan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Meski sudah pensiun dari kepolisian dan KPK, Basaria ingin terus menjalankan inovasi bentukan lembaga antirasuah itu.  "Saya kan sudah purnawirawan, di kita itu ada perkumpulan purnawirawan di seluruh Indonesia, termasuk purnawirawan para polisi wanita. Saya akan terus keliling (Indonesia) untuk memberi pemaparan soal SPAK ini," ucap Basaria.  Pensiunan bintang dua polisi itu katanya juga bakalan menularkan SPAK kepada internal KPK, terkhusus pegawai wanita. "Dengan demikian nilai-nilai antikorupsi bisa berkembang juga melalui mereka secara masif," ujar Basaria.  Sementara itu, Laode Syarif mengungkapkan, dirinya akan kembali menjadi pengajar. Karena sebelumya pernah menjadi dosen di Universitas Hasanuddin, Makassar.  "Saya ingin hidup seperti sebelum di KPK, mengajar, bikin program antikorupsi dan pembinaan hukum, bantu polisi, jaksa, KPK, dan Mahkamah Agung (MA)," tutur Syarif.  Syarif menggarisbawahi soal bantuannya ke MA. Ia mengatakan MA sangat membutuhkan bantuan dan mengharapkan MA kembali ke marwahnya, khusunya penanganan kasus-kasus korupsi.  Pasalnya dalam beberapa hari terakhir, MA terlalu sering memberikan Peninjauan Kembali (PK) kepada terdakwa koruptor.  "Bahkan di tingkat kasasi, tingkat kasasi itu sebenarnya kan menguji penerapan hukum bukan mempersoalkan fakta lagi. Ini masih persoalan fakta plus pengurangan hukuman sekarang," ucap Syarif.  Terakhir, sang ketua Agus Rahardjo. Ia mengaku ingin bersantai setelah lepas dari KPK. Ia pun menturkan masih gamang untuk menentukan arah kegiatan ke depannya. Hanya saja Agus memastikan akan terus memperhatikan sektor pencegahan korupsi.  "Saya sama dengan Bu Basaria, jadi PNS sudah pensiun, jadi KPK sudah pensiun, kalau masih melamar ke sana ke mari kan rasanya enggak elok ya, kesempatan yang muda-muda ya. Jadi kami akan menjalani takdir saja lah," pungkas Agus.

Jelang Pensiun, Ini yang Bakal Dikerjakan oleh 4 Pimpinan KPK Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menepis adanya anggapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan secara tebang pilih. Menurutnya, KPK bisa menindak semua kepala daerah jika mempunyai bukti yang cukup kuat, jika melakukan tindak pidana korupsi.  "Andai semua masyarakat melaporkan 522 kepala daerah dan bisa kita buktikan semuanya, ya semuanya kita ambil," kata Basaria di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10) malam.  Basaria menyebut, lembaga antirasuah telah menerima ribuan laporan masyarakat terkait aduan dugaan tindak pidana korupsi. Namun, dari ribuan masyarakat itu kemudian dipilih mana saja yang menjadi kewenangan pihaknya.  "Ada 6000 pengaduan dari masyarakat yang masuk ke KPK, bukan berarti kita pilih-pilih, tapi harus dipilah yang mana kewenangan KPK," ucap Basaria.  Oleh karenanya, untuk menaikan kasus ke penyidikan, maka harus terdapat minimal dua alat bukti. Sehingga tidak semua laporan masyarakat dapat diproses oleh KPK.  "Jadi kalau kita dibilang pilih-pilih, saya pastikan tidak. Kalau tidak percaya, berikan laporannya, ada dua alat buktinya, ya kita ambil. Jadi tidak ada pilih pilih," tegasnya.  Sebelumnya, KPK baru saja menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka. Supendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, karena diduga terima suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Indramayu.  Supendi merupakan kepala daerah ke-48 yang tertangkap tangan KPK. Basaria menyebut, KPK tak akan lelah mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Satuan Kerja Perangkat 'Daerah, Inspektorat Daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek di daerahnya. Hal ini agar menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas.  "Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan yang merata di seluruh Indonesia," tukasnya.

Basaria: 522 Kepala Daerah Bisa Kita Ambil Selama Ada Dua Alat Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekali" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekali</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berturut-berturut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua malam belakangan. Terakhir, tim penindakan KPK melakukan operasi senyap di provinsi Kalimantan Timur.  Sebelumnya, pada Senin (14/10) malam, KPK telah melakukan operasi senyap terhadap Bupati Indramayu, Supendi. KPK turut mengamankan total uang Rp 685 juta dalam kegiatan tangkap tangan itu.  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, pihaknya turut mengamankan delapan orang dalam operasi senyap di Kaltim. Delapan orang ini masih dalam pemeriksaan intensif di Polda Kaltim.  "Tim kita memang sedang ada di Kaltim ya, tapi masih di dalam pengembangan. Sekarang ini sudah ada beberapa orang juga yang akan dibawa ke sini besok pagi, kalau tidak salah ada delapan orang (diamankan)," kata Basaria di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/gif-infografis-ott-dan-penetapan-tersangka-setelah-revisi-UU-KPK-01.gif" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Infografis OTT KPK (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)  Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga melontarkan hal serupa. Dalam operasi senyap kali ini, KPK turut mengamankan Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII. Tim penindakan juga mengamankan pejabat pembuat komitmen (PPK) sejumlah staf hingga pihak swasta.  "Tujuh di antaranya kami lakukan pemeriksaan di Polda Kaltim dan satu orang sedang pemeriksaan di kantor KPK Jakarta," terang Febri.  KPK menduga telah terjadi beberapa kali pemberian uang pada pihak penerima. Namun, hingga kini lembaga antirasuah belum menetapkan siapa pihak penerima dalam operasi senyap di Kaltim.  "Belum disampaikan ya, siapa pihak penerimanya, tentu saja mereka yang berposisi sebagai pengelenggara negara. Namun pemberian uang ini diduga tidak dilakukan secara langsung, pemberian uang diduga melalui transfer rekening ke ATM," jelas Febri.

OTT KPK di Kaltim, Kepala Balai Pelaksana Jalan XII Ikut Diciduk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Basaria-Fedrik.jpg" alt="Basaria - Fedrik" width="100%">
<figcaption>Basaria - Fedrik</figcaption>
</figure>KEPASTIAN penerbitan perppu juga belum menemui titik terang. Di tengah situasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga berkepentingan hanya bisa menunggu sembari mengantisipasi berbagai efek berlakunya hasil revisi. Berikut wawancara wartawan Jawa Pos Debora Danisa Sitanggang dengan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kemarin (10/10).  ---  Sikap KPK terhadap rencana presiden menerbitkan perppu?  Tidak usah khawatir. Kita tunggu dulu. Nanti baru kita pikirkan untuk berikutnya. Dan apa pun kondisinya, kita sudah mempersiapkan. Sudah dibahas mulai sekarang. Sementara UU KPK akan berubah, kita lihat karena waktunya belum tanggal 17 (Oktober). Apakah akan diubah, belum ada kepastian untuk itu. Tapi, semangat kami dan penyelidikan tidak akan berubah.  Lantas, apa tanggapan KPK terhadap sikap presiden yang tidak segera menandatangani UU?  Itu saya kurang tahu, ya. Kalau mau jujur, sebenarnya saya belum baca secara keseluruhan. Tapi, saya pikir, kalau legislatif berbicara juga ada yang tipo dan segala macam, saya kira manusiawi saja. KPK itu sifatnya terkait pelaksana. Walaupun dengan penuh harapan (UU dibatalkan), kita tidak mungkin berhenti juga. Mau perppu itu keluar atau tidak, kita harus tetap berjalan. Segala kemungkinan sudah kita siapkan.  Adakah kekhawatiran penindakan akan terhambat dengan adanya dewan pengawas?  Kalau tidak salah, dewan pengawas itu begini. Terkait penyadapan, kemudian penggeledahan, penyitaan. Kalau polisi dan jaksa, mereka harus minta ke penetapan pengadilan. Kalau tidak salah, beliau (presiden) menyatakan tidak setuju dengan itu. Jadi diganti dengan dewan pengawas. Jadi, posisinya itu menjadi satu dalam KPK. Saya kira, cara berpikirnya seperti itu. Kalau masalah cepat atau tidak (penindakan dengan izin dewas), nggak begitu berpengaruh. Sebab, kita sekarang lima pimpinan ini sudah berjalan dengan sistem online juga kalau untuk ACC.  Bagaimana OTT yang diperkirakan akan berkurang?  OTT ini bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi. Sebenarnya pekerjaan KPK jauh lebih banyak pencegahan. Para direkturnya hampir setiap saat keliling di seluruh daerah. Titiknya adalah pencegahan. Penindakan hanya sebagian kecil. Tapi, pencegahan itu selalu kurang menarik dan selama ini kurang aware untuk diberitakan.

Basaria Panjaitan: Apa pun Sikap Presiden, Semangat Kami Tidak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia tidak perlu khawatir ditangkap lembaga antirasuah jika tak berperilaku koruptif. Kepala daerah diminta tidak ragu membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat di daerah masing-masing sepanjang sesuai peraturan yang berlaku dan tak bersifat koruptif.  "Kepala daerah tidak perlu takut jika tidak melakukan korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, Selasa (8/10).  Basaria menuturkan, pihaknya pasti memilah secara tepat sesuai regulasi dan bukti yang ada, antara penyelenggara negara yang melakukan korupsi dengan penyelenggara negara yang berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih.  "Karena itu juga KPK akan terus melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah-daerah di seluruh Indonesia," beber Basaria.  Seperti diketahui, KPK baru saja menetapkan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan serta Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. Tak hanya Agung, status tersangka juga disematkan KPK kepada orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara bernama Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin; dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri serta dua pihak swasta bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.  Penetapan status tersangka itu dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Utara, Minggu (6/10) malam.  Berdasar itu, lanjut Basaria, pihaknya akan terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, satuan kerja perangkat daerah, inspektorat daerah, pihak rekanan pemerintah daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan dan atau pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, untuk menjalankan semua proses dengan cara-cara yang benar dan berintegritas.  "Praktik kotor seperti korupsi dalam pengadaan sudah dapat dipastikan akan merusak upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia," pungkas Basaria.

KPK Minta Kepala Daerah Tak Buat Kebijakan Koruptif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Konpres-OTT-KPK-Bupati-Lampung-Utara-Dery-Ridwansah-1-.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers di Gedung KPK, Senin (7/10/2019. KPK menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan terkait proyek pemerintah kabu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers di Gedung KPK, Senin (7/10/2019. KPK menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan terkait proyek pemerintah kabu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Politikus Nasdem itu kini ditahan lantaran terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.  Sebagai penerima suap, KPK menjerat 4 orang yakni, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung yang merupkana Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri.  Sementara sebagai pemberi suap, KPK menjerat dua pihak swasta masing-masing bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh. Bupati Agung Ilmu Mangkunegara diduga menerima suap sebanyak Rp 800 juta dari total janji suap Rp1,24 miliar terkait proyek di dua dinas tersebut.  Dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada tim satgas KPK mengamankan Agung, Raden, Syahbuddin, Wan Hendri, dan Chandra. Kemudian ada dua orang lagi yang turut diamankan namun tidak dijadikan tersangka, yaitu Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Fria Apristama dan Reza Giovanna dari unsur swasta.  "Sementara untuk HWS (Henra Wijaya Saleh) hari ini menyerahkan diri ke kantor Kepolisian Resor Lampung Utara yang kemudian diantar ke kantor Kepolisian Daerah Lampung pada 11.00 WIB," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/10) .  Menurut Basaria, lembaganya menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek di Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian, tim penindakan langsung bergerak ke rumah Dinas Bupati dan  menangkap Raden sekira pukul 18.00 WIB.  Pada saat itu, dikatakan Basaria, penyidik mengalami sedikit kendala ketika hendak masuk ke Rumah Dinas Bupati Agung karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat. Tim baru bisa masuk sejam kemudian dan mengamankan Bupati Agung sekira pukul 19.00 WIB.  "Di sana tim penyidik sempat dihalang-halangi," ucap Basaria.  Di Rumah Dinas Bupati, dari kamar Agung, tim mengamankan uang sebesar Rp 200 juta. Tim kemudian menuju rumah Wan Hendri dan mengamankannya pada pukul 20.00 WIB.  Secara terpisah, lanjut Basaria, tim lain bergerak ke rumah Syahbuddin dan mengamankannya sekira pukul 20.35 WIB. Dari Syahbuddin, tim mengamankan uang Rp 38 juta yang diduga terkait proyek.  "Secara paralel, tim lain mengamankan RGI yang berasal dari unsur swasta di rumahnya pada pukul 21.00 WIB. Kemudian secara terpisah, tim lain bersama RSY, orang kepercayaan Bupati kembali ke rumahnya dan mengamankan uang sebesar Rp 440 juta pada 00.12 WIB," ungkap Basaria.  Basaria menyebut, tim kemudian mengamankan Chandra pada Senin (7/10) dini hari pukul 00.17 WIB di rumahnya. Terakhir, tim mengamankan Fria sekira pukul 00.30 WIB. Dari Fria, tim mengamankan uang Rp 50 juta yang diduga terkait proyek.  "Total uang yang diamankan tim adalah Rp 728 juta," jelas Basaria.  Sebagai penerima AIM dan RSY disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Sedangkan, SYH dan WHN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.  Sementara itu, sebagai pemberi CHS dan HWS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ini Kronologi OTT Bupati Lampung Utara, Tim KPK Sempat Dijegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/di-dua-lokasi-nih-kronologi-kpk-lakukan-ott-patrialis-akbar_m_105267.jpeg" alt="Basaria Panjaitan saat memberika keterangan pers di KPK, Kamis (26/1)." width="100%">
<figcaption>Basaria Panjaitan saat memberika keterangan pers di KPK, Kamis (26/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif angkat bicara mengenai revisi Undang-Undang 30/2002 tentang KPK yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9) hari ini. Menurutnya, hingga saat ini KPK tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dan belum menerima secara resmi draf revisi yang bakal segera menjadi undang-undang itu.  "Jika dokumen yang kami terima itu via ‘Hamba Allah’. Karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah. Faktanya banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Syarif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/9).  Syarif memandang, sejumlah poin yang bakal melemahkan KPK. Beberapa di antaranya terkait komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum, penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin Dewan Pengawas.  Lalu, lanjut Syarif, Dewan Pengawas KPK akan dipilih dan diangkat oleh Presiden. Jumlahnya lima orang. Kemudian, poin lainnya adalah, komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK serta status Kepegawaian KPK berubah Drastis dan harus melebur menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus," ucap Syarif.  Oleh karena itu, Syarif menilai, masih banyak poin-poin dalam UU KPK baru yang bakal melemahkan kinerja lembaga antikorupsi. "Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," sesalnya.  Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan berbeda pandangan, Basaria mengaku menyetujui revisi UU KPK tersebut. Sebab kini telah disahkan oleh DPR bersama Pemerintah melalui rapat paripurna.  "Kalau sudah Paripurna, ya kita ikut," tegas Basaria.  Untuk diketahui, DPR baru saja mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/9) siang. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah. Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.  Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.  &nbsp;

Laode Syarif Kecam Revisi UU KPK, Basaria Pilih Terima Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memilih untuk konsisten memimpin lembaga antirasuah hingga akhir kepengurusannya pada Desember 2019. Hal ini menyusul Ketua KPK Agus Rahardjo dan dua rekannya Laode M Syarif dan Saut Situmorang yang menyerahkan mandat kepada Presiden RI Joko Widodo.  "Ya enggak lah, harus meneruskan tanggung jawab sampai Desember nanti," kata Basaria saat dikonfirmasi, Minggu (15/9).  Diketahui, ketiga pimpinan KPK menyerahkan mandat pada presiden sebagai bentuk protes terhadap Jokowi karena mendukung sejumlah poin dalam draft revisi UU 30/2002 tentang KPK. Keputusan ini disampaikan Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang di Gedung KPK pada Jumat (13/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-SERAHKAN-MANDAT-KE-PRESIDEN-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi para Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersiap memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Bahkan, hingga kini sebagai pelaksana Undang-Undang, pihak lembaga antirasuah itu belum juga mempunyai draf revisi UU KPK. Lembaga antirasuah menyesalkan sikap Pemerintah yang diwakilkan Menkumham Yasonna Laoly belum juga memberikan draf revisi UU KPK.  Sebelum konferensi pers bersama Agus dan Laode, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang telah menyatakan mundur sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat elektronik ke jajaran pegawai KPK.  Saut menyampaikan pengunduran dirinya itu mulai berlaku terhitung sejak Senin (16/9). Dia pun meminta maaf kepada banyak pihak atas keputusannya.  Tak hanya Saut, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari juga menyatakan akan mundur dari posisinya. Dia tak ingin bekerja untuk lembaga yang integritas pimpinannya diragukan.  Hal itu tak lepas dari terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ktua KPK periode 2019-2023 melalui proses di Komisi III DPR, pada Jumat (13/9) dini hari. Sebab sosok perwira tinggi Polri itu terbilang kontroversial.  KPK menyatakan Firli diduga melakukan pelanggaran etik berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Firli sendiri dalam beberapa kesempatan telah membantah melakukan pelanggaran etik selama menjabat Deputi Penindakan.

Basaria Panjaitan Pilih Konsisten Pimpin KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pansel-Capim-KPK-RDP-di-DPR.jpg" alt="Pansel Capim KPK RDP di DPR" width="100%">
<figcaption>Pansel Capim KPK RDP di DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak lolosnya Basaria Panjaitan dan Laode M Syarief dalam daftar 10 calon pimpinan (capim) KPK hasil seleksi pansel, menuai pertanyaan Komisi III DPR. Itu terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pansel Capim KPK di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).  Pertanyaan itu ditanyakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii. Ia mengaku heran karena kedua komisioner itu tidak lolos seleksi psikologi untuk seleksi capim KPK periode 2019-2023. Padahal, menurut anggota DPR Fraksi Gerindra itu, keduanya pernah menjalani tes pada periode sebelumnya.  "Karena waktu periode lalu termasuk yang top, dianggap yang sangat-sangat punya kemampun untuk menjadi ketua KPK tapi di periode ini psikologi saja enggak lulus. Kemudian Laode kalau dalam pertemuan Komisi III selalu jadi jubir KPK ternyata tak lulus profile assesment. Ini saya heran," kata Syafii.  Anggota Pansel Capim KPK Hamdi Muluk kemudian menjelaskan gugurnya Basaria dan Laode dalam seleksi Capim KPK jilid V terjadi karena kalah oleh pesaing lainnya. Kemudian, tes periode ini berbeda dengan empat tahun sebelumnya sehingga tidak bisa disamakan.  "Tes psikologi itu tidak ada persoalan dengan waktu dan tidak ada jaminan pada waktu yang sama hasilnya akan sama," ucap Hamdi.  Guru Besar Fakultas Psikologi Univeristas Indonesia (UI) ini menjelaskan, dari 100 yang mengikuti tes, pansel membutuhkan 40 nama terbaik. Sehingga yang tak masuk dalam 40 besar pasti akan tersingkir.  "Kami hanya taat pada skor itu. Kami urutkan, kami butuh 40 orang terbaik, ya kami potong. Siapa pun di bawahnya ya selesai," jelas Hamdi.  Senada dengan Hamdi, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih membantah bila ada yang menyebut pansel meloloskan calon titipan. Yenti menegaskan, Capim KPK yang lolos hingga diserahkan ke Presiden Joko Widodo berdasarkan penilaian pansel mengenai kompetensi calon, integritas, independensi, pengalaman, hingga motivasinya menjadi pimpinan KPK.  "Tidak ada titipan. Walaupun ada, tidak sampai ke pansel, tidak ada titipan siapa dan bagaimana. Kalau ada pun kita abaikan saja. Orang nitip boleh saja. Tetapi yang penting kami tidak hiraukan titipan itu. Kemudian kita sudah bekerja secara objektif dan tidak ada intervensi," tandas Yenti.

Soal Gagalnya Laode dan Basaria, Pansel: Kami Hanya Taat Pada Skor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#basaria panjaitan

Berita Terkini