<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten. Kakak korban, Iman Zanatul Khaeri, mengungkapkan, banyak kejanggalan yang terjadi dalam proses hukum yang berjalan. Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menyampaikan bahwa pihaknya memang belum menerima laporan dari keluarga korban. Namun, Komjak sudah memantau perkembangan penanganan kasusnya. &rdquo;Kami memantau dan melakukan pengecekan serta meminta konfirmasi dari satuan kerja kejaksaan di sana,&rdquo; imbuhnya. Menurut dia, sejauh ini sidang atas perkara dugaan pelanggaran UU ITE sudah berjalan. Pihaknya akan terus memantau sidang tersebut. Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerkosaan yang baru akan dilaporkan pihak keluarga, Barita menyampaikan bahwa itu belum masuk ranah kejaksaan. Karena itu, pihak kejaksaan juga belum bisa melangkah lebih jauh. &rdquo;Jaksa pada waktu itu menyatakan bahwa itu menjadi kewenangan penyidik, bukan jaksa,&rdquo; ujarnya. Yang jelas, jika pihak keluarga merasa dan mendapati hal janggal dari kejaksaan atau oknum jaksa, mereka bisa melaporkannya ke Komjak. Dia memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. &rdquo;Silakan secara resmi sampaikan ke kami supaya kami punya bahan. Karena ini berkaitan dengan pengalaman korban,&rdquo; katanya. Sebagaimana yang ramai beredar, pihak keluarga korban mengungkap banyak keganjilan dalam penanganan perkara. Misalnya, tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan sidang perdana. Lalu, dari keterangan Iman, sang adik yang dihadirkan sebagai saksi justru diarahkan untuk memaafkan pelaku dan menempuh jalan damai oleh JPU. Keganjilan itu berlanjut di sidang ketiga saat Iman dan pihak pengacara diusir dari ruang sidang dengan alasan tertutup. Setelah kejadian tersebut, pihaknya berinisiatif melapor ke Kejaksaan Pandeglang. Namun, Iman mengaku justru mendapat amukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Helena Octaviane karena menggunakan jasa pengacara. Kejanggalan-kejanggalan tersebut berlanjut hingga sidang keempat yang digelar kemarin (27/6). Iman mengaku kaget lantaran sidang pembacaan tuntutan tersebut tiba-tiba berubah menjadi online. Pelaku tak dihadirkan langsung dalam sidang. Sementara itu, dilansir dari Radar Banten, Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi menyatakan telah melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah jaksa, baik di Kejati Banten maupun Kejari Pandeglang, yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Dari hasil klarifikasi, perkara tersebut berasal dari Ditreskrimsus Polda Banten terkait laporan UU ITE. Sebelum laporan tersebut dibuat, korban berinisial ISK dan terdakwa AHM sudah saling kenal sejak 2015. Keduanya berpacaran pada 2021 dan telah melakukan hubungan suami istri. Didik mengatakan, saat melakukan hubungan intim dengan korban, terdakwa sempat merekamnya. Video hubungan badan tersebut disimpan terdakwa dan akan disebarkan apabila korban meminta putus. &rdquo;Berkali-kali video itu dipakai untuk mengancam korban,&rdquo; kata Didik. Video yang disimpan terdakwa akhirnya disebar kepada teman korban pada 2022. Setelah video itu disebar, korban membuat laporan di Polda Banten. Terlapor kemudian ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Perkara itu dilimpahkan ke Kejari Pandeglang sesuai locus-nya (tempat kejadian perkara, Red),&rdquo; kata Didik. Perkaranya disidangkan di PN Pandeglang. &rdquo;Proses sidang sudah tiga kali,&rdquo; imbuhnya. Seusai persidangan itu, korban bersama kakaknya datang ke Kejari Pandeglang. Kakak korban menceritakan bahwa adiknya telah diperkosa oleh terdakwa. Mendengar itu, Kajari Pandeglang meminta agar perkara tersebut dilaporkan ke Polda Banten. Sebab, dalam berkas perkara, terdakwa tidak didakwakan pasal yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan. Didik mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut jaksa sempat menanyakan hasil visum terhadap korban jika kasus tersebut kembali dilaporkan. Hasil visum menjadi pertanyaan karena kejadian pemerkosaan telah terjadi tiga tahun yang lalu. &rdquo;Nah, ini (karena pernyataan tersebut, Red) ditanggapi kejaksaan kurang mendukung atau mengakomodasi kasus pemerkosaan,&rdquo; ungkap dia. (syn/mia/fhm/c6/fal)

Kinerja kejaksaan mendapat sorotan dalam kasus dugaan rudapaksa yang terjadi terhadap seorang mahasiswi di Pandeglang, Banten.

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/barita-dok-pribadi.jpg" alt="Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) ditunjuk sebagai Komisaris PT Danareksa (Persero) dari unsur pemerintah. Meski Barita merupakan perwakilan Komjak dari unsur pemerintah, namun rangkap jabatan tersebut diduga berpotensi melanggar etik.  Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah Saragih menyampaikan, kinerja Komjak yang merupakan fungsi pengawasan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjaga etik, namun justru Komjak sendiri yang berpotensi melanggar etik, lantaran merangkap jabatan.  "Secara etika buruk. Jaksa saja sebagai penegak hukum tak patut, apa lagi Komisi Kejaksaan. Bayangkan, orang yang harus menjaga etika malah mempertontonkan hal yang tak etis," kata Alamsyah kepada JawaPos.com, Selasa (13/10).  Alamsyah menuturkan, etika bukan hanya yang tertulis dalam kode etik. Tapi juga menyangkut kepatutan dan tindakan. Terlebih penyelenggara negara, jika merujuk Pasal 17 huruf a Undang-Undang Pelayanan Publik mengatur, dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).  "Contoh, tidak ada aturan bahwa seorang menteri yang ternyata dibiayai oleh pihak lain dalam kunjungan harus mundur. Tapi beberapa menteri di negara lain mundur dari jabatan, di Jepang bahkan untuk tingkat tertentu pejabat bisa bunuh diri," cetus Alamsyah.  Terlebih, PT Danareksa tengah berperkara di Kejaksaan Agung (Kejagung). Perkara tersebut terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Danareksa kepada PT Aditya Tirta Renata (PT ATR) pada tahun 2014-2015 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 105 miliar.  Alamsyah menyayangkan hal tersebut. Sebab, berpotensi konflik kepentingan, lantaran Ketua Komjak menjadi Komisaris Danareksa.  "Bayangkan jika ada kasus di Danareksa, kemudian ditangani oleh Kejaksaan dan seorang anggota Komjak menjadi komisarisnya. Akan tidak baik di hadapan publik," cetus Alamsyah.  Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komjak Barita Simanjuntak mengklaim, rangkap jabatan yang dilakukannya tidak menyalahi prosedur. Sebab dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tidak melarang anggota Komjak perwakilan pemerintah tidak melarang hal itu.  "Yang dilarang merangkap jabatan itu anggota Komjak yang mewakili masyarakat. Kalau mewakili pemerintah itu tidak ada larangan, itu di dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011," tegas Barita.  Barita mengaku, tidak melamar maupun mengikuti seleksi untuk menjadi Komisaris PT Danareksa, malainkan ditunjuk langsung oleh Kementerian BUMN. Menurutnya, tidak mempunyai kapasitas untuk menolak tawaran tersebut.  "Jadi masa si saya menolak untuk membantu tugas-tugas dalam kapasitas sebagai pengawas, rasanya tidak etis juga kalau saya menolak itu (Komisaris PT Danareksa), itu juga bagian tugas pengawasan, bukan tugas eksekutif," ucap Barita.  Terkait Danareksa tengah berperkara di Kejagung, sambung Barita, memastikan tidak bisa mengintervensi perkara tersebut. Dia menegaskan, penegakan hukum di Kejagung berjalan sebagaimana mestinya.  "Jadi artinya kehadiran saya disitu untuk memastikan untuk bisa jalan tegak lurus. Murni penegakan hukum yang benar, berkeadilan, tegak lurus. Itu bisa dilihat dari persfektif itu. Tetapi tugas Kejaksaan dan Komisaris berbeda, tugas Kejaksan dan Komisi Kejaksaan tidak sama," cetus Barita.  Oleh karena itu, Barita memastikan tidak akan dan tidak ada niat untuk mengintervensi proses perkara Danareksi yang tengah berjalan di Kejagung. Karena proses hukum di Kejagung berjalan sesuai prosedur.  "Tugas-tugas penegakan hukum sudah ada mekanismenya dan itu tidak bisa diintervensi, karena aturannya kan sangat ketat. Jadi tidak mungkin bisa ada intervensi," pungkasnya.

Jadi Komisaris Danareksa, Ketua Komjak Berpotensi Melanggar Etik

Barita Simanjuntak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Barita Simanjuntak

Berita Terkini

Komisi Kejaksaan Tunggu Laporan Korban Rudapaksa di Pandeglang

Jadi Komisaris Danareksa, Ketua Komjak Berpotensi Melanggar Etik

Download Aplikasi JawaPos.com