<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/Screenshot-2026-02-26-203726-1-2316534672.jpg" alt="Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Didik Putra Kuncoro. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ini Tampang Ko Erwin, Bandar Narkoba yang Menjadi Buron Bareskrim Polri dalam Kasus Didik Putra Kuncoro. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Buron kasus narkoba bernama lengkap Erwin Iskandar alias Ko Erwin berhasil diringkus oleh Bareskrim Polri. Petugas menangkap bandar yang diduga menyetor uang miliaran rupiah kepada mantan kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, itu diamankan saat hendak kabur ke luar negeri.</p> <p>Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso membenarkan hal itu. Dia menyatakan bahwa penangkapan tersebut akan dirilis kepada publik. Data-data lengkap ihwal Erwin dan segala aktivitas terlarang bandar tersebut bakal disampaikan lebih lanjut.</p> <p>&rdquo;Benar bahwa DPO Erwin telah ditangkap oleh Tim Gabungan Subdit IV dan Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, untuk lebih detailnya akan disampaikan pada saat konferensi Pers,&rdquo; ungkap Brigjen Eko pada Jumat (27/2)2j</p> <p>Berdasar informasi dari Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri, Erwin ditangkap saat hendak kabur ke negara tetangga, Malaysia. Tidak sendirian, dia ditangkap bersama dua orang lain yang berniat membantu pelarian Ko Erwin.</p> <p>Erwin terdata sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kelahiran Makassar pada 30 Mei 1969. Dia beralamat di empat tempat berbeda yang tersebar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Pada surat itu juga dituliskan ciri-ciri buron tersebut. Yakni tinggi badan 167 cm, berat badan 85 kilogram, rambut pendek lurus hitam, dan warna kulit sawo matang.</p> <p>Sebelum menjadi DPO dan diringkus, Erwin menjadi bandar di Kota Bima, NTB. Dia sempat berkomunikasi dengan tersangka dalam kasus narkoba yang ditangani oleh Polda NTB. Yakni Maulangi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Tersangka Maulangi adalah bawahan langsung Didik.</p> <p>Eko sudah menyampaikan bahwa keterlibatan Didik dalam kasus narkoba terungkap setelah Polda NTB mendapati seorang polisi masuk dalam jaringan pengedar narkoba di Bima Kota. Didik terhubung dengan jaringan tersebut melalui Maulangi saat masih bertugas sebagai polisi berpangkat AKP.</p> <p>Dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Maulangi, polisi mendapatkan informasi bahwa telah diterima sejumlah uang pada Juni-November 2025. Sebagian besar uang tersebut diserahkan oleh Maulangi kepada Didik yang saat itu bertugas sebagai kapolres dengan pangkat AKBP.</p> <p>&rdquo;Adapun jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada AKBP DPK ialah senilai Rp 2,8 miliar,&rdquo; terang Eko.</p> <p>Atas temuan tersebut, pada 11 Februari lalu dilakukan interogasi terhadap Didik. Saat itu dia diperiksa oleh Divpropam Polri terkait keterlibatannya dalam perkara yang menjerat Maulangi. Sejak 16 Februari, Eko menyatakan bahwa Polda NTB sudah menetapkan Didik sebagai tersangka dugaan penerimaan aliran dana hasil kejahatan peredaran gelap narkoba dengan nilai Rp 2,8 miliar.</p> <p>Kasus tersebut berbeda konstruksi dengan kepemilikan narkoba yang kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Kepemilikan narkoba oleh Didik didapati setelah polisi menemukan koper berisi barang haram tersebut di kediaman Aipda Dianita Agustina. Seluruh narkoba dalam koper itu sudah diakui merupakan milik Didik dan telah dikonsumsi bersama istrinya, Miranti Afriana.</p> <p class="class-paragraph">Atas rangkaian kasus yang menyeret Didik, pria asal Kediri tersebut dijerat menggunakan beberapa pasal sekaligus dalam undang-undang (UU) narkotika. Yakni Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) atau Pasal 137 Huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukumannya tidak main-main. Dia terancam pidana mati.</p> <p>&rdquo;Dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori VII,&rdquo; jelas Eko.</p> <p>&nbsp;</p>

Bareskrim Polri ringkus buron narkoba Ko Erwin saat hendak kabur ke Malaysia. Penangkapan melibatkan 2 orang pembantu

Hendak Kabur ke Malaysia, Bareskrim Polri Ringkus Buron Kasus Narkoba Ko Erwin

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/firli-syl-1442686709.jpg" alt="JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Sebab, pengusutan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Firli Bahuri bersamaan dengan pengusutan tindak pidana dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.</p> <div dir="auto">"Koordinasi dengan Bareskrim sehubungan dengan laporan-laporan dugaan pelanggaran etik yang diterima Dewas KPK," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho dikonfirmasi, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Albertina tidak menjelaskan secara rinci maksud koordinasi tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa koordinasi itu sehubungan dugaan pelanggaran etik yang tengah ditangani Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena masih dalam proses tidak bisa kami sampaikan," tegas Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Firli telah diperiksa Dewas KPK pada&nbsp;Senin (20/11).&nbsp;Firli mengaku didalami Dewas KPK terkait dugaan pertemuannya dengan Syahrul Yasin Limpo. Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dirinya oleh Dewas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013311584/tiongkok-kembali-melakukan-aksi-penutupan-ratusan-masjid-disebut-sebagai-upaya-membasmi-agama-minoritas">Tiongkok Kembali Melakukan Aksi Penutupan Ratusan Masjid, Disebut sebagai Upaya &lsquo;Membasmi&rsquo; Agama Minoritas</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli juga telah diperiksa Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, pada Kamis (16/11). Usai pemeriksaan itu Firli mengumpat dari kejaran awak media.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli pun mengklaim, dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Ia pun menyatakan tidak pernah terlibat terkait dugaan suap dalam penanganan perkara di KPK.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap," ucap Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/11).</div> </div> </div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, pengusutan dugaan pelanggaran kode etik ini sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Polisi telah menggeledah dua rumah milik Firli Bahuri yang berlokasi di Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan dan di Villa Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Firli juga telah diperiksa aparat kepolisian selama kurang lebih 10 jam. Firli mengklaim, tidak ada perlakuan khusus saat dirinya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, pada Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div>

"Koordinasi dengan Bareskrim sehubungan dengan laporan-laporan dugaan pelanggaran etik yang diterima Dewas KPK," kata Anggota Dewas KPK

Dewas KPK Koordinasi dengan Bareskrim Polri Terkait Pertemuan Firli dengan Yasin Limpo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/LUCKY.jpg" alt="Lucky Hakim.(Instagram @luckyhakimofficial)" width="100%">
<figcaption>Lucky Hakim.(Instagram @luckyhakimofficial)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Lucky dimintai keterangan karena sedikit banyaknya tahu kondisi Al Zaytun, bahkan dia pernah dua kali masuk pondok tersebut.</p> <p>Lucky mengatakan, kedatangan pertamanya ke Al Zaytun terjadi pada 29 Juli 2022 sebagai tamu undangan karena menjabat Wakil Bupati. Di sana dia ingin melihat Al Zaytun lebih dekat, karena tampak begitu megah dari luar.</p> <p>"Waktu itu yang menerima langsung pak Panji Gumilang, ya sudah keliling-keliling melihat, apa yang waktu itu, mas Lucky mau lihat apa tentang Al Zaytun. Saya mau lihat semuanya yang heboh-heboh ini," kata Lucky di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/7).</p> <p>Heboh yang dimaksud Lucky yakni karena Al Zaytun yang besar. Mulai dari tanahnya luas, masjidnya sangat besar, penyumbang pajak terbesar, hingga bayar listrik ratusan juta per bulan.</p> <p>Panji kemudian menunjukan seisi Al Zaytun kepada Lucky. Mulai dari peternakan modern, pertanian. "Dan ada kapal-kapal yang dibuat yang dimiliki oleh Al Zaytun, kapal-kapal laut yang mungkin sekitar berapa gross ton, mungkin harga-harganya mahal-mahal. Jadi saya lihat semua," jelas Lucky.</p> <p>Pada saat itu, Lucky belum melihat adanya keanehan di dalam pesantren. Sebab, dia hanya berkelilig melihat seisi pondok, tidak mendalami mengenai materi pembelajaran, maupun cara beribadah yang diterapkan.</p> <p>Diketahui, Bareskrim Polri memutuskan menaikan status perkara dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaytun ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Keputusan ini diambil usai adanya pemeriksaan kepada Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren tersebut.</p> <p>"Selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.</p> <p>Penyidik selanjutnya akan melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 4 orang saksi, dan 5 saksi ahli. Kemudian pemeriksaan terhadap terlapor Panji Gumilang.</p> <p>"Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti," jelas Djuhandhani.</p> <p>&nbsp;</p>

Lucky mengatakan kedatangan pertamanya ke Al Zaytun terjadi pada 29 Juli 2022 sebagai tamu undangan karena menjabat Wakil Bupati.

Pertama Kali Datang ke Al Zaytun, Lucky Hakim: Saya Mau Lihat Semua yang Heboh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Prof-Mudzakir-dok-pribadi.jpg" alt="Prof Mudzakir - dok pribadi" width="100%">
<figcaption>Prof Mudzakir - dok pribadi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bareskrim Polri diyakini akan menuntaskan kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Mengingat, Polri tengah melakukan penyidikan baru terkait dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bukan hanya perbuatan tindak pidana aktivitas bisnis Indosurya saja yang dipersoalkan di dalam hukum, tetapi juga status dari perseroan itu sendiri jadi persoalan karena memasukkan keterangan palsu,&rdquo; kata pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Mudzakir kepada wartawan,&nbsp;Minggu (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mudzakir menduga, terkait kasus Indosurya ini ada dua kejahatan. Pertama adalah sepak terjang perbuatan Indosurya dan yang kedua adalah pendirian lembaga Indosurya itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mudzakir, sudah seharusnya penyidik Bareskrim Polri mengusut tuntas semua aspek tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Indosurya. Sebab, kerugian yang diakibatkan oleh Indosurya bagi masyarakat sangatlah besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga kalau sekarang benar dalam kasus Indosurya diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau penempatan keterangan palsu dalam surat, dua (kejahatan) itu menjadi satu lebih tepat,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mudzakir menjelaskan, jika sebuah lembaga tidak sah, maka sudah pasti apa yang dilakukan lembaga tersebut ke depannya tidak sah dan berpotensi melanggar hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau lembaga tidak sah karena memuat dokumen atau keterangan palsu terus kemudian melakukan aktivitas bisnis yang merugikan banyak pihak, mestinya itu aktivitas bisnis juga termasuk tidak sah,&rdquo; papar Mudzakir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mudzakir mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang terus mengusut kasus Indosurya ini hingga tuntas. Ia menegaskan, jika memang terbukti pendirian Indosurya tidak sah, maka hal ini bisa dijadikan dasar untuk menagih hak para nasabah kepada Indosurya dan Bareskrim Polri harus mengawal hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau misalnya itu memeriksanya mundur boleh saja asalkan nanti itu implikasi perbuatannya. Kalau tidak sah, kewajiban mereka (Indosurya) dipenuhi kepada nasabah dengan cara mempersoalkan status Indosurya, karena status tidak sah itu kalau itu terbukti demikian, dia dijadikan dasar menagih kembali kepada Indosurya saya kira itu lebih adil bagi pihak yang dirugikan oleh pihak Indosurya,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menuntaskan penyidikan kasus baru Indosurya atas nama tersangka Henry Surya (HS) dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai perintah Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, jajarannya memulai penyidikan baru Indosurya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya sejak Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Subdit II Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan HS sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak 15 Maret. Pendiri Indosurya tersebut dijerat Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry Surya juga dijerat dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.</div>

Polri tengah melakukan penyidikan baru terkait dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya.

Pakar Hukum Yakin Bareskrim Polri Mampu Tuntaskan Kasus Indosurya

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, menetapkan Advokat Razman Arif Nasution (RAN), sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Penetapan tersangka tersebut, buntut dari adanya laporan&nbsp;Hotman Paris Hutapea yang dituduh melakukan pelecehan seksual.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72631_91928_Razman-Arief-Nasution-pengacara-penasehat-hukum.jpg" alt="Razman Arief Nasution.(Dok.JawaPos.c om)" width="100%">
<figcaption>Razman Arief Nasution.(Dok.JawaPos.c om)</figcaption>
</figure> <p>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, membenarkan informasi penetapan tersangka tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Rasman, sesuai dengan surat penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri tanggal 31 Maret 2023.</p> <p>&ldquo;Membenarkan terkait penetapan tersangka RAN dalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik,&rdquo; kata Ramadhan di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (5/4).</p> <p>Rasman disangkakan dengan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP.</p> <p>Penetapan tersangka Rasman atas laporan Hotman Paris Hutapea pada 10 Mei 2022. Rasman dilaporkan bersama Iqlima Kim atas kasus dugaan pencemaran nama baik.</p> <p>Laporan tersebut terkait dengan tuduhan yang dilayangkan Rasman kepada pengacara kondang tersebut tentang dugaan pelecehan seksual.</p>

Penetapan tersangka terhadap Rasman, sesuai dengan surat penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri

Advokat Razman Arief Nasution Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Karo-Penmas-Divisi-Humas-Polri-Kombes-Polisi-Ahmad-Ramadhan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> 11 tersangka kasus dugaan investasi bodong robot trading DNA Pro segera menjalani persidangan. Seluruhnya telah diserahkan kepada Kejaksaan.<br /> <br /> Dalam perkara ini, sejumlah barang bukti berupa harta 11 tersangka yang telah disita juga diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke jaksa. Harta ini meliputi 14 mobil berbagai merek, mulai dari Ferrari, Mitsubishi Pajero, Lexus, hingga BMW. Kemudian 3 unit sepeda motor, terdiri dari 1 Harley Davidson dan 2 Vespa.<br /> <br /> "Selain kendaraan ada juga tanah dan bangunan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (30/7)<br /> <br /> Tanah bangunan itu meliputi 4 unit rumah di Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Tangerang, 2 unit apartemen di PIK 2 dan Tangerang, 2 unit tanah dan bangunan di Jakarta Barat, 6 bidang tanah di Ciputat, BSD City, dan Bali. Selain itu, ada 1 unit tablet dan 11 ponsel yang diamankan.<br /> <br /> "Dan lain-lain juga ada logam mulia, ada 2 kilogram emas, kemudian uang sejumlah Rp 117,66 miliar. Kemudian ada juga uang dolar sebanyak 200 lembar senilai SGD 20 ribu," jelas Ramadhan.<br /> <br /> Selanjutnya ada barang mewah seperti tas-tas bermerek, jam tangan mewah seperti Rolex, Gucci, dan lain sebagainya.<br /> <br /> Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 11 tersangka, dan 3 lainnya buron. "Dalam penanganan ini, Dittipideksus menetapkan 11 tersangka dan ada tiga tersangka lain yang merupakan DPO," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Sabtu (28/5).<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, para tersangka seluruhnya sudah ditahan. Sedangkan 3 DPO diduga berada di luar negeri.<br /> <br /> "Tiga tersangka masih dalam pencarian yang diduga ada di luar negeri," jelas Whisnu.<br /> <br /> Ketiga DPO tersebut antara lain bernama Fauzi alias Daniel Zii yang berperan sebagai Direktur Business Development, Verawati alias Fel sebagai Founder Tim dan terakhir Devin alias Devinata Gunawan yang berperan sebagai Co Founder. Sedangkan 11 tersangka yang sudah ditangkap antara lain DA, RK, RS, DT, YTS, FYT, RL, JG, SR, HAS dan MA.<br /> <br /> Atas perbuatanya, para tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 160 junto Pasal 24 dan Pasal 105 junto Pasal 9 UU nomor 7 tahun 2014 dan Pasal 3 atau 5 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Para tersangka terancam hukuman hingga 20 tahun penjara.

Sederet Harta 11 Tersangka DNA Pro, Mobil Sport, Hingga Rumah Mewah

bareskim polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bareskim polri