<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/WhatsApp-Image-2024-11-21-at-0717471-1328566220.jpg" alt="Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung turut merespons soal kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem yang bakal menghapus sistem barcode (QR Code) dalam pembelian BBM subsidi di SPBU Pertamina di wilayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Yuliot justru mempertanyakan kebijakan Mualem, khususnya soal distribusi BBM subsidi. Pasalnya, QR Code jadi salah satu upaya pendistribusian BBM subsidi dari Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu nanti distribusinya bagaimana?" kata Yuliot singkat kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015647503/senangnya-paula-verhoeven-satu-mobil-dengan-baim-wong-dan-kedua-anaknya">Senangnya Paula Verhoeven Satu Mobil dengan Baim Wong dan Kedua Anaknya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut. Namun, pihaknya membeberkan bahwa pembelian BBM Subsidi, yaitu Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode ini merupakan salah satu suatu upaya menjaga BBM subsidi tepat sasaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heppy juga mengatakan upaya itu pun dilakukan Pertamina sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk program subsidi tepat. "Di mana dengan mekanisme pencatatan elektronik ini Pertamina dapat melaporkan kepada Pemerintah siapa pengguna bbm bersubsidi," kata Heppy kepada JawaPos.com, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, dengan adanya barcode ini juga memudahkan, Pertamina untuk melakukan penelusuran jika ada penyelewengan-penyelewengan BBM subsidi di lapangan. Bahkan, pihaknya memastikan barcode hanya berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih yang masih menggunakan BBM subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan Barcode tidak berlaku untuk kendaraan roda dua dan pembelian BBM Nonsubsidi," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina. Kebijakan itu diumumkan usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung turut merespons soal kebijakan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Soal Gubernur Aceh Hapus Sistem Barcode di SPBU Pertamina, Begini Respons ESDM

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/JKT_Anggaran-Subsidi-Energi_MIFTAHUL-HAYAT02-3245518626.jpeg" alt="Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Warga mengantre untuk melakukan pengisian BBM disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jakarta, Senin (18/11/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga merespons soal kebijakan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang langsung mengeluarkan kebijakan untuk menghapus sistem barcode di SPBU pelat merah.</p> <p dir="ltr">Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut.</p> <p dir="ltr">"Kami menghormati pernyataan Gubernur Aceh terkait pembelian BBM Subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan Barcode," kata Heppy kepada JawaPos.com, Jumat (14/2).</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015647146/semakin-tua-semakin-berwibawa-7-sikap-orang-yang-kian-dihormati-seiring-bertambahnya-usia">Semakin Tua, Semakin Berwibawa! 7 Sikap Orang yang Kian Dihormati Seiring Bertambahnya Usia</a></strong></strong></p> <p dir="ltr">Namun, pihaknya membeberkan bahwa pembelian BBM Subsidi, yaitu Biosolar dan Pertalite menggunakan Barcode ini merupakan salah satu suatu upaya menjaga BBM subsidi tepat sasaran.</p> <p dir="ltr">Heppy juga mengatakan upaya itu pun dilakukan Pertamina sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah untuk program subsidi tepat.</p> <p dir="ltr">"Di mana dengan mekanisme pencatatan elektronik ini Pertamina dapat melaporkan kepada Pemerintah siapa pengguna bbm bersubsidi," beber Heppy.</p> <p dir="ltr">Tak hanya itu, dengan adanya barcode ini juga memudahkan, Pertamina untuk melakukan penelusuran jika ada penyelewengan-penyelewengan BBM subsidi di lapangan. Bahkan, pihaknya memastikan barcode hanya berlaku untuk kendaraan roda empat atau lebih yang masih menggunakan BBM subsidi.</p> <p dir="ltr">"Penggunaan Barcode tidak berlaku untuk kendaraan roda dua dan pembelian BBM Nonsubsidi," tutupnya.</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.</p> <p dir="ltr">Kebijakan itu diumumkan usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</p> <p dir="ltr">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</p> <p dir="ltr">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</p> <p dir="ltr">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</p>

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan bahwa pihaknya menghormati pernyataan Gubernur Aceh tersebut.

Begini Respons Pertamina Soal Gubernur Aceh Hapus Sistem Barcode di SPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/pelantikan-gubernur-aceh-166871870.jpg" alt="Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh. (Harian Rakyat Aceh)." width="100%">
<figcaption>Muzakir Manaf alias Mualem saat dilantik menjadi Gubernur Aceh. (Harian Rakyat Aceh).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Mualem dalam pidato perdananya usai dilantik&nbsp; Mendagri Muhammad Tito Karnavian di dalam rapat paripurna istimewa Gedung DPR Aceh, Rabu (12/2) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, tetap terus karena tidak jadi masalah lagi bagi masyarakat,&rdquo; kata Mualem, seperti dikutip dari Harian Rakyat Aceh, Jumat (14/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan tanpa alasan, Mualem memutuskan untuk menghapus sistem barcode di SPBU Pertamina lantaran selama ini kebijakan itu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata dia, selama ini ada masyarakat yang memiliki keinginan membakar SPBU hanya karena sistem barcode tersebut. Menurutnya, sistem barcode yang selama ini diberlakukan untuk mengisi solar dan pertalite tidak bermakna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015636584/analis-sebut-kenaikan-polusi-udara-dan-peningkatan-penyakit-bisa-naik-30-persen-hingga-2030-jika-standar-bbm-tidak-diganti-dengan-yang-rendah-sulfur">Analis Sebut Kenaikan Polusi Udara dan Peningkatan Penyakit Bisa Naik 30 Persen Hingga 2030 jika Standar BBM Tidak Diganti dengan yang Rendah Sulfur</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun. Program barcode melakukan stiker, tidak ada makna sekalipun," ungkap Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Makanya saya ambil kesimpulan pada hari ini adalah untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh,&rdquo; lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan Pemprov Aceh ini pun disambut positif oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) asal Kabupaten Bireuen, Rusyidi Mukhtar atau Ceulangiek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menilai, keputusan Mualem untuk menghapus sistem barcode di SPBU merupakan langkah yang tepat dalam memikirkan kepentingan rakyat. &ldquo;Kami sangat mendukung sikap tegas Mualem menghapus penggunaan barcode di SPBU, karena kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat,&rdquo; ujar Wakil Ketua Komisi I DPRA itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tidak ada guna barcode bagi pemasukan daerah, yang ada malah dapat menghambat masyarakat mengisi BBM. Apalagi selama ini, masyarakat Aceh sangat mengeluh kebijakan penggunaan barcode saat mengisi BBM di SPBU. Padahal, di luar Aceh tidak ada kebijakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Langkah Mualem sudah sangat tepat menghapus penggunaan barcode di SPBU. Semoga langsung terealisasi,&rdquo; pungkas anggota dewan yang dikenal vokal tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyebutkan program pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code di Aceh telah mencapai 100 persen. Tanah Rencong disebut sebagai pionir untuk program tersebut.</div>

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengumumkan penghapusan sistem barcode pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina.

Baru Dilantik, Gubernur Aceh Muzakir Manaf Langsung Umumkan Hapus Sistem Barcode di SPBU Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/26d85f621737b1c958c4984d641d3867-73881332.jpg" alt="Deskripsi: Barcode Pertamina adalah kode unik yang digunakan untuk membeli bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deskripsi: Barcode Pertamina adalah kode unik yang digunakan untuk membeli bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pertamina menghadirkan sistem barcode untuk memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi lebih tepat sasaran. Dengan barcode ini, pengguna yang memenuhi syarat dapat membeli BBM subsidi dengan lebih mudah dan cepat di SPBU Pertamina.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barcode Pertamina adalah kode unik yang digunakan untuk membeli bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Sistem ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, sehingga hanya pengguna yang memenuhi syarat yang dapat mengaksesnya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses mendapatkan barcode bisa dilakukan secara online melalui situs MyPertamina, aplikasi mobile, atau secara offline di booth resmi. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk mengunduh barcode Pertamina dengan mudah:&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015593319/simak-dan-ketahui-inilahcara-cara-untuk-membahagiakan-anak-tanpa-memanjakan">Simak dan Ketahui, Inilah&nbsp;Cara-cara untuk Membahagiakan Anak Tanpa Memanjakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Persiapkan Data Diri</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum memulai, pastikan kalian memiliki data yang diperlukan, seperti:&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">- Nomor Induk Kependudukan (NIK)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Nomor telepon aktif</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Alamat email yang valid</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Akses Website MyPertamina</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Buka browser di perangkat kalian (PC atau smartphone).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Kunjungi situs resmi di [<a href="http://subsiditepat.mypertamina.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://subsiditepat.mypertamina.id&amp;source=gmail&amp;ust=1738458224647000&amp;usg=AOvVaw3K2V4h_kEUxk2FOhoZwCpr">subsiditepat.mypertamina.id</a>](<a href="https://subsiditepat.mypertamina.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://subsiditepat.mypertamina.id&amp;source=gmail&amp;ust=1738458224647000&amp;usg=AOvVaw24QaSoBEMG_oeNw4w3IscJ"><wbr />https://subsiditepat.<wbr />mypertamina.id</a>).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Daftar Akun MyPertamina</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015593312/barcelona-resmi-perpanjang-kontrak-gavi-hingga-2030-klausul-rilisnya-bikin-geleng-geleng-kepala">Barcelona Resmi Perpanjang Kontrak Gavi hingga 2030, Klausul Rilisnya Bikin Geleng-geleng Kepala</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan langkah berikut:&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Klik "Daftar Akun Baru" di halaman utama.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Isi formulir pendaftaran dengan NIK, nomor telepon, dan email.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Lakukan verifikasi email dengan mengklik tautan yang dikirimkan ke email kalian.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Login ke Akun MyPertamina</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Kembali ke halaman utama dan masuk dengan NIK serta kata sandi yang telah dibuat.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5. Mengunduh Barcode Pertamina&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/015593317/whatsapp-hentikan-layanan-pada-3-model-iphone-mulai-mei-2025">WhatsApp Hentikan Layanan pada 3 Model iPhone Mulai Mei 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah login, lakukan langkah berikut untuk mendapatkan barcode:&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Navigasi ke menu Barcode, cari opsi "Lihat Kode QR" atau "Barcode".&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Tampilkan barcode dengan mengklik opsi tersebut.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Unduh atau cetak barcode:&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp; &nbsp;- Klik tombol "Download" untuk menyimpan barcode di perangkat kalian.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp; &nbsp;- Jika tidak ada opsi unduh, gunakan fitur "Print" untuk mencetak barcode langsung.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6. Menggunakan Barcode di SPBU</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Bawa perangkat yang menyimpan barcode (smartphone atau cetakan) ke SPBU Pertamina.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Tunjukkan barcode kepada petugas untuk melakukan pembelian bahan bakar bersubsidi.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tips Tambahan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Pastikan data akurat saat pendaftaran untuk menghindari kendala.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Perbarui informasi jika ada perubahan data pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Simpan barcode dengan aman agar mudah diakses saat dibutuhkan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kalian dapat mengunduh dan menggunakan barcode Pertamina dengan mudah. Nikmati kemudahan layanan digital ini dan pastikan kalian selalu mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara yang efisien!</div>

Dengan barcode ini, pengguna yang memenuhi syarat dapat membeli BBM subsidi dengan lebih mudah dan cepat di SPBU Pertamina.

Mudah dan Praktis! Begini Cara Mendapatkan Barcode Pertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/Parkir-3318312238.jpg" alt="Papan barcode untuk pembayaran retribusi parkir nontunai yang terpasang di Jalan Jimerto, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Papan barcode untuk pembayaran retribusi parkir nontunai yang terpasang di Jalan Jimerto, Surabaya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Berbagai strategi tengah digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pembayaran tarif parkir di tepi jalan umum (TJU). Salah satu strateginya dengan mengadopsi kebijakan digitalisasi dalam pembayaran parkir. Sistem pembayaran tarif parkir secara digital memungkinkan para pengendara membayar parkir dengan menggunakan QRIS.</p> <p>Segala upaya terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk melancarkan penerapan pembayaran parkir non-tunai ini, diantaranya dengan menggandeng perusahaan perbankan.</p> <p>Dilansir <em>Radar Surabaya (Jawa Pos Group)</em>, pada Rabu (17/1), Kepala UPTD Parkir TJU Dishub Kota Surabaya Jeane Mariane Taroreh menyebut, skema pembayaran parkir melalui QRIS ini akan lebih aman daripada secara tunai.</p> <p>Sebab, barcode QRIS tidak bisa diterbitkan begitu saja oleh sembarang pihak. Hanya pihak perbankan yang sudah ditunjuk langsung oleh Pemkot Surabaya lah yang dapat menerbitkan barcode QRIS tersebut. Sehingga, dapat meminimalisir kecolongan PAD.</p> <p>"Penerbitan saat ini sangat susah dan tidak sembarang orang atau pihak pribadi dapat melakukan pencetakan QRIS," ujar Jeane, Selasa (16/1), seperti dikutip dari Radar Surabaya, Rabu (17/1).</p> <p>Menurutnya, dalam penerapan pembayaran parkir no-tunai ini, pihaknya terus melakukan kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Bank Jawa Timur (Jatim). Selain itu, dalam barcode pun terdapat spesifikasi khusus.</p> <p>Dalam barcode tersebut, Dishub mencantumkan kode merchant yang berbeda-beda di tiap ruas parkirnya. "Kami buat dengan menunjukkan setiap titik. Mulai nama juru parkir (jukir), lokasi titik parkir, dan jenis kendaraannya," terangnya.</p> <p>Jeane menyatakan detail itu cukup penting. Sebab, pengendara dapat memastikan langsung keasliannya, dan dapat mencegah oknum juru parkir (jukir) yang nakal. "Barcode pembayaran parkir hanya diterbitkan oleh Dishub Kota Surabaya. Kode itu mempermudah mengidentifikasi keaslian daripada QRIS tersebut," paparnya.</p> <p>Sementara itu, hingga saat ini Jeane menyebut pihaknya sudah menerapkan digitalisasi pembayaran parkir TJU di lima ruas jalan sebagai percontohan. Diantaranya, Jalan Tunjungan, Tanjung Anom, Genteng Besar, Embong Malang, dan Blauran. Hingga saat ini, pihaknya baru melakukan sosialisasi pada satu ruas jalan, dan akan dilanjutkan pada ruas jalan lainnya.</p> <p>"Kita sudah sosialisasi yang dilaksanakan di Jalan Tunjungan. Ke depannya di empat ruas jalan lainnya," tegas Jeane.</p> <p>Lebih lanjut, Jeane membeberkan bahwa penggunaan metode bayar parkir secara non-tunai ini merupakan instruksi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menurutnya, Cak Eri menginginkan pembayaran tarif parkir TJU tak lagi menggunakan sistem tunai mulai Februari 2024.</p> <p class="class-paragraph">Hal itu dirasa perlu dilakukan untuk memastikan retribusi dari tarif parkir bisa masuk ke PAD secara optimal."Pemkot sudah menetapkan sistem bagi hasil pada setiap tarif parkir yang masuk dengan skema, 60 persen untuk dishub, 35 persen untuk jukir, dan 5 persen untuk kepala pelataran (katar)," jelas Jeane.</p>

Sistem pembayaran tarif parkir secara digital memungkinkan para pengendara membayar parkir dengan menggunakan QRIS.

Terkait Penerapan Parkir Nontunai di Surabaya, Dishub Gandeng Perbankan dalam Uji Coba Barcode QRIS

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/Ilustrasi-dok-Parkir-Tepi-Jalan-Umum-di-Surabaya-2-2776800652.jpg" alt="Petugas Dishub Surabaya menunjukkan cara pembayaran parkir pakai QRIS. (Dok. Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Petugas Dishub Surabaya menunjukkan cara pembayaran parkir pakai QRIS. (Dok. Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menetapkan lima ruas jalan sebagai pilot project penerapan pembayaran parkir dengan metode non-tunai atau melalui mekanisme digital QRIS. Di mana sajakah?</p> <p style="font-weight: 400;">Kepala UPT Parkir Dishub Kota Surabaya, Jeane Taroreh menuturkan, lima kawasan parkir Tepi Jalan Umum (TJU) itu terdiri dari Jalan Tunjungan, Jalan Tanjung Anom, Jalan Genteng Besar, Jalan Embong Malam, dan Jalan Blauran.</p> <p style="font-weight: 400;">"Baru dilakukan sosialisasi di Jalan Tunjungan. Kalau di kawasan pilot project itu barcode dikalungkan di petugas parkir atau Juru Parkir (Jukir)," kata Jeane Taroreh, Jumat (12/1/2024).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013725656/perbaikan-pangkalan-militer-as-di-jepang-dimulai-warga-okinawa-gelar-unjuk-rasa">Perbaikan Pangkalan Militer AS di Jepang Dimulai, Warga Okinawa Gelar Unjuk Rasa</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Jeane menyebut, saat ini sudah ada beberapa lokasi parkir TJU di Surabaya yang telah menerapkan sistem pembayaran dengan QRIS. Di antaranya adalah kawasan Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul.</p> <p style="font-weight: 400;">"Begitu juga yang balai kota dan Taman Bungkul, selain ditempel di alat parkir meter, rambu QRIS juga dikalungkan di Jukir," ujarnya.</p> <p style="font-weight: 400;">Menurut dia, pembayaran parkir non-tunai tersebut sudah, diterapkan Dishub Surabaya sejak bulan November 2023. "Balai kota meliputi Jalan Sedap Malam, kalau yang di Taman Bungkul ada di Jalan Serayu dan Jalan Progo," bebernya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013725654/anies-dapat-ancaman-penembakan-ganjar-jangan-ngancem-biarkan-rakyat-memilih">Anies Dapat Ancaman Penembakan, Ganjar: Jangan Ngancem Biarkan Rakyat Memilih</a></strong>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Jeane juga menjelaskan bahwa penerapan pembayaran non-tunai dilakukan untuk memastikan setiap Jukir di parkir TJU menerima haknya sesuai dengan ketentuan dari Pemkot Surabaya. Dimana pemkot telah menetapkan biaya bagi hasil dari tarif parkir. Yakni, 60 persen masuk ke pemkot, 35 persen ke Jukir, dan 5 persen ke Kepala Pelataran (Katar).</p> <p style="font-weight: 400;">"Jadi biaya dari pembayaran parkir langsung masuk rekening Jukir, Kepala Pelataran (katar), dan pemkot sesuai bagi hasilnya," katanya.</p> <p style="font-weight: 400;">Jeane memastikan bahwa Dishub Kota Surabaya terus melakukan sosialisasi parkir non-tunai. Meski beberapa waktu lalu ada penolakan dari paguyuban parkir di kawasan Jalan Tunjungan. "Segera kami lanjutkan," tegasnya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013725637/6-resep-scrub-kulit-kepala-dari-bahan-alami-untuk-meningkatkan-kesehatan-rambut">6 Resep Scrub Kulit Kepala Dari Bahan Alami Untuk Meningkatkan Kesehatan Rambut</a></strong>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dishub agar menerapkan model pembayaran parkir non-tunai terealisasi sepenuhnya pada Februari 2024. Ada dua skema yang digunakan, yakni dengan model QRIS maupun pembelian voucher.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">&nbsp;"Nanti mulai Februari sudah tidak ada lagi parkir manual, karena itu kontrak kinerjanya Dishub. Sosialisasi sudah Desember 2023," kata Wali Kota Eri.</p> <p style="font-weight: 400;">Sedangkan, untuk konsep berlangganan, akan diterapkan khusus di titik-titik atau objek tertentu yang sebelumnya dilakukan pendataan dan belum tersentuh Jukir. Penerapan parkir non-tunai tersebut, merupakan upaya Pemkot Surabaya untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.</p>

"Baru dilakukan sosialisasi di Jalan Tunjungan. Kalau di kawasan pilot project itu barcode dikalungkan di petugas parkir atau Juru Parkir,"

Jukir Di Surabaya Bakal Berkalungkan Barcode QRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/InShot_20230623_114814595-2606116463.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin memeriksa salah satu sapi kurban di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (23/6/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin memeriksa salah satu sapi kurban di kawasan Setiabudi, Jakarta, Jumat (23/6/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memastikan hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi memiliki kode batang atau "<em>barcode</em>" di telinga sebagai penanda status kesehatannya, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Kurban yang sudah diperiksa kami berikan stiker ada <em>barcode</em>-nya akan muncul hewan itu dari mana asalnya, beratnya, hingga sudah vaksin atau belum," kata Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/6).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011331623/nadin-amizah-ungkapkan-rasa-ingin-dicintai-di-rayuan-perempuan-gila">Nadin Amizah Ungkapkan Rasa Ingin Dicintai di 'Rayuan Perempuan Gila'</a></strong><br /><br />Munjirin menuturkan dengan adanya bukti "barcode" ini maka masyarakat disarankan membeli hewan kurban yang sudah memiliki tanda tersebut untuk kepastian sehat dan layak konsumsi.<br /><br />Adapun dalam pemeriksaan hewan kurban tersebut pihaknya menurunkan sebanyak 110 petugas yang sudah diterjunkan sejak akhir Mei tahun 2023 ini.<br /><br />"Menurut data per 22 Juni ini, kami sudah memeriksa sebanyak 171 tempat penampungan hewan kurban (TPnHK) dengan total 15.445 ekor yang sudah diperiksa," tambahnya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011331618/lady-nayoan-sebut-syahnaz-sempat-main-drama-usai-perselingkuhannya-dengan-rendy-kjaernett-terendus">Lady Nayoan Sebut Syahnaz Sempat 'Main Drama' Usai Perselingkuhannya dengan Rendy Kjaernett Terendus</a></strong><br /><br />Adapun rincian 15.445 ekor hewan kurban yang sudah diperiksa yakni 6.062 ekor sapi, 74 ekor kerbau, 7.954 ekor kambing, dan 1.355 ekor domba.<br /><br />Kemudian dari belasan ribu hewan kurban itu ditemukan 13 ekor yang sakit mulai dari sakit mata, gangguan makan (anoreksia), dan demam.<br /><br />Lalu, ada juga satu ekor hewan kurban cacat dan 15 ekor yang tidak cukup umur dalam pemeriksaan di ratusan lokasi tersebut.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011331610/sebelum-rendy-kjaernett-perselingkuhan-5-artis-ini-sudah-lebih-dulu-dibongkar-istri-sah-mereka-di-medsos">Sebelum Rendy Kjaernett, Perselingkuhan 5 Artis Ini Sudah Lebih Dulu Dibongkar Istri Sah Mereka di Medsos</a></strong><br /><br />"Hari ini kami bersama Sudin KPKP Jaksel memeriksa 190 ekor sapi dan 30 ekor kambing di kawasan Setiabudi yang semuanya dipastikan sehat," tutupnya.<br /><br />Sementara itu, salah satu penjual hewan kurban di Setiabudi bernama Nurdin menuturkan sapi-sapi yang dijual berjenis Peranakan Ongole (PO), Limosin, Lokal Bima, dan Brahma.<br /><br />"Keunggulan sapi asal Bima ini dikenal kuat dan tidak rentan penyakit sehingga dipastikan sehat semua dan layak kurban," ujar Nurdin.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011331604/konsisten-dengan-program-bakti-tugu-tugu-insurance-raih-indonesia-best-csr-awards-2023">Konsisten dengan Program Bakti TUGU, Tugu Insurance Raih Indonesia Best CSR Awards 2023</a></strong><br /><br />Nurdin menuturkan perawatan hewan kurban tersebut dengan rutin memberikan suntikan vitamin, menjemur di bawah matahari hingga mandi seminggu sekali.<br /><br />Adapun harga sapi yang paling murah mulai dari Rp14 juta untuk berat 200 kilogram dan paling tinggi Rp42 juta berat 700 kilogram.</p>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memastikan hewan kurban yang sehat dan layak konsumsi memiliki kode batang atau "barcode".

Pemkot Jaksel Memastikan Hewan Kurban Sehat Miliki Barcode

barcode

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#barcode

Berita Terkini