<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan terdapat pihak swasta yang nekat menguasai aset sitaan dari terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK telah menyita tujuh aset berupa tanah dari Wawan.  "KPK memperoleh informasi bahwa aset terdakwa TCW berupa tanah SHM yang disita KPK dikuasai oleh pihak lain. Tanah berjumlah tujuh bidang tersebut berlokasi di Jalan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/9).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Dia mengakui, adanya aktivitas perataan tanah oleh PT Bangun Mitra Jaya.  "KPK telah meminta secara lisan agar aktivitas tersebut dihentikan karena statusnya masih disita KPK," ucap Ali.  Menurut Ali, karena PT Bangun Mitra Jaya tetap bersikukuh melakukan aktivitasnya dan merasa punya hak atas tanah tersebut, KPK melayangkan surat pengaduan penguasaan tanah sitaan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Banten tertanggal 2 September 2021.  Terlebih, saat ini perkara yang menjerat Wawan dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Menurutnya, berdasarkan putusan majelis hakim menyebut bahwa tujuh bidang tanah dimaksud dikembalikan kepada tersita.  "Selanjutnya KPK akan melakukan eksekusi dengan mengembalikan aset tersebut kepada pihak tersita setelah permasalahan penguasaan tanah ini tuntas," papar Ali.  Oleh karena itu, KPK mengimbau PT Bangun Mitra Jaya aset sitaan tersebut tidak bisa dikuasai oleh pihak lain.  "KPK berharap hal ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, bahwa aset yang disita oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses penanganan suatu perkara tidak boleh dikuasi oleh pihak lain," pungkas Ali.

Nekat Kuasai Aset Sitaan Korupsi, KPK Lapor ke Polda Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sudah-minta-bpk-lakukan-audit-barang-sitaan-di-kpk-agun-keluhkan-ini_m_156030.jpeg" alt="Ketua Pansus angket KPK, Agun Gunandjar." width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus angket KPK, Agun Gunandjar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya barang sitaan yang ternyata tidak dilaporkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang. Padahal, menurut Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang yang masih dalam penanganan perkara dari penyidikan, penuntutan, sidang, sampai kepada putusan sidang di pengadilan, semua diadministrasikan di Rupbasan. Agun menjelaskan, temuan Pansus di lima Rupbasan di wilayah hukum Jakarta dan Tangerang tidak didapatkan data-data barang sitaan dan rampasan berupa uang, rumah, tanah, kendaraan mewah dan bangunan. Menurut politisi Golkar itu, DPR tak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengaudit barang sitaan dan rampasan tersebut. Oleh karena itu, Pansus akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengauditnya &ldquo;Pansus sudah minta ke BPK untuk mengauditnya. Pansus juga minta adanya klarifikasi dari KPK saat hadir memenuhi panggilan atau undangan pansus. Problemnya sampai saat ini KPK nya tidak mau hadir," ujar Agun saat dihubung, Jumat (8/9/2017). Karena itu, Anggota Pansus Angket KPK, Eddy Kusuma Wijaya KPK sangat perlu pengawasan, belum lagi yang berkaiktan dengan tugas fungsi lainnya seperti BPK dalam hal hasil audit dan LPSK dalam hal pengaman saksi dan pelapor yang minta serta perlu pengamanan. Dia juga menjelaskan, Pansus KPK sendiri mendapati laporan bahwa rumah milik terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin sudah berpindah tangan.&nbsp; "Menurut keterangan Yulianis (mantan anak buah Nazaruddin) rumah itu sudah beralih ke pihak lain. Sudah beralih kepada yang namanya Michael. Padahal rumah itu harusnya rumah Nazaruddin dan barang itu sudah disita KPK," tutur politikus PDIP itu. Yulianis, kata Eddy, mengetahui betul mengenai rumah tersebut karena dia yang mengurus pembelian pengurusan surat-surat rumah yang terletak di Duren Tiga itu. Ada pula mobil-mobil mewah milik terpidana korupsi pembangunan tiga Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan keuangan negara Rp 9,6 miliar, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dari 74 mobil mewah yang disita KPK, ada 11 yang tidak dilaporkan ke Rupbasan. "Menurut informasi barang-barang ini sudah dialihkan ke orang lain. Ini kalau terjadi kan berarti nggak benar dalam menyita barang-barang yang berkaitan dengan hak-haknya para tersangka," sebut mantan purnawirawan Polri itu. Dia menegaskan, jika terbukti adanya aset milik koruptor yang disita tapi tidak dilaporkan ke Rupbasan, KPK bisa disebut melakukan pelanggaran. "Kalau misalnya kita temukan tidak disimpan di Rupbasan, berarti ada suatu pelanggaran hukum dong yang dilakukan oleh pihak KPK," pungkas Eddy.

Sudah Minta BPK Lakukan Audit Barang Sitaan di KPK, Agun Keluhkan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/fadli-zon-setuju-adanya-audit-bpk-terhadap-barang-sitaan-kpk_m_153124.jpeg" alt="Fadli Zon" width="100%">
<figcaption>Fadli Zon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju adanya audit terhadap barang atau aset koruptor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, itu menjadi temuan pansus angket komisi antirasuah. "Saya kira itu tepat ya. Karena salah satu tugas DPR pengawasan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Dia menerangkan, jika barang-barang atau aset milik koruptor disita, tentu pasti ada wujudnya. Karena itu, perlu ditelisik lebih lanjut bagaimana prosedur KPK memperlakukan barang atau aset tersebut. "Apakah memang tetap disimpan atau kemudian dilelang dan uangnya masuk ke negara, atau seperti apa?" tanya Fadli. Karena itu, dia berpendapat sudah sepantasnya ada semacam audit kepada barang atau sitaan KPK. Itu untuk menghindari oknum yang menyalahgunakannya. "Kan bisa saja ada oknum menyalahgunakan. Misalnya menyita 100 ribu dollar tapi dilaporkan 50 ribu dollar. Kita kan tidak pernah tau," pungkas Fadli. Sebelumnya, Pansus Angket KPK mendapat laporan adanya aset atau barang sitaan yang tidak dilaporkan ke rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan). Setelah meninjau lima Rupbasan di wilayah DKI Jakarta dan Tanggerang, pansus menemui fakta tersebut. Salah satunya, 11 dari 74 mobil mewah milik terpidana korupsi pembangunan tiga Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan keuangan negara Rp9,6 miliar, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, tidak dilaporkan ke Rupbasan. Menurut informasi barang-barang tersebut sudah dialihkan ke orang lain.

Fadli Zon Setuju Adanya Audit BPK Terhadap Barang Sitaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-dilaporkan-ke-rupbasan-pansus-desak-bpk-audit-barang-sitaan-kpk_m_153042.jpeg" alt="Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar." width="100%">
<figcaption>Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pansus Angket KPK telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit barang sitaan komisi antirasuah. Sebab, ada laporan yang menyebutkan bahwa banyak barang sitaan koruptor yang tidak disampaikan ke rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan). "Kita sedang dalam proses administratif untuk meminta BPK melakukan audit atas barang-barang rampasan dan sitaan negara yang dikelola, yang ditangani oleh KPK. Kita mintakan ke BPK," ujar Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar saat ditanyai JawaPos.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8). Dia menjelaskan, dari laporan yang ditemukan pansus dan tinjauan langsung ke lima kantor Rupbasan di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang, ternyata yang terdaftar hanya sebatas kendaraan seperti sepeda motor, alat kesehatan, mesin percetakan yang kondisinya sudah rusak. "Sementara aset barang rampasan dalam bentuk tanah, uang, bangunan, rumah tidak terdafrar sama sekali ke Rupbasan," ungkap Agun. Politikus Partai Golkar itu menuturkan, Undang-undang Nomor 8 tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, dimana ada turunannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, dijelaskan dengan terang bahwa terhadap barang-barang yang masih dalam penanganan perkara dari penyidikan, penuntutan, sidang, sampai kepada putusan sidang di pengadilan, semua diadministrasikan di Rupbasan. Lagipula, kata Agun, telah ada surat keputusan bersama antara enam lembaga atau kementerian negara dengan KPK.&nbsp; Dimana dalam surat pernyataan bersama itu, tercantum bagaimana tata kelola mengenai barang-barang sitaan tindak pidana korupsi. "Di pasal 16, kalau tidak salah, semua barang-barang yang dikelola KPK yang berada di luar Rupbasab pun, tetap harus dicatat di Rupbasan," tegas dia. Karenanya, untuk mengetahui data barang apa saja yang tidak dilaporkan KPK,&nbsp; tentu prosesnya tidak singkat. "Karenanya kami meminta BPK untuk melakukan audit," sebut Agun. Sejauh ini, Pansus Angket KPK katanya belum mau berkesimpulan bahwa barang yang tidak dilaporkan KPK itu bisa disebut penggelapan. "Kesimpulannya belum sampai kesitu.&nbsp; Silakan BPK yang mengaudit," pungkas anggota komisi III DPR itu.

Tak Dilaporkan ke Rupbasan, Pansus Desak BPK Audit Barang Sitaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1525_18399_pemerintah-berperan-dalam-kegagalan-indonesia-di-ajang-sea-games-qQP.jpg" alt="Suwarno" width="100%">
<figcaption>Suwarno</figcaption>
</figure>JAKARTA- Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Suwarno &nbsp;tampaknya bakal sulit tidur nyenyak. Ini menyusul Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang &nbsp;berencana akan &nbsp;menyeleksi lagi Ketua Satlak Prima. Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, bersama Dewan Pelaksana Prima telah &nbsp;membahas reposisi Kasatlak Prima baru pada Jumat (21/8) lalu &nbsp;di PP IKON, Jakarta. Hadir dalam rapat itu adalah Abdul Syukur, Bambang RE, Faisol Reza, Francis Wanandi, K. Inugroho, Richard Sam Bera, dan Tunas Dwidarto. Dalam rapat tersebut muncul beberapa usulan calon ketua satlak prima diantaranya &nbsp;dari pensiunan TNI AL, mantan atlet, akademisi, dan wartawan. Mereka adalah Ahmad Sucipto, Djoko Pramono, Lukman Niode, Richard Sam Bera, Taufik Hidayat, &nbsp;Budiarto Sambazy, Profesor Mulyana, Anton Subowo dan Ria Lumintuarso. Dalam prosesnya, hanya tujuh yang bersedia dicalonkan. Mereka adalah Suwarno, Achmad Sucipto, Lukman Niode, Richard Sam Bera, Anton Subowo, Mulyana, dan yang baru diusulkan &nbsp;Sadik Algadri (Sekjen PJSI). Rencananya Kemenpora akan melakukan rapat kembali bersama anggota Dewan Pelaksana Prima pekan depan. Kemudian dilanjutkan fit and proper test di pekan yang sama kepada para calon. &ldquo;Fit and proper test untuk semua para calon, termasuk untuk Bapak Warno (Suwarno),&rdquo; ujar Gatot. (bam/JPG)

Posisi Kasatlak Prima Suwarno Terancam, Ini Kandidat Calon Ketua yang Baru