<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/ilustrasi-motor-terkerek-ppn-12-persen-1-1-2618871611.jpg" alt="Harga sepeda motor akan ikut terkerek seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Harga sepeda motor akan ikut terkerek seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah mengumumkan akan menaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025, dari sebelumnya ditetapkan sebesar 11 persen. Kenaikan PPN ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang&nbsp;Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Untuk diketahui, PPN merupakan salah satu pajak yang wajib dibayarkan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli yang masuk dalam ketegori objek Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). BKP merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan UU HPP. Sejumlah barang berwujud yang dikenakan PPN meliputi barang elektronik, seperti televisi, kulkas, dan smartphone. Kemudian, pakaian dan barang-barang fashion, kosmetik, tas, sepatu, tanah dan bangunan, serta perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, makanan olahan yang diproduksi kemasan, seperti makanan ringan dalam kemasan. Lalu, kendaraan bermotor, termasuk mobil, motor, dan truk. Tak hanya barang berwujud, PPN 12 persen akan berlaku juga bagi pulsa telekomunikasi, Netflix, dan Spotify. Sebagai contoh, harga iPhone yang dibeli dari luar negeri dibanderol Rp10.000.000 jika dikenakan PPN 11% akan menjadi Rp11.100.000. Harga tersebut akan naik menjadi Rp11.200.000 jika PPN 12 persen resmi berlaku. Bahkan harga tersebut akan semakin mahal karena ditambah oleh pajak lainnya. Seperti bea masuk hingga pajak penghasilan. Tak hanya itu, PPN 12 persen juga akan berpengaruh terhadap harga kendaraan, seperti sepeda motor. Mengutip laman resmi Suzuki, ada lima komponen yang digunakan dalam penghitungan nilai pajak serta biaya lainnya untuk mendapatkan harga on the road (OTR). Lima komponen itu terdiri dari biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), biaya PPN, biaya Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), biaya penerbitan dokumen, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Dengan begitu, harga motor OTR akan menjadi semakin mahal karena tarif PPN akan naik menjadi 12 persen. Terlebih, produsen dan penjual biasanya akan membebankan pajak itu ke konsumen, sehingga harga barang dan jasa akan naik.

Harga elektronik seperti iPhone hingga kendaraan seperti motor berpotensi naik seiring penerapan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 mendatang.

PPN Naik jadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Harga iPhone hingga Sepeda Motor Bakal Ikut Terkerek   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan Candali Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/9/2021). Instruksi Presiden No.8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menegaskan bahwa barang hasil <a href="https://www.jawapos.com/tag/pertanian/">pertanian</a> tertentu (BHPT) dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari tarif atau 1,1 persen. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor.  “Pengenaan PPN atas barang hasil pertanian tertentu ini juga bukan pajak baru, sudah dikenakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppn/">PPN</a> sejak tahun 2013 dengan tarif 10 persen,” tegasnya dikutip, Rabu (13/4).  Pemungutan objek pajak ini terus disederhanakan, di mana per 1 April 2022 telah diberlakukan PMK-64/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. PPN BHPT dipungut dengan besaran tertentu sebesar 1,1 persen final dari harga jual dengan tujuan memberikan rasa keadilan dan penyederhanaan administrasi perpajakan.  “Selain latar belakangnya adalah karena telah terbitnya UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), beleid ini berkomitmen tetap memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban bagi pengusaha yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu,” terangnya.  Adapun, barang-barang yang dikenakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppn/">PPN</a> di antaranya adalah cangkang dan tempurung kelapa sawit, biji kakao kering, biji kopi sangrai, kacang mete, sekam dan dedak padi, serta klobot jagung yang semuanya telah melewati proses seperti dipotong, direbus, diperam, difermentasi ataupun proses lanjutan lainnya.  "Saat pembuatan faktur pajak <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/04/2022/jual-beli-mobil-dan-sepeda-motor-bekas-kena-ppn-11-persen/">pengusaha kena pajak</a> (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak saat penyerahan BHPT," tandas dia.

Hasil Pertanian Kena PPN 1,1% Dari Harga Jual, Ini Daftar Barangnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk semua jenis barang dan jasa. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terdapat jenis barang dan jasa yang mendapat pengecualian.  Sri Mulyani menyebut, adapun PPN yang dikecualikan untuk barang dan jasa adalah jenis barang dan jasa yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), meliputi restoran, hotel, parkir, hiburan. Hal itu bertujuan untuk mencerminkan keadilan serta tepat sasaran.  "Semuanya diberlakukan PPN, kecuali yang menjadi pajak daerah," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/6).  Selain itu, lanjutnya, uang dan emas batangan untuk cadangan devisa negara dan surat berharga juga dikecualikan dari pengenaan PPN. "Juga jasa pemerintahan umum yang tidak dapat disediakan pihak lain, dan jasa penceramah agama," imbuhnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/29/06/2021/sembako-dan-sekolah-pajaknya-lebih-rendah-dari-tarif-normal/">Sembako Dan Sekolah Pajaknya Lebih Rendah Dari Tarif Normal</a>  Sri Mulyani menuturkan, kemudian terdapat fasilitas yang tidak dipungut PPN atas barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) tertentu, yaitu yang dapat mendorong ekspor di dalam dan di luar kawasan tertentu, serta hilirisasi SDA.  Ia menambahkan, pemerintah juga menerapkan fasilitas PPN yang dibebaskan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sifatnya strategis, dan diubah menjadi fasilitas PPN yang tidak dipungut.  “Dan terakhir kelaziman dengan perjanjian internasional," pungkasnya.

Semua Barang Dan Jasa Kena Pajak, Kecuali Jenis Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/facebook-logo-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk sepuluh perusahaan global sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN). Sepuluh perusahaan itu melengkapi enam perusahaan global sebelumnya, antara lain Netflix CS, yang dipungut PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.  ”Penunjukan sepuluh entitas ini menjadikan total PPN produk digital luar negeri menjadi 16 perusahaan setelah penetapan perdana dilakukan Juli 2020 atas enam perusahaan luar negeri,’’ ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta kemarin (7/8).  Sepuluh pelaku usaha yang telah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN pada gelombang kedua itu adalah Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, dan Audible Inc.  Selain itu, ada Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte Ltd, dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte Ltd.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/tiktok-4.jpeg" alt="ILUSTRASI: Aplikasi TikTok. (Medium)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Aplikasi TikTok. (Medium)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Aplikasi TikTok. (medium)  ”Dengan penunjukan ini, sejak 1 September 2020 sepuluh pelaku usaha tersebut mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,’’ imbuh Yoga.  Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.  Yoga melanjutkan, pihaknya terus mengidentifikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia. Hal itu dilakukan untuk sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka agar dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.  DJP juga berharap seluruh perusahaan yang telah memenuhi kriteria, termasuk penjualan Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta per bulan, agar dapat mengambil inisiatif dan menginformasikan kepada DJP. Dengan demikian, proses persiapan penunjukan, termasuk sosialisasi secara one-on-one, dapat segera dilaksanakan.  Yoga mengingatkan, PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan jenis pajak baru. Itu telah lama diatur dalam UU PPN, tetapi kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli/konsumen yang sifatnya ritel dan masif dalam ekonomi digital saat ini.  ”Untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan, pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN tersebut menjadi dipungut penjual produk digital luar negeri,” jelasnya.  Pemungutan PPN itu juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, khususnya antara pelaku di dalam negeri dan luar negeri serta antara usaha konvensional dan usaha digital.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=EtDLsCfrnIk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OydaFeAA6uw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2DAP2Eyn4Sk

Facebook hingga TikTok Kini Juga Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/frizal.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat petik kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya. Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat petik kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya. Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengiriman barang bekas dari Batam keluar daerah, tetap dikenakan bea masuk dan pajak. Namun, ada pengecualian untuk pengiriman barang bekas pribadi, asal memiliki surat pindah atau keterangan berhenti bekerja (resign) dari suatu perusahaan.  Kepala Kantor Pos Indonesia Batam, Masni Gardenia Augusta, menjelaskan aturan itu untuk menghindari adanya pengiriman barang bekas untuk diperjualbelikan. Aturan itu semakin diperketat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.  "Untuk barang bekas memang kena pajak, apalagi barang bekas dari luar negeri, itu ada bea masuknya juga," ujar Masni seperti dikutip Batam Pos (Jawa Pos Group), Minggu (1/3).  Menurut dia, pengecualian berlaku untuk pengiriman barang pribadi keluar Batam. Asalkan, masyarakat yang hendak mengirim barang menyertakan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, atau bisa juga menggunakan surat resign tersebut.  "Surat pindah atau resign untuk membuktikan kalau barang tersebut memang barang pribadi dari si pengirim," ujar Masni.  Dijelaskannya, aturan itu sudah lama berlaku dan diterapkan Bea Cukai Batam. Hal itu dikarenakan Batam termasuk daerah Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas yang memang setiap barang masuk tidak dikenakan pajak.  "Harus ada surat mutasi, untuk membuktikan itu bukan barang untuk dijual," jelas Masni.  Menurut dia, dengan adanya surat resign atau pindah dari Disduk, paket yang didapatkan masyarakat juga lebih murah dan mudah dibanding paket lainnya. "Kalau barang bekas milik pribadi, pastinya lebih dipermudah," ujar Masni.  Sebelumnya, Masni juga menjelaskan bahwa pengiriman barang terbagi ke dalam 5 kategori. Yakni, e-Commerce atau umum, Industri Kecil Menengah (IKM), Transit, Retur dan Personal Effect. "Nah, yang dikenakan biaya masuk dan pajak itu hanya untuk barang e-Commerce atau umum, dan produk IKM hanya kena pajak. Sedangkan pengiriman lain, gratis bea masuk dan pajak," rinci Masni.  Meski bebas bea masuk, namun produk IKM yang dijual ke daerah lain tetap kena pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Pengiriman Barang Bekas Asal Batam Keluar Daerah Kena Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pola-travelling-berganti-nominal-pembebasan-bea-masuk-tak-lagi-ideal_m_158512.jpeg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan, lewat Ditjen Bea dan Cukai terus melakukan ekstensifikasi perpajakan guna memperluas potensi penerimaan negara. Terakhir, Ditjen Bea dan Cukai memberlakukan pajak impor barang kiriman lewat e-commerce. Selain menambah penerimaan negara, langkah ini diharapkan bisa melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri.  Dalam aturan baru ini, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman (consignment note) untuk bea masuk. Artinya, saat ini barang impor seharga Rp 45 ribu akan dikenai pajak.  Pengamat Indef Bhima Yudhistira menyebut selama ini Indonesia kebanjiran barang impor khususnya dari Tiongkok yang memanfaatkan channel ecommerce. Hal tersebut merugikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta pelaku usaha lokal.  “Kerugian bagi ekonomi terlalu besar karena sulit bagi UMKM untuk bersaing dari sisi biaya produksi jika produk impor yang nominalnya kecil skalipun tidak dikenakan bea masuk,” ujarnya kepada Jawapos.com, Selasa (24/12).  Berdasarkan catatan dokumen impor, sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di tanah air mencapai 49,69 juta paket pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018 dan 6,1 juta paket pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 254 persen dibanding tahun 2018 dan 814 persen dibandingkan tahun 2017.  Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/de minimis). Namun demikian pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total kurang lebih 27,5 persen - 37,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP atau PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi kurang lebih 17,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).  Selanjutnya pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku seperti tas, sepatu, dan garmen.  Seperti diketahui beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari China. Untuk menjawab hal tersebut, dalam aturan baru ini pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu dan garmen.  Sehingga khusus untuk tiga komoditi tersebut, tetap diberikan de minimis untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya diberikan tarif normal (MFN) yaitu, Bea Masuk untuk tas 15 persen - 20 persen, sepatu 25 persen - 30 persen, produk tekstil 15 persen - 25 persen. PPN 10 persen. Persen PPh 7,5 persen - 10 persen.  Penyesuaian de minimis value sebesar USD 3 dengan mempertimbangkan nilai impor yang sering di-declare dalam pemberitahuan impor barang kiriman (CN/Consigment Note) adalah USD 3,8 per CN.  “Kalau saya justru setuju untuk kendalikan produk impor yang dijual via ecommerce. Bahkan kalau bisa minimumnya 1-2 dolar per barang,” tuturnya.  Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan atau level playing field antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari IKM dan dikenakan pajak dengan produk-produk impor melalui barang kiriman serta impor distributor melalui kargo umum yang masih banyak beredar di pasaran.  Kebijakan ini juga akan diiringi dengan ketentuan impor barang e-commerce dengan menggandeng platform marketplace untuk bersinergi dengan bea cukai dalam rangka transparansi. Skema ini akan memungkinkan platform marketplace mengalirkan data transaksi e-commerce ke sistem Bea Cukai secara online sehingga mampu menghilangkan praktik under invoice dan mengurangi missdeclaration dalam pemberitahuan barang kiriman.  “Yang jual produk impor yang nilainya kecil nyatanya pedagang kakap atau importir kakap,” ucapnya.

Pemerintah Putuskan Barang Impor Lewat E-Commerce Rp 45.000 Kena Pajak