<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/drx-542596517.jpg" alt="CMO &amp; Founder DRX Kash Topan. (DRX)" width="100%">
<figcaption>CMO &amp; Founder DRX Kash Topan. (DRX)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DRX Token resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada 13 Januari 2025. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat legalitas DRX Token sekaligus meningkatkan kepercayaan pengguna dan investor di dunia aset kripto Indonesia. Sebagai bagian dari daftar aset kripto yang diakui Bappebti, DRX Token kini dapat diperdagangkan secara resmi di pasar fisik aset kripto. Proses verifikasi ketat yang dilakukan Bappebti memastikan DRX Token memenuhi standar teknis, keamanan, dan kesesuaian dengan pedoman perdagangan yang berlaku. &ldquo;Kami sangat bangga atas pencapaian ini. Terdaftarnya DRX Token di Bappebti adalah bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan inovasi teknologi yang canggih sekaligus terpercaya. Status ini semakin memperkuat posisi DRX Token sebagai elemen penting dalam ekosistem DRX Sportnet,&rdquo; ujar CMO &amp; Founder DRX Kash Topan. <h3>DRX Token dan Ekosistem Sportnet</h3> DRX Token merupakan bagian integral dari DRX Sportnet, sebuah ekosistem untuk mendukung dunia olahraga di Indonesia. Melalui integrasi dengan aplikasi DRX Sportnet, token ini memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pengguna, termasuk mendukung pendanaan olahraga akar rumput dan memberikan apresiasi kepada atlet legendaris Indonesia. Pendaftaran ini juga mencerminkan visi DRX untuk memanfaatkan teknologi blockchain secara bertanggung jawab dalam mendorong kemajuan sektor olahraga, sekaligus mendukung pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia. Dengan status resmi dari Bappebti, DRX Token menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan aman. Legalitas ini menjadi landasan penting bagi pengembangan ekosistem DRX, yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada kontribusi nyata terhadap masyarakat dan dunia olahraga. &ldquo;Pendaftaran ini menunjukkan dedikasi kami untuk membangun kepercayaan dan menghadirkan manfaat langsung kepada para pengguna dan investor. Kami optimistis DRX Token akan menjadi pilar utama dalam mendorong kemajuan teknologi dan olahraga di Indonesia,&rdquo; tambah Kash Topan. <h3>&nbsp;</h3>

DRX Token kini resmi terdaftar di Bappebti. Legalitas ini memperkuat kepercayaan investor dan mendukung inovasi blockchain.

DRX Token Resmi Terdaftar di Bappebti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kripto.jpg" alt="TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEKNOLOGI BLOCKCHAIN: Aplikasi trading kripto menunjukkan naik turunnya harga koin. Bitcoin menjadi salah satu incaran para investor. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Perdagangan aset <a href="https://www.jawapos.com/tag/kripto/">kripto</a> kian marak dalam beberapa waktu terakhir. Platform-platform trading baru pun terus bermunculan. Namun, masyarakat harus cermat sebelum ”nyemplung” ke dunia kripto. Sebab, tak semua platform mengantongi legalitas dan izin.  ---  BADAN Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-perdagangan/">Kementerian Perdagangan</a> gencar memperketat pengawasan perdagangan aset kripto. Hal itu dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang akan berinvestasi. Mereka juga mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset yang diperdagangkan.  Plt Kepala <a href="https://www.jawapos.com/tag/bappebti/">Bappebti</a> Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan bahwa setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti. Setiap jenisnya yang tidak sesuai dengan peraturan tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.  ”Yang akan diperdagangkan harus didaftarkan kepada Bappebti dulu untuk dilakukan penilaian berdasar peraturan yang telah ditetapkan. Penetapannya dilakukan melalui metode analytical hierarchy process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian,” paparnya.  Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis kripto yang dapat diperdagangkan di tanah air. Selain itu, sudah ada 11 perusahaan dan 4 perusahaan baru pedagang aset kripto yang terdaftar. Di antaranya, Indodax, Tokocrypto, Zipmex, Idex, Pintu, Luno, dan Koinku.  Pelanggan aset kripto yang terdaftar di Indonesia sudah mencapai 11,2 juta. Angka itu melesat jauh jika dibandingkan pada 2020 yang hanya di bawah lima juta orang. ”Sepanjang 2021, transaksi aset kripto sudah mencapai Rp 859,4 triliun atau rata-rata per hari Rp 2,3 triliun. Sedangkan pada periode 2020, transaksi masih Rp 65 triliun,” ujar Wisnu.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/satgas-waspada-investasi/">Satgas Waspada Investasi</a> (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti yang dilakukan afiliator ataupun influencer yang berpotensi merugikan masyarakat.  Ketua SWI <a href="https://www.jawapos.com/tag/tongam-l-tobing/">Tongam L. Tobing</a> menambahkan, untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang timbul, pihaknya telah memanggil sejumlah afiliator dan influencer yang diduga telah memfasilitasi produk binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti.  Misalnya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/binomo/">Binomo</a>, Olymptrade, Quotex, dan Octa FX. Serta, melakukan kegiatan pelatihan perdagangan tanpa izin. ”Kegiatan perdagangan online yang dilakukan binary option itu ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat,” ujarnya.  Sementara itu, peneliti ekonomi digital Institute for Development of Economics and Finance (<a href="https://www.jawapos.com/tag/indef/">Indef</a>) Nailul Huda memberikan analisis bahwa naiknya tren kripto tidak terlepas dari kemudahan bertransaksi via digital. Serta, tren investasi bagi kalangan gen milenial dan Z.  ”Mereka sebelum masuk ke kripto berinvestasi dulu di pasar saham. Pasar saham saat ini, investor ritelnya banyak dengan usia muda. Ketika melihat potensi investasi di aset kripto, mereka juga menyisihkan dananya ke kripto,” paparnya.  Menurut Huda, masyarakat gen <a href="https://www.jawapos.com/tag/milenial/">milenial</a> dan Z adalah ”risk lovers”. Bagi mereka, aset kripto menjadi alternatif investasi. Meski demikian, seperti pisau yang punya dua mata tajam, kehadiran investasi kripto juga menyimpan potensi masalah.  ”Terlebih, banyak masyarakat Indonesia yang memang belum melek digital dan keuangan dan takut ketinggalan tren. Akibatnya, banyak dimanfaatkan para culas untuk menipu dengan iming-iming return yang sangat tidak masuk akal,” tambahnya.  Huda mengimbau masyarakat sebaiknya ’’pilah-pilih” alternatif investasi yang ada. Kenali dulu profil investasinya, pastikan investasi tersebut legal di Indonesia. Juga, kenali aset yang mau diinvestasikan dengan melihat profil dan legalitasnya. ”Terakhir, kenali risiko investasinya sehingga bisa mengukur manfaat dan risiko yang akan diterima,” jelasnya.  DAFTAR PERUSAHAAN PEDAGANG ASET KRIPTO YANG TERDAFTAR DI BAPPEBTI  PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax)  PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto)  PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex)  PT Indonesia Digital Exchange (Idex)  PT Pintu Kemana Saja (Pintu)  PT Luno Indonesia Ltd (Luno)  PT Cipta Koin Digital (Koinku)  PT Tiga Inti Utama  PT Upbit Exchange Indonesia  PT Rekeningku Dotcom Indonesia  PT Triniti Investama Berkat  Sumber: Kemendag

Cermat sebelum Masuk ke Perdagangan Kripto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/harga-saham-meroket-121-persen-bei-pelototi-saham-smartfren_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah didorong membuat peraturan terkait aplikasi robot trading yang kini marak digunakan dalam transaksi pasar forex dan komoditi. Satgas Waspada Investasi (SWI) sebelumnya mengumumkan sebanyak 26 perusahaan tak berizin diketahui melakukan investasi ilegal.  Pendiri sekaligus Master Introduce Broker (MIB) PT Sarana Digital Future Internasional (SDFI), Idaman Gea berharap pemerintah membuat aturan terkait aplkasi robit trading yang kini marak digunakan.  Gea menyayangkan pernyataan SWI yang menggolongkan aplikasi Auto Trade Gold 4.0 yang merupakan produk dari PT SDFI dalam investasi bodong karena melakukan investasi robot dan menjalankan money game.  "Seharusnya, kami dipanggil dulu. Aplikasi Auto Trade Gold 4.0 ini jelas penyelenggaranya. Aplikasi ini dibuat PT Sarana Digital Future Internasional (SDFI)," lanjutnya.  Menurut Gea, Autotrade sudah didaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. "Kami tidak paham apa yang menjadi landasan hukum bahwa Autotrade merupakan salah satu jenis kegiatan yang masuk dalam list OJK yang dikategorikan sebagai investasi bodong atau moneygame?" tanya Gea.  Menurutnya, sebuah kesalahan besar jika aplikasi Autotrade dinyatakan masukan dalam kriteria investasi bodong. PT SDFI mempunyai niat yang sangat besar untuk menjalankan seluruh kegiatannya sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku di NKRI. "Autotrade tidak menghimpun dana masyarat sehingga tidak perlu izin OJK," katanya.  Namun Gea tidak menampik bila ada oknum yang mengatasnamakan Autotrade melakukan pengumpulan dana masyarakat. "Kami tegaskan bahwa perusahaan tidak bertangung jawab atas tindakan oknum-oknum itu. Kami akan menindak pihak-pihak yang menggunakan nama Autotrade yang mengumpulkan dana masyarakat itu," ujarnya.  Adapun untuk pernyataan dari SWI dan OJK ini, tim pengacara PT SDFI akan mendatangi OJK untuk klarifikasi soal aturan robot trading di Indonesia.  PT SDFI sangat mendukung SWI, OJK dan BAPPEPTI untuk melalukan penertiban dan penutupan semua jenis investasi bodong yang merugikan masyarakat, namun sebelumnya mesti diberi arahan dan pembinaan.  "Kami berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku. Kami juga memohon kepada OJK dan pihak terkait soal regulasi yang jelas bagi perusahaan yang menjual robot trading secara legal di Indonesia. Hal ini untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang ingin membangun bisnis serupa," tutupnya.

Dorong Investasi, Pemerintah Diminta Perjelas Regulasi Robot Trading

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2-tahun-mandek-pelapor-pertanyakan-kasus-dugaan-penipuan-bitcoin_m_.jpg" alt="Ilustrasi Bitcoin." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bitcoin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aset investasi uang digital seperti bitcoin saat ini sedang meroket. Bahkan, saat ini harganya sudah setara pembelian satu rumah. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan tidak mudah terpancing hasrat dalam mencari keuntungan besar pada aset investasi tersebut.  Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi mengingatkan agar masyarakat agar dapat waspada dan terus melihat perkembangan pergerakan harga aset kripto agar tetap aman dalam mengambil keputusan berinvestasi.  “Jika ingin investasi pada aset kripto lihatlah perkembangannya ke depan dan yang memiliki harga yang aman," ucapnya dalam webinar, Kamis (18/2).  Ia berpesan, jika tetap ingin berinvestasi di aset kripto, agar memilih jenis aset kripto yang pergerakannya tidak terlalu fluktuatif seperti bitcoin. Sebab bitcoin meski memiliki nilai yang paling tinggi tapi fluktuasinya sangat besar.  Bappebti sendiri sudah memberikan izin terhadap 13 pedagang aset kripto di Indonesia. Bappebti mencatat bitcoin juga pernah mengalami penurunan hingga 71,8 persen dalam waktu setahun.  "Dalam aset kripto ini kami lihat perkembangannya terjadi penurunan pada akhir 2019 dari 2018, dari USD 13.657 turun drastis jadi USD 3.843. Nah ini terjadi penurunan drastis dari 2018 sampai 2019," ungkapnya.  Bahkan, Ia pun mengakui kenaikan harga bitcoin di 2020 dan 2021 sangat tinggi. pihaknya mencatat, harga bitcoin sempat menyentuh harga Rp 684 juta per keping jika dirupiahkan.  "Ini harganya sudah hampir sama dengan harga 1 unit rumah. Hati-hati makanya, hati-hati. Bisa saja ke depan harga aset kripto ini turun. Mungkin ini saatnya yang tepat melakukan aksi jual," pungkasnya.

Aset Bitcoin Seharga 1 Unit Rumah, Bappepti Imbau Masyarakat Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icdx-meminta-pemerintah-serius-tangani-broker-bodong_m_229152.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bursa Komoditi dan Derivatif indonesia (ICDX) meminta pemerintah bisa secara ketat dan lebih serius meregulasi keberdaan broker yang memediasi transaksi bursa berjangka melalui situs-situs online ilegal. Direktur Utama ICDX Lamon Rutten mengatakan, Pemerintah Indonesia harus segera mengatur perdagangan bursa komoditas untuk mengurangi kerugian investor akibat memanfaatkan transaksi melalui situs online yang ilegal. "Kami perkirakan ada lebih dari 100 website ilegal yang digunakan broker untuk menarik nasabah dalam bertransaksi di bursa berjangka," kata Lamon dalam diskusi "Peran ICDX dalam Membangun Industri Berjangka" di Jakarta, Kamis (19/7). Dia mengungkapkan, regulasi yang kuat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) akan menciptakan bursa komoditas yang efisien dan transparan.&nbsp; "Tetapi, pemerintah (Kementerian Perdagangan) harus siap aksi menjalankan regulasi itu," imbuhnya. Lebih lanjut Lamon menjelaskan, tanpa adanya transparansi dan efisiensi akan memicu investor berpindah-pindah pasar (situs bursa berjangka).&nbsp; "Jadi, pemerintah harus tegas dan jelas meregulasi bursa berjangka, agar ada kepercayaan di pasar. Sekarang regulasi di Indonesia belum optimal," tuturnya. Dia berharap, investor bursa berjangka masuk ke ICDX yang lebih transparan dan efisien. "Kami akan membawa investor-investor itu ke ICDX. Kami juga bersama pemerintah akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada mereka. Komoditas kami yang paling aktif adalah timah, ada juga gold, minyak bumi, CPO serta forex," tandasnya.&nbsp;

ICDX Meminta Pemerintah Serius Tangani Broker Bodong

bappepti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bappepti

Berita Terkini

DRX Token Resmi Terdaftar di Bappebti

Cermat sebelum Masuk ke Perdagangan Kripto

Dorong Investasi, Pemerintah Diminta Perjelas Regulasi Robot Trading

Aset Bitcoin Seharga 1 Unit Rumah, Bappepti Imbau Masyarakat Waspada

ICDX Meminta Pemerintah Serius Tangani Broker Bodong

Download Aplikasi JawaPos.com