<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/W3xhtHDNGDxAh5fdyKgKshH875XCAnn7xSzU9b1v-1-2601399712.jpg" alt="Ilustrasi mesin parkir di Jalan Sedap Malam, dekat Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mesin parkir di Jalan Sedap Malam, dekat Balai Kota Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya optimistis ampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir, dengan menerapkan sistem pembayaran parkir elektronik (tap). Kepala Bapenda Kota Surabaya Rachmad Basari mengatakan, pihaknya menargetkan sebelum Agustus 2025, sistem tap parkir sudah berjalan di sekitar 2.400 titik parkir dan serta 5.000 lokasi, mencakup hotel, restoran dan kafe.&nbsp; "Kami menyiapkan solusi dan akan berkolaborasi dengan pemilik usaha untuk memastikan pembayaran pajak parkir masuk ke kas daerah secara akuntabel," tutur Basari di Surabaya, Rabu (4/6).&nbsp; Ia berharap penerapan sistem tap parkir bisa mencegah potensi kecurangan atau keraguan terkait keakuratan data transaksi. Sehingga dapat mengoptimalkan pajak di area persil penyelenggara parkir. &ldquo;Untuk menghindari fitnah-fitnah itu, dengan kemajuan teknologi yang ada, tinggal kita melihat regulasinya memperbolehkan atau tidak. Artinya transaksi uang yang masuk itu real dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya. Lebih lanjut, Basari mengatakan dalam satu minggu ke depan, pihaknya menargetkan sudah ada perkembangan signifikan terkait implementasi sistem tap parkir yang akan dilaporkan kepada Wali Kota Eri Cahyadi.&nbsp; Sebagai informasi, ada dua metode pembayaran pajak parkir yang berlaku di Surabaya. Yakni perhitungan mandiri oleh perusahaan atau perhitungan melalui pihak ketiga. Pembagiannya, 90 persen untuk pengusaha dan 10 persen menjadi kewajiban pajak yang harus disetor ke pemerintah. Oleh karena itu, para pengusaha di Surabaya diminta untuk menyediakan juru parkir resmi berseragam di masing-masing tempat usahanya. Jukir ini nantinya diawasi Pemkot dan wajib memiliki SKCK. &ldquo;Supaya jelas kepada masyarakat bahwa suatu area yang sudah dikenakan pajak parkir di persil, maka tidak diperbolehkan lagi adanya penarikan parkir tambahan (oleh jukir liar), kecuali untuk parkir tepi jalan,&rdquo; tegas Basari. Dalam penerapannya, Bapenda akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dalam hal regulasi dan perizinan usaha. Hal ini untuk memastikan sistem tap berjalan lancar dan efektif meningkatkan PAD Kota Surabaya.&nbsp; &ldquo;Kami akan terus memantau realisasi penerimaan pajak parkir dari waktu ke waktu. Yang pasti sebelum tanggal 17 Agustus 2025, kurang lebih 2.400 titik pajak parkir bisa berjalan semua," imbuhnya.

Bapenda Surabaya optimis tingkatkan PAD melalui sistem pembayaran parkir elektronik. Target 2.400 titik parkir sebelum Agustus 2025.

Siapkan Sistem Tap Parkir elektronik di 2.400 Titik, Bapenda Surabaya Optimistis Dongkrak PAD dari Pajak Parkir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/1000553966-928241231-457712419.jpg" alt="Ilustrasi masyarakat sedang membayar pajak di kantor BPD Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi masyarakat sedang membayar pajak di kantor BPD Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kabar baiknya, hingga pertengahan Maret 2025, capaian pajak berjalan sesuai harapan. "Meskipun masih ada gap yang perlu kami kejar.&nbsp;Insya Allah dalam dua pekan terakhir ini, pencapaian pajak triwulan pertama 2025 mendekati sempurna," tutur Kepala Bapenda Surabaya&nbsp;Febrina Kusumawati, Sabtu (15/3). Febri memastikan pihaknya akan terus mengupayakan berbagai kanal untuk mengoptimalkan realisasi pajak. Salah satunya dengan&nbsp;mendorong pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih awal. "Kami sangat mengapresiasi warga yang membayar pajak lebih cepat karena ini membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan," imbuhnya. Untuk diketahui, jatuh tempo pembayaran PBB adalah Mei 2025. Selain Pajak Bumi dan Bangunan, Febri juga menyoroti pajak dari sektor hotel dan restoran. Ia menerangkan bahwa pembayaran pajak untuk transaksi Februari 2025 dijadwalkan pada 12&ndash;13 Maret 2025. "Beberapa hotel dan restoran mencatat peningkatan tamu di Februari, sehingga hasil pajaknya baru terlihat dalam beberapa hari terakhir ini. Kami optimis ini bisa menutup target penerimaan pajak di bulan Maret," papar Febri. Sebagai informasi,&nbsp;Bapenda Kota Surabaya menargetkan capaian pajak daerah pada 2025 sebesar Rp 7,307 Triliun. Angka ini sekitar 60,21 persen dari total target pendapatan daerah Surabaya, yakni Rp 12,137 Triliun. Sumber utama pajak daerah Kota Pahlawan berasal dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan&nbsp;Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Febri&nbsp;menegaskan bahwa pajak berperan krusial dalam pembangunan sebuah daerah. Pajak juga bersifat wajib, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). "Artinya pajak itu sudah ada ketetapan, maka harus dibayar. Dari pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan Kota Surabaya, mulai dari infrastruktur, penerangan jalan, hingga&nbsp;pengurangan risiko banjir," tandasnya.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Capaiannya sudah sesuai harapan.

Andalkan Pajak Bumi dan Bangunan, Bapenda Surabaya Optimistis Kejar Target Pajak Triwulan I 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/ahmad-yani-3114901265.png" alt="JALAN PROTOKOL: Kendaraan melintas di depan pertokoan frontage road (FR) Jalan A. Yani kemarin (2/10). Harga tanah di kawasan FR belum normal akibat pandemi." width="100%">
<figcaption>JALAN PROTOKOL: Kendaraan melintas di depan pertokoan frontage road (FR) Jalan A. Yani kemarin (2/10). Harga tanah di kawasan FR belum normal akibat pandemi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Meski lokasinya strategis, harga tanah di kawasan frontage road (FR) Jalan A. Yani dan Jalan Raya Darmo Surabaya tidak naik signifikan. Hal itu disebabkan minimnya investor atau peminat lahan tersebut. Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jatim Rudy Sutanto mengatakan, harga tanah di FR berkisar Rp 25&ndash;35 juta per meter. Nominalnya memang tinggi, tapi belum optimal. &rdquo;Karena saat situasi normal, harganya bisa naik hingga Rp 10 juta per meternya. Belum stabilnya itu disebabkan minimnya peminat,&rdquo; ucapnya kemarin (2/10). Harga tanah di Jalan Darmo juga belum normal. Menurut dia, harga persil di Jalan Darmo berbeda-beda. Untuk arah masuk kota, harga per meternya lebih tinggi daripada yang lokasinya menuju luar kota (Darmo&ndash;Wonokromo). Untuk kawasan Darmo yang mengarah ke dalam kota (Darmo&ndash;Polisi Istimewa), harga per meternya bisa tembus Rp 60 jutaan. Sedangkan Jalan Darmo yang mengarah ke luar kota berkisar Rp 40&ndash;50 jutaan. &rdquo;Peminatnya (yang masuk ke dalam kota) banyak,&rdquo; jelasnya. AREBI Jatim memprediksi selepas pemilu, investor mulai mencari tanah. Namun, kenaikan tanah tidak langsung signifikan, tapi bertahap. Sementara itu, harga pasaran tanah di Surabaya sudah melebihi harga nilai jual objek pajak (NJOP). Pemkot sejatinya perlu merevisi NJOP agar di lapangan tidak terjadi permainan harga tanah. Selain itu, kenaikan NJOP menambah pendapatan daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Hidayat Syah mengatakan, pemkot belum berencana menaikkan NJOP. Ada banyak pertimbangannya. Salah satunya, beban masyarakat. &rdquo;Kami memberikan waktu bagi warga untuk menuntaskan bebannya dulu,&rdquo; katanya. Memang, pandemi sudah berlalu. Namun, saat ini warga masih berfokus memulihkan ekonomi. Itu terlihat dari animo masyarakat yang mengikuti program insentif pajak. &rdquo;Sehingga tahun ini belum ada perubahan NJOP,&rdquo; papar Hidayat.&nbsp;(omy/gal/c7/aph)

Meski lokasinya strategis, harga tanah di kawasan frontage road (FR) Jalan A. Yani dan Jalan Raya Darmo Surabaya tidak naik signifikan.

Kurang Peminat, Harga Tanah di FR-Jalan Darmo Surabaya Belum Naik Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/REKLAME.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program relaksasi pajak kembali diluncurkan Pemkot Surabaya. Program kali ini memberikan kebijakan bebas denda bagi wajib pajak (WP) yang masih menunggak. Hal itu dilakukan agar partisipasi bayar pajak oleh masyarakat semakin meningkat. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Hidayat Syah mengatakan, bebas denda pajak tersebut berlaku untuk dua tipe pajak.  Yakni, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lainnya seperti reklame, hotel, hingga restoran. Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menggaet lebih banyak WP agar taat membayar pajak.  Sebab, tanggungan yang dicatat pihaknya masih besar. Karena itu, program relaksasi tersebut dikeluarkan. ’’Sasaran kami adalah WP yang punya tanggungan PBB dalam rentang 1994–2022. Sementara, pajak lainnya dari tahun 2011–2022,’’ katanya.  Dia menambahkan, WP yang ikut serta dalam program itu akan otomatis nol denda. Dengan begitu, yang dibayarkan adalah pajak pokoknya saja. Dengan pengurangan tersebut, tentu pajaknya akan semakin ringan.  ’’Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, tentunya kami berharap WP akan semakin taat bayar pajak. Apalagi ini untuk keberlangsungan pembangunan bagi Kota Surabaya,’’ ujarnya.  Relaksasi yang diberikan kali ini juga berkaitan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS). Hidayat menyebut biasanya program itu dilaksanakan pada April.  ’’Pak Wali Kota meminta agar dimajukan Maret saja sehingga waktu bagi warga ikut serta juga lebih panjang,’’ katanya.  Berbagai upaya pun dilakukan agar sektor pajak bisa lebih berdaya. Dia mengatakan, sumbangan pendapatan itu paling besar datang dari PBB di posisi pertama. Diikuti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di posisi kedua. Menurut dia, sektor itu seharusnya bisa lebih digenjot.  ’’Sebenarnya BPHTB bisa di-push lagi. Namun, banyak juga warga yang berhenti di proses IJB saja. Nah, kami mengimbau mereka agar segera menyelesaikan tanggungannya,’’ katanya.  Padahal, nilai BPHTB terus naik. Hidayat menyebut nilainya akan mengikuti nilai jual objek pajak (NJOP)-nya. Kalau terus ditunda, nilainya terus naik dan malah menjadi beban yang besar.  ’’Karena itu, kalau sudah transaksi, lebih baik dibalik nama. Apalagi, kekuatan hukum IJB juga masih belum kuat. Kalau sudah dinaikkan alas haknya, akan semakin jelas juga kekuatan hukumnya,’’ terangnya.  Sementara itu, DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya mencari terobosan lain agar pendapatan asli daerah (PAD) bisa digenjot lagi. Menurut mereka, capaian PAD, terutama pajak, masih cupet. Memasuki triwulan pertama, seharusnya capaiannya bisa lebih dari yang sekarang.  ’’Kebutuhan pemkot untuk gaji pegawai dan unsur lainnya saja Rp 300 miliar. Kalau tidak digenjot lagi, bisa timpang,’’ kata anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo.  Di sisi lain, PAD yang masih sedikit akan menghambat pembangunan. Seharusnya Maret sudah banyak proyek yang bisa dilelang. Tetapi, karena capaian pendapatan yang seret, hal itu sulit terealisasi.  ’’Saya lihat yang lelang tidak banyak. Seharusnya Maret sudah bisa jalan semuanya. Tapi, kenyataannya masih sedikit,’’ paparnya.  REALISASI PAD SURABAYA  - PAD Surabaya baru terealisasi Rp 1,14 triliun atau 17,39 persen dari target Rp 6,59 triliun.  - Paling besar disumbang pajak dengan realisasi Rp 1,04 triliun.  - Upaya peningkatan pendapatan dari pajak terus dilakukan. Salah satunya dengan aplikasi Tax Surveillance.  - Program relaksasi bebas denda juga diterapkan agar partisipasi WP dalam membayar pajak meningkat.

Relaksasi Pemkot Surabaya, Nol Denda bagi Penunggak Pajak Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/palanggar-reklame.png" alt="BERI PENJELASAN: Chairani Agustina, kepala bidang pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, pajak reklame, hiburan, dan air tanah Bapenda (Badan Pendapatan Derah) Kota Surabaya, memberikan teguran kepada penjaga toko di kawasan Ngaglik terkait denda reklame yan" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Chairani Agustina, kepala bidang pajak hotel, restoran, PPJ, parkir, pajak reklame, hiburan, dan air tanah Bapenda (Badan Pendapatan Derah) Kota Surabaya, memberikan teguran kepada penjaga toko di kawasan Ngaglik terkait denda reklame yan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penertiban reklame yang kedaluwarsa maupun menunggak pajak terus dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Sebab, para wajib pajak (WP) reklame itu rata-rata abai dengan peringatan yang sudah dilayangkan badan pendapatan daerah (bapenda). Akhirnya, tindakan penyegelan hingga penertiban harus dilakukan agar para pemilik usaha mau menuntaskan kewajibannya.  Tim reklame bapenda bergerak ke kawasan Jalan Ngaglik hingga Kapas Krampung, Senin (13/3) siang. Beberapa tempat usaha terindikasi tidak melaksanakan kewajibannya. Yakni, tidak memperpanjang izin reklame dan membayar tagihannya.  Peringatan berupa penempelan stiker pelanggaran dilakukan. Mereka diberi tenggat waktu tiga hari sebelum peringatan lanjutan diberikan. Yakni, pemberian waktu untuk membongkar sendiri reklamenya.  ’’Kalau peringatan pembongkaran sendiri masih diabaikan, kami akan meminta bantuan penertiban (bantib) dari satpol PP.  Nanti petugas yang membongkar,’’ jelas Kabid Pajak Hotel, Restoran, PPJ, Parkir, Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah Bapenda Surabaya Chairani Agustiana.  Rani, sapaan Chairani Agustiana, mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan tim reklame itu merupakan kegiatan rutin. Sebab, saban hari pasti ada reklame yang habis izin pakainya atau tidak segera membayar kewajibannya. Mereka baru buru-buru membayar ketika diberi teguran berupa penempelan stiker.  ’’Kalau dihitung ya, 7 di antara 10 pemilik reklame itu pasti langsung menuntaskan kewajibannya ketika sudah diberi teguran seperti itu. Kalau hanya teguran, biasanya ada saja alasannya. Mulai dari lupa hingga bisnis yang seret,” katanya.  Rani mengungkapkan bahwa untuk reklame yang kedaluwarsa atau menunggak memang tidak ada keringanan yang diberikan. Dia memastikan bapenda bersikap tegas. Sebab, itu sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam perda maupun perwali.  ’’Seperti hari ini (kemarin, Red) ada reklame yang izinnya habis. Namun, oleh pemilik tidak kunjung dilepas. Akhirnya, mereka kena denda. Yang reklame lain juga kami segel karena sudah habis izinnya. Setelah disegel, siang langsung melunasi mereka,” ujarnya.  Dia pun berharap agar pemilik reklame tidak perlu menunggu hingga izin habis. Tujuannya, mereka tidak perlu repot untuk menuntaskan masalah tersebut. Apalagi pelayanan perpajakan sekarang mudah melalui sistem online.  Sementara itu, Kepala Bapenda Surabaya Hidayat Syah menambahkan bahwa tidak sedikit WP yang masih menunggak pajak. Tanggungan mereka juga semakin besar karena tidak kunjung diselesaikan. Guna mempermudah urusan tersebut, ada insentif khusus yang diberikan kepada mereka.  ’’Sekarang kami sedang membuka program bebas denda untuk tujuh bidang wajib pajak. Ini dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ya, mulai Maret–April 2023 programnya,” terangnya.

Reklame Disegel, Wajib Pajak Langsung Tertib Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/reklame-melanggar.png" alt="MELANGGAR: Sebuah tanda penyegelan dari Pemerintah Kota Surabaya dipasang pada tiang reklame yang menyalahi aturan di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jumat (10/3). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MELANGGAR: Sebuah tanda penyegelan dari Pemerintah Kota Surabaya dipasang pada tiang reklame yang menyalahi aturan di Jalan Wonokromo, Surabaya, Jumat (10/3). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – DPRD Kota Surabaya sedang membahas raperda penyelenggaraan reklame. Hal tersebut merupakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur reklame. Semangat utama raperda itu adalah penataan papan iklan komersial.  Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyelenggaraan Reklame Fatkur Rochman mengatakan, penataan reklame sangat penting. Sebagai kota besar, Surabaya pasti menjadi incaran para investor untuk mempromosikan produk iklannya.  ’’Makanya tata letak pemasangan reklame harus diatur,’’ kata Fatkur Jumat (10/3).  Pengaturan itu tidak hanya menyangkut estetika kota. Tapi, juga upaya untuk memaksimalkan teknologi. Biro reklame didorong untuk melakukan transformasi ke arah digital. Baik berupa videotron maupun megatron. ’’Ini menunjukkan bahwa Surabaya sebagai smart city dan kota modern,’’ ujarnya.  Ada enam pilar untuk menunjang smart city. Di antaranya, smart governance, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment. Nah, penataan reklame dan media iklan komersial di jalanan metropolis juga bisa menunjang Surabaya sebagai smart city.  Dengan memanfaatkan teknologi, biro reklame dan pemkot akan sama-sama diuntungkan. Satu videotron bisa menayangkan lebih dari satu materi iklan. Dengan demikian, pendapatan pajak yang masuk ke pemkot juga bisa lebih besar. Kondisi itu berbeda dengan reklame konvensional yang hanya bisa menayangkan satu materi iklan.  Karena menyangkut penataan, raperda penyelenggaraan reklame bakal mengatur manajemen zona. Dibagi dalam empat klasifikasi. Yaitu, zona ketat, sedang, ringan, dan zona khusus. Penataan itu sekaligus memudahkan tim reklame mengidentifikasi potensi pendapatan. Ujung-ujungnya bisa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).  ’’Sehingga kita ingin menekan angka kebocoran pendapatan reklame,’’ papar politikus PKS itu.  DPRD sangat berharap PAD dari reklame bisa meningkat. Mochamad mud, anggota pansus, mengungkapkan bahwa selama ini realisasi pendapatan selalu di bawah target.  Padahal, potensi pajak reklame cukup besar. Contohnya, pada 2022 dari target Rp 148 miliar, yang terealisasi Rp 128 miliar. ’’Padahal, penetapan target itu selalu di bawah potensi. Artinya, masih bisa lebih tinggi,’’ tegas Machmud. <h3>Bapenda Identifikasi 500 Titik Menunggak Pajak</h3> BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya terus memaksimalkan potensi pendapatan pajak reklame. Termasuk dengan mengerahkan tim identifikasi reklame. Mereka disebar untuk mendata reklame bodong. Materi iklan komersial masih dipasang, tapi statusnya menunggak pajak.  Nah, sejauh ini sudah teridentifikasi 500 lebih reklame yang menunggak pembayaran pajak. ’’Berbagai ukuran. Ada juga (reklame, Red) yang besar,’’ kata Kepala Bapenda Kota Surabaya Hidayat Syah kemarin (10/3).  Dia menyampaikan, pihaknya sudah memberikan tanda silang pada reklame yang masih menunggak pajak. Bapenda pun sudah melayangkan teguran ke biro reklame tersebut. ’’Kami minta kewajiban administrasi diselesaikan,’’ kata Hidayat.  Teguran dilayangkan sampai tiga kali. Jika sampai teguran ketiga yang bersangkutan belum menyelesaikan tunggakan, bapenda akan bertindak tegas. Termasuk menurunkan paksa papan iklan komersial tersebut. ’’Kami akan tegas karena menyangkut hak dan kewajiban,’’ tegasnya.  Tim pengawas terus diterjunkan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan. Hasilnya mulai terlihat. Selama dua bulan terakhir, pajak reklame yang sudah masuk ke kas daerah mencapai Rp 21 miliar. Nominal itu akan terus bertambah. Tahun ini target pajak reklame mencapai sekitar Rp 145 miliar. ’’Kami optimistis bisa mencapai target tahun ini,’’ ujarnya.  Nah, untuk memaksimalkan pendapatan, bapenda juga berharap banyak pada raperda reklame yang saat ini dibahas Komisi A DPRD Kota Surabaya. Lewat regulasi itu, akan dilakukan penataan reklame. Akan diatur kawasan khusus untuk reklame jenis billboard, videotron, serta kawasan yang bebas dari reklame.  Adanya penataan itu akan semakin memudahkan tim reklame pemkot dalam melakukan identifikasi. Termasuk menghitung potensi pendapatan pajak reklame. <h3>Penataan untuk Hindarkan Warga dari Bahaya</h3> PAKAR tata kota ITS Prof Johan Silas mendukung penataan reklame. Sebagai kota besar, sudah saatnya Surabaya berbenah dengan sistem ruang publik yang lebih modern. Dengan demikian, tata kota lebih estetis. ’’Saya setuju sekali. Makin cepat disahkan (raperda reklame, Red) makin bagus,’’ kata Johan Silas kemarin.  Menurut dia, penataan reklame di metropolis sudah ketinggalan zaman. Seharusnya, Surabaya telah bebas dari reklame konvensional. Apalagi pemasangan dan tata letaknya cenderung tidak diatur. Banyak tiang reklame berbagai ukuran yang berdiri begitu saja di tepi jalan tanpa memperhitungkan keamanan warga. Khususnya, pengguna kendaraan bermotor di jalan raya. ’’Reklame yang berdiri vertikal tegak lurus di jalan itu bahaya. Idealnya, 45 derajat dari jalan,’’ papar Johan.  Dalam teori urban design, jelas dia, reklame sudah menjadi bagian dari elemen kota. Perkembangan jenis reklame juga mengindikasikan kemajuan kota.  Pertumbuhan ekonomi suatu kota terbaca salah satunya dari semaraknya iklan komersial di ruang publik. Karena itu, reklame juga menjadi simbol kemajuan ekonomi kota. Pajak reklame menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. ’’Makanya kalau ekonomi kota maju, pasti iklan reklame juga banyak,’’ papar Johan.  MENGAPA REKLAME PERLU DITATA?  - Menjaga keasrian dan estetika kota  - Mencegah kebocoran PAD  - Memudahkan pemkot dalam identifikasi jenis reklame  - Memaksimalkan potensi pendapatan pajak  - Memudahkan pengawasan oleh tim reklame pemkot  Sumber: Pansus Raperda Penyelenggaraan Reklame

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Reklame demi Surabaya Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terpengaruh-politik-kampret-dan-cebong-tetap-patuh-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak" width="100%">
<figcaption>Pengamat sebut kampret dan cebong tetap bayar pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pajak menjadi hal penting untuk pembangunan daerah. Tidak terkecuali bagi Surabaya. Hingga kuartal pertama 2023 pajak dari sektor PBB baru 10 persen lebih dari target.  Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya Hidayat Syah mengatakan, tahun ini, Bapenda menargetkan Rp 1,6 triliun untuk pendapatan dari sektor PBB.  ”Detailnya itu Rp 1.627.547.699.133. Itu target kami tahun ini ya,” kata Hidayat saat dikonfirmasi.  Lantas, bagaimana realisasi PBB Surabaya hingga kuartal pertama 2023? Hidayat menyebutkan, per 6 Maret, PBB Surabaya baru terkumpul Rp 157.641.984.363. Itu artinya, lebih kurang 10 persen PBB Surabaya yang berhasil dikumpulkan Bapenda.  Dia menjelaskan, target PBB tahun ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada 2022, target PBB dipatok Rp 1.418.130.993.589. Sementara itu, angka tersebut berubah di PAK menjadi Rp 1.469.595.742.368.  Kemudian, di pengujung 2022, kala itu Bapenda masih dinakhodai Musdiq Ali Suhudi, pendapatan PBB diparkirkan di angka Rp 1.380.393.847.535.  Sebelumnya, hingga kuartal pertama 2023, suntikan dana dari sektor pajak bumi bangunan masih terseok. Hal itu dibuktikan dengan jumlah wajib pajak (WP) dari PBB belum setengahnya bayar.  Berdasar catatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, total WP di Surabaya yang harus membayar PBB sebanyak 802.199 orang. Namun hingga kini, yang sudah membayar PBB sejumlah 106.734 orang.

Baru Segini, Pendapatan PBB Surabaya Hingga Kuartal Pertama 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-kantor-pembayaran-pajak-di-surabaya-1.jpg" alt="Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hingga kuartal ketiga 2023, suntikan dana dari sektor pajak bumi bangunan masih terseok. Hal itu dibuktikan dengan jumlah wajib pajak (WP) dari PBB belum setengah bayar. Berdasar catatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, total WP di Surabaya yang harus membayar PBB sebanyak 802.199 orang. Kepala Bapenda Surabaya Hidayat Syah mengatakan, hingga kini, yang sudah membayar PBB sejumlah 106.734 orang. ”Kami mengimbau agar masyarakat Surabaya yang belum membayar PBB segera bayar lah. Jangan sampai menunggu Juli, bayar sekarang tidak apa-apa,” ujar Hidayat saat dikonfirmasi. Hidayat menyatakan, pendapatan dari PBB juga bakal dikucurkan untuk masyarakat kembali serta pembangunan kota yang lebih baik lagi. Dia berharap, masyarakat tidak mengulur waktu dalam pembayaran PBB. PBB dibayarkan setahun sekali. Untuk mendulang pendapatan dari sektor PBB, Hidayat menyebutkan, pihaknya telah menjemput bola. ”Kami dekatkan layanan pembayaran PBB yang mau face to face, kami datang ke kelurahan-kelurahan. Bayar melalui online juga bisa sebetulnya,” jelas Hidayat.

Hingga Maret 2023, Ratusan Ribu Orang Surabaya Belum Bayar PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-10-at-17.11.23.jpg" alt="Bapenda Surabaya menyegel dan memberi tanda reklame yang expired dan liar. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bapenda Surabaya menyegel dan memberi tanda reklame yang expired dan liar. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengawasan terhadap reklame-reklame yang berdiri di sudut hingga tengah kota tak berhenti dimasifkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya. Pada awal tahun ini, beberapa pemilik reklame mendapatkan surat peringatan dari Bapenda.  Kepala Bidang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklamen, Air Bawah Tanah, Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Chairani Agustiana mengatakan, sejak 1 Januari hingga kini, Bapenda mengirimkan 4.000 surat peringatan. Ribuan surat itu dibuat karena ada reklame yang expired hingga liar.  ”Dan sudah diberi peringatan tapi diabaikan,” kata Chairani Agustiana.  Dia menyebutkan, yang sudah dikeluarkan SK silang sekitar 600. Dari angka itu, yang tidak jadi disilang ada 300 reklame. Karena ada pemilik reklame yang langsung membayar begitu menerima surat dari Bapenda. Tak hanya itu, ada juga yang langsung dibongkar sendiri.  ”Apabila tiga hari kerja setelah disilang dan tidak ada pembayaran, Bapenda berkirim SK bongkar sendiri. Pelaksanaan bongkar sendiri 7 hari. Jika tujuh hari tidak dibongkar sendiri, akan diusulkan bantib (bantuan penertiban) ke Satpol PP,” terang Chairani Agustiana.  Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Zuhrotul Mar’ah mengatakan, reklame menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah (PAD) Surabaya. Tahun lalu, suntikan PAD yang bersumber dari reklame hanya 84,98 persen dari target.  ”Target pendapatan reklame 2022 murni dan PAK tak berubah. Yakni, Rp 148.319.102.646. Sementara itu, sepanjang 2022, Bapenda hanya berhasil meraup rupiah sebesar 126.037.258.250,” ucap Zuhrotul Mar’ah.  Politikus PAN itu mendorong agar Bapenda tak berhenti merazia reklame nakal. Terutama yang tidak patuh membayar pajak.  ”Termasuk juga yang ukurannya tak sesuai saat pengajuan ke pemkot,” papar Zuhrotul.

Bapenda Surabaya Kirim Ratusan Surat Peringatan ke Pemilik Reklame

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Patung-Surabaya-Dite-Surendra.jpg" alt="Pemandangan di kawasan Ketabangkali dengan adanya patung Suro dan Boyo yang berwarna-warni menambah keindahan sudut kota Surabaya kemarin malam. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemandangan di kawasan Ketabangkali dengan adanya patung Suro dan Boyo yang berwarna-warni menambah keindahan sudut kota Surabaya kemarin malam. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun anggaran 2022 sudah tutup buku, Rabu (28/12). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya membukukan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 5,1 triliun. Realisasi itu mencapai 81 persen dari target 2022 sebesar Rp 6,3 triliun.  Capaian PAD tersebut diungkapkan Kepala Bapenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi dalam rapat bersama Komisi B DPRD kemarin. Dia mengaku sudah bekerja optimal untuk mencapai pendapatan itu. ”Realisasi ini terhitung sampai 27 Desember,’’ jelas Musdiq.  Dia mengakui, realisasi PAD belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2022, PAD ditargetkan Rp 6,3 triliun. Artinya, masih minus sekitar Rp 1,1 triliun. Tapi, yang membuat dispenda bangga, kinerja tahun ini lebih baik dari 2021.  Saat itu, PAD terkumpul Rp 4,8 triliun. Selisih lebih tinggi sekitar Rp 300 miliar. ”Kami patut bersyukur dengan capaian tahun ini,’’ ucap Musdiq.  Diketahui, PAD berasal dari empat sektor pendapatan. Yang paling besar berasal dari pajak daerah. Sampai dengan 27 Desember, realisasi pajak mencapai Rp 4,1 triliun atau 82 persen dari total target Rp 4,9 triliun. Dengan demikian, masih kurang Rp 866 miliar.  Dari sembilan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta BPHTB mencapai 90 persen lebih. Selebihnya di kisaran 80–70 persen. Bahkan, pajak restoran hanya membukukan 68 persen. Dari target Rp 732 miliar, pendapatan pajak restoran terkumpul Rp 503 miliar. Yang juga jadi sorotan adalah pajak hiburan. Dari target Rp 77 miliar, terealisasi Rp 55 miliar. Adapun pajak hotel tercapai Rp 287 miliar dari target Rp 381 miliar.  Musdiq menyampaikan, pemicu pendapatan yang belum mencapai target tidak terlepas dari kondisi perekonomian pascapandemi Covid-19. Menurut dia, banyak pelaku usaha yang masih dalam tahap recovery. Karena itu, kemampuan dalam membayar pajak juga berkurang.  ”Coba diamati pengunjung hotel atau mal contohnya. Belum sepenuhnya normal dibandingkan sebelum pandemi. Ini masih tahap recovery,’’ jelasnya.  Untuk menggenjot pendapatan, dispenda pun menggulirkan sejumlah program dengan memberikan sejumlah dispensasi. Misalnya, menghapus denda untuk pajak yang tertunggak. ”Tahun depan kami buat terobosan dan inovasi lagi,’’ sambung mantan kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya itu.  PAD juga bersumber dari retribusi. Capaiannya hanya 71 persen. Dari total target Rp 370 miliar, realisasi sektor retribusi mencapai Rp 264 miliar. Selain itu, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 138 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp 636 miliar.  Ketua Komisi B Luthfiyah menilai, realisasi PAD yang mencapai 81 persen sudah cukup logis. Sebab, kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dari terjangan pandemi. Karena itu, kemampuan pengusaha dalam membayar pajak belum sepenuhnya optimal.  Tapi, untuk pelaku usaha yang mampu membayar, pihaknya meminta dispenda untuk tegas melakukan penagihan pajak. ”Saya menilai capaian PAD cukup logis. Meski memang belum mencapai target yang diinginkan,’’ ujar Luthfi.  Wakil Ketua Komisi B Anas Karno meminta dispenda tidak gegabah dalam membuat target pendapatan. Target harus diukur dengan potensi pajak. Yang paling nyata, jelas dia, adalah pajak reklame. Pemkot bisa menghitung jumlah reklame yang berdiri di seluruh metropolis.  Kemudian, dihitung potensi pendapatan dari reklame yang berdiri itu. ”Dari sini kan kita bisa tahu potensi pajak reklame berapa. Kalaupun nanti ada penambahan, bisa dihitung lagi,’’ tegas Anas. <h3>Gandeng KPK dalam Tagih Piutang Pajak</h3> PIUTANG pajak yang tidak tertagih selama bertahun-tahun turut memicu tidak tercapainya target PAD. Mulai piutang pajak hotel, restoran, reklame, hingga pajak hiburan. Nah, dispenda berjanji bekerja lebih optimal tahun depan dalam penagihan.  Beberapa strategi sudah disusun. Salah satunya, menggandeng aparat penegak hukum. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dispenda sudah meminta supervisi lembaga antirasuah itu. ”Kali ini kami minta supervisi KPK,’’ kata Kepala Dispenda Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi.  Pihaknya pun sudah membuat banner. Itu akan ditempelkan di lokasi-lokasi usaha yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Khususnya, mereka yang secara sengaja mengemplang pembayaran pajak. Padahal, cukup mampu untuk membayar. ”Januari nanti (2023, Red) kami mulai tempel,’’ tegas Musdiq.  Selain KPK, sebelumnya dispenda juga berkolaborasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Diharapkan dengan tindakan tegas itu, para wajib pajak mau membayar kewajibannya.  Selama ini pemkot juga berupaya melakukan tindakan persuasif. Jika berkali-kali ditagih dan sudah diberi tanda silang di tempat usahanya tapi dengan sengaja tidak mengindahkan, pemkot akan menyerahkannya ke pihak kejaksaan. ”Iya, itu kan berarti mokong,” tegas Musdiq.  DPRD sepakat dengan upaya tegas yang dilakukan dispenda. Khususnya dengan menggandeng KPK. Sekretaris Komisi B Mahfudz mencatat banyak piutang yang belum tertagih sampai sekarang.  Kondisi itu dipicu sikap pemkot yang tidak tegas terhadap penunggak pajak. Pajak reklame contohnya. Dia mengungkapkan, sejumlah reklame masih berdiri tegak meski belum membayar pajak selama bertahun-tahun. Ada yang menunggak pajak 5–8 tahun. Tapi, belum ada tindakan serius atas penunggak pajak reklame.  Kondisi serupa terjadi di sektor perhotelan dan restoran. Hingga sekarang tercatat beberapa hotel menunggak pajak. Padahal, konsumen sudah menitipkan pajak kepada pengelola saat menginap di hotel atau makan di restoran. Karena itu, pembayaran pajak tinggal diteruskan ke pemkot. ”Menurut saya, sebaiknya diberikan sanksi tegas dan efek jera. Dicabut izin atau dirobohkan kalau reklame,’’ tegas Mahfudz.  CAPAIAN PAD 2022  - Sektor Realisasi  - Pajak daerah Rp 4,1 triliun  - Retribusi Rp 264 miliar  - Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 138 miliar  - Lain-lain PAD yang sah Rp 636 miliar  Pemicu PAD Tak Capai Target  - Banyak piutang pajak yang tidak tertagih.  - Pelaku usaha masih merasakan dampak pandemi.  - Situasi perekonomian masih tahap recovery.  Sumber: Dispenda Kota Surabaya

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Rp 5,1 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bapenda Surabaya

Berita Terkini