<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kantongi-sabu-sabu-dua-oknum-polantas-pungli-pengendara_m_153022.jpeg" alt="Ilustrasi razia kendaraan bermotor oleh Satlantas Polri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi razia kendaraan bermotor oleh Satlantas Polri</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, berdasar data dari Bapenda, mayoritas yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama ini adalah kendaraan roda dua. &rdquo;Sekitar 80 persen pemutihan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) kali ini dimanfaatkan wajib pajak kendaraan roda dua,&rdquo; ujar Khofifah. &rdquo;Dengan rincian data pemanfaat program pemutihan yaitu sebanyak 985.176 wajib pajak roda dua dan 237.962 wajib pajak kendaraan roda empat. Sehingga total adalah 1.223.138 wajib pajak,&rdquo; tambah dia. Lebih lanjut Gubernur Khofifah menjelaskan, update data pembayaran dari program pemutihan itu untuk tanggal berjalan sementara hanya dapat diakomodir dari transaksi konvensional dan transaksi e-channel tanggal sebelumnya dan telah direkonsiliasi dengan perbankan. Sedangkan untuk transaksi e-channel pada tanggal berjalan akan di-update setelah proses rekonsiliasi dengan perbankan di tanggal berikutnya. Sehingga dari penerimaan pajak masih berpeluang adanya potensi penambahan pendapatan. &rdquo;Insya Allah kita share kalau ada potensi penambahan pendapatan, rekonsiliasinya baru akan digelar Senin depan,&rdquo; terang Khofifah. Gubernur Khofifah kembali menyampaikan terima kasih atas antusiasme seluruh warga Jawa Timur dalam memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor periode kali ini. Rencananya program tersebut kembali digelar jelang HUT Kemerdekaan RI hingga HUT Pemprov Jatim. &rdquo;Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua mendorong kemajuan pembangunan Jawa Timur dan membawa kesejahteraan yang lebih merata,&rdquo; ucap Khofifah.

Gubernur Jatim menyatakan, mayoritas yang memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua

Di Jawa Timur, 80 Persen Roda Dua Manfaatkan Program Pemutihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kendaraan-operasional-desa-nunggak-pajak-sebesar-rp-322-juta_m_.jpg" alt="Ilustrasi pajak kendaraan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pajak kendaraan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Bapenda Jatim periode 14 April hingga 14 Juli resmi berakhir, Jumat (14/7) malam. Hingga penutupan pelayanan pada pukul 23.59 WIB, program pemutihan itu telah dimanfaatkan oleh 1.223.138 wajib pajak baik roda dua maupun roda empat. Selama 120 hari program itu berjalan, Pemprov Jatim telah memberikan insentif bebas denda keterlambatan pembayaran PKB dengan total sebesar Rp 101,8 miliar. &rdquo;Program pemutihan pajak kendaraan periode 14 April hingga 14 Juli resmi berakhir. Total insentif bebas denda bayar PKB yang kita berikan untuk masyarakat Jatim mencapai Rp 101,8 miliar,&rdquo; kata Gubernur Khofifah di Surabaya, Sabtu (15/7). &rdquo;Dan yang lebih menggembirakan total penerimaan yang berhasil didapat dari program pemutihan kali ini mencapai Rp 738.549.060.084. Artinya ada surplus sekitar Rp 636,7 miliar,&rdquo; tambah dia. Untuk itu, secara khusus Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga Jatim. Khususnya para wajib pajak yang telah taat menunaikan kewajiban sebagai warga negara pembayar pajak. Menurut dia, pelaksanaan program pemutihan merupakan upaya untuk meringankan beban masyarakat, dan memberikan stimulus agar masyarakat semakin bersemangat membayar pajak. &rdquo;Terima kasih seluruh wajib pajak yang telah memanfaatkan program pemutihan ini. Memang periode ini sudah berakhir. Namun kita akan segera membuka lagi untuk pemutihan periode selanjutnya yaitu bulan kemerdekaan dan HUT Pemprov Jatim,&rdquo; papar Khofifah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar Bapenda Jatim berakhir

Selama Program Pemutihan di Jawa Timur, Angka Penerimaan Pajak Capai Rp 738 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/samkopi.jpg" alt="INOVASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran Samkopi UMKM di kantor Bapenda Jatim pada Senin (3/10) malam lalu. (Eko Hendri/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>INOVASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran Samkopi UMKM di kantor Bapenda Jatim pada Senin (3/10) malam lalu. (Eko Hendri/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Jatim yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tak perlu susah-susah datang ke kantor samsat. Tapi, cukup melalui koperasi-koperasi maupun UMKM yang tersebar di berbagai daerah.  Pemprov baru saja meluncurkan Samsat Koperasi (Samkopi) UMKM. Program anyar tersebut di-launching Gubernur Khofifah Indar Parawansa di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim pada Senin (3/10) malam lalu.  ”Selain memudahkan pembayaran, layanan ini bertujuan mengembangkan usaha UMKM,” kata Khofifah.  Dia menjelaskan, layanan baru itu adalah hasil kerja sama bapenda dengan berbagai koperasi serta UMKM di Jatim. Ada sejumlah layanan pembayaran pajak kendaraan yang bisa diakses melalui Samkopi UMKM. Mulai pembayaran PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), hingga pengesahan STNK tahunan berbasis digital.  Selain mempermudah layanan, program itu bagian dari win-win profit antara koperasi, UMKM, masyarakat, dan pemerintah. ”Ada penambahan income bagi koperasi dan UMKM sehingga bisa mendorong pengembangan usaha,” tambah Khofifah.  Menurut dia, kerja sama yang lahir juga bentuk komitmen pemprov untuk mendorong pengembangan koperasi dan UMKM. Pengelola badan usaha didorong untuk memperkuat layanan digital. Itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era saat ini.  Sementara itu, Plt Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Poncoatmodjo menambahkan, program tersebut tidak hanya bekerja sama dengan koperasi. ”Pemerintah juga menggandeng aplikator angkutan online dalam pembayaran. Sistem tersebut diharapkan membuat mekanisme pembayaran semakin mudah,” katanya.  Peluncuran Samkopi UMKM juga dihadiri Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, serta para pejabat di instansi terkait.

Pemprov Jatim Permudah Pembayaran PKB lewat Samkopi UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image1.jpg" alt="Ilustrasi kebakaran. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebakaran. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim dan Jasa Raharja meresmikan aplikasi Monitoring Tracking Checklist (MTC).  Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jatim AKBP M. Zainur Rofik menjelaskan, aplikasi MTC dapat memudahkan masyarakat melakukan pengurusan registrasi dan identifikasi mengetahui proses dari mulai mendaftar hingga selesai. Aplikasi tersebut dibuat agar tidak terjadi antrean panjang di kantor Samsat.  ”Jadi cukup mendaftar dapat barcode dan mengecek sehingga nanti mengambil ketika sudah selesai,” jelas Zainur Rofik.  Menurut dia, dengan mengunduh aplikasi MTC melalui ponsel, masyarakat bisa mengetahui sampai mana proses pengurusan berkas kendaraan bermotor. Sistem itu mempermudah pelayanan pada masyarakat serta penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.  ”Ini lebih mempermudah masyarakat dalam pengurusan serta mempersingkat waktu,” jelas AKBP Rofik.  Dia menambahkan, aplikasi MTC juga sebagai sarana pengawasan dalam pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, pelayanan Samsat di seluruh Jawa Timur, bisa memakai aplikasi yang sama untuk mempermudah wajib pajak saat proses pelayanan.  Kepala Bapenda Jatim Abimanyu Ponco Atmojo juga me-launching inovasi layanan Samsat koperasi UMKM (Sampoki UMKM). Inovasi itu merupakan pengembangan atas inovasi pelayanan kantor bersama Samsat berbasis digital.  ”Samsat Koperasi UMKM ini adalah inovasi yang terus dikembangkan tim Pembina Samsat Jawa Timur sebagai bentuk dukungan gubernur yang telah berkenan memberi kemudahan layanan dan kebijakan yang pro rakyat,” kata Abimanyu.  Dia menjelaskan, pelayanan Samsat Koperasi dan UMKM (samkopi umkm) merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan lainnya, yang bekerja sama koperasi dan UMKM di Jatim untuk mengembangkan usaha UMKM sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat memenuhi kewajiban pajak.

Samsat Luncurkan Monitoring Tracking Checklist untuk Permudah Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rerouting-rampung-keliling-jakarta-cukup-rp-5000_m_1508887214_164591.jpeg" alt="Ilustrasi Macet Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Macet Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim terus menyosialisasikan program pembayaran pajak kendaraan lewat minimarket. Wajib pajak tak perlu datang ke kantor sistem administrasi manunggal satu atap (samsat). Pemilik kendaraan cukup menunjukkan nomor kendaraan. Selanjutnya, tanda terima pembayaran akan dikirimkan ke nomor HP wajib pajak.  Program itu diresmikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu. Hingga kini, ada 19 ribu wajib pajak yang berpartisipasi. Jumlah tersebut dianggap kurang. Karena itu, bapenda terus melakukan sosialisasi di berbagai elemen masyarakat.  Kepala Bapenda Jatim Boedi Prijo menyatakan, program tersebut bukan baru. Namun, banyak warga yang belum tahu. Pihaknya perlu mengenalkan cara kerja dan sistem yang digunakan. ’’Kami berharap program ini benar-benar memudahkan masyarakat,’’ ucapnya.  Saat ini bapenda baru menjalin kerja sama dengan Indomaret. Total ada 16 ribu lebih gerai Indomaret di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan bapenda bakal memperluas jaringan melalui kerja sama dengan minimarket lain.  Cara pembayaran cukup mudah. Wajib pajak menyampaikan nomor pelat kendaraan ke penjaga minimarket tersebut. Software minimarket langsung menghubungkan bagian BPKB Polda Jatim. ’’Nomor pelat akan dicek. Bermasalah atau tidak,’’ kata Boedi.  Setelah dicek dan tidak ada masalah, software akan menampilkan besaran pajak yang harus dibayar. Petugas bakal menyampaikan nominal tersebut. Pembayaran pun bisa dilakukan. Software mengirimkan hasil transaksi ke Polda Jatim.  Setelah mendapat persetujuan, ada pemberitahuan yang dikirimkan ke HP wajib pajak. Kiriman itu berupa QR barcode. Wajib pajak cukup meminda barcode tersebut. ’’Nanti muncul gambar tanda bukti transaksi yang sah dilengkapi barcode itu,’’ ucapnya.  Lelaki asal Blitar tersebut menyatakan, tanda bukti transaksi berupa gambar itu bisa dicetak. Wajib pajak juga bisa hanya menyimpannya di HP. Saat ada pemeriksaan, wajib pajak cukup menunjukkan gambar tersebut. ’’Petugas bisa mengecek keaslian melalui barcode pada gambar itu,’’ jelasnya.  Layanan tersebut memudahkan masyarakat. Mereka yang berada di luar kota bisa membayar di mana saja. Boedi pernah mencoba sistem itu saat berada di Jakarta. ’’Terbukti, sistem bisa digunakan dan bisa menerima pembayaran pajak tersebut,’’ katanya.  Nomor pelat dan biaya pajak muncul. Transaksi pembayaran juga bisa dilakukan. Termasuk tanda bukti pembayaran yang langsung terkirim di HP. Dia mengingatkan bahwa sistem itu hanya ditujukan untuk pembayaran pajak. Pengurusan tanda nomor kendaraan tetap harus dilakukan di samsat setempat.  Masyarakat tak memiliki alasan terlambat membayar. Mereka yang berada di luar Jawa pun bisa membayar dari gerai minimarket tersebut. Tidak perlu datang ke kantor samsat. ’’Ini hanya untuk nomor pelat kendaraan di wilayah Jawa Timur,’’ tuturnya.

Bapenda Jatim Sosialisasikan Bayar STNK lewat Minimarket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/layanan-e-smart-samsat-ini-bisa-jadi-percontohan-nasional_m_155858.jpeg" alt="LAYANAN CANTIK: Bripda Debie Ayu R. (6/9) menunjukkan aplikasi E-Smart Samsat saat peluncuran." width="100%">
<figcaption>LAYANAN CANTIK: Bripda Debie Ayu R. (6/9) menunjukkan aplikasi E-Smart Samsat saat peluncuran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Layanan E-Smart Samsat yang diluncurkan Rabu (7/9) adalah yang pertama di Indonesia. Namun, Polda Jatim dan Badan Pendapatan Daeran (Bapenda) Jatim mengaku masih belum puas. Rencananya, layanan berbasis aplikasi itu akan dibuat lebih kompleks. Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menyatakan, sebenarnya purwarupa layanan E-Smart Samsat dirancang sejak 2011. Namun, pengembangannya sedikit lambat. Jadi, layanan daring (online) selama ini masih berkutat pada pembayaran pajak satu tahunan. Tim dari Subdit Regident Ditlantas Polda Jatim dan Bapenda Jatim baru mulai didorong untuk melengkapi macam-macam layanan tahun lalu. &rdquo;Itu kan sesuai dengan program modern yang diusung Kapolri. Jadi, harus segera direalisasikan,&rdquo; kenang Machfud. Apalagi, aplikasi itu bersentuhan langsung dan berguna bagi masyarakat. Terutama untuk membantu masyarakat memenuhi kewajibannya melunasi pajak kendaraan. Jika masyarakat membayar tepat waktu, negara jadi untung. Dia pun sempat menargetkan aplikasi tersebut bisa dioperasikan awal tahun ini. Namun, persiapan yang dilakukan belum sepenuhnya siap. Dengan demikian, tim meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada. &rdquo;Mengintegrasikan data antarkantor, bank, dan instansi lain yang terkait itu memakan waktu cukup lama,&rdquo; terangnya. Meski persiapan agak molor, Machfud mengaku tetap bangga dengan kinerja tim ditlantas dan bapenda. Menurut dia, aplikasi tersebut jadi percontohan nasional. Belum ada layanan selengkap E-Smart Samsat. Kalaupun ada, pasti terpecah-pecah. &rdquo;Ini kan keunggulannya. Menyatukan berbagai layanan dalam satu aplikasi,&rdquo; ujar jenderal polisi bintang dua tersebut. Kemampuan petugas di lapangan juga perlu ditingkatkan sehingga bisa mengimbangi teknologi yang diterapkan. Jangan sampai jadi penghambat layanan. &rdquo;Skill dan integritas harus tetap dijaga. Jangan aplikasinya baik, petugasnya malah cari-cari dengan narik pungli,&rdquo; tegas mantan Kadiv TI Mabes Polri itu. Salah satu layanan yang digagas adalah notifikasi/pengingat waktu membayar pajak. Sebulan sebelum tenggat pembayaran, aplikasi tersebut akan mengingatkan pemilik kendaraan bermotor. Dengan begitu, masyarakat bisa bersiap-siap dan membayar pajak tepat pada waktunya. Selain itu, dia berharap ada inovasi yang lebih &rdquo;gila&rdquo;. Misalnya, membuat aplikasi untuk mengetahui STNK asli atau tidak. &rdquo;Ini jadi salah satu terobosan untuk menekan angka kriminalitas juga,&rdquo; jelas Machfud. Sekda Provinsi Jatim Akhmad Sukardi mengapresiasi terobosan anyar itu. Langkah tersebut bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Selama ini pendapatan asli daerah (PAD) di Jatim mencapai Rp 23 triliun. Dan penyumbang pendapatan terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Akhmad pun berharap target tersebut bisa terpenuhi. &rdquo;Peningkatan PAD tahun ini 80 persen dari pajak kendaraan, sisanya dari lain-lain,&rdquo; terangnya. Dia berharap Jatim bisa jadi barometer nasional untuk sektor pelayanan publik sehingga bisa menjadi contoh untuk daerah lain. &rdquo;Semoga menjadi guru bagi daerah-daerah lain,&rdquo; tandasnya.

Layanan E-Smart Samsat Ini Bisa Jadi Percontohan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dalam-operasi-ini-petugas-tilang-puluhan-pengendara-penunggak-pajak_m_152908.jpeg" alt="TURBA KE LAPANGAN: Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Wahyu Endrajaya turut mengecek kelengkapan administrasi pajak kendaraan bermotor di lokasi razia." width="100%">
<figcaption>TURBA KE LAPANGAN: Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Wahyu Endrajaya turut mengecek kelengkapan administrasi pajak kendaraan bermotor di lokasi razia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sejumlah pengendara yang melintas dari arah selatan di Jalan Raya Porong terlihat kelabakan. Mereka gugup begitu melihat polisi menggelar razia. Operasi lalu lintas itu berlangsung mulai pukul 09.00 Selasa (22/8). Selain memeriksa kelengkapan surat-surat, petugas memastikan pajak kendaraan yang dipakai tidak tertunggak. &rsquo;&rsquo;Tidak sedikit pemilik kendaraan lalai untuk membayarnya,&rsquo;&rsquo; kata Kasatlantas Polresta Sidoarjo Kompol Wahyu Endrajaya. &rsquo;&rsquo;Pengendara diberi dua opsi. Bayar di tempat atau ditilang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dalam razia tersebut, polisi mengajak sejumlah petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim. Merekalah yang berwenang mengurus pajak kendaraan. &rsquo;&rsquo;Dispensasi kami berikan kepada yang bayar di tempat. Mereka tidak diberi penindakan. Hanya imbauan agar tidak lagi telat membayar pajak,&rdquo; terangnya. Wahyu mengungkapkan, tidak membayar pajak kendaraan merupakan pelanggaran. Menurut dia, pengendara dianggap tidak membawa STNK. Sebab, tidak ada bukti pengesahan tahunan yang didapat dari samsat. &rsquo;&rsquo;Dalam arti lain, kendaraan tidak diizinkan beroperasi,&rdquo; katanya. Mantan Kapolsek Genteng, Surabaya, itu mengimbau pemilik kendaraan lain yang masih menunggak pajak segera melunasi kewajibannya. Tidak perlu menunggu pemutihan. &rsquo;&rsquo;Dulu atau di tempat lain mungkin ada pemutihan. Di Jatim, pemerintah memberikan kebijakan tidak ada denda bagi yang telat. Jadi, menunggu pemutihan apa?&rdquo; terangnya. Kepala UPT Bapenda Jatim di Sidoarjo Ainun menambahkan, kebijakan tersebut berlaku sejak Januari lalu. Dengan begitu, biaya yang perlu dibayarkan ketika menunggak pajak kendaraan tidak akan berbeda dengan nominal asli. &rsquo;&rsquo;Ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat,&rdquo; ucapnya. Ainun menjelaskan, pembayaran pajak yang tertunggak juga tidak harus dilakukan di tempat asal kendaraan dikeluarkan. Sebab, pihaknya sudah menerapkan sistem online untuk melayani masyarakat. &rsquo;&rsquo;Mekanismenya simpel karena semua sudah terintegrasi. Tinggal masukkan pelat nomor di database, biaya pajak langsung keluar,&rdquo; ujarnya. Dalam razia yang berlangsung dua jam itu, petugas menemukan 47 pengendara yang menunggak pembayaran pajak kendaraan. Jumlah pendapatan mencapai Rp 12,5 juta. Ali Yuliarso, salah seorang pengendara yang menunggak pajak, merasa terbantu dengan razia itu. Dia bisa menerima meski harus mengeluarkan uang untuk membayar pajak. &rsquo;&rsquo;Nunggak satu tahun, sengaja nunggu pemutihan biar tidak kena denda. Eh, baru tahu sekarang sudah tidak ada. Jadi, langsung bayar saja,&rdquo; kata warga Perumahan Kemiri Indah, Sidoarjo, itu.

Dalam Operasi Ini, Petugas Tilang Puluhan Pengendara Penunggak Pajak

bapenda jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bapenda jatim

Berita Terkini