<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kawasan-Tanpa-Rokok-5-1-2415652441.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Bapemperda DPRD DKI Jakarta kembali memicu perdebatan setelah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) masuk tahap evaluasi lanjutan. Salah satu isu panasnya adalah rencana pelarangan total iklan tembakau di seluruh wilayah Jakarta, yang dinilai pelaku usaha berpotensi memukul sektor ekonomi kreatif dan periklanan. Ketua Bapemperda Abdul Aziz menegaskan bahwa pasal tentang larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak akhirnya tidak dilanjutkan dalam Ranperda. &ldquo;Kami sudah komitmen mendapatkan aspirasi dari UMKM tentang radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain anak. Ini menjadi konsen bagi pedagang kecil. Jika pasal ini tetap dimasukkan, akan memberatkan. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pasal ini kami biarkan tetap menjadi bagian dari undang-undang di atasnya. Tidak di-perdakan karena sudah ada PP No 28 tahun 2024. Kalimatnya jelas," ujar Aziz. Ia menekankan bahwa aturan ini sudah tercantum di regulasi pusat, sehingga tidak perlu digandakan dalam Perda. Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI-Perjuangan Rio Sambodo juga menyatakan bahwa penerapan radius 200 meter tidak realistis di Jakarta yang padat.&nbsp;Ia menegaskan fokus pembahasan tidak menyentuh aspek iklan dan promosi. "Penjualan berbeda dengan promosi dan sebagainya," jelas Rio. Namun, pernyataan itu justru memunculkan kekhawatiran baru dari industri periklanan, terutama terkait klausul pelarangan total promosi dan sponsorship produk tembakau di dalam Ranperda KTR. Industri Periklanan Minta Perlindungan Usaha Ketua Cluster Out of Home Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Deni Masriyaldi menilai aturan pelarangan iklan tembakau tidak bisa diberlakukan secara sepihak. Menurutnya, industri periklanan memiliki ketergantungan besar terhadap klien dari Industri Hasil Tembakau (IHT). "Pertumbuhan segmen advertising itu sangat terdampak. Jadi, kami sangat berharap pemerintah mendengarkan aspirasi pelaku usaha, dari asosiasi advertising. Agar tidak memberlakukan aturan secara sepihak dengan mengorbankan aspek yang lain," tegas Deni. Ia menyebut sekitar 60&ndash;70 persen kegiatan periklanan bersinggungan langsung dengan IHT, sehingga imbasnya akan sangat besar jika larangan diterapkan secara menyeluruh. Deni juga menyoroti isi Ranperda KTR yang menyatakan pelarangan total iklan berlaku di seluruh wilayah Jakarta. "Jelas itu tidak boleh, itu mengabaikan aspek ekonomi. Aspek keberlangsungan usaha dari kawan-kawan yang bergerak di advertising tolong dipertimbangkan," sebutnya. Menurutnya, produk tembakau adalah produk legal yang boleh dikenalkan kepada publik selama mengikuti batasan yang ditetapkan pemerintah. "Aturan ini sudah kami taati tapi kalau didorong seluruh wilayah, itu namanya bukan KTR lagi. Semua wilayah tidak boleh kan bukan KTR lagi. Kalau KTR itu kan kawasan, jadi kawasan itu ditentukan oleh pemerintah, di mana yang tidak boleh. Tapi kalau semua wilayah tidak boleh, banyak yang akan terdampak," imbuhnya.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta memicu pro dan kontra, terutama terkait pelarangan iklan tembakau.

Ranperda KTR Jakarta Larang Iklan Tembakau, Pelaku Periklanan Minta Perlindungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/IMG-20240603-WA0047-395236975.jpg" alt="Bapemperda DPRD Sidoarjo berupaya menyelesaikan Raperda. Ada 21 Raperda yang masuk pada program pembentukan Perda (Propemperda) selama 2024." width="100%">
<figcaption>Bapemperda DPRD Sidoarjo berupaya menyelesaikan Raperda. Ada 21 Raperda yang masuk pada program pembentukan Perda (Propemperda) selama 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo berupaya maksimal menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda). Ada 21 Raperda yang masuk pada program pembentukan perda (Propemperda) selama 2024. Dari 21 Raperda tersebut, tujuh di antaranya merupakan inisiatif DPRD Sidoarjo. Sedangkan 14 Raperda lain diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. "Itu terbagi menjadi beberapa status. Ada Raperda rutin yang harus selesai tahun ini, ada yang inisiatif DPRD, ada yang dari eksekutif,&rdquo; ucap Ketua Bapemperda DPRD Sidoarjo Bangun Winarso. Sebagian besar Raperda sudah masuk di meja Bapemperda DPRD Sidoarjo. Yakni, 3 Raperda rutin yang terdiri atas Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Ada pula Raperda Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Penyertaan Modal Pemkab Sidoarjo pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pengarusutamaan Gender di Kabupaten: Sistem Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah: RTRW Tahun 2024-2044, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. "Yang belum masuk di Bapemperda harapannya bisa segera dimasukkan agar DPRD bisa menindaklanjuti dengan membentuk pansus dan membahasnya," ujarnya. Selain 21 Raperda yang dicanangkan, Bapemperda akan mencicil Perda-Perda yang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Termasuk karena adanya ketentuan baru seperti undang-undang baru. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/IMG-20240603-WA0042-2507623570.jpg" alt="Bapemperda DPRD Sidoarjo berupaya menyelesaikan Raperda. Ada 21 Raperda yang masuk pada program pembentukan Perda (Propemperda) selama 2024." width="100%">
<figcaption>Bapemperda DPRD Sidoarjo berupaya menyelesaikan Raperda. Ada 21 Raperda yang masuk pada program pembentukan Perda (Propemperda) selama 2024.</figcaption>
</figure> Sementara itu, salah satu kendala yang dihadapi dalam prosesnya adalah adanya masa transisi anggota lama pansus ke anggota baru pada Agustus nanti. Butuh waktu maksimal dua bulan bagi anggota baru untuk melanjutkan progres pembahasan Raperda. Meski demikian, Bapemperda terus berusaha mengejar ketertinggalan. "Semoga proses pembahasan hingga pengesahan raperda berjalan lancar dan tepat waktu. Semoga perda yang dihasilkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Kabupaten Sidoarjo," ujarnya. Targetnya, semua Raperda bisa tuntas tahun ini. Setidaknya 90 persen. "Harapannya, kami ingin seperti tahun lalu yang mencapai 80 persen raperda dihasilkan. Kalau sekarang ada 21 propemperda, setidaknya ada 16 Raperda yang harus selesai tahun ini,&rdquo; kata Wakil Ketua Bapemperda H Deny Haryanto Dipl Ing. Atas komitmen kuat dari Bapemperda tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman berharap semua proses pembahasan hingga pengesahan Raperda dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Setiap perda yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. "Juga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan," tuturnya.

Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo berupaya maksimal menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda).

Bapemperda DPRD Sidoarjo Targetkan Raperda Rampung 90 Persen hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Rencana-Penerapan-ERP-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) kepada kendaraan bermotor termasuk sepeda motor di 25 ruas jal" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, Jumat (3/2/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) kepada kendaraan bermotor termasuk sepeda motor di 25 ruas jal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana Pemprov DKI Jakarta yang hendak menarik Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE), dalam pembahasan bersama Bapemperda DPRD DKI, membuktikan bahwa kajian raperda itu belum matang. Hal itu disampaikan anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Basri Baco.  "Pasti kalau mereka (Pemprov DKI) ingin menarik (Raperda PL2SE) dengan alasan bahwa mereka merasa ada yang harus diperbaiki atau belum sempurna, itu artinya berarti mereka tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (10/2).  Raperda yang di dalamnya memuat kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) itu, kata Baco menimbulkan banyak kontroversial yang akhirnya membuat Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta berniat menarik kembali raperda tersebut. Salah satu penolakan yang paling keras adalah dari pengemudi ojek online (ojol).  "Kalau saya pribadi, harusnya ojol tidak (terkena imbas ERP). Sekali lagi, kita bikin perda itu tidak hanya untuk satu orang, satu kelompok, atau satu kaum, semua harus dipikirkan, tidak boleh ada yang tidak terpikirkan," tegasnya.  Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI itu mengatakan, seharusnya pembahasan ERP sudah matang di tingkat Pemprov. Sehingga, ketika ada di tingkat pembahasan Bapemperda, aturan untuk mengatasi macet itu dapat diterima semua pihak.  Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo berjanji menarik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Hal itu dilakukan merespons tuntutan massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta.  "Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya," ujarnya di hadapan massa aksi, Rabu (8/2).  Diketahui bahwa dalam Raperda PL2SE itu tercantum soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic road Pricing (ERP). Hal itu menimbulkan penolakan dari pengemudi ojol untuk pembahasannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dihentikan.  "Jadi aspirasinya untuk kami berkoordinasi dengan DPRD untuk itu (Raperda PL2SE) dikembalikan ke pemprov," kata Syafrin.

Niat Tarik Raperda ERP, Bapemperda: Pemprov DKI Tidak Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/DPRD.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebutuhan peraturan daerah akan pengendalian banjir di kota Surabaya sangatlah diperlukan saat ini. Pasalnya, situasi dan kondisi kota Surabaya saat ini banyak genangan air yang berpotensi banjir. Penanganan yang serius sangat diperlukan guna mengatasi hal tersebut untuk menghindari kota Surabaya dari keadaan banjir yang lebih parah lagi.  Anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun mengungkapkan bahwa untuk melakukan pengendalian banjir diperlukan sebuah perda yang nantinya akan mengatur secara jelas bagaimana pemkot Surabaya melakukan pekerjaannya melalui dinas terkait dalam menangani keadaan tergenangnya kota Surabaya pada saat hujan deras turun mengguyur kota Surabaya.  "Perda tersebut tentunya harus segera diterbitkan. Saat ini sedang dilakukan pembahasan raperda tentang pengendalian banjir tersebut yang nantinya juga mencakup pengaturan ruang hijau dan ruang biru sehingga dapat memaksimalkan pengendalian air hujan saat turun di kota Surabaya," ujar John Thamrun.  Sebagai anggota Bapemperda DPRD Surabaya, John Thamrun berharap saat dilakukan pembahasan, ada kejelasan terkait kebutuhan ruang hijau dan ruang biru untuk jangka waktu panjang (baik di dalamnya yang berada di kawasan perumahan yang seharusnya juga ditata oleh pemkot Surabaya terkait dengan lahan fasum).  Apabila itu sudah diatur di dalam raperda dan nantinya akan menjadi perda tentang pengendalian banjir maka sangat besar harapannya kota Surabaya dapat menjadi kota yang bebas banjir, setidaknya genangan air hujan dapat cepat surut apabila terjadi hal tersebut.  "Dengan begitu masyarakat Surabaya tidak lagi mengalami genangan air secara terus menerus saat hujan deras mengguyur kota Surabaya secara menyeluruh," pungkas John Thamrun.

Bapemperda DPRD Surabaya Bahas Raperda Tentang Pengendalian Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Josiah-saat-rapat-rusunawa.jpeg" alt="Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya Josiah Michael saat memimpin rapat pembahasan Raperda Hunian Layak di gedung DPRD Surabaya, Rabu (30/3). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya Josiah Michael saat memimpin rapat pembahasan Raperda Hunian Layak di gedung DPRD Surabaya, Rabu (30/3). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pembentukan Peraturan Daerah (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bapemperda/">Bapemperda</a>) DPRD Surabaya menilai, rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (<a href="https://www.jawapos.com/tag/rusunawa/">rusunawa</a>) 25 lantai khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkendala regulasi.  ”Kami telah menginventarisasi masalah itu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak bagi Warga <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-surabaya/">Kota Surabaya</a>, kemarin (30/3),” kata Ketua Bapemperda <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-surabaya/">DPRD Surabaya</a> Josiah Michael seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (31/3).  Josiah mengatakan, rencana pembangunan rusunawa di Surabaya melalui dua skema pembiayaan. Yakni rusunawa umum untuk MBR melalui subsidi APBN dan rusunawa khusus untuk hunian non-MBR lewat APBD Surabaya.  Josiah menambahkan, untuk percepatan memenuhi kebutuhan hunian bagi keluarga MBR di Surabaya, dibutuhkan setidaknya menara rusunawa yang mempunyai 20 sampai 25 lantai. Namun, pembangunan tersebut harus mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  ”Ini jadi kendala. Tapi kami akan menjalin dialog dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-pupr/">Kementerian PUPR</a>,” tutur Josiah.  Dia menjelaskan, andai dibangun 10 menara rusunawa berlantai 20 sampai 25, akan memenuhi sekitar 5.000 hunian keluarga MBR di Surabaya. Berdasar data, saat ini ada sekitar 12 ribu keluarga MBR yang antre menempati rusunawa.  ”Tapi jumlah ini belum dilakukan verifikasi ulang,” terang Josiah.  Sementara itu, menurut dia, usul untuk membuat menara rusunawa khusus bagi keluarga non-MBR lewat alokasi APBD Kota Surabaya. ”Kami tahu selama ini, biaya perawatan rusunawa keluarga MBR lebih besar dari tarif sewa, sehingga neraca keuangannya defisit,” papar Josiah.  Lebih lanjut, Josiah mengatakan, dengan tarif sewa yang standar atau lebih murah di rusunawa khusus non-MBR, bisa meringankan beban biaya perawatan rusunawa yang diperuntukkan bagi keluarga MBR. ”Kalau perlu sewa rusunawa umum bagi keluarga MBR dibebaskan,” icap Josiah.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan, rusunawa menjadi alternatif hunian nyaman bagi warga MBR di Surabaya. ”Saat ini, antrean penghuni rusunawa sudah mencapai belasan ribu lebih. Tentu disesuaikan daya tampung dengan skala prioritas,” kata Armuji.  Tercatat hingga saat ini, ada 20 rusunawa yang dikelola Pemkot Surabaya. Dari puluhan rusunawa tersebut, lanjut Armuji, Pemkot Surabaya akan mendata rusun-rusun mana saja yang akan menjadi prioritas pemeliharaan lebih dulu mengingat jumlah anggaran yang terbatas.  Ke-20 rusunawa tersebut, Rusunawa Urip Sumoharjo, Dupak Bangunrejo, Sombo, Penjaringansari, Warugunung, Wonorejo, Tanah Merah, Randu, Grudo, Pesapen, Jambangan, Siwalankerto, Romokalisari, Keputih, Bandarejo, Gununganyar, Dukuh Menanggal, Tambak Wedi, Rusun Indrapura, dan Babat Jerawat.

DPRD Sebut Rusunawa 25 Lantai untuk MBR Surabaya Terkendala Regulasi

Bapemperda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bapemperda

Berita Terkini

Ranperda KTR Jakarta Larang Iklan Tembakau, Pelaku Periklanan Minta Perlindungan

Bapemperda DPRD Sidoarjo Targetkan Raperda Rampung 90 Persen hingga Akhir Tahun

Niat Tarik Raperda ERP, Bapemperda: Pemprov DKI Tidak Profesional

Bapemperda DPRD Surabaya Bahas Raperda Tentang Pengendalian Banjir

DPRD Sebut Rusunawa 25 Lantai untuk MBR Surabaya Terkendala Regulasi

Download Aplikasi JawaPos.com