<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/WhatsApp-Image-2023-12-22-at-092326-4235453407.jpg" alt="Kepala Bapas Kelas 1 Surabaya Rika Apriyanti membaca salah satu surat yang ditulis peserta yang masuk nominasi pemenang lomba menulis surat untuk ibu." width="100%">
<figcaption>Kepala Bapas Kelas 1 Surabaya Rika Apriyanti membaca salah satu surat yang ditulis peserta yang masuk nominasi pemenang lomba menulis surat untuk ibu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Puluhan ibu dengan mengenakan busana nasional berlenggak-lenggok di panggung acara bertajuk Surat untuk Ibu yang digelar Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Jawa Timur. Dihadiri 40 komunitas perempuan se-Jawa Timur, acara itu digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh hari ini, Jumat (22/12).&nbsp; Meskipun sudah tak muda lagi dan bukan seorang model, puluhan ibu itu tampak gemulai dengan busana-busana khas dari berbagai daerah tersebut. Seolah usia hanya angka, puluhan perempuan itu beraksi dengan memukau di atas panggung. Ada yang pakai ulee balang, yaitu busana adat dari Aceh. Lalu, ada juga yang mengenakan ulos, yang menjadi ciri khas busana adat Sumatera Utara. Tak ketinggalan, kebaya encim yang menjadi kebanggaan suku Betawi sekaligus jadi baju adat DKI Jakarta, juga tampak dikenakan sejumlah perempuan yang menghadiri acara tersebut. Salah satu peserta fashion show, Nila, memilih untuk mengenakan kabasaran. Yaitu, busana adat dari Minahasa. &rdquo;Makna busana ini sangat dalam, yakni kesatria. Seperti peran seorang ibu, juga harus bisa menjadi kesatria dalam keluarga,&rdquo; ungkap Nila kepada JawaPos.com. Sementara itu, Ketua FPPI Jawa Timur Yuli Andriyani menuturkan, Hari Ibu diperingati dengan spesial oleh FPPI Jawa Timur karena mempunyai makna yang sangat dalam. Peran seorang ibu maupun perempuan sangat besar. Tak hanya dalam pekerjaan domestik (sebagai ibu rumah tangga), tapi juga memiliki peran di luar yang sangat menentukan. &rdquo;Kalau ibunya hebat, keluarganya juga akan hebat,&rdquo; kata Yuli. Dia menjelaskan, FPPI Jatim mempunyai sejumlah kegiatan dalam rangka Hari Ibu. Selain fashion show dengan melibatkan puluhan komunitas perempuan di Jatim, FPPI juga menggelar lomba menulis surat untuk ibu. &rdquo;Pesertanya sangat spesial. Yaitu saudara-saudara kita yang menjadi klien pemasyarakatan, yaitu mereka yang berada dalam bimbingan Bapas (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Surabaya,&rdquo; ungkap Yuli. Kepala Bapas Kelas 1 Surabaya Rika Aprianti mengatakan, pihaknya memperingati Hari Ibu dengan cara istimewa. Bapas mengajak klien pemasyarakatan menulis sepucuk surat untuk ibu. &rdquo;Kegiatan ini tak sekadar ajakan, namun juga kami lombakan. Total ada 100 klien pemasyarakatan yang mengikuti lomba menulis surat untuk ibu,&rdquo; ujar Rika Apriyanti. Mantan Koordinator Humas Ditjen Pemasyarakatan itu menjelaskan, antusiasme itu menunjukkan bahwa pembimbingan lanjutan yang dilakukan pihaknya berhasil. Indikatornya, para klien pemasyarakatan yang merupakan mantan dari warga binaan di lapas dan rutan memiliki sikap empati yang tinggi. &rdquo;Melalui lomba ini, kami sekaligus ingin menumbuhkan sikap empati, sehingga para klien pemasyarakatan tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum,&rdquo; terang Rika. Apalagi, lanjut Rika, surat yang ditulis klien pemasyarakatan itu ditujukan kepada seorang ibu. Yang bisa dipastikan dapat menyentuh hati para klien pemasyarakatan. &rdquo;Isi suratnya bagus-bagus dan menyentuh,&rdquo; ucap Rika. Rika berkesempatan membacakan salah satu surat yang menjadi nominator. Surat itu ditulis klien pemasyarakatan bernama Rudi Nugroho. Isi suratnya tentang cinta seorang anak yang masih terlalu kecil bila dibandingkan cinta ibu kepada buah hatinya.

Puluhan ibu mengenakan busana nasional tampil di panggung acara bertajuk Surat untuk Ibu yang digelar Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia

Cara FPPI Jawa Timur Peringati Hari Ibu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Aziz-Yanuar-1738493801.jpg" alt="Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan" width="100%">
<figcaption>Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, menyatakan bahwa keputusan Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat yang tak mengizinkan kliennya untuk umrah dengan alasan pengawasan sangat menggelikan. "Alasan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sampaikan adalah kesulitan pengawasan, hal ini sangat menggelikan dan membuat kita terbahak-bahak tentu saja," kata Aziz dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8). Aziz mengatakan pihak pemerintah Indonesia, termasuk Kejaksaaan di dalamnya pasti memiliki perwakilan di beberapa negara, termasuk di Arab Saudi. Dengan begitu, perwakilan tersebut bisa saja melakukan pengawasan terhadap Rizieq Shihab. "Jelas di wilayah Saudi Arabia pihak pemerintah Republik Indonesia dan tentu saja di dalamnya termasuk pihak Kejaksaan memiliki perwakilan yang tentu bisa melaksanakan tugas pengawasan dimaksud," tegasnya. Hal itu, kata Aziz, sesuai dengan Pasal 11A ayat (1) UU Kejaksaan dan Pasal 57 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 jo No. 29 Tahun 2016 jo No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres Kejaksaan) yang menyebutkan bahwa jaksa dapat bertugas pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. "Dan hingga saat ini sudah ada empat lokasi penugasan jaksa di luar negeri. Lokasi itu masing-masing pada Konsulat Jenderal atau Kedutaan Besar di negara Tiongkok, Thailand, Arab Saudi, dan Singapura," tandas Aziz. Sebelumnya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat melarang Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk melakukan ibadah umrah. Atas hal itu, pihaknya menggugat Kepala Bapas Jakarta Pusat ke PTUN Jakarta. Pengacara Rizieq Shihab, Aziz Yanuar menyatakan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan atas keputusan Bapas Jakarta Pusat yang dianggapnya sewenang-wenang dan melawan HAM. "Untuk membongkar dugaan perampasan hak asasi sistematis yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan rekomendasi izin untuk melaksanakan ibadah umroh klien kami tanpa alasan yang jelas dan masuk di akal sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (2/8).

Aziz mengatakan pihak pemerintah Indonesia, termasuk Kejaksaaan di dalamnya pasti memiliki perwakilan di beberapa negara, termasuk di Arab.

Tak Diizinkan Umrah dengan Alasan Pengawasan, Pengacara Rizieq Shihab: Menggelikan dan Membuat Terbahak-bahak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/napi-bebas.jpg" alt="BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bukittinggi memberikan asimilasi kepada 168 orang narapidana dan anak. Jumlah penerima asimilasi tahun ini berkurang dibanding 2020 yang mencapai 669 narapidana dan anak.  Kepala Bapas Bukittinggi Elfiandi mengatakan, pemberian asimilasi tersebut berlangsung dari Januari hingga awal April 2021. Proses itu akan terus berlanjut bagi narapidana dan anak yang setengah masa pidananya jatuh sebelum 30 Juni 2021. Narapidana dan anak yang menerima asimilasi tersebut merupakan yang berdomisili di delapan kabupaten/kota di Sumbar.  Elfiandi menegaskan, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana tertentu. Seperti, pelaku tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional, korupsi, dan narkotika di atas 5 tahun.  "Selain itu narapidana yang tidak menerima asimilasi adalah pelaku pencurian dengan kekerasan, perlindungan anak untuk pidana cabul, pembunuhan, pemerkosaan dan atau pengulangan suatu tindak pidana," ujar Elfiandi kepada JawaPos.com, Kamis (1/4).  Pada 2020 asimilasi diberikan kepada 669 narapidana dan anak. Namun setelah diberikan asimilasi, sebulan kemudian sepuluh orang di antaranya menjadi residivis alias mengulangi tindak pidana.  Lantas tahun ini angka itu sangat berkurang. Elfiandi beralasan, pemberian asimilasi tahun ini berdasar pada Permenkumham 32 tahun 2020. Artinya, narapidana yang akan menerima asimilasi harus melewati proses asesmen atau penelitian kemasyarakatan dari Bapas.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/06/2020/baru-dapat-asimilasi-beraksi-di-31-lokasi-langsung-tertangkap-lagi/">Baru Dapat Asimilasi, Beraksi di 31 Lokasi, Langsung Tertangkap Lagi</a>  "Pada asimilasi sebelumnya tidak ada syarat penelitian kemasyarakatan. Kini pelaksanaan asimilasi yang lebih terencana. Pengawasan terhadap narapidana yang telah di rekomendasikan Bapas lebih intensif dan tepat sasaran," jelas Elfiandi.  Adapun napi dan anak yang mendapat asimilasi dari Bapas Bukittinggi yakni berdomisili di Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman.  Elfiandi menyebut, alasan lain dari pemberian asimilasi adalah untuk mencegah penularan Covid-19.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jQ39uki27dA

Bapas Bukittinggi Berikan Asimilasi Kepada 168 Napi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tertibkan-napi-bapas-solo-luncurkan-absensi-sidik-jari-klien_m_206106.jpeg" alt="PELUNCURAN ASIK: Kakanwil Kemenkumham Jateng, Ibnu Chuldun didampingi Kabapas Kelas II Solo, Kristina Hambawani saat peluncuran ASIK, Jumat (20/4)." width="100%">
<figcaption>PELUNCURAN ASIK: Kakanwil Kemenkumham Jateng, Ibnu Chuldun didampingi Kabapas Kelas II Solo, Kristina Hambawani saat peluncuran ASIK, Jumat (20/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Solo meluncurkan aplikasi absensi sidik jari klien (ASIK) berbasis SDP (sistem database pemasyarakatan), Jumat (20/4). Peluncuran sistem absensi baru ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jateng, Ibnu Chuldun. Sistem absensi baru ini merupakan bentuk respon dari pencanangan perjanjian kinerja Kemenkumham demi memaksimalkan pemanfaatan e-Gov melalui tata kelola pemerintah efektif, efisien untuk mewujudkan good governance. "Dengan adanya ASIK berbasis SDP ini akan mewujudkan pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan bagi klien pemasyarakatan yang efektif dan tertib administratif," terang Ibnu Chuldun kepada JawaPos.com, usai peluncuran di kantor Bapas Solo. Dengan adanya ASIK ini, Ibnu Chuldun menambahkan, sekaligus untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh klien atau warga binaan dalam absensi. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan, saat klien yang tidak lain adalah narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 2/3 bisa terpantau kehadirannya di Bapas. "Ya tidak menutup kemungkinan seperti itu (titip absen atau tanda tangan dipalsukan), tapi kalau menggunakan ASIK ini langsung bisa terpantau. Karena klien langsung absen menggunakan sidik jari bukan lagi tanda tangan atau manual," ungkapnya. Sistem ASIK ini akan terhubung secara online dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kanwil Kemenkumham Jateng. Sehingga, kehadiran para klien akan terpantau dan sangat sulit untuk melakukan kecurangan. "ASIK ini baru diterapkan di Bapas Solo, di tempat lain belum ada. Tetapi nanti juga akan diterapkan di Bapas lainnya," ucap Ibnu mengakhiri wawancara.

Tertibkan Napi, Bapas Solo Luncurkan Absensi Sidik Jari Klien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hasil-menjambret-buat-lampiaskan-ketagihan-tenggak-miras_m_116281.jpeg" alt="SEGERA INSAF: M. Rois (kanan) sulit melampiaskan hobi mengonsumsi miras selama ditahan di Mapolsek Tambaksari." width="100%">
<figcaption>SEGERA INSAF: M. Rois (kanan) sulit melampiaskan hobi mengonsumsi miras selama ditahan di Mapolsek Tambaksari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hobi dugem (dunia gemerlap) M. Rois, 21, tidak ditopang uang cukup membuat jambret menjadi pilihan. Postur mungil pemuda dari Bonowati 2 Surabaya itu sebenarnya kurang mendukung dalam melancarkan tindak kejahatan. Nyali tinggi Rois bersama dua juniornya, Samsul Arifin, 19, dan SA 15, sama-sama nekat mengalahkan segalanya.  Terhitung mereka sudah 15 kali menjambret. Namun, catatan tersebut terhenti di tangan Unit Reskrim Polsek Tambaksari. Mereka tertangkap saat kedapatan menjambret korbannya di Jalan Raya Gubeng , Surabaya. ''Biasa setelah njambret, dugem di sebuah diskotik di daerah Bratang,'' ucap Rois Selasa (14/3) kepada JawaPos.com. Penjaga toko itu &rdquo;ketagihan&rdquo; merampas telepon selular korban perempuan karena tidak bisa menghilangkan hobi dugem. Selama bersenang-senang di tempat hiburan itu Roid juga biasa memesan minuman keras original sampai yang alkohol racikan. Pelaku yang paling senior dari dua penjambret lain itu biasa berkunjung ke tempat hiburan sampai dua kali seminggu. ''Ya kalau mengandalkan upah hasil kerja jaga toko tidak cukup. Makanya itu nyambi njambret juga,'' kelakar Rois. Motif hampir sama juga dialami Samsul. Uang pembagian dari hasil kejahatan mereka dipakai Samsul untuk menenggak miras. ''Saya biasa minum di rumah. Saya gak suka musik keras-keras seperti di diskotik. Biking pusing,'' seloroh pria yang bekerja di penggulung benang itu.  Kini, mereka tidak lagi dapat menyalurkan hobi mengonsumsi miras. Sebelum perkaranya dinyatakan jaksa P-21 atau berkas dakwaan lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan, mereka bertiga menjalani proses penahanan. Sedangkan satu tersangka di bawah umur, SA, ditahan terpisah di balai pemasyarakatan (Bapas). ''SA kami tititpkan di tahanan Bapas karena 15 tahun ,'' tukas Kapolsel Tambaksari Kompol David Triyo Prasojo. (CR4/sep)

Hasil Menjambret Buat Lampiaskan Ketagihan Tenggak Miras

bapas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bapas

Berita Terkini

Cara FPPI Jawa Timur Peringati Hari Ibu

Tak Diizinkan Umrah dengan Alasan Pengawasan, Pengacara Rizieq Shihab: Menggelikan dan Membuat Terbahak-bahak

Bapas Bukittinggi Berikan Asimilasi Kepada 168 Napi

Tertibkan Napi, Bapas Solo Luncurkan Absensi Sidik Jari Klien

Hasil Menjambret Buat Lampiaskan Ketagihan Tenggak Miras

Download Aplikasi JawaPos.com