<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Screenshot-2024-04-30-201301-314971622.png" alt="Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB saat konferensi pers. /(YouTube BNPB)" width="100%">
<figcaption>Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB saat konferensi pers. /(YouTube BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Total bantuan yang disiapkan mencapai Rp 13.154.400.000 atau sekitar Rp 13 miliar. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan kepada 7.308 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 15 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut. &ldquo;Total rencana penyaluran Rp 13.154.400.000 untuk 7.308 KK yang berasal dari 15 kabupaten/kota,&rdquo; kata Abdul Muhari dalam konferensi pers daring, Minggu (28/12). Muhari menjelaskan, penyaluran Dana Tunggu Hunian akan dilakukan melalui bank penyalur yang ditunjuk pemerintah. Untuk memudahkan masyarakat, pihak bank akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung warga terdampak di lokasi pengungsian maupun desa-desa terdampak. &ldquo;Bank penyalur nantinya akan mendatangi masyarakat terdampak bencana di setiap dusun dan kecamatan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,&rdquo; ujarnya. Berdasarkan data BNPB, di Provinsi Aceh terdapat tiga kabupaten/kota yang akan menerima DTH dengan total anggaran sebesar Rp 4.543.200.000 untuk 2.524 KK. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, bantuan DTH akan disalurkan kepada 2.651 KK yang tersebar di empat kabupaten/kota dengan total anggaran mencapai Rp 4.771.800.000. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, bantuan menyasar delapan kabupaten/kota dengan total nilai anggaran sebesar Rp 3.839.400.000 untuk 2.133 KK. Muhari menegaskan, mekanisme jemput bola ini dilakukan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menyulitkan warga terdampak yang masih berada dalam kondisi darurat. &ldquo;Jadi bukan masyarakat yang harus datang ke bank, tetapi bank yang akan datang ke setiap dusun, kecamatan, desa, hingga pengungsian terpusat. Dengan begitu, warga yang sudah terdaftar dalam SK bupati secara by name by address dapat menerima hak-haknya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pemerintah salurkan bantuan tunai Dana Tunggu Hunian Rp 13 miliar untuk warga terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.

Bantuan Dana Tunggu Hunian Rp 13 Miliar bagi Warga Terdampak Bencana Sumatera Siap Disalurkan Tunai!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/dVMdDhepqJgxid1ZaFl19QIEFkDd7eKmlsRpXOEw-1-2629011994.jpg" alt="Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya bersama Mensos Saifullah Yusuf membahas soal bantuan bagia keluarga terdampak bencana Sumatera di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu (24/12). (Ist)" width="100%">
<figcaption>Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya bersama Mensos Saifullah Yusuf membahas soal bantuan bagia keluarga terdampak bencana Sumatera di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu (24/12). (Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengungkapkan setiap kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera akan menerima bantuan minimal sebesar Rp 8 juta. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Hal itu turut dibahas Seskab Teddy bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu (24/12). &ldquo;Setiap kepala keluarga yang terdampak atau mengungsi akan mendapat minimal Rp 8 juta, dengan rincian untuk isian rumah sebesar Rp 3 juta, untuk pemulihan ekonomi Rp 5 juta,&rdquo; kata Teddy dalam Instagram Sekretariat Kabinet, Kamis (25/12). Teddy menjelaskan, bantuan tunai tersebut masih di luar berbagai bantuan sosial lainnya yang juga diberikan pemerintah kepada korban bencana.&nbsp; Bantuan tambahan itu meliputi beras 10 kilogram per bulan, uang lauk-pauk sebesar Rp 300.000 hingga Rp 450.000 per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp 600.000. Selain bantuan bagi keluarga terdampak, pemerintah juga menyiapkan santunan bagi korban jiwa dan korban luka akibat bencana tersebut. &ldquo;Untuk korban jiwa Rp 15 juta. Untuk korban luka berat Rp 5 juta,&rdquo; ungkap Teddy. Dalam pertemuan tersebut, Teddy dan Mensos Gus Ipul juga membahas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada akhir tahun 2025. Teddy menegaskan, penyaluran BLT harus dilakukan secara tepat sasaran dan cepat. &ldquo;BLT reguler setiap bulannya Rp 200.000 dan BLT tambahan selama 3 bulan dengan total Rp 900.000 untuk 35 juta kepala keluarga atau sekitar 120 juta jiwa,&rdquo; imbuhnya. Teddy menambahkan, seluruh dana bantuan dan santunan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari bupati atau wali kota di daerah terdampak. &ldquo;Seluruh dana santunan tersebut akan langsung dibagikan Kementerian Sosial berdasarkan data dan persetujuan dari setiap bupati atau wali kota daerah setempat,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah siapkan bantuan Rp 8 juta untuk setiap KK terdampak banjir dan longsor di Sumatera, sebagai upaya pemulihan pascabencana.

Seskab Teddy: Korban Banjir dan Longsor Sumatera Akan Dapat Bantuan Minimal Rp 8 Juta per KK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/FE4D255B-21AA-4988-9E72-D4DCB77F280E-3267769060.jpeg" alt="Mensos Tri Rismaharini saat menjadi keynote speaker FGD yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jakarta Raya (IKA ITS PWJR)." width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini saat menjadi keynote speaker FGD yang digelar Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jakarta Raya (IKA ITS PWJR).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setahun pascatragedi kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau untuk penyaluran bantuan berupa uang tunai. Bantuan akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada para korban. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, pemerintah sudah menggelar rapat terkait penyaluran bantuan untuk korban GGAPA. Yang mana, pihaknya ditunjuk untuk menyalurkan dana tersebut. Merespons penunjukan tersebut, Risma bergerak cepat dengan membuat surat pencairan dana bantuan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Hitung-hitungannya sekitar Rp 19 miliar lebih," ujar Risma seusai acara graduasi penerima program bantuan sosial (bansos) di Jakarta, Rabu (25/10). Jumlah itu, lanjut dia, akan diberikan kepada seluruh korban yang terdata. Baik itu kepada ahli waris korban meninggal maupun yang tengah rawat jalan. Nantinya, besarannya dibedakan. &rsquo;&rsquo;Seingat saya beda. Kalau nggak salah kisarannya, hitungannya ada. Nanti yang saya ajukan saya cari,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Data korban nanti didukung Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hingga 26 September 2023, tercatat jumlah korban GGAPA mencapai 326 anak yang sudah terverifikasi-validasi. Korban GGAPA itu tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di DKI Jakarta. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan bahwa keputusan gugatan class action tidak akan berpengaruh terhadap santunan yang akan diberikan oleh pemerintah. &rsquo;&rsquo;Penegakan hukum tetap berjalan untuk memberikan rasa keadilan kepada korban,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hingga saat ini, proses hukum pun masih berjalan. Pada awal Oktober 2023, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak seluruh keberatan atau eksepsi dari tiga instansi pemerintah beserta tiga perusahaan farmasi dan penyalur obat. Keenam tergugat meliputi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Keuangan, PT Tirta Buana Kemindo, CV Samudera Chemical, dan PT Afi Farma Pharmaceutical Industry. Dengan penolakan tersebut, persidangan akan dilanjutkan sampai akhir putusan. Sejalan dengan itu, proses hukum yang menyeret empat terdakwa dari PT Afi Farma juga kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Rabu (18/10) lalu. Agenda sidang pembacaan pleidoi oleh kuasa hukum para terdakwa. (mia/c7/bay)

Setahun pascatragedi kasus gagal ginjal akut progresif atipikal, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau untuk penyaluran bantuan tunai.

Bantu Korban Gagal Ginjal Akut, Pemerintah Alokasikan Bantuan Tunai Rp 19 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211025-WA0011-1.jpg" alt="Kapolrestabes Surabaya Akhmad Yusep menemui salah seorang penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Surabaya Akhmad Yusep menemui salah seorang penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polrestabes Surabaya menyalurkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW). Bantuan itu diberikan kepada pedagang kaki lima dan pemilik usaha warung di Surabaya, Minggu (24/10) sore. Sebanyak 4.500 warga menerima bantuan langsung tunai yakni sebesar Rp 1,2 juta per orang.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan meninjau, kegiatan penyaluran BTPKLW yang diselenggarakan di gedung Bharadaksa Polrestabes Surabaya. Yusep Gunawan menyapa dan berkomunikasi langsung dengan para PKL penerima bantuan.  Dia mengatakan, penerima bantuan dalam program BTPKLW sudah melalui tahap verifikasi. Proses pendataan dan verifikasi dilakukan anggota Bhabinkamtibas Polrestabes Surabaya di setiap kelurahan.  ”Kemudian data direkap Bhabinkamtibmas lalu dilaksanakan verifikasi apakah ada bantuan dalam bentuk lain atau belum pernah dapat bantuan, atau dagangannya seperti apa, itu yang diverifikasi,” tutur Yusep.  Verifikasinya bukan hanya usaha dan kegiatan, tapi juga identitas dalam satu kegiatan tersebut. Bantuan uang tunai itu merupakan program bantuan dari pemerintah pusat yang teknis penyalurannya diamanahkan kepada TNI dan Polri.  ”Masing-masing pedagang kaki lima dan pemilik warung yang memenuhi indikator ini mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 1,2 juta dan semoga bermanfaat dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya,” terang Yusep.  Yusep mencatat 4.500 bantuan tunai telah disalurkan pada inggu (24/10). Untuk teknis penyaluran dilakukan dengan undangan terjadwal. Penerima bantuan dibagi waktu kedatangan, ada sesi pagi, siang, dan sesi sore.  ”Ini untuk menghindari kerumunan dan tetap mematuhi prokes mencegah Covid-19,” ujar Yusep.  Salah satu penerima adalah Solikha, penjual nasi pecel. Dia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang peduli dengan nasib ara PKL yang terdampak pandemi Covid-19.  ”Uang ini akan saya gunakan untuk tambahan modal jualan,” ucap Solikha.

4.500 PKL di Surabaya Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Josh-Frydenberg-Guardian.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah federal Australia akan menghentikan bantuan tunai bagi warga dan pelaku bisnis yang terdampak Covid-19 di sejumlah negara bagian yang tingkat vaksinasinya mencapai target. Sejak Juni, pemerintah federal telah mengeluarkan lebih dari AUD 9 miliar (Rp 93,2 triliun) untuk membantu sekitar 2 juta orang.  Pembayaran bantuan akan dihapus ketika tingkat vaksinasi telah mendekati target pada 70 persen -80 persen. Hal ini seperti dikatakan Bendahara Federal Josh Frydenberg dalam konferensi pers pada Rabu (29/9).  "Kami berharap saat pembatasan dilonggarkan, orang akan kembali bekerja, bisnis akan kembali dibuka dan orang-orang akan menjalani kehidupan sehari-hari mereka," kata Frydenberg.  Frydenberg mengatakan perpanjangan otomatis pembayaran bantuan akan berakhir jika negara bagian mencapai tingkat vaksinasi penuh 70 persen. Namun, pekerja terdampak masih bisa mendapatkannya dengan mengajukan permohonan setiap pekan untuk diperiksa kelayakannya.  Pembayaran bantuan akan dihentikan dua pekan setelah target 80 persen terpenuhi. Pembayaran bantuan di New South Wales dan Wilayah Ibu Kota bisa dihentikan dalam beberapa pekan karena tingkat vaksinasi sudah mendahului negara bagian lain.  Australia tengah berjuang menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang dipicu varian Delta. Kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan ibu kota Canberra, menjalani penguncian selama berminggu-minggu.  Penguncian telah membuat ekonomi negara itu berada di ambang kehancuran akibat resesi. Australia kini fokus pada upaya mempercepat vaksinasi dan meninggalkan strategi nol Covid-19 karena bermaksud untuk hidup berdampingan dengan virus Korona.  Australia berencana memvaksinasi penuh 80 persen penduduk dewasa pada November dari 53 persen saat ini. Pada Rabu (29/9), negara bagian Victoria mencatat tujuh kematian dan 950 kasus infeksi baru, melampaui rekor sebelumnya yaitu 867 kasus pada Selasa (28/9).  Total kasus Covid-19 di Australia kini mencapai sekitar 102 ribu dengan 1.263 kematian.

Vaksinasi Capai Target, Australia Akan Hentikan Bantuan Tunai Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto melakukan uji coba penyaluran bantuan tunai sebesar total Rp 1,2 triliun kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung yang ada di Kota Medan.  “Dengan persiapan seluruh regulasi dan anggarannya, alhamdulillah hari ini bisa diuji coba di kota Medan. Ini disediakan satu juta paket, (satu pedagang mendapatkan, Red) sebanyak Rp 1,2 juta," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (9/9).  Airlangga menjelaskan, TNI dan Polri akan melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.  "Sementara penyaluran di lapangan akan dilakukan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, bantuan ini bersih dan aman digunakan karena telah tercetak di sistem Polri," ungkapnya.  Menurutnya, perhatian diberikan penuh kepada masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19, terutama para PKL dan warung yang sangat terdampak dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  "Khususnya untuk warga maupun pedagang kaki lima dan warung yang ada di Kota Medan, mendapat perhatian penuh dari Presiden, sehingga bantuan yang sudah disalurkan bisa digunakan dengan baik," tuturnya.  Airlangga melanjutkan, pemerintah meminta agar para pedagang dan pemilik warung memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Terutama, untuk mendorong perekonomian keluarga dan kegiatan usaha mereka.  "Diharapkan ini menjadi bantalan bahwa mereka yang terkena dampak Covid-19 mendapatkan bantuan untuk modal hidup dan modal kerja untuk usaha mereka masing-masing," pungkasnya.

Bantuan Tunai Rp 1,2 Triliun untuk PKL dan Warung Diuji Coba di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pengangguran-AS.jpg" alt="Phila Unemployment Project" width="100%">
<figcaption>Phila Unemployment Project</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jutaan pengangguran di Amerika Serikat (AS) harus memutar otak untuk bertahan hidup ke depannya. Sebab, bantuan Covid-19 untuk mereka yang kehilangan pekerjaan selama pandemi akan berakhir. Mulai awal pekan ini, tidak ada lagi bantuan tunai.  Berhentinya bantuan itu bersamaan dengan merebaknya virus SARS-CoV-2 varian Delta di AS. Padahal, perekonomian belum pulih sepenuhnya dan pekerjaan juga tidak tersedia. Di lain pihak, tagihan listrik, air, dan berbagai hal lainnya harus tetap dibayarkan tepat waktu.  ’’Saya tidak punya pekerjaan dan tidak mungkin membayar sewa apartemen dan hal lainnya,’’ ujar Misty Todd, salah satu penduduk Las Vegas yang dapat bantuan sejak Maret 2020.  Dia dulu bekerja sebagai penjaga toko, sedangkan suaminya, Varick Jones, bekerja di restoran. Begitu pandemi melanda, toko-toko dan restoran tutup dan membuat status mereka berubah jadi pengangguran. Selama ini mereka bergantung sekali pada bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup.  UU CARES yang digedok Maret 2020 menjadi jaring pengaman bagi banyak pihak yang terdampak pandemi. Ketika aturan hukum itu disahkan, AS tengah mengalami penurunan ekonomi yang paling cepat dalam sejarah. Penggunaan UU tersebut sudah dua kali diperpanjang, pada Desember tahun lalu dan Maret tahun ini. Kongres memilih tidak memperpanjang lagi untuk kali ketiga.  The Century Foundation memperkirakan ada 9 juta orang yang harus bersiap kehilangan kucuran dana dari bantuan tersebut. Pakar ekonomi dan Ketua Center on Wage and Employment Dynamics di University of California Berkeley Sylvia Allegretto menegaskan bahwa beberapa orang akan terperangkap dalam situasi yang buruk.  ’’Ekonomi belum sepenuhnya pulih dan belum lama ini terjadi lonjakan besar Covid-19 di seluruh negeri,’’ ujarnya seperti dikutip CNBC.

Miris, Pengangguran di AS Tak Lagi Terima Bantuan Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BANSOS-TUNAI-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) terus dipercepat. Selasa (20/7) PT Pos Indonesia mendistribusikan langsung bantuan tunai tersebut kepada warga di Jalan Kalibokor, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Layanan penyaluran BST door-to-door itu menyasar para lansia yang mobilitasnya terbatas.  Kamilah tampak tersenyum ketika petugas PT Pos Indonesia menyerahkan uang tunai Rp 600 ribu. Bantuan itu sangat berarti bagi dia. Apalagi, pada usianya yang menginjak 78 tahun, dia tidak mampu lagi melakukan banyak aktivitas. ”Untuk makan,” katanya lirih saat ditemui Jawa Pos.  Kamilah merupakan salah seorang warga yang mendapat BST Rp 300 ribu selama enam bulan (Mei–Oktober). Penyerahan BST itu dirapel untuk Mei dan Juni. Pembagian bantuan itu dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dia melihat pendistribusian sekaligus mengevaluasi kendala di lapangan. ”Pendistribusian yang dilakukan Pos Indonesia sudah cepat. Berlangsung sejak pekan lalu,” ujar Risma.  Dalam kesempatan tersebut, Risma membeberkan paket bantuan lain yang bakal diterima Kamilah dan warga. Yakni, 10 kilogram beras. Pendistribusian akan dilakukan Bulog. Dia meminta warga melapor bila tidak memperoleh bantuan tersebut. ”Nanti ibu dapat beras 10 kilogram ya. Kalau tidak dapat, lapor ke pak RT dan pak RT lapor ke lurah,” jelas Risma saat meninjau pelaksanaan penyaluran BST door-to-door.  Dalam penyaluran itu, memang ada sejumlah kendala. Misalnya, salah eja pada nama. Dalam penyaluran bantuan yang melalui perbankan, hal seperti itu bisa bermasalah. Risma mencontohkan, ada warga yang namanya beda satu huruf atau nama gandeng sehingga bantuan bakal nyantol. ”Kalau BST, sebagian besar jalan. Lain dengan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT), masih ada kendala oleh bank. Jadi, memang lebih ribet. Tapi, PT Pos Indonesia ini cepat,” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.  Terkait dengan pendistribusian beras, Risma juga meminta ada integrasi antara PT Pos Indonesia dan Bulog. Dengan begitu, Bulog tidak perlu mencari alamat penerima. Sebab, data sudah berada di PT Pos Indonesia.  Sementara itu, Kepala Regional 7 Jatim PT Pos Indonesia Kiagus Muhammad Amran menyatakan bahwa distribusi BST yang dilakukan kemarin merupakan tahap ke-14 dan 15. Dia menargetkan penyaluran bantuan di Surabaya bisa rampung pekan depan. ”Untuk datanya, tidak banyak perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kami terima itu dari Kementerian Sosial,” ujarnya.  Berdasar data tahun lalu, di Jawa Timur total ada 1.351.000 penerima. Namun, dia menuturkan bahwa data yang diterima sekarang masih terus di-update. Artinya, ada perubahan dan penambahan oleh Kementerian Sosial. Sementara, untuk Surabaya, hingga sekarang jumlah data yang sudah masuk mencapai 281 ribu penerima.  Layanan door-to-door ini menyasar warga yang mobilitasnya terbatas. Misalnya, lansia yang tidak mampu berjalan. ”Bahkan, warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman) turut difasilitasi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” tandasnya.

PT Pos Indonesia Percepat Distribusi BST Selama PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Risma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan, penerima bantuan senilai Rp 300 ribu kepada keluarga yang terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DKTS) bisa dilihat secara transparan dalam website cekbansos.kemensos.go.id. Risma memastikan, siapapun bisa memantau terkait bantuan tunai program keluarga harapan.  "DTKS tersebut bisa dibuka siapapun, melalui cekbansos.kemensos.go.id ini. Banyak akun, tapi yang official itu adalah cekbansos.kemensos.go.id. Jadi siapapun bisa memantau penerima bantuan sosial PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT dan bantuan sosial tunai," kata Risma dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/4).  Mantan Wali Kota Surabaya dua periode ini memastikan, pihaknya terus melakukan sinkronisasi DTKS dengan seluruh data identitas tunggal dan Nomer Identitas Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).  "DTKS sepanjang bulan Maret telah dipulihkan integritasnya dan ditetapkan pada 1 April 2021 melalui Kepmensos No 12/HUK/2021 sehingga menjadi new DTKS," ucap Risma.  Risma menuturkan, DTKS terbaru integritasnya akan terus ditingkatkan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial masyarakat. Kini, data penerima bantuan sosial yang telah disalurkan atau masih dalam proses dapat diakses melalui website https://cekbansos.kemensos.go.id.  Risma mengharapkan, website itu bisa memenuhi hak informasi publik dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial. Dia pun mengaku, sudah berkoordinasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian guna memantau penyaluran bansos yang akan berjalan sampai April 2021.  "Apabila ada koreksi penerima bantuan, maka siapapun juga bisa nanti kami dengan data kependudukan," tandas Risma.

Risma Sampaikan Penerima Bantuan Tunai Bisa Cek di Website ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-vaksin.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia. Bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di tanah air.  Dalam APBN 2021 telah disiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima bantuan tunai dari Sabang sampai Merauke. "Ini dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).  "Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bansos se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk program keluarga harapan (PKH), program sembako dan program bansos tunai," tambahnya.  Jokowi menjelaskan bantuan tunai ini diberikan ke masyarakat dalam beberapa tahapan. Dari PKH ini dalam 4 tahap melalui bank-bank milik negara. Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021 nilainya 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai (BST) diberikan selama 4 bulan, Januari-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK.  Baca Juga:<a class="d-block" title="Gelapkan Uang Sekolah, Fibri dan Febri Divonis Sembilan Bulan Penjara" href="https://www.jawapos.com/surabaya/01/01/2021/gelapkan-uang-sekolah-fibri-dan-febri-divonis-sembilan-bulan-penjara/">Gelapkan Uang Sekolah, Fibri dan Febri Divonis Sembilan Bulan Penjara</a>  "Kita harapkan bantuan ini dapat meringkankan keluarga yang terdampak. Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memeperkuat daya beli masyarakat sehingga bisa membuat ekonomi nasional menjadi lebih baik," katanya.  Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut secara tepat. Jokowi tidak ingin bantuan sosial tunai ini dibelanjakan untuk rokok.  "Untuk penerima saya pesan manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang beli sembako ya beli sembako, jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemik ini. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga," ungkapnya.  Jokowi juga menegaskan, bantuan yang diterima masyarakat tidak ada potongan-potongan. Nantinya bantuan tersebut bakal diterima masyarakat lewat PT Pos Indonesia.  "Oleh sebab itu kepada para menteri, gubernur agar mengawal proses penyaluran ini. Agar cepat, tepat sasaran dan diawasi agar tidak ada potongan. Sehingga dampak ekonomi bisa muncul dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BwdKyAxSRUM&amp;ab_channel=JawaPos

Luncurkan Bantuan Tunai, Jokowi: Jangan Dibuat Beli Rokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan tunai

Berita Terkini