<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-3-124377830.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi masyarakat di awal tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan percepatan penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk bantuan finansial yang dinantikan jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bagi Anda yang sedang menunggu kepastian dana BSU Rp600 ribu atau bantuan serupa seperti PKH dan BPNT, pastikan untuk memantau status di aplikasi SIKS-NG. Saat ini, proses birokrasi sudah mulai berjalan untuk memastikan bantuan masuk ke rekening tepat waktu. Jadwal Pencairan BSU dan Bansos Tahap 1 2026 Berdasarkan skema penyaluran tahun ini, bulan Januari menjadi periode krusial. Bagi KPM yang saldo KKS-nya masih nol meskipun status di SIKS-NG sudah "Berhasil Cek Rekening", tidak perlu panik. Mengutip dari channel YouTube Klik Bansos, Jumat (2/1) berikut adalah prediksi timeline penyaluran bantuan untuk awal tahun 2026. - Januari (Minggu 1-2): Tahap verifikasi dan validasi (verval) kelayakan penerima oleh Pemerintah Daerah. - Januari (Minggu 3-4): Proses pengecekan rekening di bank Himbara serta penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). - Februari-Maret: Dana mulai ditransfer secara bertahap ke kartu KKS (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI). Bantuan yang sempat tertunda di akhir tahun 2025 tetap akan disalurkan sebagai pencairan susulan pada minggu pertama atau kedua Januari ini. Syarat Terbaru Penerima Bantuan Tahun 2026 Pemerintah kini menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi tidak lagi dilakukan setahun sekali, melainkan setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Prioritas utama penerima bantuan adalah mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4, yaitu 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Perlu diingat, KPM yang dianggap sudah mampu atau memiliki komponen yang tidak lagi memenuhi syarat&mdash;seperti anak sekolah yang sudah lulus&mdash;akan tergraduasi secara otomatis dari sistem. Cara Cek dan Tindakan jika Bantuan Belum Cair Transparansi menjadi fokus utama tahun ini. Masyarakat bisa memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan diri atau memberikan sanggahan jika melihat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Agar bantuan Anda tidak hangus, perhatikan tiga hal penting berikut: - Cek Saldo Secara Berkala: Lakukan pengecekan di ATM atau mobile banking mulai minggu kedua Januari. - Hubungi Pendamping Sosial: Segera konsultasi jika status SIKS-NG Anda menunjukkan keterangan Exclude atau akun dibekukan. - Pastikan KKS Aktif: Jika kartu rusak atau terblokir, segera lapor ke bank penyalur agar proses transfer dana Rp600 ribu tersebut tidak terkendala.

Pemerintah melalui Kemensos percepat penyaluran bantuan sosial 2026, cek status di aplikasi SIKS-NG, ketahui syarat dan jadwal pencairan.

BSU Rp 600 Ribu 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Resmi dan Tahapan Pencairannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/KANTOR-POS-892598876.jpg" alt="Kalangan pekerja mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantorpos. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kalangan pekerja mengambil Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui Kantorpos. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025.&nbsp;Fakta ini mencuat dari data Kantor Pos Purwakarta menjelang penutupan masa pencairan bantuan.&nbsp; Dari total 16.951 penerima BSU di kabupaten tersebut, masih ada 1.274 orang yang belum mencairkan bantuan senilai Rp 600 ribu untuk periode Juni&ndash;Juli. Menariknya, 35 nama diantaranya berasal dari kalangan legislatif. Beberapa anggota dewan mengaku terkejut saat mengetahui nama mereka tercantum. Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Zusyef Gunawan, mengaku tak tahu-menahu dan menegaskan tidak akan mengambil dana tersebut. "Saya juga bingung bisa terdaftar. BSU itu untuk yang berhak, bukan kami," ujar Zusyef, Senin (4/8). Senada, Dulnasir dari Fraksi Demokrat juga mengaku tidak mengetahui bahwa dirinya masuk dalam daftar penerima. Ia menyebut akan menyerahkan klarifikasi kepada pihak berwenang. Sekretariat DPRD Purwakarta belum memberikan penjelasan rinci terkait kasus ini. Sekwan Rudi Hartono menyebut akan mengadakan pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) pada Selasa (5/8) untuk membahas masalah tersebut. Sementara itu, Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) FSPMI Purwakarta meminta agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap distribusi BSU. "Ini menunjukkan celah dalam proses verifikasi. BSU harusnya untuk pekerja dengan penghasilan rendah, bukan pejabat,"&nbsp;kata Ketua SPAMK Purwakarta, Wahyu Hidayat, dikutip dari Kaltim Post (Jawapos Group). Menurut Wahyu, aturan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 memang melarang pemberian BSU kepada ASN, TNI, dan Polri. Namun tidak ada ketentuan eksplisit yang menyebut anggota DPRD, sehingga membuka ruang tafsir yang berbeda.&nbsp;Dia mendesak agar data penerima bantuan dibuka secara transparan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJSTK tanpa melanggar kerahasiaan data pribadi.

Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tercatat sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025, menuai sorotan dari publik.

35 Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Tercatat sebagai Penerima BSU, Sekwan Bakal Datangi BPJSTK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/JKT_Raker-Banggar-DPR-dengan-Menteri-Keuangan_SALMAN-TOYIBI-1-1690063913.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan). (Dok. Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600 ribu telah tembus sebanyak 11.468.878 orang. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dikucurkan untuk program BSU sudah mencapai Rp 6,88 triliun hingga 1 Juli 2025. "Pada periode 23 Juni &ndash; 1 Juli 2025 sebanyak 11,4 juta pekerja telah menerima manfaat BSU dengan realisasi sebesar Rp6,88 triliun," kata Sri Mulyani dalam Instagram pribadinya, Kamis (17/7). Lebih lanjut, dia memastikan bahwa program BSU disalurkan untuk setiap penerima sebesar Rp300 ribu/bulan selama 2 bulan yang dibayarkan sekaligus. Sehingga, total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu. Menkeu juga menyebut pemberian BSU merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Salah satunya untuk menggenjot daya beli masyarakat. "Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita," jelas Menkeu. Untuk diketahui, Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi salah satu langkah cepat pemerintah dalam memberikan bantalan untuk pekerja/buruh dari 5 stimulus ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diberikan langsung Rp 600 ribu untuk setiap orang, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi bagi setiap pekerja. Pertama, penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menerima gaji paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan atau setara UMR di wilayahnya. Kemudian, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PPU). Kemudian diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan. Terakhir, syarat penerima BSU adalah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Subsidi Upah . Hingga 1 Juli 2025 ada 11 juta lebih telah menerima bantuan senilai Rp 6,88 triliun.

Sri Mulyani Ungkap Penerima BSU Tembus 11,4 Juta Orang, Nilainya Capai Rp 6,88 Triliun hingga 1 Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/pexels-ahsanjaya-8719571-1805590256.jpg" alt="Ilustrasi BSU 2025 (Dok. Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BSU 2025 (Dok. Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya membantu para pekerja dan buruh dengan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2025. Penyaluran tahap pertama sudah dilakukan pada bulan Juni. Lalu, kapan BSU tahap 2 dicairkan kepada penerima? BSU Juli 2025 yang akan cair mulai pertengahan bulan ini merupakan penyaluran untuk tahap yang kedua. Maka, pekerja dan buruh yang sudah ditetapkan sebagai penerima, hanya tinggal menunggu uang bantuan masuk ke dalam rekening. Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025, BSU diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan selama dua bulan. Namun, pencairan akan dilakukan sekaligus dalam satu kali saja. Sehingga, penerima akan langsung mendapatkan Rp 600.000. Jadwal Pencairan BSU 2025 BSU tahap pertama dicairkan mulai bulan Juni 2025 pada pekan terakhir. Kemudian untuk tahap kedua dimulai pada bulan Juli 2025 dan disalurkan secara bertahap. Bantuan ini diberikan melalui rekening milik pekerja atau PT POS Indonesia. Dikutip dari akun Instagram resmi PT POS Indonesia @pospay_official, pencairan BSU di kantor pos seluruh Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 3 - 15 Juli 2025. "Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dapat dicairkan melalui Kantor Pos di seluruh Indonesia mulai 3 Juli 2025," tulis akun resmi @pospay_official. Sementara bagi penerima yang memiliki rekening aktif bank Himbara, dapat melakukan pengecekan jumlah saldo secara berkala. Cara Cek Penerima BSU di Laman Kemnaker - Masuk ke laman&nbsp;<a href="http://bsu.kemnaker.go.id/">bsu.kemnaker.go.id</a> - Cari tulisan "Pengecekan NIK Penerima BSU" di bagian bawah dan klik - Isi kode captcha yang tertera - Klik "Cek Status" - Status pencairan BSU Anda akan ditampilkan

BSU Juli 2025 yang akan cair mulai pertengahan bulan ini merupakan penyaluran untuk tahap yang kedua.

Jadwal Pencairan BSU Juli 2025 Tahap 2 dan Cara Cek Penerima di bsu.kemnaker.go.id, Ini Update dari Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/BSU-3691257682.jpg" alt="Cara mengecek penerima BSU lewat Jamsostek Mobile. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Cara mengecek penerima BSU lewat Jamsostek Mobile. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan segera cair. Nantinya, setiap pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta akan diberikan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 300 ribu per bulan. BSU 2025 ini akan diberikan pemerintah selama dua bulan, yakni pada Juni dan Juli. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, disebutkan bahwa BSU akan disalurkan dua bulan sekaligus. Dengan begitu, setiap pekerja yang berhak menerima BSU tahun 2025 akan mendapatkan sebesar Rp 600 ribu. "Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 300.000 per bulan untuk 2 bulan yang dibayarkan sekaligus," bunyi Pasal 6 aturan tersebut, dikutip Kamis (12/6). Dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 ditetapkan, selain memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta, pekerja yang berhak menerima BSU juga wajib sudah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan April 2025. Itu sebabnya, tidak serta merta semua pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta akan memperoleh bantuan ini. Guna memastikan Anda menjadi salah satu penerima BSU 2025, pengecekan dapat dilakukan mudah secara online tanpa harus pergi ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO, setiap pekerja bisa dengan mudah melakukan pengecekan, apakah termasuk penerima BSU 2025 atau bukan. Berikut ini, cara mudah mengecek penerima BSU 2025 melalui aplikasi Jamsostek Mobile. 1. Masuk ke Aplikasi JMO yang sudah diunduh dan pastikan sudah memiliki akunnya 2. Login menggunakan email yang telah didaftarkan 3. Gulir halaman ke bawah sampai menemukan fitur "Informasi" 4. Klik banner bertuliskan "Cek eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)", lalu Klik di sini 5. Selanjutnya akan ada banyak kolom yang perlu diisi. Mulai dari NIK, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor Handphone Terkini, dan Email Terkini 6. Pastikan nomor HP dan email sudah benar, lalu klik Lanjutkan 7. Tunggu sampai hasil validasi data keluar 8. Jika kamu adalah penerima BSU 2025 maka akan diminta informasi rekening. Meliputi nomor rekening, nama bank, nama pemilik rekening. Setelah itu, kamu bisa mengecek pembaruan status penerima dan pencairan BSU 2025 secara berkala. 9. Namun jika kamu bukan penerima BSU 2025, maka akan muncul informasi: "Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)".

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 akan cair untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta, berikut cara cek eligibility penerima.

Cara Mudah Cek Penerima BSU Rp 600 Ribu di Aplikasi Jamsostek Mobile