<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Migrasi tayangan televisi telah beralih dari analog ke digital atau atau analogue switch-off (ASO). Kebijakan itu belum disertai pemahaman masyarakat yang harus memakai perangkat tambahan berupa set top box (STB), sebagai cara migrasi.  Bantuan STB yang dijanjikan Pemerintah untuk warga miskin tidak diketahui. Mereka hanya tahu tayangan televisi sudah berubah dengan tampilan semut. Dilansir RBG.id, di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, masyarakat setempat kebingungan dengan tidak ada lagi tayangan televisi mereka.  “Masyarakat dibuat kaget. Saya mau menyalakan televisi tidak ada gambarnya. Yang ada tampilan seperti semut,” kata Badrudin, warga Kampung Leuwiranji, Desa Sukamulya kepada Radar Bogor, Kamis (3/11).  Badrudin mengatakan, warga di tempat tinggalnya sejatinya tahu ada tentang STB sebagai alat untuk mengakses siaran tv digital. Hanya saja untuk membelinya tidak mampu. Jikapun ada informasi bantuan dari pemerintah, hal itu belum disosialisasikan dan tidak tahu mencari informasi lebih dalam.  “Hampir semua di Leuwiranji tidak mendapat siaran dari semalam, hanya ada 5 stasiun televisi. Sisanya sudah hilang,” jelasnya.  Kepala Desa Sukamulya Ihwan Nur Arifin mengaku, di daerahnya terdapat 200 warga mendapat bantuan STB. Dia mengklaim data penerima berasal dari Dinas Sosial melalui Diskominfo Kabupaten Bogor. “Kalau desa hanya pemberitahuan saja," ujar Ihwan.  Bantuan STB  Untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya terkait bantuan STB, Kementerian Kominfo membuka posko respons cepat penanganan bantuan STB di beberapa wilayah. Termasuk di wilayah Jakarta yang berada di The Akmani Hotel, Menteng.  Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Marvel Situmorang mengungkapkan, di posko respons cepat disediakan dua media komunikasi. Yakni, melalui call center 159 dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, bisa datang langsung ke lokasi. ”Sejak dibuka mulai kemarin, kurang lebih sudah ada 150-an yang menghubungi. Yang datang langsung sekitar 50-an orang,” jelasnya.  Umumnya, mereka menanyakan tiga hal utama. Pertama, cara mendapatkan bantuan STB. Menurut Marvel, bantuan STB hanya untuk rumah tangga yang masuk dalam data P3KE. Itu dapat dicek melalui website dengan memasukkan NIK.  Kedua, belum diterimanya STB yang diberikan pemerintah. Marvel mengatakan, pihaknya akan mengecek ke database. Jika berdasar data sudah diterima, pihaknya akan mengecek ke vendor untuk memastikannya. ”Kalau yang ketiga lebih banyak di luar STB. Lebih menanyakan terkait masalah tidak adanya siaran TV di rumahnya,” terangnya.  Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran camat dan lurah untuk membantu menyosialisasikan program migrasi ke TV digital. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, peran camat dan lurah sangat penting dalam kelancaran program ASO.  Tidak hanya sosialisasi, pihaknya memperbolehkan dibuatnya layanan pengaduan.

Siaran TV Sudah Beralih ke Digital, Warga Desa Tak Tahu Bantuan STB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Pembeli-STB-nurul-fitriana-JPC.jpg" alt="Warga membeli STB di sebuah toko elektronik di Jakarta Timur pada Kamis (3/11). Foto: Nurul Fitriana" width="100%">
<figcaption>Warga membeli STB di sebuah toko elektronik di Jakarta Timur pada Kamis (3/11). Foto: Nurul Fitriana</figcaption>
</figure>Kemenkominfo Persuasi Lembaga Penyiaran yang Belum Migrasi ke TV Digital  JawaPos.com – Hingga batas waktu pemberlakuan migrasi ke TV digital pada Rabu (2/11) pukul 00.00, sejumlah stasiun televisi belum melaksanakan analogue switch-off (ASO). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengingatkan agar seluruh stasiun televisi taat pada aturan yang berlaku.  ”Ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang (kemarin, Red) dalam tanda petik tidak mengikuti atau membandel atas keputusan pemerintah,” kata Mahfud kepada awak media kemarin (3/11) petang. Pemerintah menyayangkan temuan itu lantaran pelaksanaan ASO sudah melalui tahapan dan persiapan panjang.  Mahfud kemudian membeberkan stasiun televisi swasta yang belum mematikan siaran analognya.  Yaitu, RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One, dan Cahaya TV. Semua stasiun televisi itu sebelumnya sepakat akan melaksanakan kebijakan ASO. Karena itu, kata Mahfud, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung mengambil sikap. ”Terhadap stasiun TV yang membandel itu, secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio (ISR) tertanggal 2 November 2022,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Dia menekankan, saat ini aktivitas siaran televisi melalui jaringan analog bisa dikatakan ilegal. ”Dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” katanya.  Menteri Kominfo Johnny G. Plate juga meminta seluruh stasiun televisi taat pada aturan. ”Karena ada yang belum mati (siaran analognya). Saya tentu berharap kerja samanya,” katanya.  Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, warga masih bisa menonton tayangan TV analog. Yaitu, untuk channel RCTI, MNC TV, GTV (Global TV), dan ANTV. Stasiun televisi tersebut tidak mengikuti ketentuan undang-undang. ”Kami akan selesaikan secara baik-baik. Meminta supaya segera beralih ke TV digital,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong.  Usman menyatakan bahwa pihaknya belum terpikir soal langkah hukum. Dia bahkan berharap persoalan tersebut jangan sampai masuk ke kepolisian.  Migrasi dari TV analog ke digital, kata Usman, merupakan amanah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Selain itu, bentuk penghormatan pada komitmen bersama yang sudah diambil antara Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Kementerian Kominfo.  Dia mengungkapkan, sudah ada rapat bersama. Salah satu hasilnya, menunda ASO wilayah Jabodetabek dari 5 Oktober ke 2 November. ”TV yang sekarang masih analog itu ikut rapat di situ,” katanya. Usman masih ingat saat itu rapat digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom.  Usman mengajak semua stasiun TV yang ikut dalam rapat itu untuk menghormati keputusan bersama yang telah diambil.  Sementara itu, dalam seremoni ASO, Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pejabat yang berwenang melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga penyiaran yang belum mematikan tayangan analognya. Program ASO, kata dia, bertujuan menjaga kepentingan industri pertelevisian nasional. Selain tentu untuk kepentingan masyarakat.  Di Indonesia terdapat 112 wilayah siaran. Siaran terestrial hanya bisa menjangkau 341 kabupaten/kota. Sisanya, ada 173 kabupaten/kota yang tidak terjangkau tayangan terestrial. Sebanyak 173 daerah itu diputuskan hanya bisa menggunakan tayangan digital. Pemberlakuan ASO di 341 daerah tersebut diawali dengan migrasi serentak pada 2 November 2022.  Johnny mengatakan, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, ada 25 lembaga penyiaran. ”Dari yang kita lihat, ada potensi beberapa di antaranya yang belum switch-off,” katanya.  Sementara itu, MNC Group (mewakili RCTI, MNCTV, INews, GTV) dalam pernyataan resminya menanggapi permintaan Mahfud MD untuk dilakukan ASO yang seharusnya berlaku nasional, tetapi pada kenyataannya hanya terbatas di wilayah Jabodetabek. ”Kami akan melaksanakan permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 3 November 2022, jam 24.00 WIB,” bunyi pernyataan MCN Group.  Secara fakta, belum ada satu surat tertulis yang diterima MNC Group terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ASO.  MNC Group menyadari bahwa tindakan mematikan siaran dengan sistem analog sangat merugikan masyarakat Jabodetabek. Diperkirakan, 60 persen masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog, kecuali dengan membeli STB atau mengganti televisi digital atau berlangganan TV parabola. ”Tetapi, dikarenakan adanya permintaan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, maka kami akan tunduk dan taat.”  MNC Group memandang ada kebijakan yang bertentangan, terutama jika dikaitkan dengan adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meski taat atas permintaan dari Menko Polhukam, untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, MNC Group akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku.  Bantuan STB  Untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya terkait bantuan set top box (STB), Kementerian Kominfo membuka posko respons cepat penanganan bantuan STB di beberapa wilayah. Termasuk di wilayah Jakarta yang berada di The Akmani Hotel, Menteng.  Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Marvel Situmorang mengungkapkan, di posko respons cepat disediakan dua media komunikasi. Yakni, melalui call center 159 dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, bisa datang langsung ke lokasi. ”Sejak dibuka mulai kemarin, kurang lebih sudah ada 150-an yang menghubungi. Yang datang langsung sekitar 50-an orang,” jelasnya.  Umumnya, mereka menanyakan tiga hal utama. Pertama, cara mendapatkan bantuan STB. Menurut Marvel, bantuan STB hanya untuk rumah tangga yang masuk dalam data P3KE. Itu dapat dicek melalui website dengan memasukkan NIK.  Kedua, belum diterimanya STB yang diberikan pemerintah. Marvel mengatakan, pihaknya akan mengecek ke database. Jika berdasar data sudah diterima, pihaknya akan mengecek ke vendor untuk memastikannya. ”Kalau yang ketiga lebih banyak di luar STB. Lebih menanyakan terkait masalah tidak adanya siaran TV di rumahnya,” terangnya.  Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran camat dan lurah untuk membantu menyosialisasikan program migrasi ke TV digital. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, peran camat dan lurah sangat penting dalam kelancaran program ASO.  Tidak hanya sosialisasi, pihaknya memperbolehkan dibuatnya layanan pengaduan.

Mahfud MD Ancam Cabut Izin Siaran 7 TV Swasta Yang Belum ASO

bantuan stb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan stb

Berita Terkini

Siaran TV Sudah Beralih ke Digital, Warga Desa Tak Tahu Bantuan STB

Mahfud MD Ancam Cabut Izin Siaran 7 TV Swasta Yang Belum ASO

Download Aplikasi JawaPos.com