<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BST-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kantor Pos Surabaya terus menggencarkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST). Hingga Minggu (1/8), penyaluran BST Mei-Juni diklaim telah mencapai 91 persen. Salah satu jurus yang dipakai adalah penyaluran secara door-to-door.  Kepala Kantor Pos Surabaya Imanuel Agoeng mengatakan, penyaluran BST Mei-Juni telah memasuki masa deadline. Seharusnya penyaluran telah rampung Sabtu (31/7). Meski begitu, kegiatan tetap digelar. Keluarga penerima manfaat (KPM) masih bisa mengambil bantuan hingga Agustus. ’’Yang belum dapat (bantuan) masih bisa mengambil di kantor pos terdekat di wilayah masing-masing. Masih ada waktu tenggang,’’ kata Agoeng.  Rata-rata penyaluran di setiap kelurahan menembus angka 90 hingga 98 persen. Di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, misalnya. Sebanyak 98,58 persen yang termasuk KPM telah menerima BST. Berkebalikan dengan data itu, di Kelurahan Jepara, Bubutan, tercatat penyaluran BST baru mencapai 48 persen. Paling rendah dibandingkan wilayah lain.  Agoeng menjelaskan, kondisi tersebut terjadi bukan disebabkan kurangnya respons warga setempat. Melainkan munculnya data KPM susulan. Akibatnya, seharusnya penyaluran BST sudah mendekati target, tapi yang terjadi justru sebaliknya. ’’Hari ini (kemarin, Red), kami targetkan penyaluran BST di Surabaya rampung. Termasuk di Kelurahan Jepara,’’ katanya.

Berkat Door-to-Door, Kantor Pos Sebut Penyaluran BST Capai 91 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WAGUB-EMIL-DARDAK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk warga Surabaya terus berlanjut. Guna memastikan distribusi BST berjalan lancar, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berkeliling melakukan pengecekan. Salah satunya di parkir bus Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel, Rabu (28/7).  Emil tiba di lokasi pada pukul 11.30. Salam hangat diberikan kepada seluruh calon penerima yang hadir. Selain menanyakan kondisi kesehatan, Emil bertanya kepada calon penerima sudah divaksin atau belum. Jika belum, Emil meminta mereka segera divaksin. Selain berguna untuk kesehatan, ke depan vaksinasi dijadikan sebagai salah satu persyaratan penerima BST. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Tujuannya, target vaksinasi tercapai.  Namun, Emil mengakui bahwa aturan tersebut belum bisa diterapkan di Surabaya. Terbatasnya ketersediaan vaksin menjadi salah satu penyebab. Jauh jika dibandingkan dengan minat masyarakat terkait dengan program vaksinasi. Dan, berbagai pihak tengah merancang pelaksanaan vaksinasi secara on the spot.  ”Karena itu, sambil menunggu persediaan vaksin, kami fokus mempercepat penyaluran bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi,” jelas Emil.  Di Jawa Timur, jumlah penerima BST mencapai 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Hingga saat ini, penyaluran BST sudah terealisasi hingga 33 persen.  Kepala Kantor Pos Surabaya Imanuel Agoeng menyatakan, pembagian BST terus diupayakan cepat dan tepat sasaran. Jumlah calon penerima di Surabaya mencapai 147.535 KPM. Dari jumlah tersebut, 53,91 persen telah menerima BST sebesar Rp 600 ribu untuk Mei dan Juni.  ”Di Kecamatan Semampir, jumlah penerima sebanyak 13.130 KPM. Itu terbagi lima kelurahan. Dari jumlah tersebut, 53,49 persen telah menerima bantuan,” jelas Agoeng di parkir bus Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel.  Untuk mempercepat penyaluran, dilakukan upaya jemput bola. Yaitu, di kantor-kantor kelurahan dan balai RW atau door-to-door langsung ke rumah KPM. Kegiatan itu berlangsung hingga akhir Juli. Dan, yang belum mengambil BST hingga waktu yang ditentukan bisa mendatangi kantor pos di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Minat Vaksin Tinggi, Wagub Emil: Dirancang Vaksinasi On The Spot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/reni-pantau-BST.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat memantau penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di daerah Putat Jaya, Kota Surabaya, Rabu (28/7). DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti saat memantau penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di daerah Putat Jaya, Kota Surabaya, Rabu (28/7). DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan DPRD Kota Surabaya menyikapi adanya penurunan alokasi bantuan sosial tunai (BST) 2021 dari kementerian sosial (kemensos). Hal itu menyusul masih banyak warga yang kesusahan akibat dampak pandemi Covid-19.  ”Kondisi warga masih susah, jadi harus ada solusi bantuan,” kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (29/7).  Secara umum, lanjut dia, total penerima manfaat di Kota Surabaya sekitar 268.194 KPM (keluarga penerima manfaat) sesuai data realisasi BST Februari. Namun, pada Juli, alokasi BST di Surabaya menurun menjadi 172.872 KPM.  Dia mencontohkan, di Kelurahan Putat Jaya pada tahun lalu ada 7.000 KPM penerima BST, saat ini jadi 4.200 KPM. Pengurangan 2.800 KPM yang tinggi tersebut menjadi pertanyaan dari beberapa pengurus RT/RW maupun warga.  Reni mendorong Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memastikan nasib warga berpenghasilan rendah (MBR) yang tahun lalu mendapat bantuan, namun sekarang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. ”Semoga MBR yang tidak menerima BST dapat bantuan sebagai penerima PKH atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) dari kemensos,” ujar Reni.  Jika dari ketiga skema bantuan kemensos tersebut warga yang sudah masuk data MBR tidak dapat bantuan apapun, menurut dia, harus ada solusi. Reni mendorong pemkot segera siapkan skema bantuan lain sambil mengusulkan ke kemensos agar semua yang masuk data MBR juga masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan.  ”Kelurahan dan dinas sosial sudah ada datanya agar segera ada solusi,” tutur Reni.  Politikus PKS itu memantau lokasi penyaluran BST di Putat Jaya pada Rabu (28/7). Kedatangan pimpinan dewan itu kali kedua dalam rangka memastikan proses pemberian BST. Sebelumnya, Reni juga telah mengunjungi Kelurahan Ketabang dan Pacar Keling pada Senin (26/7).  Selama turun ke lapangan, Reni menyoroti teknis pelaksanaan penyaluran bantuan dan jumlah penerima BST yang mengalami pengurangan kuota. Sehingga, ada warga yang pada 2020 mendapatkan bantuan, kini tidak terdaftar sebagai penerima BST. ”Kondisi ini hampir ditemukan di setiap kelurahan,” papar Reni.  Seusai mengunjungi lokasi penyaluran BST, Reni kemudian berkunjung ke kediaman sejumlah warga MBR yang dilaporkan tahun lalu menerima bantuan, tetapi tahun ini bukan sebagai penerima BST. Kondisi warga tidak mampu dan MBR beragam, mulai dari janda yang dagang jajanan ringan, hingga ada seorang ibu menderita stroke, dan anaknya yatim kuliah sambil usaha mikro bantu ekonomi keluarga.  ”Di saat pandemi berkepanjangan seperti ini, warga MBR yang kondisi susah harus ada solusi bantuan dari pemerintah kota,” kata Reni.  Pemerintah Kota Surabaya sebelumnya menyalurkan bantuan 6.000 paket beras dari kemensos kepada warga terdampak Covid-19 di sejumlah wilayah di Surabaya, Rabu (28/7). Bantuan 6.000 paket beras yang setiap paket berisi beras 5 kilogram dan masker itu diberikan bagi warga terdampak yang belum menerima bansos dari Kemensos, baik bantuan PKH, BPNT/Program Sembako, maupun BST.  ”Kami bagikan beras selagi ada beras. Tapi, ini tidak untuk mereka yang sudah menerima bantuan dari kemensos kemarin. Karena tidak boleh dobel,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Alokasi BST Berkurang, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BST-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ratusan warga antre untuk mengambil bantuan sosial tunai (BST) dari pemerintah. Pembagian bantuan itu digelar di lapangan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Minggu (25/7). Namun, beberapa warga harus pulang lagi karena tidak membawa bukti sudah divaksin.  Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menuturkan, sosialisasi yang dilakukan kecamatan dan kelurahan perlu ditingkatkan lagi terkait syarat tersebut. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan, banyak warga yang tidak membawa bukti sudah vaksin. Akhirnya, mereka harus kembali keesokannya meski tanpa antrean.  ’’Ini sudah disosialisasikan. Jadi, pihak kecamatan dan kelurahan setempat yang seharusnya lebih masif lagi. Juga, melakukan pendekatan persuasif bagi orang-orang tertentu,” paparnya.  Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, bukti vaksin atau surat keterangan dokter memang menjadi salah satu syarat pengambilan BST. Bisa pula membawa surat keterangan dari dokter yang berisi orang tersebut memang tidak boleh divaksin karena alasan kesehatan. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021.  Menurut Khusnul, syarat khusus tersebut sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang menggalakkan program vaksinasi. Sebab, target 70 persen warga sudah divaksin harus tercapai Agustus besok. ’’Itu targetnya Pak Presiden. Jadi, kita bersama-sama berupaya mengejar target itu supaya segera tercipta herd immunity,” jelasnya.  Ada sekitar 2.000 warga dari Kecamatan Tambaksari yang mendapat BST. Penyalurannya dibagi menjadi empat hari. Satu hari maksimal 500 orang. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kerumunan di lokasi pengambilan. ’’Harus tetap sesuai prokes (protokol kesehatan, Red),” kata Khusnul.

Dukung Syarat Ambil BST Sudah Vaksin, Tinggal Masifkan Sosialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kominfo-wapres-ekonomi-syariah-IMG_20201126_164101.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 terus dipantau. Dalam rapat koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta distribusi bantuan bisa dilakukan lebih maksimal.  ”Di dalam masa PPKM darurat level 4 saat masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi penanggulangan pandemi,” tegas Ma’ruf dalam rapat secara virtual.  Di Jawa Tengah, penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) baru sekitar 65,4 persen dari target.  Perinciannya, di antara 548.166 keluarga penerima manfaat (KPM), bansos baru tersalurkan untuk 359.057 KPM. Kemudian, penyaluran program kartu sembako baru berjalan untuk 2,96 juta penerima di antara total sasaran 3,8 juta penerima. ”Ini baru sekitar 76 persen,” jelas Ma’ruf.  Wapres juga mendorong penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa dan APBD setempat. Selain itu, Ma’ruf mendorong penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk pelaku usaha mikro.  Rapat serupa sebelumnya dilakukan dengan satgas provinsi lain. Dalam pertemuan dengan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Timur, Wapres menyoroti belum maksimalnya penurunan mobilitas masyarakat. Wapres meminta pembatasan sosial dalam masa PPKM darurat atau level 4 dan level 3 dilakukan sesuai dengan aturan.  Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah menggelontorkan bansos baru seiring dengan penerapan PPKM level 4. Mulai menambah bantuan kartu sembako dengan besaran Rp 200 ribu untuk dua bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga kartu sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM sebesar Rp 200 ribu per bulan selama enam bulan. Lalu, ada perpanjangan bansos tunai selama dua bulan (Mei–Juni) yang disalurkan pada Juli untuk 10 juta KPM dengan total alokasi Rp 6,14 triliun.  Pemerintah juga memperpanjang subsidi kuota internet selama lima bulan (Agustus–Desember) untuk 38,1 juta penerima. Kemudian, diskon listrik selama tiga bulan (Oktober–Desember) dengan besaran Rp 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Serta, bantuan rekening minimum biaya abonemen selama tiga bulan (Oktober–Desember) untuk 1,14 juta pelanggan.  Untuk program kartu prakerja, ada tambahan Rp 10 triliun. Perinciannya, Rp 8,8 triliun untuk bantuan subsidi upah dan Rp 1,2 triliun untuk program kartu prakerja. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja yang datanya tercatat pada BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan). ”Ini untuk level 3 dan 4, diberikan bantuan ini 2 x Rp 600 ribu,” jelas Airlangga.  Selain itu, ada bantuan 10 kilogram beras untuk 28,8 juta KPM dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM) atau banpres yang diberikan kepada 3 juta penerima. ”Kemudian, pemerintah juga memberikan bantuan untuk warung dan PKL dengan skema yang sama dengan BPUM. Yaitu, untuk 1 juta penerima dengan bantuan Rp 1,2 juta. Ini akan dibagikan melalui TNI dan Polri,” ujarnya.  Pemerintah juga memberikan bantuan pada dunia usaha. Yakni, untuk biaya sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal, bakal diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) dalam masa pajak Juni–Agustus 2021. ”Akan diberikan juga untuk sektor lain yang terdampak. Termasuk transportasi, horeka (hotel, restoran, dan kafe), serta pariwisata yang sekarang dalam finalisasi,” tandas Airlangga.  Sementara itu, penyaluran bansos juga melibatkan TNI dan Polri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjamin bansos bisa tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Jajaran kepolisian telah memetakan masyarakat yang layak menerima bansos. Pemetaan dilakukan sejak 20 Juli. ”Sehingga pembagian bansos tersebut tepat sasaran,” kata dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/07/2021/bantuan-sosial-tunai-untuk-meringankan-beban-warga/">Bantuan Sosial Tunai untuk Meringankan Beban Warga</a>  Pekan lalu, Kapolri menginstruksikan percepatan penyaluran bansos. Kini dia memberikan instruksi yang lebih detail. ”Seluruh jajaran harus bergerak aktif,” tegas mantan Kabareskrim tersebut. Bahkan, langkah jemput bola dilakukan dengan patroli skala besar dalam tugas mendistribusikan bansos.  Sigit menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan TNI dan Kemensos. Sejak 3 Juli, Polri menyalurkan bansos berupa 723 ribu paket sembako dan 3.863 ton beras. ”Untuk membantu meringankan beban dalam PPKM level 4,” tuturnya dalam keterangan tertulis kemarin.  Selain pemberian bansos, pihaknya turut melakukan percepatan vaksinasi massal dan penguatan PPKM mikro.

Wapres Dorong Distribusi Bansos Lebih Gencar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/risma-bagikan-bansos.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat membagikan bantuan sosial di Tuban. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat membagikan bantuan sosial di Tuban. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi virus korona memicu sejumlah dampak. Salah satunya penurunan ekonomi. Pendapatan warga anjlok. Pemerintah pun turun meringankan beban warga.  Untuk membantu warga, Kementerian Sosial (Kemensos) mencairkan sejumlah bantuan. Salah satunya Bantuan Sosial Tunai (BST). Wujudnya uang tunai.  Sejumlah wilayah di Jatim telah mendapatkan BST. Sabtu (24/7) giliran Kabupaten Tuban. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lamgsung menyerahkan serta memantau penyaluran bantuan tersebut.  Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang senilai Rp 300 ribu. Namun, pada penyaluran bantuan kemarin, setiap penerima BST memperoleh dobel. Besarnya Rp 600 ribu. Ditambah lagi pemberian beras 10 Kg.  Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini menjelaskan, sejak pandemi merebak, pemerintah memberikan BST. Tujuanya, agar perekonomian kembali bangkit. "Ketika melakukan kegiatan tidak ada hambatan ekonomi," ucapnya.  Mantan Wali Kota Surabaya itu mengakui, nominal bantuan yang diberikan tidak besar. Untuk mencukupi kebutuhan warga selama dua bulan, Rp 600 ribu jelas tidak mencukupi. "Karena untuk meringankan beban warga. Kalau dibilang cukup ya tidak cukup," ucapnya.  Harapan Risma, dengan penyaluran BST, beban ekonomi warga menjadi lebih ringan. Asap dapur kembali mengepul.  Total penerima BST berkisar 10 juta KPM. Di Kantor Pos Tuban, jumlah warga penerima BST mencapai 297 KMP. Perinciannya, sebanyak 120 di Desa Batu Retno dan 177 di Desa Sendang Harjo.  Usai menyalurkan BST, Risma sempat memberikan pesan. Warga harus mengoptimalkan bantuan tersebut. Untuk kebutuhan ekonomi.  Tidak hanya BST. Selama pandemi Covid-19, Kemensos menyalurkan dua bantuan lain. Pertama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kerap disebut Kartu sembako. BNPT diberikan selama satu tahun. Bentuknya berupa uang senilai Rp 200 ribu. Pendistribusian dilakukan setiap bulan.  Nah, pada periode Juli-Agustus, Kemensos melipat gandakan nominal yang diterima. Warga yang terdampak mendapatkan dana Rp 400 ribu. Tidak hanya mendapatkan uang, penerima BPNT juga menerima sembako. Kemensos memberikan tambahan 10 kg beras per keluarga. Beras tersebut berasal dari Bulog.  Selain itu, Kemensos juga menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah penerima PKH sebanyak 10 juta KPM. Wujudnya uang tunai. Besar bantuan yang diterima setiap KPM berbeda. Bagi keluarga yang memiliki anak yang sekolah, bantuan yang didapatkan bisa Lebih besar. Untuk SD nominalnya Rp 75 Ribu per bulan, SMP Rp 125 ribu per bulan. Sedangkan SMA Rp 166 ribu per bulan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/07/2021/pria-asal-ampel-surabaya-yang-kibarkan-bendera-putih-minta-maaf/">Pria Asal Ampel Surabaya yang Kibarkan Bendera Putih Minta Maaf</a>  Kemensos juga memberikan bantuan lain. Yaitu paket sembako. Bantuan itu diserahkan ke seluruh daerah. Tuban mendapatkan sebanyak 3 ribu paket. "Nanti PKL mendapatkan beras 5 Kg beras," paparnya.  Lebih lanjut Risma menuturkan, pandemi belum usai. Virus korona terus mengganas. Warga diminta tetap disiplin. Mengikuti protokol kesehatan (Prokes).

Bantuan Sosial Tunai untuk Meringankan Beban Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JAK-ONE-3.jpg" alt="Ilustrasi aplikasi mobile banking" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aplikasi mobile banking</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen Bank DKI menghimbau kepada masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) memanfaatkan layanan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile yang disediakan oleh Bank DKI. Langkah ini dinilai sangat penting guna menghindari kerumuman yang berisiko penyebaran Covid-19.  Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini, pihaknya menganjurkan kepada penerima BST agar dapat memanfaatkan layanan non tunai yang telah kami sediakan melalui JakOne Mobile. "Jadi nggak perlu ke ATM dan berkerumun yang dapat memicu penyebaran Covid-19,” ujar Herry dalam keterangannya, Selasa (20/7).  Aplikasi JakOne Mobile merupakan layanan keuangan yang terdiri dari berbagai fitur seperti mobile banking dan mobile wallet serta fitur scan to pay yang dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran kebutuhan sehari-hari melalui QR Code dengan lebih dari ribuan merchant yang telah bekerja sama.  “Silahkan gunakan JakOne Mobile untuk mempermudah berbagai keperluan transaksi perbankan Anda mulai dari transfer antar rekening, pembayaran tagihan, belanja online, maupun pembelian e-wallet yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja”, tambah Herry.  Sebagaimana diketahui, dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Bank DKI bersama Pemprov DKI Jakarta mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1 juta Keluarga Penerima Manfaat pada Senin, 19 Juli 2021.  Sebanyak 1 juta Kepala Keluarga yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta akan memperoleh dana BST sebesar Rp600 ribu. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama PPKM darurat.  "Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu," pungkas Herry.

Bank DKI Himbau Penerima BST Manfaatkan JakOne Mobile

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1625231782862.jpg" alt="Ilustrasi bansos. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bansos. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal itu seiring akan diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang akan berdampak pada beberapa sektor.  ”BST akan disalurkan untuk Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur,” kata Risma dalam keterangannya, Jumat (2/7).  Di Jawa Timur, Wakil Gubernur Emil Dardak memastikan, sudah mengonversi bansos menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat. ”Kita salurkan ke titik garda terdepan. Misal pemerintah desa, BUMDes wisata, dan bantuan permodalan. Ini yang dapat bantuan program provinsi dan program bergulir,” terang Emil.  Bansos menyasar 80–100 ribu penerima. Program itu berjalan melalui PKH plus, pemberdayaan usaha perempuan, serta program tunjangan kehormatan takmir masjid dan penghafal Alquran.  ”Masih banyak lagi. Ke penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga. Ini (bansos) menyangga yang paling rentan,” ujar Emil.  Soal penambahan, Emil mengaku akan menggodok hal itu. Sebab saat ini pihaknya akan memikirkan efektivitas eksekusi PPKM darurat.

Bansos di Jatim Jadi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Risma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini seiring akan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berdampak pada beberapa sektor.  "BST akan disalurkan untuk bulan Mei dan Juni, setelah sebelumnya berhenti di April. Kita berharap pekan ini atau paling lambat pekan depan bansos ini dapat tersalur," kata Risma dalam keterangannya, Jumat (2/7).  Risma menjelaskan, bantuan sosial tunai yang akan diberikan adalah senilai Rp 300 ribu per bulan dan akan disalurkan kepada warga di setiap awal bulan. Sedangkan pada Mei dan Juni akan diberikan Rp 600 ribu sekaligus.  "Warga akan menerima Rp 600 ribu sekaligus, tapi saya minta jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja," ucap Risma.  Untuk target penyaluran setiap bulannya, BST menyasar 10 juta penerima bantuan, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,8 juta. Serta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta.  "Soal data penerima bansos sudah dibersihkan kemarin, tapi ada 3,6 juta yang nyangkut di bank dan tadi sudah di-clear-kan dalam rapat," papar Risma.  Teknis penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos. Sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).  “Jadi, mudah-mudahan paling telat bisa direalisasikan pekan kedua bulan ini dan kita usahakan agar semua bisa tersalurkan kepada warga,” terang Risma.  Risma memastikan, penyaluran bantuan ini tidak mengganggu anggaran dari Kementerian Sosial, melainkan ada tambahan anggaran dari Pemerintah untuk dua bulan, yaitu pada bulan Mei danJuni sebanyak Rp 2,3 triliun.  “Sebetulnya ada total tambahan sebesar Rp 6 triliun untuk penyaluran selama dua bulan, tapi kita masih punya uang spare sebanyak Rp 3 triliun sekian,” ungkap Risma.  Upaya percepatan bantuan ini juga diimbangi dengan adanya pengawasan penggunaan dana bansos yang dilakukan dari struk belanja penerima manfaat, jika dibelanjakan selain untuk kebutuhan pokok.  “Evaluasi penggunaan uang bansos bisa dilihat dari struk belanja penerima bansos, digunakan untuk barang kebutuhan pokok atau barang yang lain," pungkasnya.

Dampak PPKM Darurat, Kemensos Akan Salurkan Bansos Tunai Rp 300 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/penyaluran_bansos.jpg" alt="BANTUAN PEMERINTAH: Masyarakat menerima bansos tunai yang disalurkan melalui kantor pos. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BANTUAN PEMERINTAH: Masyarakat menerima bansos tunai yang disalurkan melalui kantor pos. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemberian bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang. Sebelumnya, bantuan Rp 300 ribu per bulan tersebut dijadwalkan hanya diberikan sampai April 2021.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penambahan alokasi penyaluran dilakukan untuk dua bulan, yakni Mei-Juni. Indeks bantuannya masih sama, yaitu Rp 300 ribu per bulan untuk masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). ”Kementerian Sosial saat ini menyiapkan proses penyalurannya,” tuturnya.  Untuk bansos lain, Muhadjir memastikan bahwa sebagian besar tersalurkan sebelum Lebaran. Program keluarga harapan (PKH) tahap II, misalnya. Menjelang Lebaran, 9,7 juta KPM dari target 10 juta KPM sudah menerima bantuan PKH. Sementara itu, program sembako alokasi Mei-Juni rencananya disalurkan kepada 13 juta KPM bulan ini.  Muhadjir meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Desa (Kemendes) PDTT diintegrasikan. Dengan begitu, bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) bisa melengkapi apabila masih ada KPM rentan yang belum terjangkau. ”Yang paling penting harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerima,” ungkap mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.  Kepala Biro Humas Kemensos Hasim mengamini rencana perpanjangan BST untuk dua bulan. ”Rencananya begitu,” katanya. Saat ini persiapannya sedang berproses. Termasuk peraturan perundang-undangannya. ”Peraturan sedang diadendum,” ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/01/2021/pos-indonesia-pastikan-tidak-ada-kerumunan-saat-penyaluran-bansos/">Pos Indonesia Pastikan Tidak Ada Kerumunan saat Penyaluran Bansos</a>  Dalam masa perpanjangan, lanjut dia, tidak ada perubahan untuk jumlah KPM penerima BST. Jumlahnya sama, yaitu 10 juta KPM. Begitu juga besaran dana yang diterima.  Hasim mengakui, sebelumnya pemerintah memang berencana hanya menyalurkan BST hingga April 2021.

Penyaluran Bansos Tunai Ditambah Dua Bulan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bantuan Sosial Tunai

Berita Terkini