<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hotman-paris-kasus.jpg" alt="SELESAI: Pengacara Hotman Paris yang mewakili JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta kemarin (4/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELESAI: Pengacara Hotman Paris yang mewakili JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta kemarin (4/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Teka-teki mengenai beras yang dikubur di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, terjawab sudah. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengakui bahwa barang itu milik mereka. Bukan beras bantuan sosial presiden (banpres).  Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, JNE membenarkan bahwa pihaknya menjadi bagian dalam penyaluran banpres pada 2020. JNE mendapat subkontrak dari PT StoreSend eLogistic Indonesia (SSI) pada 30 April 2020 untuk mendistribusikan banpres langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM). SSI sebelumnya menjalin kerja sama dengan Bulog terkait penyaluran bantuan itu. ”Proyek banpres dilaksanakan melalui Kemensos dan Bulog. Bulog menunjuk SSI sebagai rekanan. Untuk distribusi, SSI disubkontrakkan ke JNE. Jadi, JNE hanya transporter,” ujar Hotman dalam temu media di Jakarta kemarin (4/8).  Dalam kontraknya, JNE mendapat tugas menyalurkan banpres untuk wilayah Depok dengan sasaran 247.997 KPM. Untuk target tersebut, JNE harus mengantarkan 6.199 ton beras. Sebagai informasi, saat itu banpres hanya difokuskan pada daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, luar Jabodetabek diberi bansos berupa uang tunai.  Dalam prosesnya, ternyata ada kendala. Banpres yang tengah disalurkan ke KPM kehujanan sehingga mengalami kerusakan. Total ada 3,4 ton beras yang rusak akibat basah terkena hujan. ”Namanya 6.000 ton diantar, wajar kalau ada kerusakan. Hanya 3,4 ton atau 0,05 persen. Hanya Rp 37 juta,” kata pengacara yang dikenal nyentrik tersebut.  JNE melaporkan kondisi tersebut pada SSI dan dibuatkan berita acara untuk penggantian. Setelah itu, Bulog menyediakan beras pengganti untuk kembali disalurkan kepada PKM sasaran. Hotman memastikan, penggantian tersebut berasal dari kantong JNE. Artinya, beras itu pun sudah menjadi milik JNE.  Disinggung soal penguburan beras, Hotman menjelaskan, tindakan tersebut sengaja dipilih untuk menghindari penyalahgunaan. Sebab, ada logo tulisan banpres pada karung berasnya. Beras itu pun tak langsung dikubur setelah dinyatakan rusak. Tapi, sempat disimpan selama 1,5 tahun sebelum dikubur pada November 2021. ”Kalau dibuang sembarangan, diambil orang, dipakai. Nanti JNE yang dikira jual,” katanya.  Polda Metro Jaya menyampaikan, penyelidikan kasus temuan beras bantuan sosial (bansos) dari presiden yang ditemukan di Depok dihentikan. Dari penyelidikan polisi, sejauh ini belum ditemukan unsur pidana terkait temuan itu. ’’Kemudian beras yang ditanam (dikubur) itu, beras rusak dan sudah dilakukan penggantian kepada Kemensos,’’ kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kemarin (4/8).  Zulpan menyebut penguburan beras bansos itu sudah sesuai prosedur pemusnahan barang bukti. "Kenapa ditanam, ini merupakan mekanisme JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak," paparnya.

Kasus Penguburan Beras Bantuan Presiden Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/dikubur-sembako_1.jpg" alt="BARANG BUKTI: Temuan karung-karung beras yang dikubur di Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, dipasangi police line. Selain beras, ada ada telur dan tepung terigu yang juga dikubur di lokasi itu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>BARANG BUKTI: Temuan karung-karung beras yang dikubur di Kelurahan Tirtajaya, Kota Depok, dipasangi police line. Selain beras, ada ada telur dan tepung terigu yang juga dikubur di lokasi itu. (ANTARA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Bulog menegaskan bahwa warga penerima beras bantuan presiden telah menerima beras dalam kondisi baik. Bahan pokok tersebut merupakan program bantuan presiden periode Mei–Juni 2020 yang ditujukan kepada sekitar 3 juta warga yang terdampak pandemi Covid-19.  Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, untuk mempercepat penerimaan beras bantuan presiden itu, pihaknya bekerja sama dengan pihak lain sebagai transporter.  Tugas transporter ialah mengantarkan beras tersebut kepada warga penerima manfaat.  Iqbal juga menegaskan, setiap pengeluaran beras dari gudang, ada prosedur standar yang harus dilakukan. Pengeluaran beras juga tercatat secara pasti guna memastikan proses quality control betul-betul berjalan dengan baik.  Beban dan tanggung jawab Perum Bulog sebagai penyedia beras dan pihak ketiga sebagai transporter atau pengantar juga sudah jelas. ”Semuanya tercatat. Setiap pengeluaran beras dari gudang ada dokumen serah terima barang yang menyebutkan beras diterima dalam kondisi baik. Dan selanjutnya penyaluran beras tersebut menjadi tanggung jawab pihak transporter. Memang dalam proses pengangkutan terbuka kemungkinan terjadi gangguan-gangguan cuaca seperti hujan, kemasan pecah, dan lainnya,” tambah dia.  Iqbal lantas sedikit membeberkan kronologi pemberitaan soal penimbunan beras tersebut. Pada periode Mei–Juni 2020, pihak ketiga, yaitu PT SSI sebagai pengantar, akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden. Namun, dalam perjalanannya, ada kendala yang mengakibatkan beras itu mengalami sedikit kerusakan.  ”Pada saat itu juga pihak ketiga segera menghubungi Bulog untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima. Jadi, pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat. Sedangkan beras yang rusak tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Bulog,” tegasnya.  Sementara itu, JNE menyatakan mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bantuan sosial. JNE juga bekerja sama dengan pihak terkait. ”Dalam menjalankan bisnis, JNE mengikuti peraturan yang berlaku. Terkait dengan pemberitaan temuan beras bantuan sosial (bansos) di Depok, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati dari kedua belah pihak,” ujar Head of Media Relation Department JNE Kurnia Nugraha.  Dari Senayan, Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta Kemensos menelusuri mekanisme penyaluran bansos. Menurut dia, temuan beras bansos yang membusuk harus dievaluasi secara menyeluruh. Sebab, hal itu mengindikasikan prosedur penyaluran bansos tidak sesuai ketentuan. ”Sehingga berdampak pada adanya masyarakat yang tidak mendapatkan bansos yang menjadi haknya,” ujarnya.

Bulog Klaim Beras Bantuan Presiden Yang Rusak Sudah Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Bendera-Dari-Limbah-Tas-Banpres-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga membuat bendera berbahan tas bekas Bantuan Presiden (Banpres) disalah satu rumah warga di Bedahan, Sawangan, Kamis (6/8/2020). Rencananya bendera hiasan menyambut HUT RI ke 75 ini akan dipasang sepanjang 500 meter di Jalan Raya Caringin. Selain itu," width="100%">
<figcaption>Warga membuat bendera berbahan tas bekas Bantuan Presiden (Banpres) disalah satu rumah warga di Bedahan, Sawangan, Kamis (6/8/2020). Rencananya bendera hiasan menyambut HUT RI ke 75 ini akan dipasang sepanjang 500 meter di Jalan Raya Caringin. Selain itu,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program Bantuan Presiden (BanPres) Produktif Usaha Mikro sebagai salah satu dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terserap Rp 26,48 triliun, atau 91,94 persen dari pagu anggaran Rp 28,82 Triliun per 2 Desember 2020.  Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, bantuan berupa dana hibah Rp 2,4 juta bagi setiap pelaku usaha mikro kecil memberikan kontribusi besar penyerapan secara keseluruhan pada enam program di klaster UMKM, yaitu sebanyak Rp 101,07 Trilun, atau 87,26 persen dari pagu anggaran Rp 115,83 Triliun.  “Tidak hanya itu, kami melihat bahwa bantuan ini telah memberi dorongan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk bertahan, beradaptasi dan juga berinovasi di masa pandemi ini, sejalan dengan upaya menggerakkan pemulihan ekonomi Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu 19 Desember 2020.  Dengan demikian, lanjut Budi,, pemerintah melalui Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bersama Kementerian Koperasi dan UKM, terus mendorong realisasi penyerapan anggaran program ini, dan merencanakan program ini akan diteruskan dan dapat diperluas cakupannya pada tahun depan.  Seperti diketahui, sejak awal diluncurkan pada 24 Agustus 2020, Banpres Produktif Usaha Mikro ini sudah diberikan kepada 11 juta pelaku usaha dalam 27 tahap dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha yang menerima bantuan ini di tahun 2020. Dari data yang dirilis Kementerian Koperasi dan UMKM, tiga daerah tercatat sebagai penerima terbanyak Banpres ini, yakni Jawa Barat sebanyak 1.223.010 pelaku usaha mikro, Jawa Timur 1.534.287 usaha mikro, dan Jawa Tengah 1.530.021 usaha mikro.  Secara kumulatif, per 2 Desember 2020, dari anggaran PEN sebesar Rp 695,2 Triliun, telah terealisasi Rp 440,03 Triliun atau 63,1 persen. Adapun perincian penyerapan di setiap sektor meliputi, sektor Perlindungan Sosial telah mencapai 91,91 persen atau Rp 212,01 Triliun dari pagu sebesar Rp 230,66 Triliun.  Sementara, pagu program PEN pada kluster Kementerian/Lembaga sebesar Rp 70,67 Triliun telah direalisasikan Rp 36,47 Triliun atau 51,61 persen. Manfaat dari kluster ini dirasakan melalui program padat karya yang diberikan kepada 2,18 juta pekerja, insentif perumahan yang telah tersalurkan 12.904 unit, stimulus pariwisata, persiapan program food estate dan perbaikan lingkungan hidup, DAK Fisik, dan bantuan lain yang sifatnya darurat.  Perhatian pemerintah untuk mendorong dan melindungi sektor usaha melalui insentif usaha dengan pagu Rp 120,6 Triliun juga telah terealisasi Rp 46,82 Triliun atau 38,82 persen. Sedangkan, Pembiayaan Korporasi yang memiliki alokasi anggaran Rp 62,22 Triliun sudah disalurkan Rp 2 Triliun, atau 3,22 persen yang digunakan untuk program penjamin kredit korporasi agar dapat menunjang kebutuhan korporasi untuk dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama melewati masa pandemi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01/09/2020/pedagang-batik-dapat-banpres-produktif-untuk-tambahan-modal-usaha/">Pedagang Batik Dapat Banpres Produktif Untuk Tambahan Modal Usaha</a>  “Realisasi di sektor pembiayaan korporasi ini masih terus diproses bersama oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, karena ada prosedur korporasi yang harus dilalui dengan baik untuk memastikan seluruh tata laksana prosesnya sudah sesuai, baik untuk BUMN yang sudah go public maupun yang tertutup,” tututnya.  Terakhir, yakni sektor kesehatan telah melakukan penyerapan Rp 41,66 Triliun atau 42,83 persen dari alokasi anggaran Rp 97,26 Triliun. Termasuk ke dalam alokasi sektor Kesehatan antara lain, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan laboratorium di seluruh daerah, lalu insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah, santunan kematian tenaga kesehatan, anggaran untuk gugus tugas Covid-19, dan insentif bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk alat serta produk kesehatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OcQ-7UjH3PY

Banpres Produktif Dorong Usaha Mikro Capai Rp 440,03 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/diskop-fata-1.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Abdul Fata. Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Abdul Fata. Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pamekasan, Jawa Timur, mengusut kasus penyimpangan Bantuan Presiden (Banpres) untuk program pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) terdampak Covid-19. Penyimpangan itu diduga dilakukan oknum pendamping PKH (program keluarga harapan) setempat.  ”Bentuk penyimpangan yang dilakukan dengan meminta uang Rp 600 ribu kepada pelaku usaha yang menerima bantuan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Pemkab Pamekasan Abdul Fata seperti dilansir dari Antara di Pamekasan.  Oknum pendamping PKH di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, itu berdalih meminta kompensasi sebesar Rp 600 ribu kepada penerima bantuan, karena dia yang mengusulkan. Permintaan uang kepada penerima pelaku usaha mikro penerima bantuan di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan oleh oknum pendamping PKH itu direkam salah seorang warga dan selanjutnya disebarkan ke media sosial.  Dalam rekaman video yang kini beredar luas di kalangan masyarakat Pamekasan tersebut, diketahui saat menjelaskan tentang kebijakan pemotongan itu, oknum ini mengaku sebagai bentuk sumbangan dan tidak mengikat. Pelaku terlihat didampingi beberapa orang, dan memegang data nama-nama warga yang diduga diusulkan oleh oknum pendamping PKH Kecamatan Tlanakan itu. ”Kalau pun tidak mau memberikan sumbangan, ya tidak apa. Tapi, apakah bapak akan mendapatkan bantuan jika tidak diusulkan,” kata oknum itu.  Plt Kepala Diskop dan UKM Pamekasan Abdul Fata membenarkan rekaman permintaan dana dari bantuan tambahan modal usaha yang berasal dari Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. ”Video itu memang betul dan saat ini sudah beredar luas di Pamekasan,” kata Fata.  Saat ini, kasus pemotongan Banpres berupa tambahan modal usaha kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 tersebut, sudah ditangani tim Reskrim Polres Pamekasan. Beberapa pihak telah dimintai keterangan oleh petugas terkait kasus itu.  Menurut Abdul Fata, kasus permintaan uang itu, hanya terjadi di Kecamatan Tlanakan dan belum pernah terjadi di kecamatan lain. ”Kami berharap kasus ini yang pertama sekaligus yang terakhir,” ujar Fata.  Nilai Banpres berupa tambahan modal usaha untuk pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM itu Rp 2,4 juta. Bantuan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Namun, setelah bantuan cair, para penerima diminta memberikan sumbangan kepada pendamping PKH, dengan dalih, karena pendamping PKH tersebut yang membantu mengusulkan, hingga para pelaku UMKM tersebut menerima bantuan.  Jumlah pelaku UMKM di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, yang diajukan menerima Banpres melalui Kementerian Koperasi itu, sebanyak 130 orang. Sebanyak 103 dinyatakan lolos, sedangkan 27 pelaku UMKM lainnya tidak. Berdasar hasil penyelidikan Polres Pamekasan, dari 103 penerima bantuan tersebut, 100 di antaranya telah menyerahkan uang kepada oknum pendamping PKH tersebut, sedangkan 3 lainnya menolak.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=jOHAjfmrNrc

Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan Usut Penyimpangan Bantuan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BNI-PRES.jpg" alt="Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (kanan) berbincang-bincang dengan para penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro di Jakarta, Senin (24 Agustus 2020)." width="100%">
<figcaption>Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) dan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin (kanan) berbincang-bincang dengan para penerima Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro di Jakarta, Senin (24 Agustus 2020).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali ditunjuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif bagi pelaku usaha mikro.  Peluncuran program Banpres dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama BNI Herry Sidharta, serta perwakilan penerima bantuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8).  “Dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI dan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BNI dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro sebesar Rp 2.400.000 per orang,” ujar Herry Sidharta di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/8).  Diungkapkan, penerima bantuan atau pelaku usaha ini adalah nasabah PNM Mekaar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.  Untuk tahap pertama, Kementerian Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM sebagai lembaga pengusul, menetapkan 316 ribu lebih penerima bantuan pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui BNI.  BNI dipilih menjadi bank penyalur karena mampu menyediakan sistem penyaluran yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening secara kolektif sampai tahap monitoring pencairan.  “Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang terus memercayai BNI sebagai bank penyalur berbagai program bansos, banpres, dan program subsidi. BNI berkewajiban menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk memastikan semua program bansos, banpres, dan subsidi disalurkan secara nontunai (cashless) serta memenuhi 6T, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi,” pungkas Herry.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5-c7nXk6zzU

BNI Dukung Penyalurkan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bantuan-jokowi.jpg" alt="MENGGELIATKAN PEREKONOMIAN: Jokowi bersama sejumlah pedagang kaki lima dan pedagang kecil rumahan di Istana Merdeka, Rabu (19/8). (MUCHLIS JR/BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)" width="100%">
<figcaption>MENGGELIATKAN PEREKONOMIAN: Jokowi bersama sejumlah pedagang kaki lima dan pedagang kecil rumahan di Istana Merdeka, Rabu (19/8). (MUCHLIS JR/BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin sore (19/8) di halaman tengah Istana Merdeka, bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan bantuan presiden (banpres) produktif.  Didampingi Mensesneg Pratikno serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop-UKM) Teten Masduki, Jokowi mengatakan, yang hadir adalah pedagang kaki lima dan pedagang kecil rumahan atau toko kelontong. Kemudian, ada juga pedagang pasar. ’’Jadi, pemerintah nanti minggu depan, membagikan yang namanya banpres produktif,’’ katanya.  Mantan gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, total penerima banpres produktif tersebut mencapai 9,1 juta pengusaha kecil dan mikro. Besarannya Rp 2,4 juta per orang.  Pelaku usaha yang kemarin hadir langsung mendapatkan uang tunai. Sisanya sebanyak sembilan juta lebih akan menerima dengan skema ditransfer. Data penerima bantuan itu menjadi kewenangan Kemenkop-UKM.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/13/08/2020/pemerintah-beri-hibah-modal-usaha-setiap-umkm-terima-rp-24-juta/">Pemerintah Beri Hibah Modal Usaha, Setiap UMKM Terima Rp 2,4 Juta</a>  ’’(Banpres produktif, Red) untuk apa? Untuk tambahan modal kerja,’’ kata Jokowi. Dia menuturkan, di masa pandemi Covid-19 semua merasakan kondisi yang sangat sulit. Pengusaha kecil, menengah, sampai yang gede saat ini merasa kesulitan.  Adanya banpres produktif itu diharapkan bisa menjadi tambahan modal kerja darurat. Jokowi juga mengetahui selama pandemi ini omzet penjualan turun.  Ada yang turunnya separo, bahkan lebih. Dia menjelaskan, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di 215 negara lain yang sama-sama menghadapi pandemi Covid-19. ’’Ini sebuah cobaan dan ujian bagi kita semua,’’ ucapnya.  Jokowi juga menyampaikan akan mengecek langsung ke lapangan. Setelah satu atau dua bulan dari pemberian dana bantuan itu, apakah dagangannya bertambah banyak atau tidak. Dia mendoakan supaya penjualannya makin baik.  Salah seorang pedagang yang hadir adalah Wiwik. Saat ini dia berjualan kebutuhan pokok kecil-kecilan di rumahnya. Sebelum ada pandemi, dia juga berjualan pulsa dan mi instan siap santap. Sebelumnya, dia mengaku mendapatkan omzet Rp 700 ribu sampai Rp 1 juta sehari. ’’Sekarang sehari dapat uang Rp 100 ribu saja sudah bersyukur,’’ katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=a_Ip7lJH1OQ

9,1 Juta Pelaku UKM Segera Terima Bantuan Tunai dari Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/umbas-Banpres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) bersama elemen relawan lainnya diminta untuk turun membagikan langsung bantuan sembako dari Presiden Jokowi. Paket sembako itu dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak secara tidak langsung Covid-19.  Ketua Umum ABJ Michael Umbas mengatakan, bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah titik. Terutama di kawasan pemukiman pemulung, kawasan padat penduduk miskin, warga bantaran kali, pinggiran rel kereta api dan lainnya.  "Tahap awal target 5.000-10.000 Paket Sembako langsung dari Presiden Jokowi didistribusikan ABJ dengan pola pendataan dan verifikasi para penerima yang dianggap paling layak menerima," ujar Umbas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).  Menurut Umbas, ada juga pola on the spot atau pembagian di lokasi dengan tetap menerapkan physical distancing, sesuai protokol kesehatan Covid-19.  "Jadi secara prinsip ABJ menyalurkan bantuan ini khusus kepada mereka yang sama sekali belum menerima paket bantuan apapun," katanya.  Umbas juga menuturkan, mereka yang merasakan langsung dampak pandemi Covid-19, tentu sangat layak dibantu. "Kami memberikan bantuan setelah terlebih dahulu melakukan proses verifikasi," katanya.  "Kami berupaya menyisir tempat-tempat pemukiman padat penduduk masyarakat kurang mampu, dan pemulung," kata Umbas.  Presiden Jokowi, lanjut Umbas, berpesan agar mereka yang layak dibantu agar segera disalurkan bantuan ini secepat cepatnya. Penyaluran sembako ini jangn terlambat sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan.  "Kita kejar agar tuntas sebelum masyarakat merayakan Idul Fitri," pungkas Umbas.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4t_x5965xbs  https://www.youtube.com/watch?v=k80dvBB-1z8  https://www.youtube.com/watch?v=BotqVLJAUqU  &nbsp;

Sebar Paket Banpres, ABJ Turun ke Titik Permukiman Pemulung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas tentang penyederhanaan prosedur bantuan sosial (bansos) tunai, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa‎. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menginginkan agar bansos bisa sampai ke masyarakat sesegera mungkin.  Ia juga berharap, jajaranya segera merapihkan masalah yang berbelit-belit di lapangan. Karena saat ini masyarakat yang terkena dampak virus Korona atau Covid-19 sedang membutuhkan bantuan dari pemerintah.  "Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya. Salah satunya soal masalah prosedur yang berbelit-belit padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (19/5).  Oleh sebab itu Presiden Jokowi menginginkan aturan yang berbelit-belit terkait bansos yang diberikan ke masyarakat bisa dibuat sesimpel mungkin. Sehingga nantinya tidak lagi ada kendala di lapangan terkait bansos ini.  "Sekali lagi ini butuh kecepatan, oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," katanya.  "Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan di lapangan oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali," tambahnya.  Jokowi juga meminta data yang tidak singrkon bisa segera diselesikan. Karena masyarakat sudah sangat ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.  Agar adanya kesingkronan data pemerintah bisa menggandeng RT, RW. Mekanismenya dibuat secara transparan. Sehingga semua yang berkaitan dengan bansos bisa diselesaikan.  ‎"Dilibatkan Rt Rw desa, buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT Desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," ungkapnya.  Selain itu bansos yang diberikan oleh masyarakat untuk bisa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung. Ketiga lembaga itu mengontrol supaya tidak ada praktik korupsi terhadap penyaluran bansos.  "Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan‎," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

Jokowi Akui Banyak Kendala pada Distribusi Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200422_213143.jpg" alt="Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tida" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengemas paket bantuan sosial (bansos) Presiden RI di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tida</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah terlambat dibagikan kepada masyarakat yang terdampak virus Korona atau Covid-19. Keterlambatan itu diakui pihak pemerintah terjadi karena karena belum adanya pembungkus berlabel 'Bantuan Presiden'.  Menanggapi hal tersebut, ‎Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengaku kecewa dengan keterlambatan bansos ke masyarakat tersebut. Padahal masyarakat sangat membutuhkan bansos dari pemerintah itu.  "Jadi keterlambatan itu terjadi karena alasannya gara- gara tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan kan? berasnya, sama bahan-bahan pokoknya, ini pemerintah kenapa sampai harus terjadi," ujar Yandri kepada wartawan, Jumat (1/5).  Lebih lanjut Yandri juga mempertanyakan kenapa dalam bansos tersebut mesti ada label bertuliskan 'Bantuan Presiden'.  "Saya juga enggak tahu juga kenapa kemasannya harus ada tulisan bantuan presiden, ini harus dijelakan," tanyanya.  Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, seharusnya pemerintah bisa menyiapkan segalanya dengan rinci. Nah, jika tidak ada pembungkus berlabel 'Bantuan Presiden'. Maka pemerintah bisa memiliki opsi lain.  "Seharusnya tidak perlu terlambat, dan kalau tas disiapkan belum ada, bisa dibungkus dengan yang lain. Yang penting waktunya tepat. Kasihan rakyat sudah lapar," katanya.  Oleh sebab itu ke depan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Sehingga bisa mencegah masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halamannya jug. Karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.  "Yang penting tepat waktu, sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh," imbuhnya.  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, paket sembako untuk warga terdampak virus Corona (Covid-19) sempat tersendat. Sembako sudah tersedia, namun tas pembungkus dengan label 'Bantuan Presiden'. belum tersedia.  Dia mengungkapkan, pembungkus itu belum tersedia karena produsen tas tersebut mengalami kesulitan impor bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jyUbcSjL3MI  https://www.youtube.com/watch?v=dDCfX6vfNbA  https://www.youtube.com/watch?v=t2OKbXOKC6Y

PAN: Kenapa Bansos Pemerintah Harus Ada Label Bantuan Presiden?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bantuan Presiden

Berita Terkini