<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/BURHA-2-1380664633.jpg" alt="Baharuddin Hamid, pria asli Aceh Selatan sebagai nelayan mampu mengembangkan usahanya dengan bantuan permodalan dari LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan." width="100%">
<figcaption>Baharuddin Hamid, pria asli Aceh Selatan sebagai nelayan mampu mengembangkan usahanya dengan bantuan permodalan dari LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penggalan lagim "Nenek moyangku seorang pelaut," cocok untuk menggambarkan Baharuddin Hamid, pria asli Aceh Selatan yang telah menjalani kehidupan laut sejak tahun 1982. Profesi ini menjadi warisan yang dia terima dari orangtuanya, yang juga merupakan nelayan sejati. Baginya, menjalani kehidupan di lautan bukan hanya sebuah pekerjaan, tapi juga panggilan jiwa. "Awalnya itu jadi buruh kapal, lalu hasilnya saya kumpulkan. Sampai tahun 1991, saya bisa punya kapal sendiri," ungkap Baharuddin sambil tersenyum saat diwawancarai Kamis, (7/9/23). Perjalanan panjang dalam profesi ini telah mengantarnya dari status awal sebagai buruh hingga menjadi pemilik kapal. Dengan berani mengarungi ombak, Baharuddin dan kru kapalnya biasanya butuh tiga malam untuk menangkap ikan di lokasi yang berjarak 5-10 mil, dan 15 hari hingga satu bulan untuk jarak di atas 15 mil. Ikan yang berhasil ditangkapnya pun beragam, mulai dari ikan tongkol, kembung, tenggiri, bawal, dan tenggiri. Khusus untuk ikan tenggiri dan ikan bawal biasanya ia jual ke agen di Kota Medan untuk selanjutnya diekspor ke Malaysia dan Singapura. Dalam satu kali tangkapan, ia mampu menghasilkan sedikitnya 200 kg hingga 1 ton ikan yang kemudian dijual dengan harga berkisar antara 75.000 hingga 80.000 rupiah per kilogramnya. Dengan kerja keras dan kesungguhan Baharuddin, saat ini dia bahkan memiliki dua kapal dengan ukuran 25 GT dan 30 GT untuk mengembangkan usahanya dalam dunia perikanan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/BURHA-3-1957089750.jpg" alt="Ikan hasil tangkapan nelayan Baharuddin Hamid. Pria asli Aceh Selatan ini mampu mengembangkan usahanya dengan bantuan permodalan dari LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan." width="100%">
<figcaption>Ikan hasil tangkapan nelayan Baharuddin Hamid. Pria asli Aceh Selatan ini mampu mengembangkan usahanya dengan bantuan permodalan dari LPMUKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.</figcaption>
</figure> Namun, perjalanan ini bukan tanpa tantangan. Baharuddin bersama 20-an orang anggotanya harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk setiap kali melaut. Modal ini berkisar antara 7 hingga 40 juta rupiah untuk membeli bahan bakar kapal dan logistik lainnya, tergantung pada jarak yang akan ditempuh dan lamanya mereka akan berada di lautan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan logistik mereka terpenuhi, Baharuddin juga mendapatkan dukungan modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Dukungan dana bergulir ini bukan hanya membantu dirinya, tetapi juga rekan-rekan nelayan lainnya yang menggantungkan hidupnya pada profesi menangkap ikan dengan kapal yang dimiliki Baharuddin. &ldquo;Alhamdulilah dengan kapal ini kawan-kawan nelayan jadi punya pekerjaan dan punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya,&rdquo; tambahnya. Baharuddin membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, seseorang dapat mengarungi ombak kehidupan dan mencapai kesuksesan di lautan yang luas ini. Ia adalah inspirasi bagi banyak nelayan di Aceh Selatan dan merupakan bukti hidup dari laut yang menjanjikan masa depan.

Perjalanan sebagai pelaut yang dijalani Baharuddin Hamid telah mengantarnya dari status awal sebagai buruh hingga menjadi pemilik kapal.

Menerjang Ombak Kehidupan, Baharudin Petik Hasil dari Kesungguhannya Jadi Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KKP-2710A-1.jpg" alt="Hanafiliansyah, mantan guru sekolah kejuruan yang kini lebih memilih profesi sebagai pendamping pelaku usaha kelautan dan perikanan potensial menyambangi nasabah untuk memantau perkembangan usaha di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. (LPMUKP for JawaPos." width="100%">
<figcaption>Hanafiliansyah, mantan guru sekolah kejuruan yang kini lebih memilih profesi sebagai pendamping pelaku usaha kelautan dan perikanan potensial menyambangi nasabah untuk memantau perkembangan usaha di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. (LPMUKP for JawaPos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketika pinjaman modal cair, bukan lantas tugas pendamping selesai. Ia harus terus mendampingi nasabah sampai pinjaman lunas. Perkembangan usaha nasabah menjadi penting bagi program permodalan berpendampingan di seluruh pelosok nusantara, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).  Salah satu pengemban tugas tersebut adalah Hanafiliansyah, mantan guru sekolah kejuruan yang kini lebih memilih profesi sebagai pendamping pelaku usaha kelautan dan perikanan potensial di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) Nunukan melingkupi Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia.  Pria kelahiran 11 Agustus 1990 ini terpilih melalui seleksi pendamping di Lokasi Layanan Pendampingan (LLP) Nunukan pada 2018. Kurang lebih tiga tahun bertugas, putra asli Nunukan ini banyak mendampingi pengolah dan pemasar hasil perikanan. “Enam dari 12 debitur adalah pengolah dan pemasar. Dari Nunukan empat, Sebatik dua,” katanya.  Pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Terlebih para pemasar hasil perikanan yang masih berskala mikro dan kecil di Nunukan. Mobilitas mereka terhambat, padahal sasaran utama pemasaran adalah Malaysia sebagai wilayah terdekat. “Pandemi mereka langsung batuk,” ungkap Hanafi.  Kejadian ini mendorong Hanafi mengarahkan nasabah untuk melakukan pemasaran online melalui facebook dan story whatsapp. Ketika saran ini dilakukan, ternyata cukup membuahkan hasil, pesanan yang masuk lumayan banyak.  Meski begitu, namanya wilayah terdepan dan terluar, tentulah bukan perkara gampang bagi pendamping dalam mengawal usaha nasabah. Menuju Sebatik misalnya, Hanafi harus menempuh perjalanan darat dan laut dengan waktu tempuh satu sampai dua jam. “Pernah saya harus klarifikasi ke calon debitur naik perahu, hujan saat menyeberang laut sekitar setengah jam. Dari rumah ke pelabuhan setengah jam, menyeberang setengah jam, turun dari perahu ke lokasi setengah jam,” ceritanya.  Syukurlah, klarifikasi berjalan baik. Ia malah disuguhi kuliner khas Sebatik sebagai bentuk terima kasih nasabah atas tanggungjawab yang didedikasikannya. Kegigihan yang tak sia-sia. Hanafi pun pernah menjadi pendamping terbaik Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) pada 2020.  “Sebenarnya, harapan kita sebagai pendamping, yang paling utama proses proposal bisa lebih singkat, agar pengelolaan modal pelaku usaha kelautan dan perikanan bisa termanajemen dengan baik,” harap Hanafi.

Dampingi Nasabah Hingga Wilayah 3T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/LPMUKP-0810A.jpg" alt="Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) KKP memberikan pinjaman permodalan yang diberikan secara simbolis kepada 5 nelayan tuna di perairan Bitung, Sulawesi Utara. (KKP for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) KKP memberikan pinjaman permodalan yang diberikan secara simbolis kepada 5 nelayan tuna di perairan Bitung, Sulawesi Utara. (KKP for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga kini, Pandemi Covid-19 masih menjadi penyebab utama menurunnya pendapatan banyak kelompok usaha mikro  kecil dan menengah  (UMKM), termasuk nelayan tuna di perairan Bitung, Sulawesi Utara.  Modal segar dari pemerintah sangat mereka butuhkan. Terlebih, tuna yang didapatkan menjadi salah satu komoditi utama ekspor. “Tambahan modal bermanfaat sekali, karena kan Kota Bitung ini kota industri perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan industri. Industri pengolahan juga tergantung pengolahan tangkap. Kalau pengolahan tidak ada bahan baku berarti ada masalah di sektor perikanan tangkap. Nah ini harus berkesinambungan,” kata Kepala Dinas Perikanan Bitung Frangky Maxi Runtukahu, Selasa (5/10/21).  Sampai saat ini, ujar Frangky, Bitung paling banyak melakukan ekspor ke kawasan Asia Tenggara. Ada juga ke Uni Eropa dan Amerika, bahkan, sudah mampu ekspor langsung ke Jepang yang masuk kawasan Asia Timur.  Penjelasan tersebut disampaikannya secara terpisah usai mengikuti acara kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Waktu Trenggono di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung.  Dalam kunjungan tersebut, diserahkan secara simbolis pinjaman permodalan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan sektor perikanan tangkap. Sebanyak lima nelayan tuna mendapatkan modal dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).  Adanya permodalan yang diberikan kepada nelayan, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “PP 85 itu rohnya pembelaan usaha nelayan karena dia gak hasilnya berapa baru dia bayar, berdasarkan hasil. Kalau tidak dapat apa-apa ya dia tidak bayar. PNBP dibayar ketika dapat hasil,” jelas Menteri KP.  Sementara itu, usai menerima permodalan secara simbolis, Yusuf Taha menyampaikan pinjaman modal ini memiliki bunga yang rendah, sehingga membuatnya berminat. “Karena bunga rendah ya jadi saya berminat gitu. Sukurlah pas ada perlu juga ada penambahan unit dananya sudah keluar gitu,” katanya.  Senada dengannya, Karolina Lapadu mengatakan akan menggunakan modal untuk menambah armada dan alat bantu penangkapan. “Kapal buat sendiri, bapak yang bikin, jadi dia sekitar GT 6 hampir 200 lebih sampai siap,” katanya.

Nelayan Tuna Bitung Dapat Modal Atasi Dampak Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KKP2.jpg" alt="Yayan Ridwan, tenaga pendamping dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Perikanan (BLU LPMUKP) yang membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam menjalankan usahanya." width="100%">
<figcaption>Yayan Ridwan, tenaga pendamping dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Perikanan (BLU LPMUKP) yang membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam menjalankan usahanya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di masa pandemi ini, semua sektor mengalami hambatan terkait dengan permodalan. Namun, untuk sektor kelautan dan perikanan tidak perlu khawatir karena memiliki Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).  Dalam LPMUKP ini juga para peminjam tidak perlu khawatir akan kesulitan mengurus keperluan administrasi, sebab akan ada para pendamping yang siap membantu. Seperti yang dilakukan oleh Yayan Ridwan yang merupakan pendamping untuk wilayah Kota/Kabupaten Tasikmalaya serta Kabupaten Garut.  "Selama mendampingi para pelaku usaha kelautan dan perikanan di wilayah tersebut, tidak ada perbedaan karena memang berada dalam satu rumpun budaya yang sama yaitu Sunda, sehingga metode pendekatan yang dilakukan relatif sama," kata Yayan, Selasa (13/7).  Adapun pria yang lahir di keluarga dengan latar belakang pendidikan agama yang kuat ini, hingga sekarang sudah mendampingi 7 pelaku usaha kelautan dan perikanan yang aktif didampingi oleh Yayan. Mereka terdiri dari pembudidaya, nelayan, serta pengolah dan pemasar perikanan.  Yayan juga turut membeberkan hal terpenting yang harus dilakukan oleh setiap pendamping LPMUKP di seluruh Indonesia, yakni koordinasi dan kolaborasi. Kedua hal tersebut dinilai sangat penting karena untuk menyentuh masyarakat perlu adanya kerja sama.  "Perlunya koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dinas terkait, tokoh masyarakat, penyuluh dan sebagainya," imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/KKP1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Yayan Ridwan (kanan), tenaga pendamping dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Perikanan (BLU LPMUKP) yang membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam menjalankan usahanya. (Dok.KKP)  Sementara ketika melakukan pendampingan, dirinya tidak pernah mengalami hal yang menghambat setiap pekerjaannya, baginya ketika ada sesuatu kendala ia menganggap hal tersebut sebagai tantangan sekaligus sera-serbi dari risiko dari melakukan suatu pekerjaan.  "Setiap pekerjaan itu gak ada yang enak, semuanya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, yang terpenting kita lakukan segala sesuatu dengan maksimal sesuai prosedur, yang terpenting kita sudah berusaha. Masalah hasil kita serahkan kepada yang punya kehidupan ini," ucap dia.  Lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini juga selalu menerapkan nilai kejujuran dan dedikasi kepada setiap pelaku usaha yang ia dampingi. Menurutnya, kejujuran dan dedikasi akan membawa hal-hal baik dalam kehidupannya.  "Seperti halnya pada bantuan pinjaman modal usaha yang diberikan pemerintah melalui LPMUKP ini, kita harus tahu ini merupakan uang negara yang negara pinjamkan ke setiap pelaku usaha," kata dia.  Yayan yang sudah bergabung bersama LPMUKP sejak pertama kali berdiri atau 2017 lalu ini juga mengatakan bahwa nominal yang dipinjam oleh para pelaku usaha tidak sedikit. Sebab, dana itu harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk usahanya yang notebene memerlukan modal besar. "Jangan sampai dana pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal lain," tandasnya.

Dua Kunci Sukses Yayan Melakukan Pendampingan Pelaku Usaha Perikanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BLU-KKP2.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan bantuan pinjaman modal kepada nelayan Suak Gual, Belitung." width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan bantuan pinjaman modal kepada nelayan Suak Gual, Belitung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) menyalurkan bantuan pinjaman modal kepada nelayan di Belitung. Langkah ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan akhir Maret lalu.  Direktur BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengungkapkan, adapun total pinjaman yang diberikan kepada empat nelayan sebesar Rp 290 juta. Penyaluran bantuan pinjaman modal ini sesuai dengan kebijakan Menteri Trenggono dalam mendukung peningkatan produktvitas nelayan dalam menangkap ikan.  "Bantuan permodalan ini untuk mendukung nelayan tetap bisa eksis di masa pandemi Covid-19," kata Syarif Syahrial di Jakarta, Jumat (23/4).  Menurutnya, pinjaman modal ini merupakan salah satu aksi KKP dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pinjaman modal berbunga ringan ini menjadi salah satu bentuk kehadiran KKP ditengah masyarakat sesuai arahan Menteri Trenggono bahwa selain memberikan pelayanan yang prima, jajaran kelautan dan perikanan harus bisa memberikan solusi dan pendampingan bagi masyarakat.  "Pinjaman ini juga untuk mendukung program PEN di masa pandemi," ucapnya.  Syarif menambahkan dana bantuan pinjaman modal yang diberikan pemerintah setiap tahunnya semakin besar. Pada tahun 2020, BLU LPMUKP telah menyalurkan dana sebesar Rp 192,7 miliar untuk 4.108 pemanfaat. Sedangkan, pada tahun 2021 sampai bulan Maret ini, dana sebesar Rp 97,1 miliar telah disalurkan kepada 1.877 pemanfaat.  Dengan adanya badan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat kelautan dan perikanan agar mudah mendapatkan akses permodalan. Bantuan pinjaman modal diberikan kepada pelaku usaha perikanan pemegang kartu usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) baik perorangan maupun kelompok yang memenuhi syarat dan kriteria penerima bantuan yang mudah.  Sementara itu, Amir, sebagai satu nelayan penerima dana pinjaman modal dari BLU LPMUKP tak bisa menutupi kebahagiannya. Uang itu akan ia pakai untuk modal melaut. Alasan Amir memilih melakukan pinjaman di LPMUKP karena bunga yang diterapkan tergolong kecil, hanya tiga persen. Disamping itu, akses dan prosedur pengajuan pinjaman mudah.  "Kami ajukan proposalnya, disetujui hingga akhirnya bisa sampai proses akad kredit ini, terima kasih LPMUKP," pungkasnya.

Pacu Nelayan Belitung, BLU KKP Salurkan Bantuan Permodalan Rp 290 Juta