<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/05/BLT-2505962591.png" alt="SALURKAN BANTUAN: Petugas dinas sosial (dinsos) membantu Buana, warga Teluk Nibung Surabaya, menyelesaikan administrasi bantuan langsung tunai (BLT) kemarin (4/1)." width="100%">
<figcaption>SALURKAN BANTUAN: Petugas dinas sosial (dinsos) membantu Buana, warga Teluk Nibung Surabaya, menyelesaikan administrasi bantuan langsung tunai (BLT) kemarin (4/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengganti permakanan dimulai kemarin (4/1) di Kecamatan Pabean Cantian. Sebanyak 109 warga menerima bantuan uang tunai Rp 200 ribu setiap bulan. Anggaran BLT pengganti permakanan itu berasal dari dana APBD. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, total penerima bantuan permakanan mencapai 18 ribu orang. Sebelum BLT sebagai pengganti permakanan itu disalurkan, pihaknya melakukan verifikasi. Petugas turun ke lapangan untuk melihat kondisi warga. Tujuannya memastikan bantuan tidak salah sasaran. Hasilnya, dari 18 ribu orang, hanya 1.045 warga yang dulunya mendapatkan permakanan belum menerima bansos dari pemerintah. Selebihnya sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat. &rdquo;Data itu kami tambahkan ke dalam data penerima bansos dari APBD,&rdquo; ujar Anna. Selain itu, dinsos juga menambahkan data keluarga miskin yang belum tersentuh intervensi dari pemerintah. Jumlahnya mencapai 7.265 orang. Dengan tambahan data tersebut, total penerima BLT pengganti permakanan dari pemkot mencapai 8.310 warga. Anna memastikan, 8.310 penerima BLT dari pemkot itu belum menerima bantuan dari pemerintah. Sebagai langkah antisipasi agar bansos tepat sasaran, dinsos rutin menyinkronkan data setiap bulan. Pemkot mengalokasikan anggaran cukup besar untuk BLT tersebut. Totalnya Rp 19,9 miliar. Untuk permakanan, penyalurannya dihentikan. Sebab, bantuan permakanan masuk pos belanja bansos, bukan belanja program. Sementara dari 18 ribu penerima permakanan, sebagian besar menerima bansos. &rdquo;Jadi bukan karena BLT ini lebih hemat dari permakanan,&rdquo; terang Anna. Pemkot berharap, BLT pengganti permakanan itu bermanfaat bagi warga. Maryam, salah seorang penerima, bersyukur pemkot tetap membantu warga. &rdquo;Alhamdulillah kalau uang, kan bisa buat beli yang lain juga,&rdquo; ucapnya. Menurut Maryam, bantuan uang tunai lebih dibutuhkan ketimbang pemberian makanan. Dengan uang itu, dia bisa bebas memilih menu saat membeli makanan di warung. &rdquo;Kalau beli sendiri, bisa memilih menu,&rdquo; paparnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pemkot menghentikan bantuan permakanan. Program pemberian makanan siap santap itu diganti dengan pemberian uang tunai. Nilainya Rp 200 ribu per orang. Bantuan tersebut diberikan setiap bulan. Menurut Anna, bantuan itu bakal disalurkan ke seluruh kecamatan di metropolis. Dia menargetkan, dalam waktu dekat penyalurannya tuntas.&nbsp;(omy/gal/c6/aph) PENYALURAN BLT PENGGANTI PERMAKANAN - Total 8.310 warga mendapatkan BLT pengganti permakanan. - Penerima bantuan mendapatkan uang tunai Rp 200 ribu per bulan. - BLT diberikan selama setahun. - Alokasi APBD untuk BLT pengganti permakanan Rp 19,9 miliar. - Dinsos memastikan penerima BLT pemkot tidak menerima bantuan lainnya. Sumber: Reportase Jawa Pos

Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengganti permakanan dimulai kemarin (4/1) di Kecamatan Pabean Cantian.

8.310 Warga Surabaya Dapat BLT Pengganti Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bansos-surabaya-2.jpg" alt="BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Per 2024, Pemkot Surabaya tak lagi memberikan bantuan permakanan sebanyak seperti tahun sebelumnya. Nah, warga Surabaya perlu cek fakta terlebih dulu mengenai bantuan permakanan tersebut. JawaPos.com telah merangkum beberapa fakta mengenai bantuan permakanan dari Pemkot Surabaya untuk warga Surabaya. 1. Bantuan Permakanan Digagas Sejak 2012 Bantuan permakanan dari Pemkot Surabaya itu digagas oleh Tri Rismaharini pada November 2012. Kala itu, Risma menjadi perempuan pertama sebagai Wali Kota Surabaya. Saat itu, yang menjadi sasaran bantuan permakanan adalah para lansia, penyandang cacat, dan yatim piatu di Surabaya. Data penerima permakanan dari Bappemas Surabaya. 2. Kali Pertama Digagas, 1 Kotak Makanan Diberi Harga Rp 11 ribu Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013688431/lansia-di-surabaya-puasa-beduk-imbas-perubahan-bantuan-permakanan">Lansia di Surabaya Puasa Beduk Imbas Perubahan Bantuan Permakanan</a> Pada 2012 lalu, Dinas Sosial Surabaya masih dikomandoi oleh Supomo. Harga satu kotak permakanan sama dengan Rp 11 ribu. Pembagian nasi kotak itu diberikan secara door to door. Pagi sudah harus diberikan semua. 3. Pada 2018, Penerima Permakanan Mencapai 29 Ribu Daftar Penerima Manfaat (DPM) pada 2018 berjumlah 29.249 orang. Berdasarkan informasi yang dilansir dari portal online milik Satpol PP Surabaya, puluhan ribu penerima manfaat itu antara lain dari 17.537 penerima permakanan untuk lansia miskin, 5.712 penerima permakanan untuk anak yatim piatu dengan usia di bawah 18 tahun, lalu untuk penyandang difabel sebanyak 6000 orang penerima. 4. Penerima Permakanan Ditambah oleh Tri Rismaharini Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013688392/selama-2023-dapat-banyak-kebahagiaan-fuji-targetkan-beli-villa-di-bali-tahun-ini">Selama 2023 Dapat Banyak Kebahagiaan, Fuji Targetkan Beli Villa di Bali Tahun Ini</a> Pada 2018, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan manuver. Dia minta penerima permakanan di Surabaya ditambah. Dan, penerima permakanan di 2018 menjadi 260.636 orang. Makanan tersebut diberikan sebulan sebanyak empat kali. Rinciannya yakni lansia miskin sebanyak 57.311 penerima, balita 164.000, siswa PAUD 33.737, balita kekurangan gizi 280 anak, ibu hamil/menyusui 1.020, cancer patients 825, pasien TBC 2.300, penderita HIV/AIDS 150, pasien lepra/kusta 80, petugas fogging 128, siswa PAUD 30.100 (makanan bergizi) dan terakhir pos PAUD (PPT) sebanyak 1.397. 5. Mulai 2024, Penerima Permakanan Diubah Program permakanan awalnya masuk dalam belanja program Pemkot Surabaya. Namun, pada 2023, program tersebut kemudian dimasukan ke belanja bansos sebagaimana diatur dalam Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebanyak 18 ribu penerima program permakanan di Surabaya pada 2023, sebanyak 7 ribu di antaranya bukan masuk kategori miskin. Karena itu, mereka tidak berhak menerima permakanan. 6. Dinsos Surabaya Mencoba Memasukkan Permakanan dalam Perwali Kepala Dinas Sosial Surabaya (Dinsos) Anna Fajriatin mengatakan, pada 2023, pihaknya mencoba memasukkan dalam Perwali. Padahal syaratnya kalau tahun ini diberi, kemudian tahun depan itu juga diberi, maka penerima permakanan harus masuk data keluarga miskin dan tidak sebagai penerima bansos. &nbsp; 7. Kepala Dinsos Surabaya Sebut Data Penerima Permakanan yang Tidak Menerima bansos di Surabaya sekitar 1.148 jiwa. Jumlah 1.148 jiwa itu merupakan data pada triwulan 3 tahun 2023. Sedangkan pada triwulan 4, berkurang 103. Artinya, tinggal 1.045 orang penerima permakanan di Surabaya yang tidak menerima bansos. "Saat ada permakanan saja nilainya satu kotak makanan itu Rp 11 ribu per orang itu per hari," terang Imam yang juga anggota badan anggaran DPRD Surabaya. Imam sudah menyatakan keberatan dengan rencana penghapusan program permakanan saat rapat membahas APBD 2024. Namun tim anggaran Pemkot Surabaya beralasan harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat itu. Dampak lain dengan tidak adanya program permakanan adalah ribuan orang kehilangan pekerjaan. Yaitu, bagian pemasak dan pengantar permakanan.

Per 2024, Pemkot Surabaya tak lagi memberikan bantuan permakanan seperti tahun sebelumnya. Warga Surabaya wajib mengecek bantuan permakanan.

Warga Surabaya Wajib Cek Fakta Bantuan Permakanan, Begini Beberapa Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/WhatsApp-Image-2024-01-01-at-232527_acd1df6e-534242488.jpg" alt="Bu Jannah dan Bu Munari di Perak Surabaya." width="100%">
<figcaption>Bu Jannah dan Bu Munari di Perak Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun baru menjadi tahun kelabu bagi sebagian penerima permakanan di Surabaya. Sebab, mulai 1 Januari 2024 tidak semua penerima permakanan menerima bantuan permakanan sehari sekali itu kembali. Ada aturan anyar yang muncul. Pemkot Surabaya menghentikan program pemberian nasi kotak tersebut pada sebagian orang. Permakanan sebelumnya diberikan kepada lansia, penyandang cacat, dan yatim piatu miskin. Pemkot Surabaya berdalih tidak boleh ada warga menerima dobel bantuan sosial sesuai aturan yang baru. Harus dipilih salah satu. Misalnya, jika sudah menerima PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), maka orang tersebut tidak boleh lagi mendapatkan permakanan. Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak keluhan di hari pertama dihapusnya program permakanan di Surabaya. Karena itu, wakil rakyat dari Partai Nasdem tersebut langsung turun ke kampung-kampung untuk mengeceknya. "Beberapa lansia terpaksa poso beduk (puasa dhuhur) sebelum diberi makan tetangganya," ungkap Imam saat mendatangi rumah Mbah Jannah di Indrapura Jaya, Kelurahan Tanjung Perak, Surabaya. Perempuan renta kelahiran 1937 itu ditemui bersama tetangganya yang sebelumnya juga penerima permakanan. Namanya Bu Munari, janda tanpa anak berumur 60 tahun lebih. "Saya juga hari ini tidak terima permakanan. Tidak ada pemberitahuan. Karena itu, saya tunggu sejak pagi tapi tidak datang," ujar Bu Munari yang tinggal sendirian di rumahnya yang sempit. Mereka berdua memang juga menerima bantuan PKH besarnya Rp 200 ribu per bulan dan dibayarkan setiap tiga bulan. "Kalau permakanan dihentikan, bantuan Rp 200 ribu tidak cukup untuk makan sebulan," kata Bu Munari dan Mbah Jannah. Apalagi, lanjut dia, bantuan uang tunai itu tak jarang molor hingga 6 bulan. Lebih kasihan lagi kondisi Mbah Marokah. Nenek berumur 65 tahun lebih itu juga tidak menerima permakanan kembali. Padahal, warga Perlis Utara itu tidak menerima bantuan sosial lainnya. Perempuan tua itu menghabiskan hidupnya dengan berbaring di tempat tidur. Setiap pagi, biasanya, ada kotak plastik berisi nasi dan lauk di sampingnya. Namun kini tidak ada lagi. Dia juga belum menerima uang pengganti permakanan sebesar Rp 200 untuk sebulan. Imam sudah mengingatkan Pemkot Surabaya untuk menunda penghapusan program permakanan jika belum siap dengan dampak negatif dari kebijakan ini mulai dari besaran uang pengganti Rp 200 ribu per orang. Sebab, jumlahnya tidak mencukupi untuk makan satu kali per hari dalam sebulan. "Saat ada permakanan saja nilainya satu kotak makanan itu Rp 11 ribu per orang itu per hari," terang Imam yang juga anggota badan anggaran DPRD Surabaya. Imam sudah menyatakan keberatan dengan rencana penghapusan program permakanan saat rapat membahas APBD 2024. Namun tim anggaran Pemkot Surabaya beralasan harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat itu. Dampak lain dengan tidak adanya program permakanan adalah ribuan orang kehilangan pekerjaan. Yaitu, bagian pemasak dan pengantar permakanan. Mereka yang berstatus keluarga miskin dijanjikan diberi pekerjaan melalui program padat karya. "Nyatanya ketika penghapusan permakanan dimulai, mereka belum dapat pekerjaan," tegas Imam. Menurut Imam, Pemkot Surabaya jangan baru menggelar rapat untuk mencarikan pekerjaan mereka yang terdampak pada awal Januari. Harusnya sebelum itu sudah disiapkan pekerjaan bagi mereka. "Sehingga pada 2 Januari mereka sudaj bisa mulai bekerja. Bersamaan dimulai penghentian program permakanan," paparnya. Terpisah, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalihkan program permakanan karena adanya aturan dari pemerintah pusat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang penerima bantuan sosial (bansos) menerima dua jenis bansos sekaligus. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajrihatin mengatakan program permakanan awalnya masuk dalam belanja program. Namun, pada tahun 2023, program tersebut kemudian dimasukan ke belanja bansos sebagaimana diatur dalam Permendagri 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. "Awalnya masuk belanja program, tapi tahun ini masuk belanja bansos. Kemudian, ada aturan-aturan terkait dengan belanja bansos yang mana itu juga harus dicek detail," kata Anna, Kamis (21/12/2023). Anna menjelaskan bahwa aturan tersebut melarang warga miskin menerima permakanan juga bansos lain. Seperti di antaranya bansos dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos). "Misalnya, A adalah penerima permakanan, maka bansosnya harus di-hold (ditahan). Tidak boleh (menerima) dua, karena sejatinya BPNT itu pengganti permakanan. Kalau sudah dapat BPNT, maka tidak boleh mendapatkan permakanan," jelas Anna. Menurut dia, dari 18 ribu penerima program permakanan di Surabaya pada tahun 2023, sebanyak 7 ribu di antaranya bukan masuk kategori miskin. Karena itu, mereka tidak berhak menerima permakanan. "Tahun ini, kami mencoba memasukkan dalam Perwali. Padahal syaratnya kalau tahun ini diberi, kemudian tahun depan itu juga diberi, maka dia harus masuk data keluarga miskin dan dia tidak sebagai penerima bansos," kata Anna. Anna menyebutkan bahwa data penerima permakanan yang tidak menerima bansos di Surabaya, sekitar 1.148 jiwa. Jumlah tersebut merupakan data pada triwulan 3 tahun 2023. Sedangkan pada triwulan 4, berkurang 103. Artinya, tinggal 1.045 orang penerima permakanan di Surabaya yang tidak menerima bansos. Nantinya, 1.045 orang ini yang menerima bantuan berupa uang tunai dari Pemkot Surabaya sebagai pengalihan dari program permakanan. Besaran uang yang diberikan akan disesuaikan dengan bansos dari Kemensos. "Kalau dia sudah menerima permakanan, maka semua bansos dari Kemensos harus di-hold (ditahan). Jadi harus (pilih) salah satu, tidak boleh (menerima) dua (jenis bansos)," jelas Anna. Demikian pula dengan program permakanan lansia dari Kemensos yang dikhususkan untuk warga usia 75 tahun ke atas. Anna menyebut, penerima permakanan lansia dari Kemensos juga tidak diperbolehkan menerima bansos ganda. "Pertengahan tahun kemarin masih ada sekitar 608. Ternyata di triwulan 3 masih sisa 227, karena selebihnya dapat bansos," sebut Anna. Anna menegaskan bahwa aturan dari pemerintah pusat harus dipatuhi. Jika tidak, maka ada sanksi yang akan diberikan kepada Pemkot Surabaya. Seharusnya, kata dia, pemkot menghentikan permakanan sejak pertengahan tahun 2023. Namun karena pemkot mempertimbangkan kesejahteraan warga, maka hal itu belum dilakukan. "Bapak wali kota ini masih baik lho. Harusnya (dialihkan) tepat tengah tahun (2023) kemarin. Itu baiknya Pak Eri masih mempertahankan ini," kata Anna. Sementara terkait Kelompok Masyarakat (pokmas) dan kurir permakanan yang terdampak, Anna menyatakan telah dilakukan pendataan. Dari 1.500 pokmas dan kurir permakanan, hanya 318 di antaranya yang masuk kategori miskin dan pra miskin. Nah, 318 orang itu yang nanti menjadi prioritas intervensi pemkot ke depan. "Bapak (wali kota) kemarin menyampaikan prioritas kita terhadap pokmas dan petugas kirim (permakanan) yang miskin. Itu sudah didata kebutuhan dan keinginannya, ada yang ingin berjualan," tandasnya. (*)

Tahun baru menjadi tahun kelabu bagi sebagian penerima permakanan di Surabaya. Sebab, mulai 1 Januari 2024 tidak semua penerima permakanan.

Lansia di Surabaya Puasa Beduk Imbas Perubahan Bantuan Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-112118-1731999550.jpg" alt="Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Pepen Nazarudin memastikan sejumlah program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bakal berlanjut tahun depan. Salah satunya adalah bantuan permakanan bagi warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Dia mengakui, program permakanan itu memang relatif baru. Namun, efektivitasnya tinggi lantaran langsung menyentuh masyarakat. Bantuan tersebut telah menjadi program khusus Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. &rdquo;Ini baru dimulai pada 2022, kemudian sekarang 2023 dan dilanjut 2024. Bentuknya berupa bantuan makanan dua kali sehari bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam keluarga tunggal,&rdquo; ujarnya. Untuk tahun ini, penyaluran permakanan lansia sudah mencapai 99,26 persen di 29 provinsi. Kemensos bekerja sama dengan 2.180 kelompok masyarakat (pokmas) di daerah-daerah untuk menyediakan hingga menyalurkan bantuan permakanan. &rdquo;Untuk 2024, target sasaran dan anggaran masih sama,&rdquo; katanya. Yakni, 100 ribu lansia dengan anggaran Rp 582,4 miliar. Sedangkan penyandang disabilitas mendapat kuota 33.774 orang dengan bujet Rp 196,69 miliar. Angka sasaran dan anggaran masih bisa bertambah karena ada perubahan-perubahan dalam realisasi anggaran nantinya. Sebab, lanjut dia, penanganan untuk masing-masing orang bisa berbeda. Karena itu, tak bisa dikalkulasi secara pasti anggaran yang dibutuhkan. Selain itu, dalam perjalanannya pasti ada optimalisasi anggaran. Ketika ada dana tersisa, biasanya akan dimaksimalkan untuk bantuan lain. Dia mencontohkan, tahun ini banyak program Atensi yang melebihi target. Hal itu terjadi lantaran kebijakan Risma yang mengurangi acara-acara seremonial atau perayaan yang berlebihan. Dana tersebut kemudian difokuskan untuk layanan masyarakat. Misalnya, operasi katarak untuk lansia di sejumlah wilayah. Lebih lanjut, dia menjelaskan, kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu. Hal itu dilakukan melalui pelayanan sosial yang ditentukan berdasar keadaan penerima bantuan sehingga bisa diberikan melalui pemberdayaan atau pemberian jaminan sosial. &rsquo;&rsquo;Ada yang memang harus diberdayakan, tapi ada juga orang yang sudah tidak bisa apa-apa, dikasih jaminan sosial saja,&rdquo; ungkapnya. Sebagai informasi, pada 2024 Kemensos menargetkan Atensi sebesar Rp 2.499.703.297.000. Penyelenggaraan program akan mengarah pada upaya meningkatkan layanan, memperbesar capaian target, dan mengembangkan program yang sudah ada. (mia/c7/oni)

Kemensos memastikan sejumlah program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bakal berlanjut tahun depan. Salah satunya bantuan permakanan.

Kemensos Lanjutkan Bantuan Permakanan Tahun Depan: Rp 582 M untuk Lansia, Rp 196 M Penyandang Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-06-at-16.11.16.jpg" alt="Roemilah, warga Pandegiling, Tegalsari, Kota Surabaya, sudah tak dapat bantuan permakanan. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Roemilah, warga Pandegiling, Tegalsari, Kota Surabaya, sudah tak dapat bantuan permakanan. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil penelusuran dari Kepala Dinas Sosial Surabaya Anna Fajriatin terhadap nomor induk kependudukan (NIK), ternyata nenek Roemilah pernah mendapatkan beberapa bantuan. Di antaranya, bantuan langsung tunai (BLT), minyak goreng, hingga bantuan pangan non tunai (BPNT).  Di sistem dinsos, lanjut Anna, ada foto ketika Roemilah menerima bantuan. Pada 22 Februari 2022, Roemilah menerima uang tunai sejumlah Rp 600 ribu. Kemudian pada 27 November 2022, Roemilah kembali mendapatkan bantuan BBM Rp 1,5 juta.  ”Setelah dicek melalui nomor kartu keluarga (KK) milik nenek Roemilah, kami dapati sampun menerima bantuan," kata Anna saat dikonfirmasi.  Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mempertanyakan status permakanan untuk Roemilah. Dinsos tidak perlu mencabut bantuan permakanan kepada Roemilah.  ”APBD tidak berkurang tapi malah bantuan permakanan kok berkurang. Coba dipikirkan dulu, ini sudah Februari. Apa masih divalidasi?” kata Imam Syafi’I politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu.  Selain permakanan, lanjut Imam, pemkot perlu mempertimbangkan untuk membantu pembuatan jamban. Sebab, hingga kini, Roemilah masih menumpang untuk buang air besar dan kecil.  ”Sejak Januari tidak dapat makan, nenek Roemilah ini ya menggantungkan dari pemberian orang lain,” tambah Imam yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya itu.  Seperti yang diberitakan sebelumnya, Roemilah tinggal seorang diri di Pandegiling, Tegalsari. Nenek kelahiran 1933 itu tak mendapatkan permakanan dari Pemkot Surabaya sejak Januari 2023. Padahal, sebelumnya, dia menerima permakanan.

Dinsos Klaim Nenek Roemilah Terima Bantuan, Tapi Tidak Permakanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/index-2.jpg" alt=" Roemilah, warga Pandegiling, Tegalsari, Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption> Roemilah, warga Pandegiling, Tegalsari, Kota Surabaya. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hingga usianya 90 tahun, warga Surabaya, Roemilah, tetap bertahan di rumah yang super sederhana. Hanya satu ruangan lalu dibagi dua. Bagian depan untuk terima tamu tanpa kursi. Kemudian ruangan kedua untuk meluruskan punggungnya pada malam hari.  Kedua ruangan itu hanya disekat dengan gorden polos merah muda. Kawat dipasang membujur di atas lalu gorden polos dipasang dicantolkan. Sekilas rumah Roemilah di Pandegiling, Tegalsari, terlihat seperti pos kamling.  ”Kalau mau ke kamar mandi ya numpang ke tetangga. Kebetulan tetangga samping kiri masih saudara,” kata salah seorang tetangga yang enggan disebutkan namanya itu.  Roemilah masih fasih dalam berkomunikasi. Ingatannya juga moncer. Ketika ditanya di mana keluarganya, dia hanya tertawa. ”Suami sudah meninggal lama. Saya belum punya anak sampai suami meninggal karena sakit,” kata Roemilah perlahan.  Pintu rumah Roemilah dipasang stiker Keluarga Miskin oleh Pemkot Surabaya. Roemilah mengatakan, sempat bingung dengan stiker itu. Dia mengaku tak pernah mendapatkan bantuan lagi setelah menerima bantuan uang tunai Rp 600.000 pada 2020.  ”Ngambilnya jauh banget. Nenek lupa, di mana. Pokoknya buat naik becak saja Rp 100 ribu pulang pergi. Sudah itu saja, sama permakanan kalau pagi,” ungkap Roemilah.  Namun, sayangnya soal permakanan, sejak Januari tidak ada lagi makanan gratis dari Pemkot Surabaya. Padahal, secara kasat mata, Roemilah layak menerima bantuan permakanan itu.  Untuk kebutuhan makanan sehari-hari, Roemilah bergantung dari orang-orang sekitar. Tidak jarang ada tetangga yang memberikan makanan hingga uang. ”Kalau tidak ada uang, ya tidak makan. Tapi bersyukurnya tidak pernah tidak makan,” ucap Roemilah.  Pewarta sempat memindai barcode di stiker keluarga miskin milik Roemilah. Di keterangan secara digital itu disebutkan bahwa Roemilah menerima seluruh intervensi dari pemerintah. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai, permakanan, hingga minyak goreng. Semua jenis bantuan tercentang.  Namun, fakta di lapangan, Roemilah tidak pernah menerima semua bantuan itu kecuali dua bantuan. Permakanan dan uang tunai Rp 600 ribu pada 2020.  Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi perlu mengevaluasi kinerja dari jajarannya. Kasus-kasus seperti itu, lanjut dia, pasti tidak hanya terjadi kepada Roemilah.  ”Rumah ditempeli stiker, tapi kenyataannya tidak ada bantuan. Ini saya mempertanyakan dengan tanda tanya besar,” ujar Imam, politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu.  Saat dikonfirmasi, Kepala Dinsos Anna Fajriatin menyampaikan, akan memastikan kembali ke lapangan. Dinsos bakal mengecek nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga.

Bantuan Permakanan Seorang Nenek Warga Tegalsari, Surabaya, Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/index.jpg" alt="Ilustrasi BPS. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BPS. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Januari, Aslining Utami, warga Tegalsari, tak lagi mendengar namanya disebut petugas pengirim permakanan dari Pemkot Surabaya. Mulai bulan, nama perempuan 60 tahun itu hilang dari daftar penerima bantuan permakanan gratis.  Perempuan yang akrab disapa Nining itu, tinggal di rumah yang masih beralas tanah. Kubangan air terlihat di lantai tanah rumahnya.  Dia tinggal bersama saudaranya, Bambang Irawan. Rumahnya jauh dari kata layak. Lembap, gelap, dan beraroma tidak sedap.  Kondisi Nining itu sampai di telinga Imam Syafi'I, anggota Komisi A DPRD Surabaya. Imam mengatakan, melihat Nining dan Bambang hatinya teriris. Di depan rumah keduanya, di kaca, tertempel stiker keluarga miskin. Ketika barcode di stiker dipindai, ternyata intervensi yang didapatkan keduanya hanya berupa permakanan.  Sebelum Januari, Nining dan Bambang mendapatkan permakanan masing-masing. Namun, setelah memasuki Januari, justru hanya satu kotak permakanan yang datang. Kotak permakanan itu hanya untuk Bambang.  ”Kok bisa hanya permakanan. Bu Nining ini masuk dalam kategori lanjut usia. Pak Bambang dan Bu Nining itu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), keluarganya sempat cerita ke saya. Kalau Pak Bambang hanya diam, Bu Nining sedikit bisa berkomunikasi,” kata Imam.  Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu menambahkan, yang makin membuat hatinya miris adalah nama Nining yang tidak lagi dimasukkan penerima permakanan. Dia menyatakan, saat ini sudah masuk Februari.  ”Masa data permakanan masih terus divalidasi. Sudah tertempel stiker keluarga miskin juga, coba lah dilihat ini teman-teman eksekutif. APBD kita tahun ini dua digit, tolong jangan begitu dinas sosial mana ini,” papar Imam.  Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu mempertanyakan kinerja dinas sosial (Dinsos). Imam menyampaikan, sebetulnya, keluarga Nining dan Bambang sudah turut membantu. Namun, tetap butuh kehadiran Pemkot Surabaya.  Imam berharap agar Pemkot Surabaya bisa melakukan dandan omah terhadap rumah Nining dan Bambang. Tahun ini, dandan omah atau perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) meningkat menjadi 3.500 unit.  ”Ini di depan mata sudah kelihatan kondisi rumah Bu Nining dan Pak Bambang. Jangan hanya merangkai kata-kata, butuh eksekusi,” ucap Imam.

Pemkot Surabaya Cabut Bantuan Permakanan untuk Seorang ODGJ Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_8491.jpeg" alt="Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Juliana Evawati ditemui di masa reses di kawasan Tambak Wedi (30/1). (Foto: Dimas Nur Apriyanto/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Juliana Evawati ditemui di masa reses di kawasan Tambak Wedi (30/1). (Foto: Dimas Nur Apriyanto/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah kesibukan Pemkot Surabaya mempersiapkan segala urusan untuk menyandang predikat Kota Layak Anak Tingkat Dunia, ternyata masih ditemukan anak yang tak mendapatkan kehidupan jauh dari kata layak.  Hal itu ditemukan oleh Juliana Evawati selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya ketika reses sidang keempat di awal tahun ini. Dia menemukan enam anak stunting yang sebelumnya menerima bantuan permakanan. Namun, bantuan permakanan itu tak lagi mampir ke rumah para anak stunting tersebut sejak Januari 2023. Salah satu lokasinya ada di Sidotopo.  "Setelah di-kroscek itu karena keluarga tersebut tidak masuk keluarga miskin (Gamis). Padahal, ketika dilihat lagi lebih dalam, berapa pengeluaran dan pendapatan keluarga tersebut jauh dari kata layak," ujar Juliana Juliana, sapaan akrabnya Juliana Evawati, Senin (30/1).  Karena itu, politikus PAN tersebut mendorong agar Dinas Sosial beserta para lurah dan camat bisa lebih detail kembali dalam pendataan. Dia meminta agar para anak yang stunting tetap mendapatkan permakanan jika kondisi finansial keluarganya tak baik.  Menurut Ketua Perempuan Amanat Jawa Timur itu, pemberian permakanan bagi anak stunting jelas menjadi kebutuhan primer untuk kalangan masyarakat dengan ekonomi ke bawah. Pada tahun ini, angka penerima permakanan memang menyusut jika dibandingkan dengan tahun lalu.  Pada 2022, data penerima intervensi permakanan sebanyak 33.280 jiwa. Untuk orang lanjut usia (lansia) sebanyak 20.378, penyandang cacat (PACA) sebanyak 6.814, dan yatim sebanyak 6.088. Setelah diverifikasi ulang, jumlah itu menurun drastis pada 2023. Yakni, menjadi 23.364 penerima.

Tidak Masuk Keluarga Miskin, 6 Anak Stunting Tidak Lagi Dapat Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/CHUSNUL-KHOTIMAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- DPRD Surabaya menilai skema pengajuan tambahan kuota permakanan terlalu berbelit. Usulan itu baru diterima oleh dinas sosial (dinsos) setelah melewati tujuh tahapan. Dewan juga mendesak pemkot mengembalikan jumlah penerima permakanan.  Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, penerima diusulkan 33.280 orang. Di antaranya, 20.478 lansia, 6.814 penyandang disabilitas, dan 7.088 anak yatim. Tapi setelah disinkronisasi, jumlahnya menyusut menjadi 23.364 orang. ”Kami minta agar data awal dikembalikan lagi,” kata Ketua Komisi D Khusnul Khotimah kemarin (23/1).  Memang sudah ada mekanisme untuk menambah penerima bantuan. Yaitu, melalui bantuan tak terduga (BTT). Tapi, pihaknya menilai mekanisme itu terlalu berbelit-belit. Alur pengajuan terlalu panjang sehingga memakan waktu yang lama. ”Kalau begini, kan pengajuan sia-sia. Karena banyak yang tidak bisa dapat bantuan dengan segera,” papar Khusnul.  Setidaknya ada tujuh tahapan yang harus dilalui sebelum data tambahan direalisasikan lewat BTT. Pertama, usulan ke dinsos datang dari lurah lewat hasil musyawarah kelurahan (muskel).  Dinsos lalu memverifikasi dengan menyandingkan data keluarga miskin dan rentan miskin. Jika masuk kriteria, dinsos menyampaikan usulan ke badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) untuk pengajuan biaya permakanan lewat BTT.  Selanjutnya, BPKAD melakukan verifikasi. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat, BPKAD lantas akan mentransfer dana BTT ke rekening dinsos. Berikutnya, kepala dinsos akan melakukan perubahan keputusan penerima manfaat bantuan permakanan.  Akhirnya, pemberian bantuan permakanan hasil perbaikan bisa direalisasikan. ”Alurnya terlalu panjang. Kami minta bisa terealisasi 1x24 jam,” papar Khusnul.  Hingga 16 Januari lalu, lanjut dia, baru ada 135 orang yang masuk data tambahan bantuan permakanan lewat BTT. Padahal, banyak yang mengajukan tambahan baru. Namun, pengajuan itu belum bisa diproses dengan cepat karena mekanisme yang berbelit.  Nah, pihaknya meminta agar pengajuan dipercepat untuk memudahkan pelayanan. Atau, bisa memanfaatkan sistem online atau digital. Pengajuan tidak boleh diproses secara manual. ”Ini era digitalisasi. Seharusnya, proses bisa dipercepat,” tegasnya.

Dinilai Berbelit, Usulan Bantuan Permakanan Melewati Tujuh Tahapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/PERMAKANAN-PEMKOT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Warga penerima bantuan permakanan di Surabaya menurun drastis. Dari sebelumnya 36.280 penerima, tahun ini jumlahnya turun menjadi 23.364 orang. Berkurangnya penerima bantuan itu menuai kritik dari Fraksi PDIP dan Demokrat-Nasdem.  Anggota Fraksi PDIP Khusnul Khotimah mengatakan, pihaknya mendapat banyak pengaduan dari warga terkait bantuan permakanan. ”Karena dulu mereka menerima, sekarang banyak yang tidak menerima (bantuan permakanan, Red),” ucapnya kemarin (22/1).  Penyusutan data penerima permakanan, jelas dia, terjadi di semua kelompok sasaran. Mulai kalangan lanjut usia (lansia), yatim piatu, hingga penyandang disabilitas. Menurut Khusnul, kondisi itu terjadi karena perubahan pola.  Tahun lalu bentuk permakanan berupa belanja program. Sementara itu, 2023 menjadi bantuan sosial (bansos). Bansos diatur dalam Peraturan Menteri Dalam (Permendagri) 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.  Khusnul meminta dinsos mengembalikan lagi data seperti yang tertera dalam dokumen APBD 2023. Sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023, penerima permakanan sebanyak 33.280 orang. Di antaranya, 20.478 lansia, 6.814 penyandang disabilitas, dan 7.088 yatim.  Dinsos memang sudah menyiapkan mekanisme lain melalui bantuan tak terduga (BTT). Itu merupakan pengajuan baru bagi warga yang belum masuk di pendataan awal. Namun, Khusnul menilai alur BTT terlalu panjang. Itu berpotensi membuat pengajuan semakin lama. ”Sehingga akan makin banyak warga yang tidak mendapat bantuan,” paparnya.  Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem Mochamad Machmud juga sepakat agar penerima permakanan ditambah lagi. ”Seakan-akan dinsos tidak rela APBD untuk bantuan permakanan,” kata Machmud.  Pihaknya juga mempertanyakan kriteria dan mekanisme penerima permakanan. Data di Rusunawa Penjaringan Sari contohnya. Awalnya terdapat 165 penerima. Kemudian, jumlahnya menyusut menjadi 15 orang.  Nah, setelah muncul desakan dan protes warga, data penerima berubah menjadi sekitar 90 penerima. ”Artinya, kriteria dan parameter yang ditetapkan dinsos tidak jelas. Yang bisa masuk dan tidak (data penerima, Red) ini kriterianya apa saja tidak transparan,” tegas Machmud.  Sementara itu, Kadinsos Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, daftar penerima program permakanan sudah melalui verifikasi dan pencocokan data. Di antaranya, data MBR dan data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).  Tidak sampai di situ, komparasi data juga dilakukan dengan data dari BPS. ”Karena bukan lagi masuk dana kelurahan, peraturannya juga berbeda. Penerimanya harus masuk ke dalam warga miskin, baik yang lanjut usia, disabilitas, anak yatim, maupun yatim piatu,” ujarnya.  ---  DATA PENERIMA PERMAKANAN SEBELUM DAN SESUDAH VALIDASI  Data KUA-PPAS 2023 <ul> 	<li>Lansia : 20.378</li> 	<li>Difabel : : 6.814</li> 	<li>Yatim : 6.088</li> 	<li>Total : 33.280</li> </ul> Sesudah Verifikasi <ul> 	<li>Lansia : 14.847</li> 	<li>Difabel : : 4.392</li> 	<li>Yatim : 4.125</li> 	<li>Total : 23.364</li> </ul> Keterangan:  - Anggaran permakanan 2023 mencapai Rp 113,3 miliar.  Sumber: Komisi D DPRD Kota SurabayaWar  &nbsp;

Warga Surabaya Penerima Bantuan Permakanan Berkurang, Dua Fraksi Geram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan permakanan

Berita Terkini