<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/inwioCTqtDu9Dv6ilMft2J1YYpyMQ0LPAxF6RvYB-2900879752.jpg" alt="Direktur Utama PT Sumber Organik, Agus Nugroho Susanto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sumber Organik, Agus Nugroho Susanto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Benowo, Surabaya, menghadapi tekanan keuangan imbas belum cairnya bantuan layanan pengelolaan sampah (BLPS) dari pemerintah pusat pada 2025. Imbasnya, perusahaan menanggung kewajiban ke perbankan yang nilainya mendekati Rp 100 miliar.&nbsp; Direktur Utama PT Sumber Organik, Agus Nugroho Susanto, mengungkapkan bahwa selama periode 2021 hingga 2024, BLPS dari pemerintah berjalan dengan baik dan menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kelayakan proyek PLTSA Benowo. Namun, sejak Februari 2025 dana tersebut belum ada kepastiannya. &ldquo;Tapi di tahun 2025 ini masih belum terdapat kepastian penganggarannya, di mana penerimaan dari bantuan layanan pengelolaan sampah dari APBN adalah merupakan salah satu unsur pendapatan yang memenuhi kelayakan proyek,&rdquo; kata Agus dalam Rapat Kerja Percepatan Implementasi dan Penyelesaian Hambatan Satgas P2SP di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/12).&nbsp; Ia melanjutkan, apabila bantuan layanan pengelolaan sampah (BLPS) dari APBN tidak dialokasikan, hal tersebut berpotensi mengganggu kinerja perusahaan dalam mengoperasionalkan fasilitas pengolahan sampah di TPA Benowo.&nbsp; &ldquo;Sehingga apabila bantuan BLPS dari APBN ini tidak dialokasikan, maka akan dapat mengganggu kinerja perusahaan kami dalam mengoperasionalkan TPA Benowo,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Meski demikian, Agus memastikan operasional PLTSA Benowo tetap berjalan. Tantangan utama justru berada pada kewajiban finansial perusahaan kepada perbankan yang saat ini belum sepenuhnya terpenuhi. &ldquo;Hanya ya kami ada kewajiban kepada pihak perbankan yang belum terpenuhi. Hanya kami bilang perbankan tolong sabar dulu, kami sedang meminta dari pemerintah, untuk dialokasikan. Jadi mereka juga mengerti gitu, jadi ya tetap kami berjalan dengan baik,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Agus menyebutkan, bantuan tersebut seharusnya sudah dapat diterima pada Februari tahun ini. Namun hingga kini belum ada kepastian, sehingga terjadi penundaan pembayaran piutang selama hampir 10 bulan lamanya.&nbsp; &ldquo;Ya kurang lebih, harusnya mungkin Februari tahun ini. Jadi kurang lebih tertunda hampir 10 bulan,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Lantaran belum bisa membayar, Agus menyebut pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak perbankan untuk bisa lebih bersabar. Ia percaya bahwa pemerintah pusat masih berkomitmen untuk memberi bantuan dalam hal penanganan sampah.&nbsp; &ldquo;Jadi kami komunikasikan agar supaya dari pihak perbankan bersabar. Ya kami juga percaya dengan pemerintah Indonesia pasti akan komitmen untuk penanganan sampah,&rdquo; ujar Agus.&nbsp; Akibat keterlambatan pencairan tersebut, total kewajiban yang tertunda ke perbankan kini nilainya cukup besar. Ia menyebut secara nilai jumlahnya hampir mencapai Rp 100 miliar.&nbsp; &ldquo;Ditagih bank, kewajiban kami jumlahnya kan cukup besar. 10 bulan ya mungkin mendekati hampir Rp 100 miliar,&rdquo; pungkasnya.

Keterlambatan pencairan BLPS dari pemerintah pusat berpotensi ganggu operasional PLTSA Benowo, kewajiban finansial mendekati Rp 100 miliar.

Bos PLTSA Benowo Ngadu ke Purbaya Punya Utang Nyaris Rp 100 M Akibat Bantuan Sampah Pemerintah Mandek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/mm-2884805281.jpg" alt="Kemenag gelar Bimbingan Teknis dan Review Dokumen Bantuan pada Pendidikan Diniyyah Formal, Muadalah, dan Ma&rsquo;had Aly. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemenag gelar Bimbingan Teknis dan Review Dokumen Bantuan pada Pendidikan Diniyyah Formal, Muadalah, dan Ma&rsquo;had Aly. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menggelar Bimbingan Teknis dan Review Dokumen Bantuan pada Pendidikan Diniyyah Formal, Muadalah, dan Ma&rsquo;had Aly. Kegiatan itu untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep digitalisasi dalam pendidikan, terutama di lingkungan pesantren pada 6-8 November di Serpong. Acara dihadiri para perwakilan lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF), 120 penerima bantuan termasuk yang ikut melalui daring. Menghadirkan narasumber dari Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang memaparkan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah, serta perwakilan dari EMIS (Education Management Information System) terkait tata kelola pendataan di Pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said mengatakan bahwa tujuan dari pengembangan Pendidikan Diniyyah Formal (PDF) untuk menjawab tantangan digitalisasi. &rdquo;Digitalisasi yang kami upayakan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu sains dan teknologi,&rdquo; ujar Basnang Said. Menurut dia, itu adalah langkah strategis untuk kemajuan pendidikan di pesantren. Transformasi PDF, dengan tetap mempertahankan kitab kuning sebagai landasan pembelajaran. &rdquo;Kualitas PDF saat ini sangat luar biasa dan akan dipertahankan dalam proses transformasi,&rdquo; tutur Basnang Said. Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma&rsquo;had Aly Mahrus menambahkan, bantuan itu salah satu dukungan atas visi pendidikan pesantren. Langkah digitalisasi Kementerian Agama untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan data pendidikan. Mahrus memastikan kurikulum berbasis kitab kuning tetap menjadi inti pembelajaran meskipun digitalisasi diterapkan. &rdquo;Digitalisasi adalah sarana, tetapi esensi pendidikan Islam berakar pada tradisi pesantren yang menjadi fokus utama kami,&rdquo; ungkap Mahrus. Mahrus berharap Pendidikan Diniyah Formal terus bersinergi mencapai tujuan pendidikan nasional yang berorientasi pada akhlak mulia dan keterampilan yang mumpuni. &rdquo;Mari kita wujudkan pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter kuat berlandaskan agama,&rdquo; ucap Mahrus.

Kemenag menyatakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan pemerintah termasuk Lembaga Pendidikan Diniyah Formal

Kemenag Beri Bimtek Bantuan Digital untuk 120 Lembaga Pendidikan Diniyah Formal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/16293412374500-636486501.jpg" alt="Cek bansos dengan mudah lewat HP." width="100%">
<figcaption>Cek bansos dengan mudah lewat HP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bantuan pemerintah kembali hadir melalui bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) tahap 4. Bantuan akan mulai dicairkan pada November. Ada berbagai macam bantuan dalam program itu. Di antaranya bantuan pangan non-tunai, bantuan makanan untuk lansia dan disabilitas, program kartu prakerja, beasiswa pendidikan, hingga program tanggap bencana. Pada tahap itu kelompok penerima manfaat akan menerima bantuan hingga Rp 750 ribu per tahap atau Rp 3 juta per tahun. Tujuan program itu, untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat tidak mampu dan juga korban bencana alam pada 2023. Bagi yang sudah terdaftar dapat langsung memeriksa status bantuan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Informasi mengenai daftar penerima bansos PKH juga bisa dilihat melalui tautan yang sama. Pencairan bantuan PKH bisa dilakukan di Bank Himbara atau Kantor Pos. Berikut jumlah bantuan Bansos PKH sesuai dengan kategori penerima: <ol> <li>Ibu hamil/nifas dan anak usia dini/balita: Rp 750 ribu per tahap atau Rp 3 juta setahun.</li> <li>Lansia dan penyandang disabilitas: Rp 600 ribu per tahap atau Rp 2,4 juta setahun.</li> <li>Anak sekolah SD: Rp 225 ribu per tahap atau Rp 900 ribu setahun.</li> <li>Anak sekolah SMP: Rp 375 ribu per tahap atau Rp 1,5 juta setahun.</li> <li>Anak sekolah SMA: Rp 500 ribu per tahap atau Rp 2 juta setahun.</li> </ol> Calon penerima bantuan merupakan warga negara Indonesia yang status keluarganya berkebutuhan khusus. Bukan merupakan anggota ASN, TNI, atau Polri, dan belum menerima bantuan sosial lain dari pemerintah. Berikut adalah cara untuk mengecek status dan mencairkan bantuan Bansos PKH. <ol> <li>Buka kemensos.go.id di browser web.</li> <li>Isi detail provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.</li> <li>Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP.</li> <li>Ketik kode yang muncul di kotak kode.</li> <li>Klik cari data untuk melihat informasi.</li> </ol> Berikut cara mencairkan bansos PKH <ol> <li>Pencairan bansos PKH dapat dilakukan di Pos Indonesia dengan tiga skema yang ditawarkan:</li> </ol> * Datang langsung ke Kantor Pos sesuai jadwal pencairan. * Petugas Pos Indonesia mendatangi komunitas seperti RT, RW, kelurahan, dan banjar, untuk mendistribusikan bantuan. * Skema pintu ke pintu, di mana petugas Pos Indonesia mengantarkan bantuan langsung ke rumah penerima.

Bantuan pemerintah kembali hadir melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4, mulai dicairkan pada November

Cek Bansos Tahap 4 pada November, Berikut Besaran Bantuan yang Didapatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/Image-2023-10-13-at-175301_7d8644bf-231439054.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah layak huni dari program BSPS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah layak huni dari program BSPS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan program rutilahu ini dianggap dapat menumbuhkan semangat masyarakat. Sebagaimana semangat itu ditunjukkan dengan saling bergotong royong serta saling bekerjasama untuk membangun rumah layak huni. Melalui program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan demi meningkatkan kualitas rumah yang dapat dihuni sehingga kesejahteraan lebih meningkat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013072163/dakwaan-tidak-lengkap-mantan-letkol-bebas-dari-dakwaan-korupsi-proyek-perumahan-prajurit">Dakwaan Tidak Lengkap, Mantan Letkol Bebas dari Dakwaan Korupsi Proyek Perumahan Prajurit</a> Salah satu diantara penerima bantuan BSPS tersebut, yakni seorang warga Jatimulya, Abdul Latip (38) yang mengatakan sangat terbantu, rumah yang dibangun pun menjadi lebih bermanfaat. &ldquo;Beryukur bangeet terpilih sebagai penerima BSPS, keluarga dirumah senang dan terbantu banget, apalagi keadaan ekonomi saya yang terbilang belum mencukupi untuk bangun rumah&rdquo; kata Latip, Jumat (13/10). &ldquo;Rumah yang dibangun berkat bantuan BSPS juga lebih bermanfaat karena tempat yang ditinggali jadi luas dan nyaman, soalnya kan keluarga saya banyak,&rdquo; sambungnya di depan rumahnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013026121/warga-perumahan-pesona-permata-ungu-sidoarjo-diteror-maling-dalam-semalam-empat-rumah-jadi-korban">Warga Perumahan Pesona Permata Ungu Sidoarjo Diteror Maling, Dalam Semalam Empat Rumah Jadi Korban</a> Latip juga menjelaskan bagaimana Ia mendapatkan program BSPS itu dari pihak Kelurahan Jatimulya. Tanpa berpikir panjang, Latip mendaftarkan dirinya beserta syarat yang diajukan kepada petugas yang akan mendampingi terkait program tersebut. Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen), Iwan Suprijanto berharap dengan skema Padat karya Tunai (PKT), program BSPS&nbsp; dapat memberikan manfaat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013024026/rugikan-negara-rp-12-miliar-letkol-tni-tawarkan-proyek-perumahan-fiktif">Rugikan Negara Rp 1,2 Miliar, Letkol TNI Tawarkan Proyek Perumahan Fiktif</a> Manfaatnya yakni memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, namun juga mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. "Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah," kata Iwan Suprijanto. Menurut Iwan, setidaknya ada 3 fokus penanganan rumah swadaya pada tahun 2023, yakni: -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mendukung percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Penanganan kawasan perumahan -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Permukiman kumuh terintegrasi dan perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012953968/gelar-pameran-perumahan-demi-bantu-kebutuhan-masyarakat-untuk-akses-kpr">Gelar Pameran Perumahan demi Bantu Kebutuhan Masyarakat untuk Akses KPR</a> Lalu Siapakah yang Berhak Mendapatkan BSPS? Jawa Pos melansir dari Modul BSPS terkait syarat dan kriteria penerima dana BSPS, diantaranya: <ol> <li style="font-weight: 400;">Warga Negara Indonesia (WNI)</li> <li style="font-weight: 400;">Sudah berkeluarga</li> <li style="font-weight: 400;">Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)</li> <li style="font-weight: 400;">Bersedia membentuk kelompok</li> <li style="font-weight: 400;">Belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah</li> <li style="font-weight: 400;">Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya</li> </ol> Syarat Bagi Penerima BSPS <ol> <li style="font-weight: 400;">Rumah milik sendiri, satu-satunya, dan dihuni</li> <li style="font-weight: 400;">Kerusakan pada komponen utama bangunan rumah, seperti atap, lantai, dan dinding</li> <li style="font-weight: 400;">Ada kelengkapan komponen struktural bangunan</li> <li style="font-weight: 400;">Ada kepemilikan lahan tempat bangunan rumah berada atau akan dibangun</li> <li style="font-weight: 400;">Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang</li> </ol>

Melalui program BSPS, pemerintah menyalurkan dana stimulan demi meningkatkan kualitas rumah yang dapat dihuni.

Bantuan Bedah Rumah Pemerintah (BSPS): Berikan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat, Cek Juga Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/wapres-Maruf.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Cianjur, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima keluhan pengungsi terdampak bencana gempa bumi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Rabu (4/1).  "Sudah dapat bantuan semua?" tanya Ma'ruf Amin.  "Belum, belum sama sekali mendapat, Pak. Kok lambat, Pak? Mohon dipercepat, Pak," jawab seorang warga bernama Surherlan. Suherlan mengaku rumahnya mengalami rusak berat sehingga ia harus mendirikan tenda di dekat rumahnya.  "Ha ini kepala BNPB kan memang ada tahapan-tahapannya ya? Apa termasuk yang direlokasi?" kata Ma'ruf.  Suherlan pun mengatakan rumahnya tidak termasuk yang direlokasi.  "Bukan," kata Suherlan.  Sementara itu, Ketua RT 04 Desa Cijedil Angga Nugraha mengatakan kondisi saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya.  "Sekarang alhamdulillah sudah mendingan. Mungkin, yang kurang itu dari bantuan logistik, masih ada kekurangan. Realisasi logistiknya semoga bisa cepat realisasi," kata Angga.  Dia mengatakan kondisi masyarakat terdampak gempa Cianjur di Desa Cijedil saat ini 70 persen masih tinggal di tenda pengungsian, sedangkan 30 persen sisanya sudah kembali ke rumah masing-masing.  "Kemungkinan karena di daerah sini bukan bagian lokasi yang begitu berbahaya, kemungkinan dibangun kembali," jelasnya.  Saat berdialog dengan para ahli waris korban jiwa terdampak gempa Cianjur, Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah sudah menyediakan tenda-tenda sementara dan dapur umum.  "Sabar semua, Pemerintah akan terus memantau. Di sini Pemerintah memberikan bantuan santunan untuk yang meninggal dan juga rumahnya yang rusak berat, ada yang sedang, ada yang ringan," ungkap Wapres.  Rumah rusak berat akan diberi bantuan senilai Rp60 juta, sementara rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta dan rusak ringan Rp15 juta.  "Kalau nanti sudah ada terima sebagian dan masih ada yang belum, bantuan akan disusulkan. Tapi, memang membangunnya beda karena aturannya rumah yang dipandu oleh para ahli. Mudah-mudahan tidak ada gempa lagi," kata Ma'ruf Amin.  Wapres berharap agar musibah tersebut menjadi peringatan bagi seluruh warga dan agar warga dapat lebih bersabar. Gempa bumi Cianjur bermagnitudo 5,6 pada 21 November 2022 menyebabkan korban jiwa 602 orang dan lima orang masih dalam pencarian di 13 kecamatan. Pemerintah memberikan santunan bagi keluarga dari 602 korban meninggal dunia, yang masing-masing mendapat Rp15 juta, sehingga totalnya mencapai Rp9,03 miliar.  Dalam peninjauan di Cianjur, Rabu, Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan kepada penerima santunan tahap II sebanyak 478 jiwa, dengan masing-masing ahli waris menerima Rp15 juta, sehingga santunan yang dibagikan sebanyak Rp7,1 miliar.  Sebelumnya, pada 8 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan santunan tahap I kepada 122 jiwa dengan total dana Rp1,8 miliar.  Total pengungsi akibat gempa Cianjur mencapai 166.927 orang dan kerugian mencapai Rp4 triliun hingga mengakibatkan 59.889 rumah rusak, yang terdiri atas 14.581 rusak berat, 17.198 rusak sedang, dan 28.110 rusak ringan. Selain itu, sebanyak 281 rumah ibadah, 18 fasilitas kesehatan, 18 kantor, dan 701 fasilitas pendidikan juga terdampak gempa bumi.  Sementara itu, terkait perbaikan rumah, pada tahap I diberikan bantuan bagi 8.316 unit rumah, dengan rincian 1.964 rumah rusak berat, 2.543 rumah rusak sedang, dan 3.809 rumah rusak ringan. Bantuan tersebut disalurkan ke 40 persen rekening penerima manfaat, sedangkan sisanya akan diserahkan setelah progres pembangunan mencapai 40 persen.  Pemberian bantuan perbaikan rumah tahap 2 diberikan untuk 16.745 unit rumah, dengan rincian 2.499 rumah rusak berat, 4.834 rumah rusak sedang, dan 9.412 rumah rusak ringan.  Bantuan sudah disalurkan ke rekening pemda dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan validasi data sebelum bantuan itu disalurkan ke rekening penerima manfaat.  Turut mendampingi Ma'ruf Amin dalam peninjauan tersebut ialah istri Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Lina Marliana, serta Bupati Cianjur Herman Suherman.​ (*)

Ma'ruf Amin Terima Keluhan Pengungsi Gempa di Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kajati-1.jpg" alt="Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menyelidiki dugaan penggelapan dana bantuan siswa dari pemerintah oleh oknum guru pesantren berinisial HW. Diduga dana itu dipakai untuk menyewa penginapan guna melakukan perbuatan asusila.  Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan, dugaan-dugaan tersebut didapat setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pengumpulan data.  ”Kemudian juga terdakwa menggunakan dana, menyalahgunakan yang berasal dari bantuan pemerintah untuk digunakan misalnya katakanlah menyewa apartemen,” kata Asep seperti dilansir dari Antara di Bandung, Kamis (9/12).  Namun, kata dia, saat ini pihaknya masih fokus terhadap perkara HW yang tengah ditangani dan masuk ke ranah pidana umum. Sehingga dugaan penggelapan dana untuk asusila itu perlu didalami lebih lanjut.  ”Di samping ada perkara pidum nanti kami melakukan pendalaman terkait itu,” kata Asep.  Dalam perkara tersebut, Asep memastikan pihaknya bakal menuntaskan kasus itu secara komprehensif. Sehingga, tindakan kejahatan seperti itu dapat dicegah dan tidak terulang kembali.  ”Ini untuk memastikan penanganan tuntas tidak sepotong-sepotong dan komprehensif,” papar Asep.  Adapun HW yang kini berstatus sebagai terdakwa karena telah memasuki proses peradilan, terancam hukuman 20 tahun penjara akibat perbuatannya. HW disebut melakukan tindakan asusila kepada 12 orang santriwati hingga membuat hamil dan melahirkan.  Kejaksaan menyebut HW telah melakukan perbuatan tersebut sejak 2016 hingga awal 2021. Kasipenkum Kejati Jawa Barat Dodi Gazali mengatakan aksi tak bejat HW itu dilakukan di berbagai tempat mulai dari di pesantrennya hingga di beberapa hotel dan apartemen.  Dalam aksinya, kata Dodi, HW diduga melakukan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. HW juga diduga memberikan sejumlah iming-iming kepada para korban. Terdakwa HW dijerat Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Kejati Jabar Menduga Guru Pesantren Gelapkan Dana untuk Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Buta-Usai-Vaksin-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang warga Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang mengalami kebutaan seusai menjalani vaksinasi Covid-19 mengharapkan bantuan.  Titik Andayani, 35, mengatakan, suaminya, Joko Santoso, 38, tidak bisa kembali bekerja karena mengalami kebutaan setelah menjalani vaksinasi pada September. ”Saat ini suami tidak bisa bekerja, kemudian selanjutnya bagaimana. Kami mengharapkan adanya bantuan,” kata Titik seperti dilansir dari Antara di Kota Malang.  Titik menuturkan, suaminya mengalami kebutaan sejak awal September dan hingga saat ini belum bisa kembali bekerja karena penglihatannya belum sepenuhnya pulih. Pada masa awal suaminya mengalami kebutaan tetangga dan saudara sering memberikan bantuan. Namun Titik merasa tidak enak terus mendapat bantuan dari tetangga dan saudara.  ”Maksud saya itu, pemerintah itu kok tidak ada bantuan yang turun-turun lagi,” kata Titik, yang tinggal di Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.  Kondisi yang demikian mendorong Titik mengunggah kejadian yang menimpa suaminya ke grup Facebook bernama Komunitas Peduli Malang Raya (Asli Malang) dengan harapan bisa mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kota Malang. ”Awalnya saya itu berniat untuk diam-diam. Memang pada awalnya saya mendapatkan bantuan, namun saat ini tidak ada bantuan lagi,” terang Titik.  Dia berharap pemerintah setidaknya memberikan pekerjaan yang sesuai untuk suaminya. ”Saya minta diberi pekerjaan yang kira-kira cocok sama kondisi suami saya. Nanti rencananya diberi gerobak untuk berjualan. Itu juga tidak apa-apa,” ujar Titik.  Sementara itu, Lurah Arjowinangun Andi Hamzah mengatakan, pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan pengurus lingkungan rukun tetangga dan rukun warga untuk membantu Joko. Termasuk mengupayakan biaya pengobatan Joko digratiskan.  ”Kami juga sudah berkoordinasi dengan camat dan dinas terkait untuk langkah-langkah lanjutan,” terang Andi.  Menurut dia, pemerintah kelurahan bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana juga sudah melakukan koordinasi untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok Joko dan keluarganya. ”Kami memikirkan itu juga. Saat itu, kami juga salurkan sembako. Termasuk sampai hari ini,” tutur Andi.  Joko menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama pada 3 September. Dia mendapat suntikan vaksin buatan AstraZeneca setelah hasil pemeriksaan menunjukkan dia sehat dan bisa menjalani vaksinasi Covid-19. Setelah mendapat suntikan vaksin Covid-19 Joko pulang ke rumah. Setibanya di rumah dia merasa mual dan kemudian dua kali muntah.  Malam harinya, saat hendak menggunakan telepon genggam Joko merasa penglihatannya agak kabur. Namun, dia mengira hal itu terjadi karena mengantuk sehingga kemudian memutuskan untuk beristirahat.  Namun, keesokan harinya, saat terbangun dari tidur, Joko tidak bisa melihat sama sekali. Istri Joko lantas melaporkan kejadian itu ke ketua rukun warga dan Joko langsung dibawa ke rumah sakit.

Warga Malang yang Alami Kebutaan Usai Vaksinasi Harapkan Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-thohir-dan-kpk.jpg" alt="DISKUSI: Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi keluar dari pintu belakang KPK, Jakarta, kemarin. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISKUSI: Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi keluar dari pintu belakang KPK, Jakarta, kemarin. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan berbagai macam stimulus dalam penanganan dampak Covid-19 seperti bantuan subsidi gaji pegawai swasta di bawah Rp 5 Juta, bantuan pelaku usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta, program kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan beragam bantuan lainnya yang kerap menimbulkan perdebatan.  Bahkan, timbul kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada pihak yang menerima bantuan lebih dari satu sementara ada juga pihak yang belum menerima bantuan sama sekali. Menteri BUMN Erick Thohir merespons asalkan penyalurannya dilakukan tanpa korupsi, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/27/08/2020/cek-jokowi-umumkan-subsidi-gaji-pegawai-swasta-cair-hari-ini/">Cek! Jokowi Umumkan Subsidi Gaji Pegawai Swasta Cair Hari Ini</a></li> </ul> "Prinsipnya begini, kalau memang tadi, ini bukan berarti kita naif ya, tetapi kalau tadi bantuan pemerintah secara langsung kepada orang yang membutuhkan, baik keluarga miskin atau pun tadi usaha mikro ternyata kena dua kali, saya rasa selama kita nggak korupsi, memberikan ke orang yang kekurangan dua kali ya nggak apa-apa," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Kamis (27/8).  Menurutnya, dalam pemberian atau penyaluran bantuan, pemerintah menggunakan data yang ada dan tak pernah sengaja untuk memberikan hingga dua kali. "Kan proses peraturannya jelas. Bukan kita sengaja dua kali, tapi peraturannya jelas. Tadi, subsidi gaji berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang masih membayar sampai bulan Juni, jadi jelas. Kalau tiba-tiba baru ikut Juli, ya bagaimana dong?” ucapnya.  Erick menekankan, dalam penyaluran bantuan pemerintah selalu bersasarkan pada data resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Meski dalam hal ini data masyarakat masih harus terus diperbarui. Namun, hal itu dapat sambil berjalan mengingat masyarakat memang benar-benar sedang membutuhkan bantuan selama Covid-19 masih berlangsung.  "Data BPJS Ketenagakerjaan tadi sudah terbukti 2,5 juta berjalan dengan langsung kepada akun banknya. Dan sudah ada 13,8 juta dari 15,7 juta, ini sesuatu yang baik, yang selama ini kadang-kadang ribut mengenai data," tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=48gkuD8fwU0

Dapat Bantuan Lebih dari 2 Kali, Erick: Selama Tak Dikorupsi Tak Apa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Dialog-ABK-Brebes-3-Penyerahan-Bantuan.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anak buah kapal (ABK) jadi salah satu bidang pekerjaan yang paling terdampak pandemi Covid-19. Setidaknya, lebih dari 25 ribu ABK WNI terpaksa kembali ke tanah air karena pariwisata mandek. Merespon kondisi tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan modal usaha.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, para ABK dan keluarganya diberikan bantuan sarana usaha berupa program inkubasi bisnis. Sebagai tahap awal, bantuan senilai Rp 10 juta diberikan pada 10 keluarga ABK di Brebes, Jawa Tengah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu ABK dan keluarganya untuk berwirausaha maupun mengembangkan wirausaha yang sudah ada.  "Bantuan ini merupakan kepedulian dari pemerintah. Tidak hanya ditujukkan bagi awak kapal migran, tetapi juga kepada anggota keluarganya yang terdampak pandemic,” tuturnya saat berdialog dengan ABK di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (18/8). Seperti diketahui, Brebes merupakan salah satu lumbung ABK WNI yang kerap berangkat ke luar negeri.  Dalam kesempatan tersebut, Menaker turut mensosialisasikan mekanisme penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai ABK di kapal berbendera asing. Dia menekankan mengenai pentingnya memahami perjanjian kerja sebelum ditandatangani. Kemudian, mengetahui kredibilitas dan legalitas perusahaan yang akan memberangkatkan mereka. Info mengenai hal tersebut dapat diakses di Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Sehingga diharapkan tidak akan banyak masalah yang terjadi ketika mereka sudah melaut.  Menurut Menaker Ida, ada berbagai latar belakang masalah yang kerap mendera pekerja migran, khususnya yang bekerja sebagai ABK. Seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), gaji tidak dibayar, penipuan, kecelakaan kerja, perlakuan tidak manusiawi, hingga meninggal saat bekerja dan di larung di perairan lepas. ”Ini tak terlepas dari kurangnya pemahaman akan prosedur bekerja di luar negeri,” ungkapnya.  Usai berdialog dengan para ABK purna, Ida menyempatkan diri mengunjungi rumah keluarga pekerja migran mendiang Abdul Wakhid yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera Tiongkok (Lu Rong Yuan Yu 326). Mendiang Abdul Wakhid meninggal akibat kecelakaan kerja pada Mei 2020 lalu.  Menaker menyampaikan, pemerintah terus berkoordinasi dengan perwakilan di Beijing agar jenazah dapat dipulangkan. Sehingga dapat dimakamkan di tanah kelahirannya.  Dalam kesempatan yang sama, Bupati Brebes Idza Priyanti mengatakan, bahwa pihaknya telah memfasilitasi calon ABK dan calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri. Pihaknya menyediakan layanan terpadu satu pintu yang datanya tercatat secara resmi dan terus update. ”Dengan data ini maka kita bisa berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah,” katanya.  Selain bantuan pada ABK, bantuan sarana usaha lainnya juga diberikan pada 40 orang nelayan yang tergabung dalam 2 kelompok nelayan di Desa Kaliwlingi. Masing-masing kelompok nelayan mendapat bantuan senilai Rp 40 juta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WWfCOnVZ19Y

Pemerintah Beri Bantuan ABK WNI Berupa Sarana Wirausaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/gerbang-disfektan.jpg" alt="Pengendara melintasi gerbang disinfektan untuk sterilisasi di jalan Komplek Marinir, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). Warga setempat membuat Gerbang yang dilengkapi sensor gerak otomatis untuk mengeluarkan cairan disinfektan itu menjadi salah satu u" width="100%">
<figcaption>Pengendara melintasi gerbang disinfektan untuk sterilisasi di jalan Komplek Marinir, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). Warga setempat membuat Gerbang yang dilengkapi sensor gerak otomatis untuk mengeluarkan cairan disinfektan itu menjadi salah satu u</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dampak pandemi Covid-19 begitu mahal. Pemerintah harus menggelontorkan uang lebih banyak untuk memitigasi dampak penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu. Kali ini pemerintah mengeluarkan anggaran tambahan Rp 405,1 triliun dari APBN.  Presiden Joko Widodo kemarin (31/3) mengumumkan perincian paket stimulus ketiga yang nilainya hampir seperlima APBN 2020 itu. Dalam keterangannya, presiden menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Virus tersebut juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas. Situasi itu termasuk kategori kegentingan yang memaksa.  ’’Maka saya baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu, Red) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan,’’ terang Jokowi di Istana Bogor kemarin.  Perppu tersebut memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, serta otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa. Targetnya adalah menjamin kesehatan masyarakat serta menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.  Karena itu, setelah dihitung ulang, keluarlah angka Rp 405,1 triliun dari APBN. Itu adalah total tambahan pembiayaan dari APBN untuk mitigasi dampak Covid-19. Sebelumnya, pada stimulus 1 dan 2, pemerintah mengalokasikan total Rp 158,2 triliun. Termasuk tambahan defisit APBN Rp 125 triliun.  Dari tambahan Rp 405,1 triliun itu, lebih dari separo dialokasikan untuk stimulus ekonomi. Selebihnya digunakan untuk kesehatan dan jaring pengaman sosial. Pemerintah juga memberikan keringanan bagi pelanggan PLN dengan daya 450 VA dan 900 VA.  Anggaran kesehatan, tutur Jokowi, diprioritaskan untuk melindungi para tenaga kesehatan. Mereka selama ini berada di garda terdepan dalam menangani wabah sehingga memerlukan perlindungan ekstra. Anggaran bagi mereka yang paling utama akan dirupakan alat pelindung diri (APD).  Sementara itu, anggaran jaring pengaman sosial digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Khususnya mereka yang masuk kategori miskin. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta penerima manfaat. ’’Besaran manfaatnya akan dinaikkan 25 persen,’’ ujar Jokowi.  Dampaknya, komponen bantuan untuk ibu hamil sejumlah Rp 2,4 juta setahun naik menjadi Rp 3 juta setahun. Begitu pula komponen anak usia dini yang menjadi Rp 3 juta per tahun dan penyandang disabilitas Rp 2,4 juta per tahun. Insentif tersebut berlaku efektif per bulan ini.  Jokowi melanjutkan, pemerintah juga mengantisipasi pengadaan kebutuhan pokok. Jadi, selain memastikan masyarakat bisa membeli bahan pokok, pemerintah memastikan barangnya tersedia dalam jumlah cukup. Pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk memenuhi bahan pokok beserta operasi pasar.  Presiden juga memastikan bahwa relaksasi kredit mikro bakal berjalan. Yakni, keringanan pembayaran kredit bagi mereka yang berpenghasilan harian. Misalnya, pelaku UMKM, pekerja informal seperti ojek online, sopir taksi, hingga nelayan. Dengan catatan, nilai kreditnya masih di bawah Rp 10 miliar.  ”OJK sudah menerbitkan aturan mengenai hal tersebut dan berlaku mulai April ini,” ucap Jokowi. Pengajuan penundaannya bisa dilakukan melalui e-mail atau bahkan WhatsApp. Tidak perlu sampai harus datang ke kreditor. Belum lagi berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.  Di bidang nonfiskal, pemerintah juga mempermudah ekspor dan impor demi menjamin ketersediaan barang di dalam negeri. Termasuk bahan baku industri. Yakni dengan menyederhanakan larangan terbatas ekspor maupun impor. Juga percepatan layanan proses ekspor dan impor melalui national logistic ecosystem.  Perppu, tambah Jokowi, juga dibuat untuk mengantisipasi defisit APBN yang tahun ini diperkirakan mencapai 5,07 persen. Harus ada relaksasi defisit APBN di atas 3 persen. Relaksasi itu juga akan berlaku bagi APBN 2021 dan 2022. Hanya tiga tahun. ”Setelah itu kita akan kembali ke disiplin fiskal maksimal defisit 3 persen mulai 2023,” tambahnya.  Perppu tersebut segera diundang-undangkan dan dilaksanakan. Dalam waktu dekat pula, pemerintah akan menyampaikan ke DPR agar dapat disetujui menjadi UU. Sehingga dasar hukum untuk langkah mitigasi Covid-19 semakin kuat.  Sementara itu, BI memastikan terus melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah. Harapannya, mampu menjaga mekanisme, kenyamanan, dan mengantisipasi kepanikan di pasar.  ”BI membeli SBN (surat berharga negara) yang dilepas investor asing sebesar Rp 172,5 triliun year to date. Sebesar Rp 166,2 triliun di antaranya yang dilepas investor asing,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual kemarin. Dia memastikan, saat ini rupiah bergerak dalam mekanisme pasar yang baik. Sebab, tekanan global cukup mereda. Meski ketidakpastian masih relatif tinggi. Kemarin rupiah diperdagangkan di level Rp 16.350 per USD.  Perry mengungkapkan, saat ini cadangan devisa lebih dari cukup. Data hingga akhir Februari, tercatat USD 130,4 miliar. Untuk langkah lanjutan, BI akan menjalin koordinasi kementerian/lembaga terkait. Dia juga mendorong agar bank menurunkan bunga kreditnya. Sebab, BI telah memberikan stimulus penurunan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen. Diikuti penurunan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps.  ”Meski demikian, stimulus tersebut akan percuma jika tidak diikuti perbankan menurunkan bunga kreditnya. Sehingga bisa mendorong perekonomian lebih lanjut,” urai Perry.  BI bersama OJK, industri perbankan, dan industri keuangan lainnya telah melakukan penyesuaian jadwal operasional sejak 30 Maret. Perry juga memastikan pemenuhan kebutuhan uang tunai dilakukan secara front loading. Menambah persediaan uang di ATM dan uang di dalamnya dijamin higienis. Meski demikian, dia mengimbau masyarakat bertransaksi nontunai.  ”Untuk itu, BI menetapkan penyesuaian atas pengenaan biaya MDR QRIS menjadi 0 persen khusus untuk merchant dengan kategori usaha mikro yang berlaku mulai 1 April sampai 30 September mendatang. Begitu juga biaya sistem kliring nasional,” bebernya.  Pemerintah Masih Kaji Aturan Mudik  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tengah mengkaji aturan resmi tentang mudik. Terutama terkait dengan penutupan tol. Menurut Luhut, kajian tersebut akan mempertimbangkan pasokan logistik dan akses kesehatan. Sambil menunggu terbitnya aturan resmi tentang mudik, Luhut meminta masyarakat menaati kebijakan social distancing.  Kemarin siang Luhut menyatakan, bakal ada format soal aturan mudik. Namun, hingga berita ini ditulis sekitar pukul 22.00 tadi malam, belum ada format resmi yang disampaikan. Namun, Luhut secara tersirat menegaskan bahwa aturan mudik tak hanya berlaku untuk Jakarta.  Luhut tak ingin masyarakat melihat apa yang dilakukan pemerintah terlambat. Sebab, dampak Covid-19 ini berjalan cepat. Dia membandingkan dengan Amerika yang pernah dikunjunginya beberapa waktu lalu. Saat itu Amerika masih aman. ”Tiba-tiba dua minggu lalu sudah seperti kebakaran jenggot semua,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Bantuan Pemerintah Terkait Dampak Covid-19, Ibu Hamil Dapat Rp 3 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan pemerintah

Berita Terkini