<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221220_1829251.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan di kantor SPKT Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan di kantor SPKT Polda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menetapkan 14 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Mereka tersebar di tiga kabupaten.  ”Atas petunjuk dari pimpinan, kami memberikan keterangan terkait kasus BPNT di tiga kabupaten, yakni Bantaeng, Sinjai, dan Takalar, dengan tersangka 14 orang,” ujar Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli di Makassar seperti dilansir dari Antara, Selasa (20/12).  Untuk 14 orang yang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial AR, IN, AA, dan AI, dari Kabupaten Sinjai. Kemudian ZN, MR, RY, AM, RA, dan AF, dari Kabupaten Takalar; dan AF, Z, AM, serta RA, dari Kabupaten Bantaeng.  Kompol Fadli menjelaskan, penetapan tersangka tersebut setelah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel turun dengan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebanyak Rp 20 miliar lebih.  Dia menjelaskan, modus operandi yang dijalankan para tersangka dengan melakukan mark up atau penggelembungan harga barang bantuan dan mengurangi indeks, kemudian menyalurkan jenis barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga hasil audit memunculkan kerugian besar.  ”Karena ada barang yang ditotal lolos dari BPK. Ini untuk tahap pertama. Nanti, setelah kita melakukan pemeriksaan tersangka ada pengembangan. Bisa saja ada penambahan tersangka,” ungkap Fadli.  Mengenai peran para tersangka, kata dia, ada sebagai koordinator daerah, pemasok, ketua KSU, pimpinan perusahaan, dan CV atau PT, yang bermain dalam proses pengadaan bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu.  ”Jadi, kami bekerja profesional sesuai dengan aturan agar apa yang menjadi tujuan kami untuk mencegah korupsi di Sulsel bisa segera ditindaklanjuti dan bisa diterima dengan baik,” tutur Fadli.  Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah memeriksa Abdul Hayat Gani yang saat itu masih menjabat Sekretaris Provinsi Sulsel selama lima jam di Kantor Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan pada Februari 2022. Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi BPNT Covid-19.  Dalam proses penyidikan, penyidik menaksir ada kerugian keuangan negara sekitar Rp 100 miliar selama proses penyaluran BPNT Tahun Anggaran 2020 di 24 kabupaten/kota se-Sulsel. Kendati demikian, jumlah itu masih dalam perkiraan penyidik karena mengeluarkan data audit hanya dari BPK.  Penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan dan pelanggaran menyalahi pedoman umum pengadaan bahan pokok di 20 kabupaten/kota yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Polda Sulsel Tetapkan 14 Tersangka Korupsi BPNT Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANSOS-SUMENEP.jpg" alt="Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara" width="100%">
<figcaption>Pencairan bantuan sosial BLT-BBM di Sumenep. Kominfo Sumenep/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menemukan data ganda penerima bantuan sosial kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan bantuan pangan nontunai sebanyak 2.610 keluarga. Bantuan itu disalurkan kementerian sosial kepada keluarga penerima manfaat.  ”Berdasar laporan tim lapangan, data ganda dan data yang tidak valid penerima bantuan sosial di Sumenep sebanyak 2.610 keluarga,” kata Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep Achmad Zulkarnaen seperti dilansir dari Antara di Sumenep, Senin (21/11).  Dia menjelaskan, temuan data ganda dan data tidak valid penerima bantuan tersebut, saat petugas dari PT Pos di Kabupaten Sumenep melakukan pencairan kepada penerima bantuan. Yang dimaksud dengan data ganda itu adalah satu orang terdata dua kali atau lebih, sedangkan data yang tidak valid adalah data yang tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan.  ”Di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, dan warga yang telah meninggal dunia,” ujar .  Terkait temuan data ganda dan data yang tidak valid itu, Achmad Zulkarnaen menyatakan, akan menghapus data tersebut dan diperbarui.  Ketua Satgas Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) PT Pos Kantor Cabang Sumenep R. Shoifuddin membenarkan adanya data penerima bantuan sosial yang ganda dan tidak tepat sasaran.  ”Memang benar seperti itu, namun khusus data ganda dan data salah sasaran, pencairan bantuan tersebut kami tangguhkan,” terang Shoifuddin.  Shoifuddin menjelaskan, penerima bansos program sembako dan BPNT 2022 di Sumenep terdata sebanyak 129.295 keluarga dan terealisasi 127.634 keluarga atau tersisa 1.661 KPM. Bansos sembako dan BLT subsidi minyak goreng dialokasikan untuk 127.274 keluarga penerima manfaat, namun yang terealisasi 126.939 keluarga atau tersisa sebanyak 335 keluarga.  ”Sedangkan BLT BBM dan sembako terdata sebanyak 124.458 keluarga, terealisasi 123.844 keluarga atau tersisa 614 keluarga. Sehingga, jumlah total KPM yang terdata ganda dan tidak valid sebanyak 2.610 keluarga,” papar Shoifuddin.

Pemkab Sumenep Temukan 2.610 Data Ganda Penerima Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/antarafoto-penyaluran-bantuan-sosial-dari-kemensos-160422-ds-5-1.jpg" alt="Petugas memeriksa kesesuaian data penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Kantor Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Sabtu (16/4). Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa kesesuaian data penerima bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Kantor Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Sabtu (16/4). Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial Kota Surabaya bersiasat mempercepat penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) dan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Itu dilakukan supaya bisa tuntas sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.  Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin, guna mempercepat penyaluran BLT dan BPNT, dinas menyerahkan data nama dan alamat penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial ke camat dan lurah. Selanjutnya akan bergerak bersama untuk membantu percepatan penyaluran bantuan.  ”Mereka (camat dan lurah) juga bergerak bersama-sama. Jadi, kami mengawal bersama dengan teman-teman PT Pos dan BNI untuk BPNT dan BLT,” kata Anna seperti dilansir dari Antara.  Selain itu, menurut dia, strategi jemput bola diterapkan untuk menyalurkan BPNT dan BLT minyak goreng kepada warga yang sudah lanjut usia atau sakit. Sehingga, mereka tidak bisa mendatangi tempat penyaluran bantuan.  ”Kalau memang dia tidak bisa ambil datang, misal lansia, BNI atau PT Pos akan menuju ke rumahnya,” terang Anna.  Anna mengatakan, penerima BPNT dan BLT minyak goreng di Kota Surabaya total 85.328 keluarga. Selain itu, ada 56.372 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH).  ”Untuk penyaluran BLT minyak goreng dan BPNT di Surabaya saat ini sudah mencapai 56,37 persen, sedangkan untuk PKH juga sudah mulai banyak yang tersalur, sudah hampir sama 50 persen,” ujar Anna.  Deputi Eksekutif Wakil Presiden Regional V PT Pos Indonesia Agus Aribowo sebelumnya mengatakan, BPNT dan BLT minyak goreng sudah disalurkan kepada 48.267 keluarga penerima manfaat atau sekitar 56,56 persen dari target.  ”Itu data penerima bansos minyak goreng dan sembako/BPNT. Bansos (BPNT) sebulan Rp 200 ribu dibayarkan bersama (BLT) minyak goreng (tiga bulan) Rp 300 ribu. Jadi PT Pos menyalurkan per KPM itu Rp 500 ribu,” papar Agus.

Surabaya Bersiasat Percepat Penyaluran BPNT dan BLT Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tempImage2TuRjy.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (13/3). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini bersama Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (13/3). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) harus digunakan sesuai kebutuhan keluarga penerima manfaat (KPM).  Dalam kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (13/3), Risma mengatakan, para penerima manfaat BPNT diharapkan mengetahui bantuan tersebut tidak berupa barang. Namun, disesuaikan dengan kebutuhan para penerima manfaat.  ”Penerima manfaat harus mengetahui bahwa di perpres itu jelas tidak harus dalam bentuk barang. Itu sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat dan juga tidak boleh dipaketkan (dalam bentuk paket),” kata Risma seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/3).  Risma menjelaskan, para KPM yang telah mendapatkan BPNT, bisa membeli kebutuhan pokok di e-warong atau warung-warung lain, sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Jika KPM telah mendapatkan BPNT tidak membutuhkan telur untuk konsumsi keluarga, sudah seharusnya e-warong tidak memaksakan komoditas tersebut untuk dibeli KPM.  ”Misalkan saya alergi telur, kalau saya diberi telur itu untuk apa. Jadi sebetulnya tidak boleh (dalam bentuk paket) dan tidak boleh ditentukan (apa saja komoditasnya),” ujar Risma.  Dia menambahkan, para KPM memiliki hak untuk membeli bahan pokok sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada saat uang sudah diterima dan masuk rekening KPM, uang tersebut merupakan hak masing-masing keluarga.  ”Penerima manfaat yang berhak, bukan saya yang mengatur, bukan. Tapi yang pegang uang karena begitu masuk ke rekening KPM itu sudah sah milik mereka sendiri, bukan milik pemerintah bukan milik siapapun, tapi milik penerima manfaat itu,” tutur Risma.  Sebelumnya, di Kabupaten Kediri terjadi unjuk rasa yang dilakukan aktivis antikorupsi Gerak Indonesia yang menuntut e-warong dibubarkan karena diduga menyalahi ketentuan untuk penggunaan BPNT. Aksi tersebut dipicu oknum petugas pendamping bantuan sosial yang mewajibkan KPM membelanjakan dana bantuan ke e-warong tertentu. Hal tersebut dinilai menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.

Mensos Tegaskan BPNT Digunakan Sesuai Kebutuhan Penerima Manfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/penyaluran-BNPT-di-surabaya_1.jpg" alt="Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) tahap satu dari kementerian sosial di Kota Surabaya, Sabtu (26/2). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) tahap satu dari kementerian sosial di Kota Surabaya, Sabtu (26/2). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 39 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Surabaya, Jawa Timur, menerima bantuan pangan nontunai (BPNT) tahap satu. Bantuan dari Kementerian Sosial itu dicairkan melalui PT Pos Indonesia.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, penyaluran BPNT di Surabaya tersebut telah berlangsung dan ditargetkan selesai pada Selasa (1/3).  ”Untuk saat ini percepatan dilakukan melalui kantor pos dan insya Allah pada Selasa (1/3) akan selesai,” kata Anna seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (27/2).  Menurut Anna, penyaluran BPNT tahun ini tidak dibagikan dalam bentuk sembako, melainkan diberikan secara tunai. Pemerintah Kota Surabaya pada tahap satu penyaluran BPNT mendapatkan kuota sebanyak 39 ribu KPM.  ”Dalam prosesnya, kuota tersebut mendapat penambahan. Saat ini proses sedang berjalan melalui KANTOR POS terdekat maupun kantor pos terpusat. Jadi semua kantor pos bisa menyalurkan (BPNT) itu,” ujar Anna Fajriatin.  Dia menjelaskan, kantor pos juga mendapat tugas dari kementerian sosial memfoto rumah-rumah keluarga penerima manfaat (KPM). Apabila, terdapat KPM yang berusia lanjut, sakit, atau tidak bisa mengambil di kantor pos, BPNT diantarkan pihak kantor pos.  ”Di situlah ada proses yang mungkin satu atau dua hari oleh kantor pos, untuk memberikan bantuan sosial itu ke rumah KPM masing-masing,” papar Anna Fajriatin.  Sedangkan untuk total BPNT yang dicairkan, masyarakat akan mendapatkan Rp 600.000 dengan catatan, BPNT yang dibayarkan per bulan Rp 200.000. ”Itu dibayarkan tiga bulan langsung, yakni Januari, Februari, dan Maret. Total mendapatkan Rp 600.000,” terang Anna Fajriatin.  Anna menambahkan, dinsos juga melakukan pendampingan di seluruh kantor pos saat pencairan BPNT. Bahkan, lurah dan camat juga ikut serta dalam mengawal penerima BPNT atau KPM yang mendapat undangan pencairan BPNT.  ”Undangan ini sesuai nama dan alamat, jadi undangan ini sudah dikirim kantor pos, dua hari sebelum penyaluran. Artinya, kita bisa melakukan verifikasi dan bisa melakukan sinkronisasikan data muskel (musyawarah kelurahan) yang ada di pada Januari,” ucap Anna Fajriatin.  Meski demikian, Anna tak menampik bahwa proses muskel pada Januari, terdapat data yang dianggap tidak layak atau penidaklayakan KPM yang telah dilakukan RT/RW. Sebab, telah terdapat warga yang sudah meningkat taraf hidupnya dan atau terdapat warga yang telah meninggal dunia.

Sebanyak 39 Ribu KPM di Surabaya Terima Bantuan Pangan Nontunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BPNT-gresik-4.jpg" alt="SUDAH PAKETAN: Warga menerima BPNT untuk jatah Juli lalu. Untuk jatah bulan ini, belum ada kepastian kapan pendistribusiannya. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SUDAH PAKETAN: Warga menerima BPNT untuk jatah Juli lalu. Untuk jatah bulan ini, belum ada kepastian kapan pendistribusiannya. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat. Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta bekerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM).  Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu. ”Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali,” ujar Risma dalam keterangan resmi kemarin (2/10).  Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos. Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. ”Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang,” tegasnya.  Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. ”Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan,” katanya.  Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan wali kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada minggu kedua Oktober 2021.  Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. ”Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak,” jelas Risma yang juga menjabat ketua DPP PDI Perjuangan.  Ketua Himbara Sunarso menyatakan, sampai akhir Juli 2021, empat bank pelat merah telah menyalurkan sembako, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan presiden produktif usaha mikro (BPUM) kepada lebih dari 24,9 juta penerima bantuan maupun UMKM dengan nilai total Rp 37,8 triliun. Perinciannya, program sembako Rp 15,2 triliun kepada 8,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM); PKH Rp 17,2 triliun untuk 10,4 juta penerima; dan BPUM Rp 11,6 triliun bagi 9,6 juta pelaku UMKM.  Khusus Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan program sembako Rp 3,1 triliun kepada 5,5 juta penerima. Lalu, PKH Rp 6,2 triliun kepada 3,8 juta KPM dan BPUM Rp 11,62 triliun untuk 7,5 juta pelaku UMKM.  ”Kami berusaha membantu masyarakat dan UMKM untuk bertahan di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Ini dilakukan dengan sinergi kerja sama seluruh pihak,” ujar direktur utama BRI tersebut.  Sunarso juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat penerima manfaat agar dapat segera mencairkan bansos selambatnya 90 hari setelah dana masuk. ”Kami juga sebaik mungkin memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pencairannya,” tandasnya.

BPNT Bisa Diganti Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/ini-janji-mensos-tidak-ada-lagi-beras-apek-apalagi-berjamur-berkutu-atau-berbatu_m_109248.jpeg" alt="SOSIALISASI: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) memaparkan program bantuan pangan nontunai (BPNT) saat berkunjung ke Redaksi Jawa Pos, Minggu (12/2) di Surabaya." width="100%">
<figcaption>SOSIALISASI: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kanan) memaparkan program bantuan pangan nontunai (BPNT) saat berkunjung ke Redaksi Jawa Pos, Minggu (12/2) di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyosialisasikan program bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada ratusan warga Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Benowo, Minggu (12/2). Dia berjanji program tersebut mengakhiri era beras apek yang sering ditemukan dalam program beras untuk rakyat miskin (raskin). Warga yang diundang dalam acara itu adalah mereka yang tergabung dalam program keluarga harapan (PKH). Kelompok yang memang diplot oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menerima manfaat berbagai bantuan sosial. Mereka rata-rata ibu-ibu yang berasal dari lima kecamatan. Yakni, Benowo, Pakal, Tandes, Sambikerep, dan Sukomanunggal. Tidak ketinggalan beberapa pemilik&nbsp;e-warung&nbsp;yang telah menjadi&nbsp;pilot&nbsp;project&nbsp;Kemensos di Kota Surabya. Dengan ditemani Dirjen, jajaran direksi Bulog, dan BNI, Khofifah menyaksikan secara langsung simulasi pengambilan bantuan pangan melalui&nbsp;outlet e-warung&nbsp;milik Suparmi, pemilik&nbsp;e-warung&nbsp;pertama di Surabaya. Pemohon adalah Sariwati, warga Sambikerep. Dia menukarkan nilai rekening sebesar Rp 100 ribu dengan dua karung beras dan dua kantong gula. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah, transaksi berhasil,&rsquo;&rsquo; seru pembawa acara saat Suparmi menarik struk transaksi dari mesin&nbsp;electronic data capture&nbsp;(EDC) miliknya. Program yang digagas Kemensos tersebut akan menggantikan beras untuk keluarga miskin (raskin). Keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan rekening BNI dan selembar kartu Indonesia sejahtera. APBN akan otomatis mentransfer bantuan uang ke rekening tersebut yang kemudian bisa ditukar menjadi beras 10 kg dan gula 5 kg di&nbsp;e-warung&nbsp;terdekat. &rsquo;&rsquo;Program ini akan mengakhiri rezim beras kuning, berjamur, berkutu, dan berbatu,&rsquo;&rsquo; kata Khofifah. Dengan sistem itu, Khofifah yakin program bantuan pangan maupun bentuk bantuan lainnya akan terhindar dari bermacam ketidaktepatan. Di antaranya, tidak tepat harga, tidak tepat waktu, dan tidak tepat jumlah yang selama ini mengganggu sistem distribusi rastra. &rsquo;&rsquo;Sekarang setiap rekening bisa di-top&nbsp;up&nbsp;langsung dari APBN,&rsquo;&rsquo; ucap ketua umum PP Muslimat NU tersebut. Selain melakukan sosialisasi di Gelora Bung Tomo, Mensos menyempatkan diri berkunjung ke kantor redaksi&nbsp;Jawa Pos&nbsp;di lantai 4 gedung Graha Pena, Surabaya. Kepada awak redaksi, Khofifah menambahkan, sistem BPNT juga memiliki keunggulan lain, yakni mempercepat kemandirian warga penerima manfaat. Dalam perhitungan Kemensos, KPN bisa mandiri dalam jangka waktu lima tahun dengan beberapa intervensi dari pemerintah. Namun, khusus pengelola&nbsp;e-warung&nbsp;bisa mandiri hanya dalam waktu dua tahun. Sebab, selain mendapatkan pasar yang tetap&nbsp;(fix&nbsp;market), para pengelola akan mendapatkan bayaran dari setiap transaksi yang nilainya tidak kecil. &rsquo;&rsquo;Jadi,&nbsp;multiplier effect&nbsp;dari program ini sangat besar,&rsquo;&rsquo; jelasnya di hadapan awak redaksi.&nbsp;(tau/c17/fat/sep/JPG)

Ini Janji Mensos, Tidak Ada Lagi Beras Apek, apalagi Berjamur, Berkutu, atau Berbatu