<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/29/bantuan-modal-Kediri-361165297.jpg" alt="Salah satu pelaku usaha penerima bantuan modal di Kota Kediri." width="100%">
<figcaption>Salah satu pelaku usaha penerima bantuan modal di Kota Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemberian bantuan modal (banmod) untuk para pelaku usaha di Kota Kediri terus berlanjut. Tahun ini, pemerintah kota tidak melakukan pendaftaran baru, melainkan meneruskan pelaku usaha yang sudah mendaftar pada 2023. &rdquo;Masih ada yang belum tersurvei dari pendaftar tahun lalu,&rdquo; terang Kepala Bidang (Kabid) Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri Lilin Nuryani. Saat ini, Pemkot Kediri sedang melakukan survei yang sudah dilakukan sejak Kamis (22/2). Total ada sekitar 18 ribu pelaku usaha yang mendaftar bantuan modal pada 2023. Dari jumlah tersebut, ada 6.145 yang belum disurvei. &rdquo;Targetnya April, kami selesaikan proses survei,&rdquo; terang Lilin Nuryani. Selanjutnya, tim survei akan melakukan verifikasi pada Mei. Setelah itu, pencairan diupayakan selesai pada akhir Juni. Namun, menurut Lilin Nuryani, ada kemungkinan nominal bantuan modal yang diterima para pelaku usaha tak sama dengan tahun lalu. Pemkot Kediri belum menentukan besaran bantua modal yang akan diserahkan ke setiap pelaku usaha. &rdquo;Bisa saja banmod tahun ini lebih kecil dari tahun lalu. Karena anggaran yang diberikan menurun lebih dari 50 persen. Yakni dari Rp 25 miliar di tahun lalu, kini menjadi Rp 14 miliar,&rdquo; papar Lilin Nuryani. &rdquo;Turunnya anggaran ini memang ada penurunan pendapatan DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau),&rdquo; tambah dia. Meski demikian, lanjut dia, berapapun nominal atas bantuan tersebut diharapkan bisa mendongkrak jalannya usaha masyarakat di Kota Kediri. Lilin Nuryani berharap agar para pelaku usaha memanfaatkan bantuan modal untuk keperluan usaha. Dia menegaskan akan melakukan kontrol terhadap penggunaan modal tersebut. &rdquo;Kami lakukan secara online juga ke lapangan secara langsung. Kalau ada temuan yang penggunaan tidak sesuai, akan kami arahkan untuk tetap dibelanjakan untuk kebutuhan usaha,&rdquo; ucap Lilin Nuryani. Selain itu, dia berpesan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan bisa mencairkan bantuan modal. Semua proses untuk mendapatkan bantuan tersebut gratis.

Anggaran bantuan modal para pelaku usaha di Kota Kediri tahun ini mengalami penurunan hingga lebih dari 50 persen

Anggaran Bantuan Modal untuk Pelaku Usaha di Kota Kediri Tahun Ini Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/dokumentasi-sidak-simo-2535147407.jpg" alt="Dokumentasi saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berbincang saat sidak pasar Simo/ Radar Surabaya." width="100%">
<figcaption>Dokumentasi saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berbincang saat sidak pasar Simo/ Radar Surabaya.</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":16j" class="ii gt"> <div id=":16k" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan dana bantuan modal ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.&nbsp; Bantuan modal tersebut, bertujuan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kondisi pasar-pasar di kota tersebut, termasuk Pasar Simo, Surabaya. Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup) Sabtu (24/2), langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap pemulihan pasar-pasar di Surabaya. Kendati demikian, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melakukan peninjauan langsung ke Pasar Simo di Jalan Banyu Urip untuk memastikan kondisi pasar sebelum dilakukan revitalisasi. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pemkot melaksanakan pengerjaan dengan strategis, serta merespons keluhan pedagang terkait sepinya pasar akibat pasar tumpah di lokasi tersebut. "Saya juga mendengar keluhan pedagang yang sambat sepi karena pasar tumpah di sini. Pemkot akan lakukan penertiban," ujar Cak Eri, Jumat (23/2). Eri Cahyadi menyatakan bahwa ada 46 pasar di bawah pengelolaan PD Pasar Surya Surabaya, dan ia meminta pendataan serta penyisiran pasar-pasar tersebut. Dari hasil tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dan PD Pasar Surya akan saling berbagi tugas terkait revitalisasi pasar. "Mana saja pasar yang akan dilakukan revitalisasi oleh Pemkot Surabaya maupun oleh PD Pasar Surya. Sebab, pembangunan dan perbaikan itu belum dilakukan di semua titik," ucapnya. Total dana yang telah disalurkan ke PD Pasar Surya sebesar Rp 21,9 miliar, termasuk modal sebesar Rp 9,9 miliar dari Pemerintah Kota Surabaya dan pergantian ke PD Pasar Surya sebesar Rp 12 miliar. "Sekarang saya meminta daftar PD Pasar soal 46 pasar tadi, karena ada beberapa yang tidak menjadi pasar karena ada yang sudah menjadi jalan,&rdquo; kata Cak Eri. Eri Cahyadi juga menargetkan selesainya proyek revitalisasi pada Mei mendatang, dengan harapan semua pasar di Surabaya akan menjadi lebih nyaman dan sesuai dengan komitmennya hingga tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kota segera akan menanggapi keluhan yang disampaikan oleh pedagang Pasar Simo. Berdasarkan hasil peninjauannya, pasar tumpah tersebut telah mengurangi aktivitas pasar dan pendapatan para pedagang. Cak Eri memerintahkan kepada camat dan Kepala Satpol PP Surabaya untuk mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut. "Mereka yang tidak ada retribusinya harus segera kita carikan solusinya," tutur Eri. Pemerintah Kota Surabaya juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk revitalisasi pasar di kota ini. Selain itu, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran, pemkot akan terus berkolaborasi dengan semua pihak. Saat ini, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Surabaya mengalami peningkatan, yang menunjukkan adanya progres dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Saat ini, angka indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan," pungkasnya. </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">***</div> </div> </div>

Pemerintah Kota Surabaya telah mengalokasikan dana bantuan modal ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.

Imbas Pasar Tumpah Bikin Pedagang Sepi Pengunjung, Cak Eri Langsung Gerak Cepat Sidak di Pasar Simo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/WhatsApp-Image-2023-10-07-at-081057-1221619435.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerima. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari DBHCT kepada buruh pabrik rokok sebanyak 3.745 warga. Wali kota melanjutkan penyaluran BLT itu kepada keluarga miskin Surabaya di Gedung Barunawati, Kamis (5/10). Wali Kota Eri memastikan pada 2023, Pemkot Surabaya menerima DBHCT dari pemerintah pusat sekitar Rp 15 miliar. Dana itu disalurkan melalui BLT dan juga bantuan peralatan usaha. &rdquo;Jadi ada yang kita gunakan BLT, ada yang kita gunakan untuk modal usaha atau bantuan peralatan usaha. Sebenarnya kan bantuan dari Kemensos itu bentuknya bisa BLT, PKH (Program Keluarga Harapan), modal usaha dan alat. Jadi sama kita juga bentuk bantuannya seperti itu,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Dia menegaskan, BLT dan bantuan modal atau peralatan usaha diberikan kepada warga miskin Surabaya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos. Sehingga, yang belum tersentuh itu diberikan bantuan dari DBHCT. Namun, dia tidak ingin yang menerima hanya selalu berharap BLT. &rdquo;Kita data dan kita berikan bantuan modal, ada yang melalui program padat karya dan ada pula yang diberikan modal usaha, sehingga kita sesuaikan dengan keinginan mereka, makanya ada yang minta jualan kopi keliling ada yang minta dibuatkan toko kelontong dan sebagainya,&rdquo; terang Eri. Setelah diberikan bantuan modal atau peralatan usaha, mereka tidak lantas ditinggal, tapi dilatih dan didampingi serta dipantau terus menerus sampai dia keluar dari garis kemiskinan. &rdquo;Kalau kita berikan BLT terus berarti kita tidak mendidik mereka dan mereka tidak akan pernah mengubah dirinya, makanya kita pantau terus,&rdquo; ujar Eri. Menurut dia, pemberian bantuan sarana usaha itu diberikan sebagaimana prinsip dan komitmen pemkot dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebabnya, DBHCT ini tidak hanya diberikan pemkot kepada masyarakat melalui BLT tapi juga sarana usaha. &rdquo;Karena kami pemerintah kota berprinsip dari dulu, tidak semuanya menerima BLT saja. Tapi bagaimana mereka bisa berusaha meningkatkan kehidupan warga itu apakah dengan modal usaha atau bantuan seperti mesin jahit dan lain-lain,&rdquo; jelas Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan, selain warga miskin, sasaran penerima bantuan dari DBHCT adalah buruh pabrik rokok. Pada intinya, bantuan DBHCT difokuskan pemkot untuk mengentas kemiskinan. &rdquo;Jadi selain untuk buruh pabrik rokok, juga diberikan kepada masyarakat miskin. Bentuk bantuan bisa berupa BLT dan bisa berupa peralatan atau modal usaha, sesuai Permenkeu (Peraturan Menteri Keuangan) ada dua jenis itu,&rdquo; papar Anna Fajriatin. Anna berharap warga miskin Surabaya bisa mengubah nasib dan bisa terbebas dari garis kemiskinan. Pihaknya terus mendorong warga yang masih tergolong warga miskin untuk ikut program tersebut supaya kemiskinan Surabaya semakin turun. &rdquo;Insya Allah dengan cara ini kemiskinan Surabaya semakin turun,&rdquo; ucap Anna.

Pemkot Surabaya salurkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kepada warga yang berhak menerima berupa BLT dan bantuan modal usaha

Selain BLT, 1.118 Warga Miskin di Kota Surabaya Diberi Bantuan Peralatan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/TPPO-1511306295.jpg" alt="Para WNI korban TPPO di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, pada Senin (26/6/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Para WNI korban TPPO di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bangkok, Thailand, pada Senin (26/6/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berbagai langkah sinergis tengah dilakukan pemerintah dalam perang melawan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah itu tak hanya berfokus pada pelaku, tapi juga penanganan korban. Saat Polri sibuk melacak pelaku jual beli organ manusia, Kementerian Sosial (Kemensos) berfokus pada penanganan korban TPPO. Plh Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico mengungkapkan, pihaknya bertanggung jawab dalam hal penanganan proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial untuk para korban. &rdquo;Total per 20 Juli 2023 sudah ada 618 korban yang kami tangani,&rdquo; ujarnya. Penanganan itu dilakukan 37 UPT Kemensos di seluruh Indonesia. Kebanyakan korban tersebut berasal dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah. &rdquo;Kami bertugas memulangkan mereka ke rumah masing-masing bekerja sama dengan Kemenlu. Namun, kami tampung dulu sementara di sentra dan balai kami,&rdquo; sambungnya. Berdasar hasil asesmen, terjadinya praktik TPPO disebabkan permasalahan ekonomi dan kondisi kemiskinan yang dialami korban. Mereka masuk kategori miskin dan miskin ekstrem. Atas alasan tersebut, kata dia, Kemensos memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. &rdquo;Kami selesaikan pembayaran utang mereka, kemudian melakukan proses pemberdayaan kewirausahaan. Sebab, rata-rata semuanya terjebak dalam iming-iming uang, kemudian menjual organ tubuhnya,&rdquo; papar Roben. Tak hanya itu, Kemensos juga membantu biaya kesehatan hingga membuka akses korban pada program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN). Dengan cara itu, para korban bisa mendapat fasilitas layanan asuransi kesehatan. Pemenuhan kebutuhan hidup layak juga diberikan kepada para korban. Sebab, mayoritas korban tidak lagi memiliki harta benda lantaran telah dijual untuk biaya keberangkatan ke luar negeri. Selain itu, mereka diikutsertakan dalam pelatihan vokasional dengan harapan bisa mandiri secara ekonomi. &rdquo;Berbagai upaya penanganan ini diharapkan bisa mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan dan tidak lagi terjebak praktik TPPO,&rdquo; katanya. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini pun telah memberikan perhatian serius terhadap kasus TPPO yang terus meningkat sepanjang periode 2020&ndash;2023. Dia turun langsung menyapa dan memberikan penguatan terhadap para korban di beberapa daerah. Terbaru, Mensos menyaksikan respons cepat Sentra &rsquo;&rsquo;Efata&rsquo;&rsquo; di Kupang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK) terhadap kasus TPPO di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Korban TPPO di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 5 orang dewasa dan 2 balita. Yakni, 1 pasangan suami istri bersama 2 balita, 1 orang dewasa yang masih memiliki hubungan kekerabatan, serta 1 pasang suami istri lainnya. Mereka mengaku mendapat tawaran bekerja di perkebunan sawit. Kenyataannya, mereka akan diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri untuk pekerjaan yang belum jelas. Untuk mendukung mereka secara ekonomi, Kemensos memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi). Misalnya, untuk keluarga Narsisius Madi, bantuan Atensi yang disalurkan mencapai Rp 18.195.850. Bantuan tersebut terdiri atas bantuan kewirausahaan bidang pertanian berupa satu unit alat perontok padi hingga bantuan tambahan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan gizi balita dalam fase tumbuh kembangnya. Bantuan itu diberikan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing korban. Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa memastikan bahwa Kemensos akan membantu para korban TPPO. Dengan begitu, mereka nanti tak mudah tergiur bujuk rayu hingga menjadi korban TPPO. &rdquo;Kita akan bantu mereka. Jadi, jangan sampai hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri,&rdquo; ungkapnya. Menurut pengakuan Narsisius Madi dan istrinya, sebelumnya mereka pernah bekerja di Bali pada sektor pariwisata selama kurang lebih lima tahun. Namun, pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata lumpuh dan mereka terpaksa kembali ke kampung halaman di Manggarai Timur. Saat ini, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan pendapatan dari hasil berkebun yang tidak menentu. &rdquo;Niat kami pergi merantau karena banyak kekurangan dalam keluarga kami,&rdquo; ungkapnya. (mia/c7/oni)

Berbagai langkah sinergis tengah dilakukan pemerintah dalam perang melawan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Langkah itu tak h

Tangani 618 Korban TPPO, Kemensos Bagikan Bantuan Modal untuk Berwirausaha Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KURMA-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program kartu usaha perempuan mandiri (Kurma), masih akan menjadi andalan Pemkab Sidoarjo pada 2023. Bahkan, alokasi anggarannya makin besar. Program itu dinilai bermanfaat untuk membantu peningkatan usaha dan pendapatan bagi kaum ibu-ibu. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkab Sidoarjo M. Edi Kurniadi mengungkapkan, pada 2023 nanti, program Kurma ditargetkan bisa menyasar sebanyak 2.500 kelompok usaha. Karena itu, anggaran yang disiapkan juga lebih banyak dibandingkan 2022. Nilainya mencapai Rp 23 miliar. “Untuk bantuan mencapai Rp 20 miliar, sementara Rp 3 miliar untuk kegiatan pendukungnya,” jelasnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Sidoarjo. Kegiatan pendukung itu, lanjut dia, seperti sosialisasi maupun pendampingan kepada pelaku usaha. Program pendampingan penting untuk membantu agar usaha dari penerima program bisa tetap eksis dan berkembang. Pihaknya akan mengupayakan pelatihan seperti produksi, manajemen keuangan hingga pemasaran. “Kami kawal terus, termasuk laporan keuangannya,” tuturnya. Edi menambahkan, pihaknya juga tengah memantapkan mekanisme penyaluran program Kurma tersebut. Dengan harapan program itu makin tepat sasaran. “Bisa sama dengan sebelumnya, bisa berubah,” sambungnya. Pada 2022 ini, pemkab juga telah merealisasikan program tersebut. Total ada sebanyak 1.891 kelompok usaha telah menerima suntikan modal dari program Kurma. Aanggaran yang disalurkan mencapai Rp 14,92 miliar.

2023, Alokasi Anggaran Program Kurma di Sidoarjo Makin Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/KURMA-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bantuan modal dari Pemkab Sidoarjo ke para penerima program kartu perempuan usaha mandiri (Kurma) sudah dicairkan. Sebanyak 1.891 kelompok usaha perempuan sejak Jumat (23/9) telah menerima transferan uang permodalan tersebut.  Namun, sebagian besar mereka baru mengambil bantuan tersebut pada Rabu (28/9) kemarin. Tak heran, antrean warga tampak ramai di halaman gedung Bank Delta Artha, salah satu BUMD Pemkab Sidoarjo.  Direktur Utama BPR Delta Artha Sidoarjo Sofia Nurkrisnajanti Atmaja mengatakan, uang ditransfer ke rekening ketua kelompok seperti yang tercantum dalam SK bupati. Untuk penarikan dana, harus ada surat kuasa yang ditandatangani semua anggota kelompok.  Karena itu, mereka butuh waktu untuk mengumpulkan fotokopi KTP dan tanda tangan anggota. ”Jadi, baru ramai hari ini (kemarin, Red). Tapi, ini bisa diambil kapan pun,’’ kata Sofi.  Penarikan bisa di semua kantor cabang Bank Delta Artha. Tiap kelompok menerima besaran bantuan beragam. Ada yang Rp 6 juta, Rp 8 juta, hingga Rp 10 juta. Total ada 16.429 orang yang tergabung dalam 1.891 kelompok tersebut. Total yang disalurkan sebanyak Rp 14,94 miliar.  Meski antrean membeludak, situasinya tetap kondusif. Pihaknya membuat stan khusus di halaman parkir gedung bank untuk melayani para penerima program Kurma. ”Di cabang yang lain juga ada. Jadi, yang datang ke sini sebagian besar warga yang dekat,’’ jelasnya.  Ita Istiana, salah seorang penerima bantuan, mengaku pencairan bantuan tidak sulit. Hanya, karena butuh tanda tangan anggota kelompok, dia turut hadir dalam pengambilan meski dirinya bukan ketua kelompok. ”Alhamdulillah, lancar prosesnya. Ini nanti untuk tambahan modal usaha katering,’’ ujarnya.

Alhamdulillah, Bantuan Modal Kurma untuk Ibu-Ibu di Sidoarjo Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220822-WA0014.jpg" alt="Khofifah saat menemui warga di Pasar Pucang Anom Surabaya. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Khofifah saat menemui warga di Pasar Pucang Anom Surabaya. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebut Provinsi Jawa Timur memiliki langkah yang selaras dengan Presiden Joko Widodo. Utamanya dalam perekonomian warga.  Khofifah menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Jawa Timur pada Senin (22/8). Pemprov Jatim aktif memberi perhatian dan bantuan modal pada para pelaku usaha kecil.  Khofifah menyatakan, Pemprov Jatim berusaha melengkapi dengan menyalurkan bantuan modal untuk pelaku usaha ultramikro. Gubernur mendampingi Presiden Jokowi ke sejumlah pasar menyalurkan bantuan modal kerja (BMK), bantuan langsung tunai (BLT), dan minyak goreng kepada peserta program keluarga harapan.  ”Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memberi perhatian dengan menyalurkan bantuan BMK, BLT, dan PKH pada masyarakat kecil kita di Jawa Timur,” ucap Khofifah.  Dia menyatakan, Pemprov Jatim pun melakukan hal serupa dalam bentuk bantuan penyaluran permodalan untuk pelaku usaha ultramikro senilai Rp 500 ribu dari Baznas Jatim serta BUMD Jatim. Selain itu, ada pinjaman murah dengan bunga tiga persen per tahun melalui Bank UMKM Jatim dengan pinjaman maksimal Rp 10 juta.  ”Bantuan permodalan untuk pelaku usaha ultramikro kami berikan untuk membantu mereka mengakses permodalan dari Bank UMKM Jatim. Bunganya hanya 3 persen per tahun sementara pinjaman maksimal hanya Rp 10 juta,” terang Khofifah.  Gubernur menambahkan, program itu digagas agar pelaku usaha ultramikro seperti pengusaha toko pracangan, pedagang kaki lima, pedagang sayur, dan lain-lain, tidak terjerumus meminjam uang ke rentenir.  ”Akses modal itu tanpa jaminan. Tahun ini ada anggaran Rp 7,5 miliar yang kita siapkan hingga akhir tahun. Semoga bisa memberi manfaat bagi pelaku usaha ultramikro di tengah tawaran pinjaman online yang begitu mudah diakses namun berisiko bunga sangat tinggi,” ujar Khofifah.  Kunjungan kerja Presiden Jokowi di Jatim hari ini (22/8) di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo di antaranya membagikan sertifikat tanah, menyerahkan BMK dan BLT.

Jokowi Beri Bantuan Warga, Khofifah Beri Modal Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PASAR-TURI-BARU-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Terhitung sudah sepekan Pasar Turi Baru (PTB) Surabaya beroperasi. Namun, belum seluruh pedagang membuka lapaknya. Persoalan modal menjadi hambatan utama. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya pun turun tangan memberikan solusi.  Untuk mendapatkan suntikan modal, Dinkopdag Surabaya menjalin kerja sama dengan perbankan. Saat ini, proses itu sudah berjalan. Pada tahap awal, dinkopdag mengumpulkan identitas pedagang untuk dilakukan pengecekan kredit atau BI checking. Namun, hal ini sepertinya membuat pedagang juga sedikit ketir-ketir.  Ketua Tim Pemulihan Pasca Kebakaran (TPPK) Pasar Turi Kemas A. Chalim menyampaikan, pasca kebakaran beruntun di Pasar Turi pada 2007 dan 2012, pedagang pindah ke berbagai tempat. Ada yang bertahan di area Pasar Turi dengan menempati tempat penampungan sementara (TPS). ’’Hingga beralih profesi dan berjualan di mal yang lain,’’ ucapnya.  Nah, untuk kembali berjualan di PTB, pedagang menemui beberapa kendala. Penjual yang sudah berdagang di tempat baru butuh waktu untuk penyesuaian. Begitu juga yang telah alih profesi, tentu butuh modal yang tidak sedikit.  Langkah dinkopdag menggandeng perbankan untuk membantu permodalan menjadi angin segar bagi pedagang. Kemas berharap seluruh penjual yang membutuhkan fasilitas itu segera dibantu.  Sementara itu, Kepala Dinkopdag Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos menuturkan, pihaknya siap menjembatani pedagang dan bank. Agar pedagang mendapatkan bantuan modal. Harapannya, pinjaman itu bisa digunakan untuk memulai usaha di PTB. ’’Mitra bank yang kami gandeng adalah Bank Jatim. Sekarang masih diproses bank untuk verifikasi,’’ ungkapnya.  Terpisah, anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah menilai, upaya pemkot memfasilitasi permodalan pedagang PTB sangat tepat. Sebab, tidak sedikit penjual yang membutuhkan dana segar untuk kembali membuka lapaknya. ’’Sebab, mungkin ada pedagang yang selama bertahun-tahun harus bertahan dengan kondisi finansial minim,” katanya.  Politikus PAN itu berharap pemberian modal tidak tebang pilih. Terutama pedagang Pasar Turi yang lama. Bukan hanya itu, pinjaman dana modal tersebut tidak boleh memberatkan pedagang. ’’Misalnya, bunga pinjaman dibuat seringan mungkin atau utak-atik skema cicilan pinjaman yang meringankan pedagang,” imbuhnya.

Dinkopdag Surabaya Siap Bantu Pedagang Pasar Turi Baru Dapat Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1_juta.jpg" alt="TERDAMPAK PANDEMI: Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan untuk pedagang kaki lima dan warung di kawasan Malioboro, Jogjakarta, kemarin (9/10). (LAILY RACHEV/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK PANDEMI: Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan untuk pedagang kaki lima dan warung di kawasan Malioboro, Jogjakarta, kemarin (9/10). (LAILY RACHEV/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di kawasan Malioboro kemarin (9/10) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW). Presiden berharap masyarakat yang menjalankan usaha mikro bisa bangkit setelah terkena dampak pandemi Covid-19.  ”Diberikan bantuan sebesar Rp 1,2 juta per orang dan dimulai kali pertama di kawasan Malioboro, Jogjakarta,” ujar Jokowi yang didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.  Bantuan tersebut diberikan terutama kepada PKL dan warung atas dampak penerapan PPKM level 4 di 141 kabupaten/kota di 28 provinsi berdasar Inmendagri Nomor 27 dan 28 Tahun 2021. Tujuan utamanya ialah mendorong PKL dan pemilik warung bisa segera bangkit kembali seiring dengan perbaikan situasi pandemi. ”Para penerima BT-PKLW adalah PKL dan pemilik warung yang belum mendapatkan bantuan melalui skema banpres produktif usaha mikro (BPUM),” imbuh Jokowi.  Bantuan tersebut diberikan untuk 1 juta PKL dan warung-warung kecil di seluruh Indonesia. Masing-masing mendapatkan Rp 1,2 juta. Bantuan diberikan sampai akhir 2021.  Dengan penyerahan kemarin, secara bersamaan dilakukan penyaluran di 141 kabupaten/kota di seluruh Indonesia oleh TNI dan Polri.  Petugas TNI dan Polri terjun langsung untuk mendata dan memverifikasi PKL serta pemilik warung yang berhak menerima bantuan BT-PKLW. Selanjutnya, calon penerima akan menerima undangan untuk pengambilan BT-PKLW di kantor polres atau kodim setempat. ”Per 8 Oktober 2021, data calon penerima yang sudah masuk sebesar 930.773 orang dan sebagian besar sudah terverifikasi,” kata Airlangga. Data itu terus ditingkatkan dan diproses hingga mencapai angka yang ditargetkan.  Program BT-PKLW diinisiasi untuk melengkapi program pemerintah yang sudah berjalan selama ini. Di antaranya BPUM, subsidi bunga KUR, penjaminan kredit modal kerja UMKM, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, dan restrukturisasi kredit UMKM.

1 Juta PKL dan Pemilik Warung Dapat Bantuan Rp 1,2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pengerajin-Rumah-Boneka-Barbie-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Seorang perajin menyelesaikan pembuatan rumah boneka Barbie yang di banderol 450 ribu hingga 3 juta rupiah tergantung ukuran di workshop Rumah Barbie kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2020). Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tuna" width="100%">
<figcaption>Seorang perajin menyelesaikan pembuatan rumah boneka Barbie yang di banderol 450 ribu hingga 3 juta rupiah tergantung ukuran di workshop Rumah Barbie kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2020). Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tuna</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keran dana pemerintah untuk memulihkan ekonomi di berbagai sektor terus mengucur. Kemarin (12/8) pemerintah mengumumkan bakal menyalurkan hibah modal usaha dengan target 12 juta pelaku UMKM. Mereka adalah para pelaku usaha yang belum tersentuh program kredit perbankan.  Program tersebut di luar stimulus-stimulus yang selama ini dikeluarkan pemerintah. Nilainya Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Disalurkan dalam sekali transfer ke rekening pelaku usaha. ’’Tahap awal kita sudah dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp 22 triliun,’’ terang Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki di kantor presiden kemarin.  Saat ini sudah terkumpul data 17 juta pelaku usaha mikro. Data itu akan divalidasi Kemenkop UKM bersama Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, ada kriteria khusus bagi penerima hibah. ’’Kriterianya adalah dia belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan,’’ lanjut mantan kepala Kantor Staf Presiden itu.  Pendataan dilakukan lewat dinas-dinas koperasi di berbagai daerah. Dengan begitu, sebaran penerimanya bisa lebih merata. Tidak tertutup kemungkinan pula penerima adalah pelaku UMKM yang baru memulai usaha. Misalnya, para korban PHK yang mencoba bangkit dengan berwirausaha.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/12/08/2020/peran-penting-perempuan-lewat-umkm-dukung-ekonomi-di-masa-pandemi/">Peran Penting Perempuan Lewat UMKM Dukung Ekonomi di Masa Pandemi</a>  Karena itu, Teten mengajak pelaku usaha mikro yang belum mendapat pembiayaan modal kerja dari bank agar aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi setempat. Pihaknya juga menggandeng aparat hukum untuk ikut mengawasi jalannya program demi memastikan penyalurannya tepat sasaran. Rencananya, program itu diluncurkan Senin (17/8).  Dirut BRI Sunarso menyatakan, pihaknya siap apabila ditunjuk untuk menyalurkan bantuan modal tersebut. ’’Yang penting satu, duitnya ada dan sudah dianggarkan. Selanjutnya, yang penting juga, datanya ada,’’ tegas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/30/04/2020/bangkitkan-usaha-di-tengah-pandemi-pelaku-umkm-diguyur-bantuan-modal/">Bangkitkan Usaha di Tengah Pandemi, Pelaku UMKM Diguyur Bantuan Modal</a>  Saat ini BRI sudah memiliki data sebagian calon penerima bantuan. Yakni, disortir dari data nasabah tabungan Simpedes yang belum tersentuh kredit dan saldonya di bawah Rp 2 juta. Saat ini teridentifikasi 4,3 juta nasabah calon penerima.

Pemerintah Beri Hibah Modal Usaha, Setiap UMKM Terima Rp 2,4 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan modal

Berita Terkini