<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/13/banjir-di-padang-325748894.jpg" alt="Rumah warga terendam banjir bandang di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Padang, (1/12/2025). (Padang Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Rumah warga terendam banjir bandang di Kelurahan Tabing Banda Gadang, Nanggalo, Padang, (1/12/2025). (Padang Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah pusat boleh bersikeras tidak men&zwnj;jadikan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Su&zwnj;mut), dan Sumatera Ba&zwnj;rat (Sumbar) sebagai ben&zwnj;cana nasio&zwnj;nal yang membuat bantuan luar negeri sulit masuk. Namun, pemerintah daerah terdampak memilih sebaliknya.&nbsp; Setelah Pemerintah Aceh mempersilakan lima relawan Tiongkok membantu mencari jenazah yang masih tertimbun, Jumat (12/12) Pemerintah Kota Padang, Sumbar, menerima bantuan logistik dari Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Shaima Al Hebsi di Kantor Camat Koto Tangah, Padang. &nbsp; Al Hebsi menyampaikan, masyarakat dan Pemerintah UEA turut merasakan duka mendalam atas musibah yang menimpa warga Kota Padang serta Provinsi Sumbar, Sumut, dan Aceh. Pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan hubungan erat antara Pemerintah Indonesia dan UEA. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016951161/dukung-warga-terdampak-bantuan-terus-mengalir-untuk-tanggap-darurat-banjir-sumatera">Dukung Warga Terdampak, Bantuan Terus Mengalir untuk Tanggap Darurat Banjir Sumatera</a> "Melalui Palang Merah UEA, kami menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam di Kota Padang. Kami juga akan melihat langkah berikutnya untuk meringankan beban masyarakat terdampak,&rdquo; katanya, seperti dikutip dari Padang Ekspres&nbsp;Jumat (12/12).&nbsp; Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah UEA. &ldquo;Kami merasa terhormat atas perhatian dari Pemerintah UEA. Bantuan ini akan segera didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo Subianto pun memberikan dukungan yang luar biasa,&rdquo; ungkap Fadly.&nbsp; Di Medan, Sumut, anggota Komisi D DPRD Sumut Mangapul Purba menyoroti minimnya ketersediaan alat berat untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana di sejumlah daerah di Sumut. &ldquo;Jumlah alat dari PUPR Sumut, saya yakin tidak mencukupi,&rdquo; ujar Mangapul saat memberikan keterangannya kepada Sumut Pos kemarin (12/12).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016947485/bantuan-kemanusiaan-sembako-dan-obat-obatan-mengalir-ke-aceh-dan-sumatera">Bantuan Kemanusiaan Sembako dan Obat-obatan Mengalir ke Aceh dan Sumatera</a> Mangapul mendorong Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengambil langkah strategis, termasuk menambah jumlah alat berat melalui berbagai skema. Menurutnya, alternatif seperti menyewa alat, menerima dukungan donasi, atau opsi teknis lainnya harus segera dipertimbangkan agar penanganan bencana tidak terhambat. (hrs/fir/uri/lyn/wan/ttg)

Bantuan luar negeri akhirnya bisa masuk ke Kota Padang untuk membantu korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

Tidak Ada Bencana Nasional, Padang Tetap Terima Bantuan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/IMG_4384-4064214089.jpeg" alt="Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (The Guardian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (The Guardian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, pada Jumat (24/1/2025), mengumumkan keputusan besar yang menghentikan hampir seluruh bantuan luar negeri yang diberikan oleh AS, dengan pengecualian untuk Israel dan Mesir. Keputusan ini disampaikan melalui memo internal kepada staf Departemen Luar Negeri AS yang menyatakan bahwa bantuan militer untuk kedua negara tersebut akan tetap diteruskan. Dalam memo tersebut, Rubio menekankan, &ldquo;Tidak ada dana baru yang boleh dicairkan untuk proyek baru atau perpanjangan proyek yang ada hingga setiap proposal disetujui sebagai bagian dari agenda Presiden Trump,&rdquo; seperti dilansir The Guardian, Minggu (26/1/2025). Kebijakan ini berlaku untuk berbagai jenis bantuan, baik dalam sektor pembangunan maupun militer, dengan pengecualian khusus untuk Israel dan Mesir. Dampak Kebijakan pada Negara Penerima Bantuan Penghentian bantuan ini menimbulkan kekhawatiran besar di banyak negara penerima bantuan, terutama Ukraina yang sangat bergantung pada miliaran dolar bantuan militer dari AS untuk bertahan melawan invasi Rusia. Seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya di Kongres AS menyebut kebijakan ini sebagai tindakan yang &ldquo;tidak sah.&rdquo; &ldquo;Memblokir dana internasional akan mendorong mitra global mencari pendanaan dari pesaing atau lawan AS, yang bisa mengurangi pengaruh Amerika di dunia,&rdquo; kata sumber tersebut, sebagaimana dilansir The Guardian. Selain Ukraina, negara-negara lain yang biasa menerima bantuan seperti Sudan dan Gaza, yang menghadapi krisis kemanusiaan, diperkirakan akan terpengaruh buruk oleh keputusan AS ini. Pengecualian untuk Israel dan Mesir Meski kebijakan ini berdampak luas, Israel dan Mesir tetap mendapatkan bantuan militer dari AS. Memo tersebut secara tegas memberikan pengecualian untuk bantuan militer kepada Israel, yang sejak perang Gaza telah menerima peningkatan signifikan dalam paket bantuan senjata dari AS, yang mencapai sekitar USD 3,3 miliar setiap tahunnya. Selain itu, Mesir, yang telah menerima dana pertahanan besar dari AS sejak menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979, mendapatkan sekitar USD 1,3 miliar setiap tahun dalam bentuk bantuan militer. Pengecualian ini juga muncul di tengah peningkatan kebutuhan bantuan kemanusiaan di kawasan seperti Gaza, yang baru saja menyelesaikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Selain itu, negara seperti Sudan yang tengah menghadapi krisis kelaparan juga membutuhkan dukungan internasional yang besar. Rubio memberi pengecualian pada bantuan pangan darurat dan pengeluaran administratif penting, terutama yang terkait dengan pembiayaan militer. Kritik dan Dampak Terhadap Proyek-Proyek Kemanusiaan Namun, tetap saja keputusan AS untuk menghentikan bantuan asing ini menuai kritik tajam dari sejumlah pihak. Seorang mantan pejabat US Agency for International Development (USAID) yang berbicara secara anonim menyebut kebijakan ini sebagai &ldquo;kekacauan yang diciptakan.&rdquo; Dia menambahkan bahwa organisasi-organisasi internasional yang bergantung pada dana tersebut terpaksa menghentikan kegiatan vital seperti layanan kesehatan, vaksinasi anak, dan pendidikan. Di Ukraina, program-program bantuan kritis seperti dukungan untuk sekolah dan layanan kesehatan, termasuk perawatan ibu dan anak, terhenti akibat kebijakan ini. Pejabat USAID yang menangani proyek-proyek tersebut mengatakan bahwa semua kegiatan dihentikan hingga ada instruksi lebih lanjut. Kebijakan Militer dan Pengaruh Global AS Walaupun sebagian besar bantuan luar negeri dihentikan, bantuan militer untuk Israel dan Mesir tetap dipertahankan, menunjukkan bahwa AS masih memprioritaskan sekutunya di kawasan tersebut. Selain Israel dan Mesir, negara-negara lain yang masih mendapatkan pendanaan militer luar negeri pada 2025 antara lain Ukraina, Georgia, Taiwan, Indonesia, Filipina, dan Lebanon. Fokus utama tetap pada peningkatan kapasitas militer Lebanon untuk menghadapi ketidakstabilan yang dipicu oleh pengaruh Iran di wilayah tersebut. Tinjauan Putusan dalam 90 Hari Keputusan ini akan ditinjau dalam waktu 90 hari, dengan peluang bagi Rubio untuk memberi pengecualian jika situasi darurat memerlukan tindakan tersebut. Namun, banyak pengamat internasional yang memperingatkan bahwa penghentian bantuan ini bisa memperburuk kondisi kemanusiaan di beberapa negara yang sangat bergantung pada bantuan internasional, seperti Sudan dan Gaza. Meskipun kebijakan ini menunjukkan komitmen AS terhadap sekutu-sekutunya, seperti Israel dan Mesir, tetap saja kebijakan ini meninggalkan banyak pertanyaan tentang bagaimana AS akan mempertahankan pengaruh globalnya tanpa dukungan finansial untuk negara-negara sekutunya yang lain.

Meski kebijakan ini berdampak luas, Israel dan Mesir tetap mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat.

AS Hentikan Hampir Semua Bantuan Luar Negeri, Kecuali untuk Israel dan Mesir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantuan-asing-capai-rp-220-m-ada-6-pesawat-untuk-distribusi-logistik_m_.jpg" alt="Pesawat hercules mengirim logistik untuk pengungsi korban gempa di Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Pesawat hercules mengirim logistik untuk pengungsi korban gempa di Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam penanganan gempa di Sulteng, pemerintah menerima bantuan dari luar negeri. Hingga kemarin bantuan asing untuk korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus mengalir. Dalam bentuk uang tunai sudah mencapai Rp 220 miliar. Dana sebesar itu berasal dari sembilan negara. Namun, belum semuanya cair. Sebab, sebagian besar masih berbentuk perjanjian. "Yang membantu, misalnya, Korea Selatan USD 1 juta dan Tiongkok USD 200 ribu," kata Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir kemarin. Selain dua negara tersebut, bantuan dana datang dari Uni Eropa, Venezuela, Jerman, Vietnam, Australia, Laos, dan Kamboja. Dia menjelaskan, sebagian bantuan tersebut diarahkan untuk masa tanggap darurat. Sebagian lagi dialokasikan untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi. "Dari negara sahabat masuk ke rekening BNPB. Sedangkan dari NGO masuk ke PMI," ucapnya. Ada juga bantuan asing yang tidak berupa uang tunai. Namun, tidak semuanya diizinkan masuk ke Indonesia. Yang diterima hanya bantuan berupa angkutan udara atau pesawat, genset, tenda, rumah sakit lapangan, dan fogging. "Ada 25 negara dan 4 NGO yang menawarkan. Lalu, kami minta siapkan bantuan sesuai arahan," katanya. Fachir menyampaikan, hingga kini masih ada pesawat luar negeri yang membantu <a href="https://www.jawapos.com/sports/all-sports/07/10/2018/asian-para-games-jadi-pengikis-duka-korban-gempa-tsunami-sulteng" target="_blank">distribusi bantuan</a>. Pesawat-pesawat itu berasal dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, India, Malaysia, dan Selandia Baru. Semuanya dipusatkan di Balikpapan sesuai instruksi TNI. Bantuan tersebut sangat berarti bagi Indonesia. Sebab, anggaran bencana di Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menipis. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan, anggaran bencana di Kemensos tahun ini dipatok Rp 254 miliar. Namun, dana tersebut terkuras karena bencana tahun ini cukup banyak. Selain itu, jumlah korban yang terdampak juga sangat banyak. Mulai bencana Gunung Merapi, Gunung Agung, gempa di Banten, lalu di Lombok. "Kemudian sekarang di Sulawesi Tengah," katanya kemarin (6/10). Dalam rancangan APBN 2019, anggaran bencana di Kemensos sedianya berjumlah Rp 223 miliar. Artinya, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun ini. Namun, Kemensos saat ini meninjau anggaran tersebut, khususnya yang berada pada pos Ditjen Linjamsos. "(Sekarang, Red) dalam proses realokasi anggaran Rp 100 miliar dari anggaran operasional Ditjen Linjamsos. Sehingga (anggaran bencana 2019, Red) menjadi Rp 323 miliar," terangnya. Harry menjelaskan, realokasi anggaran Rp 100 miliar itu perlu persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas. Harry membenarkan, belum ada anggaran Kemensos untuk jaminan hidup (jadup) dan bantuan isi hunian tetap (huntap) untuk gempa Lombok maupun Sulawesi Tengah. Saat ini Kemensos sedang mengusulkan anggaran Rp 567 miliar ke BNPB. Anggaran tersebut, antara lain, dipakai untuk pembayaran jadup dan bantuan isi huntap korban gempa Lombok. Bantuan jadup diberikan kepada korban bencana dengan besaran Rp 10 ribu/jiwa/hari. Bantuan jadup diberikan selama 30 hari dan dapat diperpanjang sampai 90 hari. Bantuan itu diberikan untuk membantu korban bencana karena belum bisa bekerja kembali secara normal. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hal yang sama. Dana cadangan penanggulangan bencana yang ada di Kementerian Keuangan dan bisa digunakan BNPB sudah habis. Negara memberikan dana cadangan Rp 4 triliun. "Bencana di Lombok saja kerugiannya mencapai Rp 17,13 triliun. Menurut perhitungan, untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi butuh Rp 12,22 triliun," ungkapnya kemarin. BNPB sebenarnya sudah mengajukan penambahan dana ke Kemenkeu. Namun, Kemenkeu bergeming. "Belum turun," kata Sutopo. Karena itu, tahun depan pagu kementerian dan lembaga harus digeser untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo sudah meminta semua pemda di luar Sulawesi Tengah untuk ikut urun membantu pemulihan bencana. Baik pendanaan maupun barang yang sumbernya dari APBD. Instruksi itu disampaikan melalui radiogram ke semua pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota.&nbsp;

Bantuan Asing Capai Rp 220 M, Ada 6 Pesawat untuk Distribusi Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-helikopter-dikerahkan-kirim-bantuan-ke-daerah-belum-tersentuh_m_.jpg" alt="Tim SAR dari Prancis ikut membantu mencari dan mengevakuasi korban gempa di Sulteng. Khususya di Hotel Mercure" width="100%">
<figcaption>Tim SAR dari Prancis ikut membantu mencari dan mengevakuasi korban gempa di Sulteng. Khususya di Hotel Mercure</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bermunculan. Kini pendistribusian menjadi perhatian besar bagi korban. Terutama untuk daerah yang terisolasi. Masyarakat di sana hingga kini belum tersentuh bantuan. Di Donggala bagian utara salah satunya. Korban terdampak gempa yang mendirikan posko pengungsian darurat di perbukitan di sana sangat berharap bantuan segera tiba. Di antaranya, beras, selimut, tenda, dan obat-obatan. Sebab, persediaan makanan mulai menipis. Tenda pengungsian yang mereka bangun secara swadaya juga sudah tak layak. Paling parah di Desa Batusuyagoo, Kecamatan Sindue Tombu Sabora. Mereka kini mengandalkan kelapa muda dan pisang untuk mengganjal perut. Makanan itu mereka peroleh dari perkebunan yang berada tak jauh dari lokasi pengungsian. Bukan hanya itu. Pengungsi di sana, khususnya anak-anak dan lanjut usia (lansia), juga mulai terserang demam karena kedinginan dan kekurangan makanan. Bahkan, Ahmad, seorang pengungsi di perbukitan, harus berjibaku melawan ganasnya penyakit mirip hernia di tengah kondisi serbasulit itu. Penyakit yang dia alami sejak tujuh bulan lalu tersebut kini makin mengenaskan. <a href="https://www.jawapos.com/features/05/10/2018/anggap-enam-orang-yang-diselamatkan-sebagai-anak-sendiri" target="_blank">Buah zakarnya</a> membengkak besar. "Rasanya sakit sekali," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (4/10). Sebetulnya Ahmad hendak dirujuk ke rumah sakit di Palu. Namun, karena desanya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/10/2018/hingga-h6-jumlah-korban-meninggal-dunia-1424-jiwa" target="_blank">diguncang gempa</a>, niat itu urung dilakukan. Jalan utama trans-Sulawesi yang terputus tidak memungkinkan dia dibawa ke Palu. "Ada gempa, tidak jadi dirujuk," tuturnya sambil meringis kesakitan. Sambil menunggu bantuan tiba, Ahmad tinggal di posko darurat yang terpisah dari pengungsi lain. Donggala Utara menjadi wilayah <a href="https://www.jawapos.com/features/02/10/2018/mencari-orang-orang-tercinta-di-hotel-yang-ambruk-kampung-yang-amblas" target="_blank">terdampak gempa</a> yang belum maksimal terjamah bantuan. Salbia, pengungsi di Kecamatan Sirenja, Donggala, mengatakan bahwa bantuan dari pemerintah baru tiba Rabu (3/10). Padahal, selain gempa, wilayah itu terdampak tsunami cukup parah pada Jumat (28/9). "(Desa) Tanjung Padang yang kena dampak tsunami," terangnya kepada Jawa Pos. Jarak Sirenja dari Palu lebih jauh. Dari Sindue Tombu Sabora, Sirenja berjarak sekitar 30 kilometer ke utara. Selain Tanjung Padang, ada beberapa desa lain yang terdampak gempa parah. Yakni, Desa Lende, Tompe, dan Tondo Sao. Di Lende, beberapa rumah rata dengan tanah akibat gempa. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan, pihaknya sudah memetakan daerah-daerah terisolasi tersebut. Beberapa strategi pun telah disiapkan untuk membantu mereka. "Setelah mapping (pemetaan, Red), kami langsung action," ungkapnya saat dihubungi Jawa Pos di kantor Dinas Sosial Sulteng di Kota Palu kemarin. Bukan hanya logistik, pihaknya juga berencana menurunkan tim terpadu yang terdiri atas petugas medis dan psikososial. Khusus untuk penanganan trauma pascagempa, Kemensos menggandeng Seto Mulyadi alias Kak Seto dalam tim layanan dampingan psikososial (LDP). Tim itu nanti disebar ke seluruh posko induk bansos. Yang diprioritaskan adalah pemulihan trauma anak-anak. Sementara itu, kondisi rumah sakit (RS) sudah berangsur membaik. Tenda-tenda yang sebelumnya dibuat dari terpal kini sudah berganti tenda semipermanen milik BNPB, Kemensos, dan TNI. Itu, antara lain, terlihat di RSUD Undata kemarin. Dua tenda sepanjang 20 meter menjadi ruang perawatan pasien korban gempa. Rumah sakit juga sudah memindah sebagian pasien ke ruang rawat inap di dalam gedung. Nanang, seorang pasien, mengatakan bahwa RS sudah melakukan penanganan yang lebih baik. Itu dibandingkan dengan saat dia dirawat di RSUD Undata di awal-awal setelah terjadi gempa dan tsunami. Perawatan mulai diberikan intensif sejak dia dirawat setelah dua hari. "Sampai sekarang (kemarin, Red) pelayanan jadi lebih baik," tutur lelaki yang mendapat 17 jahitan di kaki kirinya itu. Nanang yang sehari-hari berjualan siomay di Pantai Talise, Kota Palu, itu hanya mengeluhkan ruang perawatan yang cukup panas. Maklum, Nanang menjalani perawatan di luar gedung RS. "Kalau malam panas sekali." Koordinator IGD RSUD Undata Subhan mengatakan, <a href="https://www.jawapos.com/features/04/10/2018/sibuk-evakuasi-sampai-tak-tahu-ibu-kakak-dan-adik-selamat" target="_blank">pasokan obat untuk pasien</a> sudah cukup. Saat ini yang menjadi kendala RS hanya ketersediaan listrik. Hingga kemarin, RSUD Undata masih mengandalkan genset untuk penerangan kala malam dan operasi pasien. Genset tidak bisa berjalan maksimal karena jatah BBM yang kurang. Setiap hari penggunaan genset tidak bisa full 24 jam. Kondisi itu membuat pelayanan operasi yang dikerjakan tidak bisa maksimal. "Kami tidak bisa melakukan operasi dengan cepat," jelasnya. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan, sudah ada pengerahan sedikitnya tiga helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang belum mendapat bantuan pascagempa. Helikopter itu, antara lain, milik TNI dan Palang Merah Indonesia (PMI). "Kita sudah siapkan tiga heli, hari ini (kemarin, Red) sudah," ujar JK di Istana Wakil Presiden kemarin (4/10). Sebelumnya, JK yang juga ketua umum PMI itu meminta dua helikopter tipe Bolkow BO-105 untuk membantu distribusi logistik dan petugas kesehatan ke Palu dan Donggala. Helikopter itu diberangkatkan dari hanggar Bukit Baruga, Makassar. JK menuturkan, helikopter akan membawa logistik berupa makanan, roti, dan lainnya. Khususnya untuk daerah-daerah yang berlokasi di ketinggian dan sulit terjangkau seperti Sigi dan Donggala. Termasuk empat kecamatan di Sigi yang sebelumnya dikabarkan belum menerima bantuan. Yakni, Kolawi, Kolawi Selatan, Lindu, dan Pipikoro. "Semua sekarang sudah dijangkau dengan heli," kata JK memastikan. Sore kemarin JK bertemu Wakil Perdana Menteri Selandia Baru Winston Peter di Istana Wakil Presiden. Peter pun menjanjikan membantu korban gempa di Sulteng. Di antaranya, mengirimkan pesawat C-130 Hercules untuk mengangkut logistik dan relawan. Selain Selandia Baru, ada 17 negara lain yang ingin membantu Indonesia. "Hari ini masuk dari Jepang, masuk dari New Zealand, masuk dari India," kata JK. Peter mengungkapkan, pihaknya memang berkomitmen untuk membantu korban gempa di Sulteng. Bantuan yang diberikan berupa pesawat angkut C-130 Hercules dan dana. "Akan tiba pukul 18.00 malam ini (pesawat) C-130. Dan, saya pikir, bantuan 5 juta dolar seperti apa yang saya ungkapkan," jelas Peter. Menlu Retno Marsudi menuturkan, sudah ada dua pesawat dari Singapura dan dua dari India yang telah beroperasi di lapangan. Pesawat dari India berupa C-130J Super Hercules dan Boeing C-17 Globemaster. Negara lain yang akan membantu Indonesia juga sudah diberi clearance atau izin. Perizinan bisa lebih cepat karena menggunakan sistem online. Bantuan berupa pesawat itu dalam proses menuju Indonesia. "Misalnya, dari Jepang kemudian dari US Air Force itu juga dalam proses. Sementara yang lain clearance-nya sudah diberikan," ungkapnya. Hingga petang kemarin, sudah ada tambahan pesawat yang sampai ke Indonesia. Pesawat berasal dari Australia, Qatar, dan Selandia Baru.

3 Helikopter Dikerahkan Kirim Bantuan ke Daerah Belum Tersentuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69601_88814_Kepala-Humas-BNPB-Sutopo.jpg" alt="Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengaku sampai saat ini, pemerintah belum memutuskan untuk meminta bantuan internasional atas musibah gempa di Aceh. &quot;Pemerintah belum menginisasi atau mengeluarkan statemen (pernyataan) minta bantuan internasional,&quot; ujar Sutopo di Kantor BNPB, Jalan Raya Pramuka, Jakarta, Kamis (8/12). Menurut pria kelahiran Boyolali, Jawa Tengah itu, saat ini pemerintah Indonesia masih sanggup untuk menangani dan mengatasi bencana gempa di Negeri Serambi Mekkah tersebut. Semua bantuan juga secara serentak telah diterjunkan ke lokasi. &quot;Potensi nasional masih mencukupi. Artinya bisa dilakukan untuk melakukan penanganan baik untuk tanggap darurat atau pun pasca bencana nanti,&quot; katanya. Sekadar informasi, gempa berkekuatan 6,5 SR yang terjadi di Aceh telah menelan korban jiwa, dengan 102 orang meninggal dunia. Tidak hanya itu gempa juga menghacurkan sejumlah bangunan. Di antaranya 429 rumah, 234 rumah toko, 18 masjid, 4 sekolah, dan satu bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Pidie Jaya roboh. (cr2/JPG)

Pemerintah Enggan Minta Bantuan ke Luar Negeri, Alasannya...