<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Belajar-Daring-Dery-Ridwansah-9-1.jpg" alt="Sejumlah siswa menggunakan fasilitas WiFi saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di balai warga Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Warga setempat menyediakan wifi gratis bagi pelajar yang terkendala biaya kuot" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa menggunakan fasilitas WiFi saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh di balai warga Kelurahan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Warga setempat menyediakan wifi gratis bagi pelajar yang terkendala biaya kuot</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Oktober kemarin telah mengirimkan bantuan kuota gratis kepada 35,7 juta penerima, di mana targetnya sekitar 59 juta orang. Melihat ini, pasti akan ada anggaran tersisa tiap bulannya dari alokasi Rp 7,2 triliun.  Ditambah lagi, operator akan mengembalikan pembayaran kuota gratis Kemendikbud apabila tidak digunakan atau zero usage oleh si penerima. Dengan sisa anggaran itu, Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, meminta untuk dimanfaatkan dalam pembangunan jaringan listrik.  Pasalnya, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) 2020, terdapat 46 ribu satuan pendidikan yang wilayahnya belum teraliri listrik dan jaringan internet.  "Membangun tower-tower. Memperluas jaringan listrik ke sekolah-sekolah (wilayah) yang belum teraliri listrik. Artinya, listrik ini sesungguhnya adalah kebutuhan pokok, mendasar jika pendidikan mau lebih merata, optimal, dan berkualitas," imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/11/2020/kemendikbud-pastikan-jika-kuota-tak-terpakai-operator-kembalikan-uang/">Kemendikbud Pastikan Jika Kuota Tak Terpakai, Operator Kembalikan Uang</a>  Tidak adanya jaringan listrik juga akan membuat rencana Mendikbud Nadiem Makarim untuk digitalisasi sekolah pada 2021 tidak akan optimal. Bahkan bisa dibilang percuma.  Jika melihat pengalaman terkait hal tersebut, Kemendikbud pernah mengirim bantuan ke Kabupaten Tambrauw, Papua Barat berupa komputer untuk sekolah-sekolah. Namun tak terpakai karena di sekolah tersebut listriknya belum masuk.  "Malah jadi rongsokan akhirnya. Digitalisasi sekolah sebagaimana rencana besar Mas Menteri tahun 2021 akan sia-sia jika 2 prasyarat di atas tidak terpenuhi. Itu mutlak. Percuma saja Kemendikbud mengirim tablet dan laptop ke sekolah-sekolah, jika mereka sekolah itu tak memiliki jaringan internet dan listrik. Laptop dan tablet akan menjadi barang rongsokan," pungkasnya.  Seperti diketahui, sebelumnya Nadiem mengungkapkan tema utama pendidik Indonesia pada 2021 yang akan fokus pada digitalisasi sekolah. Untuk itu, pihaknya berencana menyediakan gawai dan laptop untuk menunjang PJJ.  “Jadi tahun depan digitalisasi sekolah akan jadi tema utama. Di mana persiapan semua sekolah mempunyai gawai, laptop-laptop untuk mengerjakan PJJ,” terangnya dalam webinar Cerita di Kemenkeu Mengajar, Senin (26/10).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-ePoDZMGR38

P2G Minta Sisa Anggaran Kuota untuk Perluas Jaringan Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/JKT-Pembagian-Kartu-Perdana-Gratis-Untuk-Pembelajaran-Jarak-Jauh-Salman-Toyibi-7.jpg" alt="Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pelajar melakukan registrasi kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMK Negeri 8 Jakarta, Kamis (3/9/2020). Nantinya, para pelajar juga akan mendapat subsidi kuota dari Kemendikbud sebesar 35 Gb per bulan. Untuk program ini, Kemendi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengirimkan bantuan kuota gratis kepada 35,7 juta penerima per bulan Oktober 2020. Mulai dari siswa, guru, mahasiswa dan dosen.  Adapun, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendikbud Hasan Chabibie juga memastikan, apabila terdapat warga pendidikan yang menerima bantuan tapi tidak terpakai, uang pembayaran akan dikembalikan oleh pihak operator. Ini telah tercantum di dalam klausul antara Kemendikbud dan para operator seluler.  Hal itu, kata dia merupakan arahan dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana bertujuan agar anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) tidak terbuang sia-sia.  "Ini atas masukan BPK dan KPK juga, misalnya 0 persen pemakaiannya, itu kami tidak akan bayar itu, per masing-masing provider ada yang tingkat penggunaannya 0 persen, nanti kita rekap di akhir tahun dan kami minta uangnya tolong dikembalikan ke negara, sehingga kemudian tidak terjadi inefisiensi dari proses penggunaan kuota ini," ucap dia di Dialog Pendidikan: Implementasi Kebijakan Subsidi Kuota Internet, Minggu (8/11).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/25/09/2020/nadiem-sekolah-negeri-dan-swasta-dapat-bantuan-kuota-gratis/">Nadiem: Sekolah Negeri dan Swasta Dapat Bantuan Kuota Gratis</a>  Namun, misalnya kuota tersebut dipakai, mau berapapun itu, Kemendikbud tidak akan minta pengembalian uang negara. "Kalau ada yang memakai misalnya GB, tetap kita bayar," tambahnya.  Lalu, Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Sutrisman juga menyampaikan, pihaknya akan mengembalikan biaya pembelian kuota tersebut. Namun, pengembalian itu perlu dibahas mekanismenya.  "Untuk nomor-nomor yang memang tidak pernah menggunakan sama sekali kuotanya, maka ini akan kita kembalikan kepada karena menggunakan anggaran negara ya kita kembalikan, tapi mekanismenya nanti kita bahas," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lVEgi772HfE

Kemendikbud Pastikan Jika Kuota Tak Terpakai, Operator Kembalikan Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Mendikbud-Nadiem-Makarim-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, bahwa semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta akan mendapatkan bantuan kuota gratis.  "Ini bantuan kuota untuk semua peserta didik swasta dan negeri, asal data tersebut ada di Dapodik (data pokok pendidikan)," terangnya dalam Peresmian Kebijakan Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020 secara virtual, Jumat (25/9).  Namun, sebelumnya peserta didik serta pendidik juga perlu memverifikasi nomor handphone mereka, apakah benar atau tidak. "Jadi bantuan kota ini tidak membedakan antara swasta dan Negeri semua peserta didik dan pendidik kesempatan menerima asal terdaftar di Dapodik dan asal ponselnya nomornya aktif dan akurat," tambahnya.  Kemendikbud memberikan bantuan berupa kuota data internet dengan rincian dibagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum dimaksud adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi dan Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran yang sudah ditentukan.  "Kami telah mengalokasikan anggaran dan berjuang. Dan telah berhasil melokasikan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun untuk dana bantuan dari bulan September sampai Desember 2020," ucap dia.  Paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.  Sementara itu, paket kuota internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 42 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 37 GB kuota belajar. Paket kuota internet untuk mahasiswa dan dosen mendapatkan 50 GB per bulan dengan rincian 5 GB kuota umum dan 45 GB kuota belajar. "Setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk satu nomor ponsel setiap bulannya," tuturnya. (*)  &nbsp;  Penyaluran kuota data internet dilakukan selama empat bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut: <ol> 	<li>Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama:</li> 	<li>Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020.</li> 	<li>Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.</li> </ol> &nbsp; <ol> 	<li>Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua:</li> 	<li>Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020.</li> 	<li>Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.</li> </ol> &nbsp; <ol> 	<li>Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan:</li> 	<li>Tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020.</li> 	<li>Tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.</li> </ol> &nbsp;

Nadiem: Sekolah Negeri dan Swasta Dapat Bantuan Kuota Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/honorer-radar-banjarmasin.jpg" alt="Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)" width="100%">
<figcaption>Ramadan tahun ini guru honorer dipastikan nihil menerima THR dari pemerintah. (Radar Banjarmasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan bahwa subsidi kuota gratis akan diberikan kepada semua pihak. Termasuk guru honorer.  Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril pun mengatakan bahwa guru honorer ini bisa mendapatkan kuota gratis apabila telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  "Terkait dengan kuota, apakah kuota ini seperti apa, dan apakah guru honorer gitu dapat, jawabannya iya (dapat), asal guru terdaftar di Dapodik, baik itu guru PNS ataupun guru non-PNS," tuturnya dalam forum group discussion secara virtual, Senin (7/9) sore.  Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah memproses semua data yang telah masuk ke dalam Dapodik untuk diverifikasi lebih lanjut. Dia mengharapkan agar data yang dicantumkan tersebut valid.  “Yang bisa saya sampaikan adalah kami sedang cek dan recheck datanya supaya kembali lagi ini betul-betul valid dan mencapai sasaran,” tambahnya.  Iwan pun menegaskan komitmen Kemendikbud bahwa pembagian kuota gratis ini tidak akan salah sasaran. "Kami diingatkan untuk bisa berhati-hati, karena potensi nanti ini bermasalah dengan data ya. Kami harus pastikan bahwa ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” jelas dia.  Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan bahwa pihaknya menyediakan alokasi anggaran Rp 7,2 triliun untuk bantuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring. Subsidi ini akan diberikan selama 4 bulan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.  Untuk siswa, kuota gratis yang didapat sebesar 35 G, kemudian untuk guru 42 GB. Sedangkan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB.  "Sebesar Rp 7,2 triliun kami kerahkan untuk pulsa atau kuota bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen," jelas dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara virtual, Kamis (27/8).  https://www.youtube.com/watch?v=hMQtwOqaY7c

Guru Honorer Dijamin Dapat Kuota Gratis Asal Terdaftar di Dapodik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan dana Rp 7,2 trilun untuk subsidi kuota. Adapun yang mendapat bantuan adalah siswa, guru, mahasiswa dan dosen.  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim pun mengharapkan subsidi tersebut berjalan lancar. Sebelumnya, beberapa pemerintah daerah (pemda) juga berupaya membantu mereka yang kekurangan akses internet dengan menyediakan wifi.  "Saya pikir tidak apa-apa. Semua pemerintah, baik itu level pemda atau nasional seperti Kemendikbud menyediakan itu. Saya lihat tidak ada yang mubazir karena semua itu kebutuhan," ungkapnya, Senin (7/9).  Namun, wifi yang disediakan oleh pemda bersifat tambahan saja. Bantuan kuota tetap menjadi yang utama. "Terkait wifi gratis itu kan tidak semua (daerah) ada, dan itupun sifatnya terbatas. Waktunya terbatas dan harus ke kantor-kantor desa, tapi itu kami apresiasi," terangnya.  DKI Jakarta sendiri tidak memiliki fasilitas wifi gratis di ruang publik untuk belajar. Jadi, ada baiknya penyaluran itu dilaksanakan dengan baik. "Di daerah saya di Rawamangun itu tidak ada. Tidak ada pemuda itu yang belajar untuk daring pakai wifi yang dari pemda," ujar dia.  Apalagi, wifi gratis itu tidak bisa dimanfaatkan seharian penuh. "Kalau subsidi kuota dia kan bisa menggunakan itu 24 jam dalam pembelajaran dan lebih aman karena bisa malam. Tapi kalau wifi gratis itu tentu dia tidak bisa belajar malam kan, karena di titik tertentu saja," tutupnya.

Pemda Sediakan Wifi Gratis, tapi Subsidi Kuota yang Lebih Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 7,2 triliun untuk bantuan kuota gratis siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Subsidi tersebut akan berlangsung selama empat bulan.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun menegaskan, agar para kepala daerah memantau implementasi pemberian kuota gratis untuk siswa dan guru di sekolah.  "Tolong juga ingatkan sekolah untuk memastikan pengisian nomor handphone siswa di Dapodik (daftar pokok pendidikan) untuk menerima bantuan penyediaan kuota," terang dia dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Kamis (3/9).  Hal ini, kata dia harus segera dipastikan kelancaran penyaluran bantuan kuota gratis. Apalagi anggaran yang dikeluarkan tidak sedikit.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/08/2020/berikut-cara-dapatkan-subsidi-kuota-gratis-untuk-siswa/">Berikut Cara Dapatkan Subsidi Kuota Gratis untuk Sisw</a>a  "Makin cepat pengisian ini, maka tentunya akan makin baik, karena eksekusinya bisa cepat dan tepat juga sesuai dengan anggaran yang ada," tuturnya.  Dia berharap agar seluruh stake holder di bidang pendidikan jujur dalam menjalankan tugas penyaluran bantuan ini. Begitu juga untuk bantuan uang kuliah tunggal (UKT) agar dapat membantu mereka yang membutuhkan di tengah pandemi ini.  "Tentunya nanti kita harapkan betul-betul eksekusinya tepat sasaran dan cepat perlu dukungan dari pemerintah daerah. Juga bantuan untuk mahasiswa untuk UKT sebanyak lebih kurang Rp 1 triliun," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VpOSdoISJRs

Tito Minta Kepala Daerah Pantau Implementasi Pemberian Kuota Gratis