<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0046-3851575418.jpg" alt="Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel) Muhammad Hasanuddin. (Pemprov Kalsel/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan (Bakesbangpol Kalsel) Muhammad Hasanuddin. (Pemprov Kalsel/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik. Evaluasi dilakukan saat pertemuan lintas partai politik, yang juga membahas persoalan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol bidang politik. &rdquo;Pertemuan lintas parpol ini sebagai upaya Pemprov Kalsel terkait tugas pokok dan fungsi pada bidang politik yang bersentuhan dengan fasilitasi kepada partai politik, seperti pelaksanaan bantuan keuangan partai politik,&rdquo; kata Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Kalsel Muhammad Hasanuddin seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin, Kamis (5/12). Hasanuddin menjelaskan, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok WNI secara sukarela berdasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Hasanuddin menuturkan, sebanyak 100 peserta dari pengurus partai tingkat provinsi dan jajaran Bakesbangpol tingkat kabupaten/kota se-Kalsel mengikuti pertemuan dengan tema Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik. &rdquo;Ini sebagai kesempatan untuk merumuskan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan keuangan parpol serta penyampaian pemahaman tugas,&rdquo; ujar Hasanuddin. Bakesbangpol Provinsi Kalsel menghadirkan dua narasumber dari analis kebijakan ahli muda selaku Ketua Tim Kerja Fasilitasi Parpol Direktorat Politik Dalam Negeri Rama Ardhi Segara dan perwakilan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel Faisal Fatchur Rachman. Hasanuddin menambahkan, kegiatan itu juga untuk membangun dan menyamakan persepsi, serta pemahaman di antara pemangku kebijakan mengenai pentingnya implementasi yang tepat terkait aturan yang berlaku sebagai wujud membangun kehidupan politik yang sehat dan dinamis di daerah. &rdquo;Penting bagi kita untuk memahami tugas dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan partai politik di daerah, karena partai politik sebagai pilar demokrasi yang diharapkan dapat membawa kontribusi positif pada pembangunan demokrasi di daerah,&rdquo; ucap Hasanuddin.

Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik

Pemprov Kalsel Evaluasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/IMG-20240507-WA0020-3466959178-1-3499914284.jpg" alt="Kades Rejotangan Andhi Mutojo ditetapkan tersangka atas dugaan kasus Tipikor dana BK senilai Rp 175 juta." width="100%">
<figcaption>Kades Rejotangan Andhi Mutojo ditetapkan tersangka atas dugaan kasus Tipikor dana BK senilai Rp 175 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Desa (Kades) Rejotangan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung atas kasus korupsi dana Bantuan Keuangan (BK) tahun anggaran 2021 senilai Rp 175 juta. Diduga Kades Rejotangan Andhi Mutojo itu melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) untuk menutupi utang anaknya yang gagal nyaleg. Kini, dia telah ditahan di Lapas Kelas IIB Tulungagung pada Selasa (7/5). Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tulungagung Beni Agus Setiawan mengungkapkan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan tahap kedua atas perkara kasus dugaan korupsi Kepala Desa Rejotangan tersebut. Penyelidikan tahap kedua itu telah dimulai pada Selasa (7/5). &rdquo;Tersangka Kepala Desa Rejotangan dan masih aktif,&rdquo; ujar Beni Agus Setiawan seperti dilansir dari Radar Tulungagung (JawaPos Group). &rdquo;Kejaksaan Negeri memutuskan untuk menahan tersangka selama 20 hari di Lapas Kelas IIB Tulungagung demi keperluan penyelidikan,&rdquo; tambah dia. Berdasar kronologi, lanjut dia, awalnya Pemerintah Desa Rejotangan mendapatkan dana BK tahun anggaran 2021 dengan nilai Rp 175 juta. Dana BK itu seharusnya digunakan untuk kegiatan rabat jalan di Dusun Kates, Desa Rejotangan. Tetapi setelah dicairkan oleh bendahara, anggaran itu malah digunakan untuk keperluan pribadi tersangka, tidak digunakan sebagaimana mestinya. &rdquo;Uang itu tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan, justru digunakan untuk kebutuhan pribadi,&rdquo; kata Beni Agus Setiawan. Dia menjelaskan, Kejaksaan Negeri akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dan akan melakukan pembuktian di dalam persidangan. Pujihandi, penasihat hukum tersangka menyatakan, anggaran BK yang didapatkan Pemerintah Desa Rejotangan memang dipergunakan untuk menutup utang dari anak tersangka yang gagal nyaleg. Tapi tersangka tetap melanjutkan proyek pembangunan setelah mengganti uang anggaran BK tersebut. &rdquo;Proyek tersebut tetap berjalan hingga selesai. Sebenarnya salah prosedur, itu saja. Proyeknya sudah terealisasi. Jadi memang uang sempat terpakai tapi diganti dan proyek itu langsung dikerjakan,&rdquo; ucap Pujihandi.

Kades Rejotangan ditetapkan tersangka oleh Kejari Tulungagung atas kasus korupsi dana Bantuan Keuangan senilai Rp 175 juta

Demi Tutup Utang Anak Gagal Nyaleg, Kades Rejotangan Tulungagung Korupsi Dana Bantuan Keuangan Rp 175 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/WhatsApp-Image-2023-11-10-at-1027041-1953331036.jpg" alt="TPST Mekar Sari, Desa Kureksari Waru, dibangun dari dana bantuan keuangan (BK) Pemkab Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>TPST Mekar Sari, Desa Kureksari Waru, dibangun dari dana bantuan keuangan (BK) Pemkab Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Mekar Sari, Desa Kureksari Waru, dibangun dari dana bantuan keuangan (BK) Pemkab Sidoarjo. Dari pelaporan yang masuk ke pemerintah daerah, TPST tersebut belum berfungsi maksimal, sehingga Wakil Bupati Sidoarjo Subandi melakukan sidak. &rdquo;TPST ini akan dilakukan pembenahan-pembenahan biar tidak ricuh lagi. Pembakaran sampahnya masih manual. Bantuan alat pengelolaan sampah tidak dijalankan dan tidak sesuai dengan spesifikasi pengelolaan sampah,&rdquo; jelas Subandi. Dia menegaskan, penanganan TPST tersebut harus segera dibenahi sesuai arahan dari OPD terkait dalam hal ini DLHK. Nanti, dia koordinasi dengan Paguyuban RW di Deltasari, maupun pengelolanya. Setiap desa akan dianjurkan memiliki TPST yang terkelola dengan baik untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yakni Sidoarjo Zero Waste. &rdquo;Mari kita benahi terus, sesuai arahan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Langkah apa saja yang harus kita laksanakan. Mumpung ini belum musim hujan. Coba kalau musim hujan pasti baunya akan menyengat,&rdquo; ucap Subandi. Dia menambahkan, pada Desember, TPST dikelola dengan sistem yang baru dan hasilnya akan lebih bagus. Harapannya dengan dilakukan sidak sebagai langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo telah diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Sidoarjo, harus diterapkan. Wabup Subandi meminta kalau bisa sampah di TPST dibuang ke TPA itu nol persen atau 20 persen dan tidak bau. Mengingat TPST di lingkungan padat penduduk. &rdquo;Aturannya ini harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai keberadaan TPST di tengah permukiman warga, mengganggu kesehatan warga dengan polusi yang ditimbulkan,&rdquo; ujar Subandi.

TPST Mekar Sari Sidoarjo yang dibangun dari dana bantuan keuangan Pemkab Sidoarjo belum berfungsi maksimal.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi Berharap Sampah Masuk TPA Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin. Dia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2014-2018.  Fattah dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS).  ”Hari ini (13/12), pemeriksaan saksi untuk tersangka BS dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (13/12).  Sebelumnya, KPK telah memeriksa Fattah pada Selasa (6/12). Saat itu, penyidik mendalami soal penjelasan dokumen proses bantuan keuangan provinsi ke kabupaten saat Fattah menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jatim.  Penetapan BS sebagai tersangka setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka BS yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim, sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7-8 persen dari total anggaran yang diberikan. Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp 79,1 miliar.  Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, memberikan fee kepada tersangka BS sebesar Rp 3,5 miliar. Kemudian pada 2017, tersangka BS diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak tersangka BS.  Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim. Sustrisno juga menemui tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung. Sehingga, pada anggaran perubahan 2017 Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 30,4 miliar dan 2018 Rp 29,2 miliar.  KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee Rp 6,75 miliar kepada tersangka BS.  Atas perbuatannya, tersangka BS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

KPK Kembali Panggil Wakil Bupati Pamekasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014–2018.  Fattah dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014–2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017–2018 Budi Setiawan (BS).  ”Hari ini (6/12), pemeriksaan saksi untuk tersangka BS dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara pada Selasa (6/12).  Adapun penetapan BS sebagai tersangka setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka BS yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7–8 persen dari total anggaran yang diberikan.  Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp 79,1 miliar. Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka BS sebesar Rp 3,5 miliar.  Kemudian pada 2017, tersangka BS diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak tersangka BS. Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim.  Sutrisno juga menemui tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung. Sehingga, pada anggaran perubahan 2017 Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 30,4 miliar dan pada 2018 sebesar Rp 29,2 miliar.  KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee sebesar Rp 6,75 miliar kepada tersangka BS.  Atas perbuatannya, tersangka BS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil Wabup Pamekasan Terkait Kasus Bantuan Keuangan di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20220819-WA0003_2.jpg" alt="Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (kiri) bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin. Diskominfo Lumajang/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (kiri) bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin. Diskominfo Lumajang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil empat saksi, salah satunya Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati, dalam penyidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018.  Keempat saksi itu diperiksa untuk tersangka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim periode 2017-2018 Budi Setiawan (BS).  ”Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (23/11).  Selain Indah Amperawati, tiga saksi lain yang dipanggil ialah Kepala Bappeda Kabupaten Jember Hadi Mulyono, Mukhtar Matruhan selaku wiraswasta, serta seorang pegawai negeri sipil (PNS) Didid Mardiyanto.  KPK menetapkan Budi Setiawan sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta kasus Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka Budi Setiawan, yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim, sepakat memberikan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim kepada Pemkab Tulungagung dengan pemberian fee antara 7-8 persen dari total anggaran itu. Selanjutnya, pada 2015, Pemkab Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp 79,1 miliar.  Atas alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jatim yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung itu, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp3,5 miliar.  Kemudian di 2017, tersangka Budi Setiawan diangkat menjadi kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan tersebut menjadi kewenangan mutlak tersangka Budi Setiawan.  Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo diminta mencarikan anggaran bantuan keuangan di Pemprov Jatim. Sustrisno kemudian menemui tersangka Budi Setiawan untuk meminta alokasi anggaran bagi Pemkab Tulungagung.  Sehingga, pada anggaran perubahan 2017, Pemkab Tulungagung mendapat alokasi bantuan keuangan sebesar Rp 30,4 miliar dan 2018 sebesar Rp 29,2 miliar. Sebagai komitmen terhadap alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung pada 2017 dan 2018 tersebut, KPK menduga Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp 6,75 miliar.  Atas perbuatannya, tersangka Budi Setiawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Panggil Wabup Lumajang Soal Kasus Bantuan Keuangan Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221115_185328.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam, Selasa (15/11). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam, Selasa (15/11). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan dugaan penyimpangan pada pekerjaan betonisasi ruas jalan Lokidang, Desa Karanggayam di perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara yang menggunakan anggaran bantuan keuangan dari Pemprov Jateng.  Dugaan penyimpangan ditemukan Ganjar saat pengecekan bersama Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono di Kabupaten Kebumen, Selasa (15/11).  Di beberapa bagian jalan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 7 miliar itu, tampak dikerjakan tidak maksimal dan rawan terjadi kerusakan. Bahkan di titik tersebut terlihat retakan di struktur betonnya. Selain itu, ada pula bagian beton bekas gorong-gorong yang ditutup seadanya dan terkesan menggantung serta membahayakan.  Orang nomor satu di Jateng itu tampak tidak senang karena penyedia jasa tidak merapikan dengan baik pekerjaan akhir dari fisik jalan tersebut. Seperti tidak dirapikannya bagian kanan-kiri jalan, serta sampah proyek dibiarkan begitu saja.  ”Saya khawatir bahaya, nanti saya suruh cek semuanya. Jadi, dicek betul, kalau enggak terima jangan, kalau enggak bisa diterima jangan diterima. Balikin, kami kasih hukuman. Jadi, semua duit rakyat, ya, jangan di-mainin gitu untuk penyedia jasa,” ucap Ganjar.  Temuan seperti itu, lanjut Ganjar, membuatnya akan terus melakukan pengecekan tiap proyek yang menggunakan anggaran bankeu Pemprov Jateng. Ganjar meminta para penyedia jasa tidak lepas tangan meskipun pekerjaan fisik sudah selesai.  ”Kalau dilihat dari sana kan lumayan ini, lumayan jelek, pating jerabut, mestinya yang rapi. Kontraktornya kan pasti berijazah, punya pengalaman, kalau kayak gini enggak, ya, nanti terima risiko,” tegas Ganjar.

Ganjar Temukan Penyimpangan Pekerjaan Jalan Batas Kebumen-Banjarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KPK-PERIKSA-SOEKARWO-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan suap terkait dengan pengalokasian anggaran bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2014–2018 terus diusut KPK. Untuk kebutuhan pemberkasan penyidikan, kemarin (8/11) KPK memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo sebagai saksi untuk tersangka Budi Setiawan, eks kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.  Berdasar pantauan Jawa Pos, Soekarwo tiba di gedung KPK sekitar pukul 15.00. Gubernur Jatim dua periode yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar tiga jam. Setelah diperiksa, dia dimintai keterangan seputar Peraturan Gubernur (Pergub) 13/2011.  ”(Pergub 13/2011, Red) itu tentang struktur di dalam mengambil keputusan bantuan keuangan kedaerahan,” kata Pakde Karwo saat ditanya tentang materi pemeriksaan.  Kepada penyidik, Karwo menjelaskan mekanisme pelaksanaan BK provinsi sesuai dengan pergub. ”Hanya menjelaskan struktur (pengambilan keputusan BK provinsi),” ujarnya.  Menurut Karwo, selama dirinya menjabat gubernur, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pergub tersebut. Hanya, dalam konteks kasus Budi Setiawan, ditengarai ada fee Rp 3,5 miliar untuk memuluskan pencairan BK provinsi ke Pemda Tulungagung. ”Itu (suap) ya (soal) perilaku (Budi Setiawan). Pergubnya sudah jalan sesuai dengan aturan,” tegasnya.  Kasus dugaan suap BK Provinsi Jatim berawal dari fakta yang muncul pada sidang mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Budi Setiawan yang juga sempat menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim disebut menerima uang suap dalam pengalokasian BK untuk Tulungagung.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, kewenangan pemberian BK sejatinya memang berada di level gubernur. Namun, dalam pelaksanaannya, analisis kebutuhan pengalokasian BK didelegasikan kepada kepala bappeda. Yakni, Budi Setiawan. Budi juga memberikan alokasi pembagian BK tersebut kepada pihak lain. Salah satunya adalah kepala BPKAD.

Pakde Karwo Diperiksa KPK Terkait Pencairan Bantuan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tujuh orang saksi untuk mendalami sumber uang yang diberikan kepada tersangka Budi Setiawan (BS) dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD dan bantuan keuangan provinsi di Pemerintah Kabupaten Tulungagung.  BS merupakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim 2017-2018.  ”Tim penyidik masih terus melakukan pendalaman melalui pengetahuan para saksi, antara lain terkait dugaan sumber uang yang diberikan kepada tersangka BS dan kawan-kawan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/8).  Penyidik KPK memeriksa tujuh orang saksi tersebut di Markas Kepolisian Resor Tulungagung, Kamis (25/8). Mereka adalah Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, mantan Kabid Anggaran BPKAD Tulungagung Sri Pramuni, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulungagung Made Prasetyo, dan anggota DPRD Tulungagung 2014-2019 Ponidi. Selanjutnya, Panti Anjarwati dari pihak swasta/CV Marga Jaya, Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah sekaligus Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemkab Tulungagung Samrotul Fuad, serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi.  Penetapan BS sebagai tersangka setelah KPK melakukan serangkaian penyelidikan berdasar fakta hukum persidangan perkara mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan kawan-kawan serta perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga tersangka BS yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim sepakat akan memberikan bantuan keuangan Provinsi Jatim kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7 hingga 8 persen dari total anggaran yang diberikan.  Selanjutnya pada 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jatim sebesar Rp 79,1 miliar. Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jatim yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka BS sebesar Rp 3,5 miliar.  Kemudian pada 2017, tersangka BS diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur sehingga kewenangan pembagian bantuan keuangan menjadi kewenangan mutlak BS. Pada 2017, Sutrisno atas izin Syahri Mulyo juga diminta untuk mencarikan anggaran bantuan keuangan di Provinsi Jatim.  Sutrisno juga menemui tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung sehingga pada anggaran perubahan 2017, Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi bantuan keuangan Rp 30,4 miliar dan pada 2018 sebesar Rp 29,2 miliar.  KPK menduga sebagai komitmen atas alokasi bantuan keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung pada 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan fee sebesar Rp 6,75 miliar kepada tersangka BS.  Atas perbuatannya, tersangka BS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Dalami Sumber Uang untuk Mantan Kepala Bappeda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220825-WA0015_5.jpg" alt="Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung Samrotul Fuad selepas diperiksa KPK di Mapolres Tulungagung. Joko Pramono/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung Samrotul Fuad selepas diperiksa KPK di Mapolres Tulungagung. Joko Pramono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan pemeriksaan dugaan kasus korupsi dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018. KPK memanggil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.  Proses pemeriksaan dilakukan di ruang penyidikan Satreskrim Polres Tulungagung. Orang nomor satu di Pemkab Tulungagung itupun memenuhi panggilan KPK dengan mendatangi ruang penyidikan Satreskrim sekitar pukul 09.40 WIB (25/8). Maryoto tampak didampingi ajudan dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB.  Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tulungagung Ahmad Mugiyono tak merinci materi pemeriksaan yang dijalani pimpinannya tersebut. Selain dilakukan tertutup, Ahmad Mugiyono mengaku tidak mendampingi saat bupati diperiksa penyidik KPK.  Pejabat lainnya yang diperiksa KPK adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung Samrotul Fuad, Kepala Disperindag Kabupaten Tulungagung Tri Hariyadi, dan mantan Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Mastur.  ”Saya diperiksa sebagai saksi terkait penganggaran pada 2017 di Dinas Kesehatan,” jawab Mastur sepeetri dilansir dari Antara.  Mastur datang sekitar pukul 10.00 WIB dan dicecar sekitar 10 pertanyaan. Menurut Mastur, pertanyaan dari KPK berkutat seputar anggaran dari BK (bantuan keuangan) Provinsi Jawa Timur.  ”Dinas Kesehatan tidak mendapat BK Provinsi Jatim,” ucap Mastur.  Selain Mastur, pejabat lain yang ikut diperiksa adalah mantan Kabid BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tulungagung Sri Parmoni. Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung Samrotul Fuad, diperiksa dalam kapasitasnya saat masih menjabat sebagai Kabag Pembangunan.  Sebelumnya, Selasa (23/8) KPK lebih dulu memeriksa beberapa anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Mereka yang sempat dipanggil dan diperiksa Komisi Antirasuah adalah Syaiful Anwar dan Susilowati dari PDI-P, Mashud dari PKB, Imam Sapingi dan Widodo Prasetyo dari Partai Gerindra. Mereka diperiksa sebagai saksi kasus BK (Bantuan Keuangan) Provinsi Jawa Timur.  Pada Maret lalu, KPK juga melakukan pemeriksaan pada belasan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Selepas pemeriksaan tersebut, dua anggota aktif dan satu mantan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap ketok palu pembahasan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2018.

KPK Periksa Bupati Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi BK Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan keuangan

Berita Terkini