<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/5jkrsBhKpMyr1Jb3LacvHFrdGa0YPVGO9uWuKm4r-2183265826.jpg" alt="Ilustrasi aksi demo di Surabaya. LBH Surabaya Temukan indikasi polisi halangi bantuan hukum untuk demonstran yang tertangkap. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi demo di Surabaya. LBH Surabaya Temukan indikasi polisi halangi bantuan hukum untuk demonstran yang tertangkap. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menemukan indikasi polisi menghalangi akses bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap dalam aksi 29-31 Agustus 2025 di Surabaya. Direktur LBH Surabaya Habibus Shalihin mengatakan, saat mencoba memberikan bantuan hukum pada 109 demonstran yang tertangkap dalam aksi, tim advokasi sempat tertahan dan diminta menunggu cukup lama. "Upaya pendampingan hukum tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sejak pagi pukul 10.00 WIB, baik di Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim, mereka menutup akses informasi dan layanan hukum," tutur Habibus, Senin (1/9). Data resmi baru bisa dikonfirmasi Tim Advokasi Surabaya sekitar pukul 17.00 WIB, dan informasi yang lebih jelas baru terbuka menjelang malam, sekitar pukul 21.00 WIB, tak lama sebelum sebagian besar orang dibebaskan. "Akibatnya, orang-orang yang tertangkap itu diperiksa oleh penyidik di kantor polisi tanpa didampingi pengacara. Mereka kehilangan akses pendampingan hukum yang memadai," sambungnya. Kondisi ini, lanjut Habibus, berpotensi menimbulkan kerentanan lebih besar terhadap intimidasi maupun penyiksaan. Ia menyebut tindakan kepolisian telah melanggar etika pelayanan publik dan hukum yang berlaku.&nbsp; Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tertulis jelas bahwa menjamin hak warga negara, khususnya kelompok rentan, untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi.&nbsp; "Dari temuan-temuan tersebut, Tim Advokasi Surabaya menilai tindakan aparat kepolisian itu telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku," seru Habibus. Pihaknya mendesak agar pihak kepolisian agar segera membuka informasi secara penuh terkait status seluruh warga yang ditangkap, memberikan akses seluas-luasnya kepada layanan bantuan hukum. "Serta memastikan setiap warga negara diperlakukan sesuai prosedur hukum tanpa intimidasi dan kekerasan. Aparat kepolisian wajib tunduk pada hukum, bukan sewenang-wenang menutupinya," imbuhnya.&nbsp;

LBH Surabaya menemukan indikasi polisi menghalangi akses bantuan hukum bagi demonstran yang ditangkap dalam aksi 29-31 Agustus 2025.

LBH Surabaya Temukan Indikasi Polisi Halangi Akses Bantuan Hukum Bagi Demonstran, Minta Akses Penuh Status Demonstran yang Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/IMG-20240828-WA0095-345807167.jpg" alt="Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) berhasil meraih penghargaan atas advokasi akses keadilan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghargaan ini diberikan kepada PBHI sebagai organisasi masyarakat sipil sekaligus mitra Kemenkumham yang konsisten dalam mendukung kebijakan bantuan hukum di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Widodo Eka Tjahajana. Ketua Badan Pengurus Harian PBHI Julius Ibrani menyatakan, pihaknya konsisten mendorong kebijakan bantuan hukum nasional selama puluhan tahun. Sejak hadinya Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksananya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tercatat setidaknya dalam tiga tahun terakhir terdapat empat kebijakan yang telah didorong PBHI dan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pembinaan Hukum Nasional," kata Julius Ibrani kepada wartawan, Rabu (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Julius menjelaskan, seperti Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, Pedoman Kepala BPHN tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Diklat Paralegal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berbagai kebijakan inklusif dan berperspektif kelompok rentan berhasil mengantarkan Indonesia meraih prestasi internasional dengan memenangkan The Winner OGP Award Region Asia-Pasifik tahun 2023 di Estonia. PBHI juga kerap menginisiasi berbagai riset dan penelitian untuk mendukung advokasi kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam dua tahun terakhir, terdapat tujuh riset yang disusun PBHI baik secara mandiri maupun bersama koalisi dalam konteks bantuan hukum.&nbsp;Ia mengungkapkan, riset itu diantaranya berupa Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan, dan Kebutuhan Anggaran Bantuan Hukum yang Berperspektif Kelompok Rentan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Kajian Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses yang Lebih Luas, Policy Brief. Serta, Peningkatan Akses Keadilan melalui Optimalisasi Portal Online terkait Informasi Bantuan Hukum dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam tataran praktik, lanjut Julius, PBHI tidak hanya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat, namun juga aktif menginisiasi berbagai konsolidasi dan peningkatan kapasitas sesama Pemberi Bantuan Hukum dan layanan pendukung. "Bagi PBHI penghargaan yang diterima menjadi momentum penting terhadap pengakuan advokasi dan kerja-kerja kelompok masyarakat sipil yang konsisten dan persisten terhadap akses keadilan," pungkas Julius.</div>

Dalam dua tahun terakhir, terdapat tujuh riset yang disusun PBHI baik secara mandiri maupun bersama koalisi dalam konteks bantuan hukum.

Konsisten Beri Akses Bantuan Hukum Berkeadilan, PBHI Raih Penghargaan dari Kemenkumham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/WhatsApp-Image-2024-01-26-at-121249-3297725342.jpg" alt="Kemenkumham Jatim lakukan penandatanganan kontrak dan perjanjian kinerja pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2024 dengan 65 organisasi pemberi bantuan hukum." width="100%">
<figcaption>Kemenkumham Jatim lakukan penandatanganan kontrak dan perjanjian kinerja pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2024 dengan 65 organisasi pemberi bantuan hukum.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kanwil Kemenkumham Jatim akan menyalurkan Rp 6,3 miliar untuk bantuan hukum gratis tahun ini. Untuk menyalurkan uang itu, instansi pemerintah yang dipimpin Heni Yuwono itu melakukan penandatanganan kontrak dan perjanjian kinerja pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2024 dengan 65 organisasi pemberi bantuan hukum (PBH). &rdquo;Kami titipkan amanah dari negara untuk memberikan akses keadilan bagi warga tidak mampu dan termarjinalkan,&rdquo; ujar Kadiv Yankumham Nur Ichwan mewakili Kakanwil Heni Yuwono. Menurut Nur Ichwan, uang sebanyak itu terdiri atas bantuan hukum litigasi Rp 5,3 miliar. Dan bantuan hukum non litigasi Rp 1,08 miliar. &rdquo;Kami harap penyerapan dapat optimal dan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan,&rdquo; harap Nur Ichwan, yang akrab disapa Iwenk itu. Pada kegiatan di Ruang Raden Wijaya itu, Nur Ichwan menyampaikan, bantuan hukum adalah hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada kelompok masyarakat miskin dan termarjinalkan &rdquo;Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah telah mengamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,&rdquo; tutur Nur Ichwan. Ichwan menyatakan, sejak disahkan undang-undang tersebut, terdapat banyak kemajuan yang patut diapresiasi. Termasuk di bidang regulasi, penganggaran, infrastruktur penunjang, serta kuantitas pemberi dan penerima bantuan hukum. Meskipun telah ada kemajuan, Ichwan mengakui, masih ada sejumlah tantangan dalam mewujudkan akses keadilan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan di bidang kebijakan, seperti syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. &rdquo;Serta tata cara verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan, dan paralegal,&rdquo; lanjut Ichwan. Pada 2024, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan kegiatan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum (OBH) baru di masing-masing provinsi. &rdquo;Selain itu, program reakreditasi bantuan hukum akan dilakukan bagi pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi pada periode 2022-2024,&rdquo; lanjut Ichwan. Penyusunan standar operasional pemberian layanan bantuan hukum juga telah dilakukan untuk meningkatkan layanan bantuan hukum. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan bantuan hukum yang lebih baik. &rdquo;Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akses keadilan semakin terjamin dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari bantuan hukum yang diberikan,&rdquo; kata Ichwan.

Kanwil Kemenkumham Jatim akan menyalurkan Rp 6,3 miliar untuk bantuan hukum gratis tahun anggaran 2024

Anggaran Capai Miliaran Rupiah, Kemenkumham Jawa Timur Beri Bantuan Hukum Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/Airlangga-Hartarto-Diperiksa-12-Jam-di-Kejagung-Dery-Ridwansah-1-2380258547.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa terkait saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa terkait saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jawaban Airlangga Hartarto atas 46 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan akan didalami Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuat kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) terang benderang. Mereka menjamin penanganan kasus tersebut bakal murni berlandasan alat bukti. &rdquo;Setelah pemeriksaan (Airlangga), kami melakukan evaluasi dan pendalaman. Dikaitkan dengan keterangan yang lain,&rdquo; kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Kuntadi di Jakarta kemarin (25/7). Airlangga, menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua umum Partai Golkar, diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi selama 12 jam pada Senin (24/7) lalu. Pemeriksaan Airlangga itu berbarengan dengan desakan munaslub di partai yang dia pimpin. Kuntadi menambahkan, pendalaman juga dilakukan Kejagung untuk mengetahui keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng. Selain itu, penyidik JAM Pidsus Kejagung perlu mencari tahu pihak mana saja yang turut menikmati kerugian negara dalam kasus tersebut. Termasuk penyebab peristiwa yang membuat Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group dijadikan tersangka. &rdquo;Apakah ketiga perusahaan turut menimbulkan kerugian negara atau menikmati kerugian negara, kenapa itu bisa terjadi? Itu yang hendak kami dalami,&rdquo; beber Kuntadi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan bahwa partainya akan memberikan bantuan hukum kepada Airlangga. (far/syn/c9/ttg)

Jawaban Airlangga Hartarto atas 46 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan akan didalami Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk membuat kasus i

Partai Golkar Pastikan Ada Mekanisme Bantuan Hukum untuk Airlangga Hartarto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/IMG_20230721_181856-1837562928.jpg" alt="Tim Hotman 911 bersama keluarga korban menyampaikan pers rilis terkait kasus pembunuhan pasutri pengusaha kolam renang di Tulungagung, Jumat (21/7)." width="100%">
<figcaption>Tim Hotman 911 bersama keluarga korban menyampaikan pers rilis terkait kasus pembunuhan pasutri pengusaha kolam renang di Tulungagung, Jumat (21/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keluarga pasangan suami istri pengusaha kolam renang yang menjadi korban pembunuhan di Ngantru, Tulungagung, minta bantuan hukum tim Hotman 911. Sebab, merasa ada kejanggalan atas perkembangan hasil penyelidikan polisi terhadap kasus tersebut. &rdquo;Hari ini (21/7), bersama keluarga korban, kami sudah mendatangi Polres Tulungagung untuk mendorong penyidik agar mengembangkan penyelidikan,&rdquo; kata perwakilan tim Hotman 911 Thomas seperti dilansir dari Antara di Kota Tulungagung, Jumat (21/7). Dalam keterangan mereka, hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian yang berujung pada penangkapan terduga pelaku berinisial EP (Edi Purwanto) alias Glowoh dinilai janggal. Kejanggalan itu terlihat dalam berkas acara penyelidikan polisi yang mendapati kesimpulan awal bahwa motif pembunuhan karena korban utang pembayaran batu akik senilai Rp 250 juta kepada tersangka EP. &rdquo;Alasan ini sangat janggal, bahkan bisa dibilang tidak masuk akal karena (almarhum) ayah kami bukan penggemar batu akik. Beliau juga orang yang sangat gemi (perhitungan), jadi sangat tidak mungkin belanja batu akik hingga ratusan juta rupiah,&rdquo; kata Gustama, anak sulung korban Tri Suharno dan Ning Rahayu. Thomas bersama tiga advokat yang ditunjuk Hotman Paris Hutapea untuk mengawal kasus tersebut mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang kemudian disampaikan kepada penyidik Polres Tulungagung. &rdquo;Sekitar pukul 21.30 WIB sebelum kejadian, tersangka memasuki halaman rumah, sementara di luar rumah ada dua orang misterius. Hal itu disampaikan korban melalui anaknya,&rdquo; tutur Thomas. Hal mengganjal lain adalah tersangka EP diketahui sempat mendatangi salah satu tokoh masyarakat di Ngantru. Bahkan, tokoh itu bersama kuasa hukum mendampingi tersangka menyerahkan diri ke polisi. &rdquo;Kami menduga kasus ini sudah direncanakan dan diatur. Makanya kami meminta penyidik untuk mengembangkan dugaan adanya pelaku lain,&rdquo; ujar Thomas. Thomas menambahkan, penerapan pasal 338 KUHP&nbsp;tentang pembunuhan biasa terhadap tersangka EP juga dianggap janggal. Sebab, saat kejadian tersangka memiliki jeda waktu dalam mengeksekusi korban pertama dan kedua. Bahkan diduga tersangka sudah menyiapkan beberapa barang untuk mengeksekusi korban. &rdquo;Makanya kami meminta penyidik mengkaji ulang untuk penerapan pasal ini. Harapan kami, bisa diterapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,&rdquo; ujar Thomas. Thomas melanjutkan, penyidik hanya terpaku pada keterangan tersangka yang motifnya dianggap tidak masuk akal. Sebab, menurut keterangan anak korban, orang tuanya tidak pernah berhubungan dengan tersangka. Apalagi sampai melakukan jual beli batu akik seperti yang dikabarkan selama ini. &rdquo;Namun, penyidik masih menunggu hasil forensik handphone milik korban dan minggu depan akan dilakukan olah TKP,&rdquo; kata Thomas. Pihaknya tak segan membantah jika ditemukan ketidaksesuaian antara fakta dan reka adegan nanti. Tim Hotman 911 berharap kasus itu bisa terungkap secara terang benderang sehingga memberikan keadilan bagi korban. Gustama menambahkan, dirinya dan keluarga sengaja meminta bantuan hukum tim Hotman 911 karena khawatir pengungkapan kasus pembunuhan kedua orang tuanya berjalan tidak benar dan otak di balik kasus tersebut tidak terungkap. Pihaknya meyakini, orang tuanya tidak memiliki hubungan ataupun masalah apa pun dengan tersangka EP. Selain itu, juga ada dua orang misterius di depan rumah korban sebelum kejadian berlangsung, padahal ketika itu tersangka sudah ada dalam rumah korban. &rdquo;Karena kami butuh orang hebat untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya dan seadil-adilnya,&rdquo; ujar Gustama. Pasangan Tri Suharno dan Ning Nur Rahayu, pengusaha kolam renang di Kecamatan Ngantru, Tulungagung, ditemukan tewas di ruang karaoke keluarga pada Rabu (18/6). Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan. Sebab, ditemukan banyak luka di tubuh korban dan jenazah Tri Suharno dalam keadaan terikat tali karet. Aparat kepolisian tidak membutuhkan&nbsp;waktu lama untuk menangkap terduga pelaku yang ternyata masih tetangga korban, yakni&nbsp;Edi Purwanto atau yang dikenal sebagai Edi Glowoh. Pelaku dikenal warga sekitar sebagai residivis.

Keluarga suami istri pengusaha kolam renang yang menjadi korban pembunuhan di Tulungagung, minta bantuan hukum tim Hotman 911

Keluarga korban pembunuhan di Tulungagung minta bantuan Hotman 911

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/hotman-paris-antara.jpg" alt="hotman paris antara" width="100%">
<figcaption>hotman paris antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat somasi yang dilayangkan Rozy Zay Hakiki beberapa hari lalu kini disikapi secara serius oleh Norma Risma, perempuan yang viral di media sosial usai membongkar dugaan perzinahan yang terjadi antara Rozy dengan ibu kandungnya saat masih terikat hubungan pernikahan.  Norma Risma pada hari ini Sabtu (7/1) mendatangi Kopi Johny untuk bertemu dengan pengacara Hotman Paris. Tujuan kedatangan perempuan berhijab tersebut adalah untuk meminta bantuan hukum.  "Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini, datang ke Kopi Joni. Karena dia sudah mendapat somasi dari mantan suaminya," kata Hotman Paris dalam video di akun gosip Lambe Turah.  Hotman sepertinya siap untuk membantu masalah hukum yang kini menjerat Norma Risma. Terbukti, lelaki berjuluk pengacara 30 miliar itu mengaku kini sedang mendalami kasusnya.  "Kita lagi pelajari kasusnya," kata Hotman Paris.  Di akhir video, Hotman Paris memberikan sentilan atas hebohnya kasus ini. "Ada banyak yang mengatakan, pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya saja nggak dapat-dapat," candanya.  Sebelumnya, Rozy Zay Hakiki melalui pengacaranya mengatakan telah melayangkan somasi terhadap mantan istrinya Norma Risma. Kabar tersebut diungkap di hadapan awak media saat mendatangi Polda Banten.  "Kemarin kita sudah ajukan somasi terhadap saudara NR dan kuasa hukumnya. Karena apa yang diajukan di Pengadilan Agama Serang (saat kasus cerai) ada beberapa kejanggalan," kata Jumadi, kuasa hukum Rozy Zay Hakiki, Kamis (5/1).  Jumadi memang tidak menyebutkan secara gamblang kejanggalan apa dimaksud, yang telah dituangkan Norma Risma dalam gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Serang sehingga membuat Rozy sangat keberatan. Jumadi kala itu hanya menyebut ada hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.  "Bahasa singkatnya, ada yang direkayasa," tutur Jumadi lebih lanjut.  Dalam kesempatan itu, Jumadi menyebut Rozy Zay Hakiki akan melaporkan Norma Risma ke polisi apabila surat somasi yang sudah dilayangkan tidak mendapatkan tanggapan.  "Kalau somasi tidak ada tindaklanjutnya, kita akan memproses secara hukum," katanya tegas.  Norma Risma dan Rozy Zay Hakiki awalnya merupakan pasangan suami-istri. Rumah tangga mereka kandas setelah dia menduga kuat Rozy melakukan hubungan terlarang dengan mertuanya sendiri atau ibu kandung Norma Risma.  Dugaan ini memuncak setelah adanya penggerebekan oleh warga sekitar pada 15 November 2022 terhadap Rozy dan ibu kandung Risma oleh warga sekitar saat mereka tengah berduaan di dalam kamar kontrakan. Saat digerebek warga pintu didobrak, kabarnya Rozy langsung lari ke kamar mandi. Sementara ibu Norma Risma dalam keadaan telanjang.  Rumah tangga Norma Risma dan Rozy Zay Hakiki yang dibina pada 2021 silam kini kandas dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Serang tertanggal 12 Desember 2022 lalu. Pasangan ini berpisah hanya selang kurang lebih 1 tahun dari usia pernikahan.

Disomasi Rozy, Norma Risma Minta Bantuan Hukum ke Hotman Paris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221122-WA0028-1.jpg" alt="Proses penandatanganan addendum PBH. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Proses penandatanganan addendum PBH. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim melakukan evaluasi atas kinerja organisasi pemberi bantuan hukum (PBH). Sebanyak 17 PBH mendapatkan tambahan dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin.  Penandatangan kontrak addendum pelaksanaan bantuan hukum triwulan IV 2022 dilakukan, Selasa (22/11).  ”17 PBH yang mendapatkan tambahan dana adalah mereka yang selama ini bekerja dengan baik memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.  Dia menjelaskan, tambahan dana itu merupakan bentuk penerapan kebijakan reward and punishment untuk mengukur kinerja PBH. Selama ini, PBH yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan hukum kepada masyarakat miskin dinilai kinerjanya setiap tiga bulan oleh panitia pengawas daerah (panwasda).  Zaeroji mengatakan, pada Juli, pihaknya telah melakukan addendum yang pertama. Namun, pada triwulan ketiga, ternyata masih ada PBH yang kinerjanya tidak sesuai target.  ”Pada triwulan ketiga atau akhir September kami evaluasi lagi, ternyata ada 15 PBH yang kinerjanya lambat, kami geser anggarannya ke 17 PBH yang kinerjanya baik,” jelas Zaeroji.  Mantan Sekretaris Dirjen Imigrasi itu menjelaskan, setiap PBH mendapatkan tambahan yang berbeda. Tergantung akreditasi dan performa. Ada yang dapat tambahan anggaran hanya untuk kegiatan non litigasi, litigasi, atau ada yang dua-duanya.  ”Nilainya paling sedikit Rp 10.470.000 dan paling banyak Rp 24.470.000,” ujar Zaeroji.  Pada addendum kedua, anggaran diprioritaskan untuk bantuan non litigasi untuk pembangunan budaya hukum di masyarakat. ”Di Jatim banyak desa-desa yang sudah punya semacam rumah Restoratif Justice, nah itu masuk ke proses non litigasi. Jadi proses negosiasi, mediasi, bisa dibantu negara,” ucap Zaeroji.  Zaeroji menambahkan, pada 5 Desember, PBH harus menyelesaikan semua pertanggungjawaban. Setelah itu, pihaknya tidak akan melakukan verifikasi dokumen berkas permohonan bantuan hukum dari masyarakat.  ”Setelah itu kami akan fokus pencairan anggaran, sehingga diharapkan nggak ada utang atau anggaran yang tidak terserap,” papar Zaeroji.  Di Jawa Timur saat ini ada 65 PBH yang terakreditasi Kemenkumham. Rinciannya, 3 PBH terakrediatasi A, terakreditasi B sejumlah 14, dan sisanya masih terakreditasi C. Mereka akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali.

Kemenkumham Jatim Tambah Dana Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Balai-Kota-Surabaya-2-1-1.jpg" alt="Ilustrasi Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemkot Surabaya. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengesahkan Perwali No 78 Tahun 2022. Perwali tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No 3 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Perwali Nomor 78 Tahun 2022 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perwali tersebut telah ditetapkan pada 9 Agustus.  ”Jadi tahap-tahap (perkara) yang kita dampingi. Sedangkan untuk hasilnya, menjadi keputusan pihak pengadilan,” kata Eri, Selasa (13/9).  Di tempat terpisah, Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Pemkot Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra menjelaskan, ada 3 jenis perkara yang dapat menerima bantuan hukum litigasi sebagaimana diatur dalam Perwali No 78 Tahun 2022. Yakni, perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.  ”Yang bisa menerima bantuan hukum litigasi adalah tersangka atau terdakwa jika itu perkara pidana. Sedangkan untuk perkara perdata adalah pihak penggugat maupun tergugat,” kata Sidharta.  Dia membeberkan, pada prinsipnya, bantuan hukum untuk masyarakat miskin sifatnya diberikan bukan untuk perorangan. Melainkan bantuan hukum tersebut diberikan kepada lembaga atau organisasi bantuan hukum yang mendampingi MBR.  ”Dana yang diberikan untuk bantuan hukum litigasi yang mempunyai hukum mengikat, besarannya adalah Rp 5 juta,” jelas Sidharta.  Dalam Pasal 2 Perwali No 78 Tahun 2022, menurut dia, tata cara permohonan bantuan hukum diajukan secara tertulis oleh penerima bantuan hukum. Dengan syarat menyerahkan identitas penerima serta uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.  Selanjutnya, Sidharta menjelaskan, permohonan bantuan hukum disampaikan penerima bantuan kepada kantor atau lembaga pemberi bantuan hukum. Sementara itu, pemberian bantuan hukum itu hanya boleh untuk satu pihak dan satu perkara.  ”Secara detail, syarat dan tata cara untuk mendapatkan bantuan hukum ada di dalam Perwali 78 Tahun 2022. Seperti di antaranya adalah penerima bantuan hukum adalah warga miskin,” ujar Sidharta.

Warga Miskin di Surabaya Dapat Bantuan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SIG.jpg" alt="Semen Indonesia Kini Menjadi SIG (kiri ke kanan) Direktur utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso, Komisaris Utama Semen Indonesia, Soekarwo, dan Staf Ahli Kementrian PUPR, A. Gani Ghazaly Akman saat memperkenalkan logo baru di Jakarta, Selasa (11/2).Pe" width="100%">
<figcaption>Semen Indonesia Kini Menjadi SIG (kiri ke kanan) Direktur utama Semen Indonesia, Hendi Prio Santoso, Komisaris Utama Semen Indonesia, Soekarwo, dan Staf Ahli Kementrian PUPR, A. Gani Ghazaly Akman saat memperkenalkan logo baru di Jakarta, Selasa (11/2).Pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan RI terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan Direktur Utama SIG, Donny Arsal dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono di Hotel Fairmont, Jakarta.  Kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, pemberian pertimbangan hukum oleh JPN dengan memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) dan audit hukum (legal audit).  Selain itu, kerja sama juga dalam bentuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber serta kerja sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.  Direktur Utama SIG, Donny Arsal menjelaskan tujuan kerja sama untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh Perusahaan. Sejalan dengan kondisi perusahaan yang terus berkembang, maka permasalahan yang akan dihadapi semakin kompleks dan beragam.  Donny Arsal menyampaikan bahwa JAMDATUN dapat memberikan pencerahan dan gambaran kepada SIG terhadap batasan-batasan yang terdapat dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya, dalam kaitannya dengan situasi pada saat perseroan mengambil keputusan dan kemudian situasi setelah diambil keputusan menjadi berbeda dan menyebabkan kerugian.  “Adakalanya Direksi perlu mengambil tindakan yang relatif spekulatif demi menyelamatkan kelangsungan hidup perusahaan. Namun demikian, sebelum mengambil suatu keputusan bisnis (business decision), Direksi wajib memperhatikan unsur-unsur Business Judgment Rule yang terdapat dalam peraturan perundangan sebagai dasar pertimbangan (business judgement) dalam pengambilan keputusan bisnis (business decision). Semoga dengan seminar ini dapat menambah wawasan dan semangat untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan,” kata Donny Arsal.  Sementara itu Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Feri Wibisono mengatakan, sebuah kehormatan dipercaya dapat menjalin kerja sama terkait pemanfaatan layanan Kantor Pengacara Negara (KPN).  Berdasarkan perundang-undangan, JAMDATUN bertugas memberi layanan dengan baik, ada atau tidak ada kerja sama. Layanan dari kantor pengacara negara cukup bisa membantu dalam penyelesaian masalah legal, planning dan pengambilan keputusan atau saat menghadapi masalah hukum yang terjadi. “Kami memiliki komitmen untuk memberikan kualitas yang terbaik seluruh Indonesia dan profesional,” ujar Feri Wibisono.  Feri Wibisono menambahkan, JAMDATUN memberikan layannan tidak hanya menyangkut aspek legal saja, tetapi juga dilengkapi dengan mitigasi risiko hukum, aspek GCG sehingga dalam pengambilan keputusan tidak hanya benar secara legal tetapi dari sisi mitigasi risiko hukum termasuk otoritinya bisa tepat, sehingga terhindar dari risiko hukum.  “Hal ini diperlukan untuk diperkuat, bahwa pengambilan keputusan yang proper, dapat memitigasi risiko hukum yang saat ini banyak dimanfaatkan BUMN dan Kementerian. Keputusan pembuatan policy drafting, kontrak drafting, beberapa kegiatan investasi strategis meminta pendampingan kepada kami dan kami lakukan dengan baik,” kata Feri Wibisono.

Gandeng Jamdatun, SIG Tingkatkan Penyelesaian Permasalahan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Gubernur-Sulawesi-Selatan-Nurdin-Abdullah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek inf" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap proyek inf</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur (nonaktif) Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka dini hari kemarin (28/2). Penetapan itu sekaligus membongkar indikasi relasi korupsi yang kuat antara Nurdin dan Agung Sucipto alias Anggu, bos kontraktor PT Agung Perdana Bulukumba (APB).  Nurdin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulsel Edy Rahmat. Keduanya disangka menerima suap dari Anggu. KPK telah menetapkan kontraktor asal Bulukumba, Sulsel, tersebut sebagai pemberi suap.  Ketiganya ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka.  Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers mengungkapkan, Nurdin dan Agung saling mengenal sejak lama. Bahkan, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, hubungan pertemanan keduanya terjalin sejak Nurdin menjabat bupati Bantaeng, Sulsel. Hubungan itu berlanjut hingga Nurdin menjadi gubernur sejak 2018.  Firli menjelaskan, perusahaan Agung diketahui mengerjakan beberapa proyek di Sulsel. Antara lain, proyek peningkatan jalan ruas Palampang–Munte–Bontolempangan di Sinjai/Bulukumba senilai Rp 28,9 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) penugasan tahun anggaran 2019. Pada 2020 proyek yang sama senilai Rp 15,7 miliar juga dikerjakan perusahaan Agung.  Bukan hanya itu, PT APB juga pernah menggarap pembangunan jalan ruas Palampang–Munte–Bontolempangan satu paket yang didanai APBD provinsi senilai Rp 19 miliar. Masih ada lagi. Yakni, pembangunan jalan, jalur pedestrian, dan penerangan jalan kawasan Wisata Bira (bantuan keuangan provinsi ke Bulukumba) senilai Rp 20,8 miliar tahun anggaran 2020.  Selanjutnya, PT APB mengerjakan rehabilitasi jalan parkiran 1 dan pembangunan jalan parkiran 2 kawasan Wisata Bira dengan nilai proyek Rp 7,1 miliar. Untuk tahun ini, perusahaan Agung menjadi rekanan yang menang lelang proyek peningkatan jalan ruas Palampang–Munte–Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba senilai Rp 34 miliar.  Menurut Firli, Agung kembali berkeinginan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Sulsel tahun anggaran 2021. Sejak Februari, Agung dan Sekdis PUTR Edy Rahmat berkomunikasi aktif. Dalam hal ini, Edy dianggap sebagai representasi dan orang kepercayaan Nurdin yang bisa memastikan Agung kembali mendapatkan proyek.  ”Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar-menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nanti dikerjakan oleh AS (Agung, Red),” ungkap perwira polisi bintang tiga tersebut. Nah, pada awal Februari, Nurdin bertemu dengan Edy dan Agung di Bulukumba. Saat itu Agung telah mendapatkan proyek Wisata Bira.  Selanjutnya, Nurdin menyampaikan kepada Edy bahwa proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan perusahaan Agung. Nurdin memerintah Edy untuk mempercepat pembuatan dokumen detail engineering design (DED) yang akan dilelang pada APBD tahun anggaran 2022. Pada akhir Februari, Edy sempat menyampaikan kepada Nurdin bahwa fee proyek diberikan ke pihak lain. ”Saat itu NA (Nurdin) mengatakan, yang penting operasional kegiatan NA (Nurdin) tetap bisa dibantu oleh AS (Agung, Red),” ungkap Firli.  Pada 26 Februari lalu, Agung diduga telah menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edy. Uang itu ditengarai bagian dari fee proyek yang telah dikerjakan perusahaan Agung. Uang Rp 2 miliar tersebut (bukan Rp 2,5 miliar) menjadi barang bukti yang disita KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) Jumat lalu (26/2).  Selain penerimaan itu, tim penyidik KPK mendapat temuan bahwa Nurdin ditengarai juga menerima uang dari kontraktor lain. Perinciannya, pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta. Kemudian, awal Februari sebesar Rp 2,2 miliar dan pertengahan Februari Rp 1 miliar. Dengan demikian, total fee proyek yang diterima Nurdin dari empat rekanan diduga mencapai Rp 5,4 miliar. ”Penerimaan oleh gubernur melanggar aturan yang berlaku,” tegas Firli.  KPK menerapkan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada tersangka penerima suap, yakni Nurdin dan Edy. Sementara itu, Agung dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin yang mengenakan rompi tahanan oranye digiring ke rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur pukul 03.55 WIB. Kepada awak media, Nurdin mengatakan ikhlas menjalani proses hukum. Dia sempat menyatakan bahwa dirinya tidak tahu-menahu terkait perkara yang menjeratnya.  ”Tidak tahu apa-apa kita, ternyata si Edy (Sekdis PUTR) itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya,” kilahnya. Dia bahkan sempat bersumpah untuk menegaskan ketidaktahuannya tersebut. ”Sama sekali tidak tahu. Demi Allah,” ungkapnya. Meski begitu, kepala daerah bergelar profesor itu sempat meminta maaf kepada rakyat Sulsel. ”Saya mohon maaf,” imbuh dia.  Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons penahanan Nurdin dengan mengangkat Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur. Langkah mengangkat adik mantan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman itu diambil untuk memastikan roda pemerintahan tidak terganggu.  ”Kalau ditahan, kan beliau tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik kemarin. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda), jika kepala daerah berhalangan sementara, wakilnya dapat diangkat sebagai Plt.  Pengangkatan Plt bersifat sementara karena proses hukum harus dihormati. Sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, kepala daerah tidak bisa diberhentikan. Sebab, ada asas praduga tak bersalah. ”Kalau sudah inkracht, baru diberhentikan,” imbuhnya.  Kalaupun sudah ada putusan tetap, pemberhentian tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kemendagri. Prosedurnya, pemberhentian harus diusulkan DPRD dengan dasar salinan putusan pengadilan. Usulan disampaikan ke presiden melalui Kemendagri sebelum dilantik kepala daerah definitif yang baru.  Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Nurdin yang diusung PDIP saat pilkada. Menurut Hasto, pihaknya terus mengikuti perkembangan proses hukum terhadap Nurdin, termasuk menunggu keterangan resmi dari KPK.  Dia mengatakan, Nurdin adalah orang baik, sosok yang dekat dengan petani. Sosok yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. ”Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut,” kata Hasto di sela-sela acara Gowes Bareng PDI Perjuangan di kawasan Monas, Jakarta, kemarin.  Menurut Hasto, partai politik, termasuk PDIP, memang tidak boleh mengintervensi hukum. Namun, pihaknya tentu saja akan melakukan berbagai hal yang terkait dengan advokasi. Pada prinsipnya, lanjut dia, melihat kepemimpinan Nurdin dan masukan dari jajaran DPD PDIP Sulsel, bantuan hukum kepada Nurdin tetap diberikan. ”Tapi, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut,” terangnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/02/2021/nurdin-abdullah-jadi-tersangka-reputasi-bintang-dari-timur-tercemar/">Nurdin Abdullah Jadi Tersangka, Reputasi Bintang dari Timur Tercemar</a>  Mengenai masa jabatan gubernur yang masih sekitar tiga tahun, Hasto mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tak berpikir ke arah sana. Sampai saat ini, lanjut Hasto, partainya belum bisa lepas dari rasa syok akibat penangkapan Nurdin. Rekam jejak Nurdin yang sangat baik membuat pihaknya seakan belum percaya dengan apa yang sedang terjadi. ”Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK,” papar pria asal Jogjakarta itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=51P-KxEbz48  &nbsp;

Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 M, PDIP Siap Beri Bantuan Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan hukum

Berita Terkini