<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/IMG-20241002-WA0010_1-1391795079.jpg" alt="Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, sekaligus meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Kabupaten Sumba Barat, NTT, Rabu (2/10). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, sekaligus meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Kabupaten Sumba Barat, NTT, Rabu (2/10). (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ia&nbsp; akan membisiki presiden terpilih Prabowo Subianto agar melanjutkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras dari Perum Bulog untuk masyarakat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, sekaligus meninjau ketersediaan beras di Gudang Bulog Kabupaten Sumba Barat, NTT, Rabu.<br /><br />"Nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa diteruskan. Setuju ndak? Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi, usulannya dari bapak ibu semuanya lho ya?" kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu (2/10).<br /><br />Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi memastikan masyarakat telah menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat sejak Januari hingga Oktober. Selain itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa kualitas beras dari Perum Bulog juga dalam kondisi yang baik saat disalurkan.<br /><br />"Ini yang terima sudah sejak Januari ya? Ada keluar berasnya hitam, berasnya kuning ada? Benar? Berarti (beras) Bulog bagus," kata Presiden.<br /><br />Presiden pun berpesan agar masyarakat mengusulkan program bantuan beras ini dilanjutkan ke pemerintahan baru, sehingga bantuan terus disalurkan hingga Desember mendatang. Presiden mengakui bahwa dirinya juga akan menyampaikan usulan masyarakat kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun keputusan sepenuhnya ada pada pemerintahan baru.<br /><br />Masyarakat pun sepakat jika bantuan beras ini dilanjutkan dan menyambut antusias rencana Presiden Jokowi tersebut. "Pak Presiden Prabowo saya sampaikan, ini tadi saya dari Sumba Barat. Saya sampaikan tadi bapak, ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan. Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, presiden baru nanti," kata Presiden Jokowi.</p>

"Nanti tolong diusulkan kepada pemerintah baru kalau bisa diteruskan. Setuju ndak? Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo," kata Jokowi.

Ingin Bantuan Pangan Non Tunai Dilanjutkan, Presiden Jokowi: Saya Nanti Bisikin ke Pak Prabowo

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-1-HARGA-BERAS-MULAI-TURUN-FED-23JPG-788619846.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (Kg) tepat sasaran dan tepat waktu hingga ke ujung timur Indonesia. Kondisi geografis dan sosial masyarakat yang beragam di tiap daerah memang menjadi tantangan yang harus ditangani selama proses penyaluran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, penerima bantuan pangan beras pada tahun ini sudah <em>by name by address</em>. Dengan begitu, dari sisi penyaluran sangat bisa dilacak untuk memastikan tepat sasaran dan tepat waktu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai database penerima bantuan pangan beras di tahun ini sudah <em>by name by address</em>. Dengan data mendetail seperti ini, kita ingin bantuan pangan beras dapat tepat sasaran dan tepat waktu. Jadi, bisa dilacak ke siapa, kapan, dan dimananya. Dengan ini aspek <em>governance</em> dapat terus terjaga," kata Arief dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, dalam proses penyaluran seluruh pihak berkolaborasi, mulai dari Perum Bulog, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Satgas Pangan Polri dan stakeholder lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Performa Bulog dan para transporter untuk wilayah dengan kondisi menantang seperti di Papua ini, patut kita apresiasi. Tentunya berkolaborasi adalah kunci keberhasilan ketersampaian bantuan pangan beras ini ke masyarakat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, dalam penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini, Perum Bulog sebagai pengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bekerja sama dengan transporter untuk penyalurannya. Transporter yang terlibat antara lain PT Jasa Prima Logistik (JPL) yang juga merupakan anak perusahaan Bulog, PT Pos Indonesia (POS), PT Dosni Roha Logistic (DNR), dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal transporter untuk wilayah Papua ditangani oleh YAT. Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Provinsi Papua sampai 21 November tercatat 1.710.460 kg dari total alokasi sampai November 3.375.240 kg. Sementara realisasi secara nasional telah mencapai 612.148.470 kg atau 95,59 persen dari total 640.388.820 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita pahami ada kendala akses transportasi dikarenakan kondisi geografis di Papua. Ini yang menjadi tantangan suatu distribusi, namun secara kolaboratif telah dibuktikan pada keberhasilan penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama. Termasuk wilayah Papua, bantuan pangan beras tahap pertama telah dapat dirampungkan 100 persen,&rdquo; pungkas Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Performa Bulog dan para transporter untuk wilayah dengan kondisi menantang seperti di Papua ini, patut kita apresiasi," kata Arief.

Pemerintah Pastikan Penyaluran Bantuan Beras 10 Kg Tepat Sasaran hingga ke Ujung Timur Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/JKT-1-PENGECEKAN-BERAS-IMPOR-FED-2JPG-570315366.jpg" alt="Pekerja melakukan proses pembongkaran kapal beras impor yang baru sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (12/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan proses pembongkaran kapal beras impor yang baru sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (12/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah akan memperpanjang bantuan beras 10 kilogram (Kg) hingga Desember 2023. Melalui penebalan bantuan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan akan mengguyur dana tambahan bantuan beras untuk masyarakat sebesar Rp 2,67 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Keuangan (Menke) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebelumnya bantuan beras 10 kilogram telah diberikan sebanyak dua tahap, yakni pada Maret-Mei dan September-November. "Waktu El Nino sudah diworo-woro, kita memberikan tambahan beras September-November, itu dananya Rp 8 Triliun dan kita tebalkan nambah lagi Rp 2,6 triliun untuk Desember," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantornya, Rabu (25/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, anggaran negara yang terus dikucurkan untuk bantuan masyarakat ini sebagai bentuk perlindungan APBN dalam menjaga dan mendukung daya beli masyarakat. Terutama untuk mendukung daya beli masyarakat yang tergerus karena kenaikan harga beras dan lonjakan inflasi komponen bergejolak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena harga beras meningkat, daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah yang rentan maka kita memberikan bantuan beras," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun alasan perpanjangan bantuan beras ini dilakukan karena pada Desember panen beras akan terancam gagal karena hingga November cuaca masih diprediksi kemarau. Menkeu memastikan, bantuan beras 10 kilogram akan diberikan kepada 21,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga bantuan sembako dari pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, dari sisi penyelenggara pemerintah telah menugaskan Badan Pangan Nasional atau Bapanas untuk merealisasikan bantuan beras 10 kilogram ini kepada masyarakat. Secara total, dalam program bantuan ini pemerintah telah mengucurkan APBN sebesar Rp 18,57 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga total untuk seluruh bantuan beras 10 kg dalam tahun ini hampir 16 ditambah 2,67 ini (sekitar Rp 18,57 triliun) yang kita lakukan keseluruhan untuk bantuan keluarga miskin dalam bantuan beras," pungkasnya.</div>

"Karena harga beras meningkat, daya beli masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah yang rentan maka kita memberikan bantuan beras".

Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang hingga Desember, Pemerintah Tambah Anggaran Rp 2,67 Triliun

Bantuan Beras 10 Kg

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bantuan Beras 10 Kg

Berita Terkini

Ingin Bantuan Pangan Non Tunai Dilanjutkan, Presiden Jokowi: Saya Nanti Bisikin ke Pak Prabowo

Pemerintah Pastikan Penyaluran Bantuan Beras 10 Kg Tepat Sasaran hingga ke Ujung Timur Indonesia

Bantuan Beras 10 Kg Diperpanjang hingga Desember, Pemerintah Tambah Anggaran Rp 2,67 Triliun

Download Aplikasi JawaPos.com