<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/didakwa-korupsi-kepala-dan-wakil-kepala-sekolah-ini-protes-keras_m_172515.jpeg" alt="Ilustrasi Pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pungli</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumatera Selatan memastikan akan menindak tegas pegawainya, yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap angkutan bantuan untuk korban bencana di Aceh. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyebrangan, dan Pengawasan BPTD Kelas II Sumatera Selatan, Milfer Jonely, mengakui bahwa pelaku pungli terhadap angkutan bantuan untuk korban bencana di Aceh adalah pegawainya. "Memang benar dari info yang kita dapat petugas itu dari BPTD Sumatera Selatan," ujarnya dalam keterangan video, Kamis (8/1). Saat ini, ia mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami keterkaitan dan keterlibatan para oknum yang melakukan pungli tersebut. "Kami akan melakukan penindakan tegas terhadap petugas yang melakukan pungli ini," tandas Jonely. Sebelumnya, viral di media sosial mobil angkutan bantuan bencana untuk korban di Aceh dipalak di Terminal Karya Jaya. Dalam video yang beredar, mobil angkutan bantuan bencana untuk Aceh itu dikenakan pungli sebesar Rp 150 ribu per mobil. Dalam video, korban menyebut bahwa pelaku pemalakan adalah oknum Dishub. Terlihat juga bahwa petugas dengan menggunakan rompi oranye menyetop berbagai kendaraan angkutan. Sementara transaksi pungli itu diduga dilakukan di warung sekitar terminal. &nbsp;

BPTD Sumsel janji tindak tegas pegawai yang terbukti melakukan pungli angkutan bantuan bencana Aceh. Simak upaya pengawasan dan penindakan.

BPTD Sumsel Janji Tindak Tegas Pegawai yang Pungli Angkutan Bantuan Bencana untuk Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pungli-dinilai-meresahkan-pemprov-jabar-cegah-dengan-inovasi_m_230965.jpg" alt="Ilustrasi pungli." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungli.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan Palembang Agus Priyanto mengakui adanya pemalakan alias pungli terhadap mobil angkutan bantuan bencana yang hendak menuju Aceh di Terminal Karya Jaya Palembang. Pemalakan itu dilakukan oleh oknum anggota Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumatera Selatan. Agus memastikan bahwa pelaku pemalakan itu bukan merupakan anggota Dishub Palembang meski saat itu berada di lokasi kejadian pemalakan terhadap mobil bantuan bencana yang hendak ke Aceh. "Masalah itu memang terjadi&nbsp;dan memang dilakukan oleh salah satu karyawan di BPTD (Sumatera Selatan)," ujarnya dalam keterangan video, Kamis (8/1). Terkait petugas Dishub Palembang yang saat itu terlihat di Terminal Karya Jaya, Agus mengatakan bahwa saat itu petugas memang sedang ada kegiatan untuk mengawasi berat angkutan barang yang masuk ke kota Palembang. "Jadi memang di situ ada petugas Dinas Perhubungan terkait dengan angkutan barang yang akan memasuki dalam kota Palembang," ucapnya. Sebelumnya, viral di media sosial mobil angkutan bantuan bencana untuk korban di Aceh dipalak di Terminal Karya Jaya. Dalam video yang beredar, mobil angkutan bantuan bencana untuk Aceh itu dikenakan pungli sebesar Rp 150 ribu per mobil. Dalam video, korban menyebut bahwa pelaku pemalakan adalah oknum Dishub. Terlihat juga bahwa petugas dengan menggunakan rompi oranye menyetop berbagai kendaraan angkutan. Sementara transaksi pungli itu diduga dilakukan di warung sekitar terminal. &nbsp;

Kadishub Palembang membenarkan pungli angkutan bantuan bencana ke Aceh. Pelaku diduga pegawai BPSD Sumsel, bukan Dishub Palembang.

Akui Ada Pungli Angkutan Bantuan Bencana Aceh, Kadishub Palembang: Pelakunya Pegawai BPTD Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/uecmT46bGvT2HKrjw4Ub7VH11dr8NYGHJitLfwrx-3028901029.jpg" alt="Para prajurit TNI mendistribusikan bantuan kepada korban terdampak bencana di 3 provinsi di Sumatera dengan berjalan kaki menuju lokasi yang tidak bisa diakses kendaraan bermotor. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI mendistribusikan bantuan kepada korban terdampak bencana di 3 provinsi di Sumatera dengan berjalan kaki menuju lokasi yang tidak bisa diakses kendaraan bermotor. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Distribusi bantuan korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) masih terus berjalan. Para prajurit TNI bergerak ke berbagai lokasi untuk memastikan korban terdampak bencana mendapat bantuan. Termasuk ke daerah yang tak bisa disentuh menggunakan kendaraan. Para prajurit itu berjalan kaki belasan hingga puluhan kilometer.&nbsp; Pada Sabtu pekan lalu (6/12), prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 122/Tombak Sakti dan Yonif 125/Simbisa berjalan kaki ke Dusun Lapan Lombu, Kelurahan Nauli, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Lebih kurang 40 prajurit mendistribusikan bantuan sambil melaksanakan patroli pascabencana. Untuk mencapai dusun tersebut dari Desa Parkisaman, butuh waktu 3 jam lebih.&nbsp; Sepanjang perjalanan itu, puluhan prajurit tersebut mendapati 20 titik longsor yang menghambat perjalanan. Meski Dusun Lapan Lombu masih teraliri listrik, namun korban terdampak bencana di lokasi itu kesulitan mendapat air bersih. Para korban juga masih disibukkan dengan pencarian korban hilang di beberapa titik seperti Aek Mompang dan Mardame.&nbsp; Untuk memudahkan distribusi bantuan pada kesempatan berikutnya, prajurit TNI bersama masyarakat setempat menyiapkan landing zone yang bisa digunakan oleh helikopter. Sehingga logistik dan bantuan korban bencana bisa disalurkan melalui jalur udara. Berdasar data, di lokasi itu terdapat lebih dari 4.300 jiwa. Tersebar di Nauli, Naga Timbul, dan Madame.&nbsp; &rdquo;Kami juga menggunakan pasukan jalan kaki. Manakala daerah tersebut berdasarkan pertimbangan taktis maupun teknis kami harus menggunakan jalan kaki, kami laksanakan jalan kaki. Begitu juga supaya semua titik-titik dapat tercapai secara paralel, selain menggunakan jalur udara, laut, darat (menggunakan kendaraan bermotor),&rdquo; ungkap Wakil Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI Brigjen TNI Osmar Silalahi.&nbsp; Tidak hanya di Tapanuli Tengah, di Aceh Tengah para prajurit TNI dikirimkan membawa bantuan ke beberapa titik dengan cara berjalan kaki. Pada Senin (8/12), prajurit TNI AD dari Batalyon Teritorial Pembangunan harus berjibaku melalui medan yang berat untuk mendistribusikan bantuan ke Desa Pame dan Desa Lut Jaya. Para prajurit itu membawa bantuan makanan, obat, vitamin, dan kebutuhan lain. &rdquo;Selain di Aceh, kami juga menyampaikan bahwasanya di wilayah Kodam XX, dalam hal ini Kodim 0305/Pasaman, juga melaksanakan jalan kaki menuju masyarakat terdampak yang kami dapat informasi dari media sosial (belum mendapat bantuan). Kami dapat informasi itu dan kami segera menuju ke sana,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Personel yang dikerahkan sebanyak 10 orang dengan jarak tempuh sejauh 15 kilometer. Lokasi itu dicapai dengan berjalan kaki menyeberangi sungai dan jalan berlumpur. Masing-masing prajurit berjalan kaki belasan kilometer dengan membawa 15 kilogram bantuan. Sehingga total keseluruhan bantuan yang dibawa sebanyak 150 kilogram. &nbsp; &rdquo;Besar harapannya dalam waktu sesingkat-singkatnya ataupun secepatnya, semua masyarakat dapat dibantu oleh prajurit TNI. Tentunya kami juga tetap berkoordinasi dengan kementerian lain, organisasi-organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan kita seluruhnya, membantu penanggulangan bencana yang ada di 3 provinsi tersebut,&rdquo; jelas dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Prajurit TNI mendistribusikan bantuan korban bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan berjalan kaki ke lokasi terpencil.

Tak Bisa Dilalui Kendaraan, Prajurit TNI Berjalan Kaki Belasan Hingga Puluhan Kilometer untuk Salurkan Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/05/gl6LJyjENFAUEdrjjCEfSYU3bTTICmsYVNezC2x3-1-653750512.jpg" alt="Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengerahkan seluruh moda transportasi udara dan laut untuk mempercepat distribusi bantuan logistik ke daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.&nbsp; Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan armada tersebut telah disiagakan dan mulai beroperasi. Untuk via udara, armada kargo sudah disiapkan sebanyak 42 unit dengan rincian 21 helikopter dan 21 pesawat.&nbsp; &ldquo;Mengenai akomodasi kargo, bisa kami sampaikan bahwa untuk angkutan udara kami sudah menghimbau ada 42, 21 helikopter 21 pesawat, yang Alhamdulillah didukung oleh teman-teman dari airlines yang digunakan untuk bantuan pengiriman bantuan logistik ke Aceh Sumatera Utara maupun Sumatera Barat,&rdquo; ujar Dudy dalam Media Briefing di Jakarta, Jumat (5/12).&nbsp; Tak hanya udara, dukungan moda laut juga dimaksimalkan. Ia menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan Kesatuan Pengawas Laut dan Pelayaran (KPLP) dan dua kapal navigasi.&nbsp; Bahkan, saat pihaknya meninjau di wilayah Belawan bagian utara Kota Medan, Sumatera Utara, ada satu Kemenhub yang digunakan untuk mengangkut sekitar 160 ton bantuan dari instansi maupun relawan-relawan yang mengirimkan bantuan ke Aceh.&nbsp; Tak hanya itu, Kemenhub juga mengajak sektor swasta terlibat dalam distribusi logistik kebencanaan. Menhub menyebut sudah ada satu kapal swasta yang tak disebutkan namanya, sudah melayani distribusi itu dan bersifat gratis.&nbsp; &ldquo;Terakhir salah satu operator angkutan laut menyediakan kapalnya untuk digunakan untuk pengiriman dengan biaya gratis. Saya mungkin tidak bisa bilang namanya tapi ada salah satu operator pelayaran yang cukup besar yang menyediakan layanan untuk mengirim bantuan logistik ke wilayah terdampak tanpa biaya,&rdquo; jelas Dudy.&nbsp; Di sisi lain, ia telah menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia akan dikerahkan. Dalam hal ini, ia telah meminta kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk menyampaikan khususnya kepada Kementerian/Lembaga maupun para donatur-donatur untuk dikoordinir supaya bisa menggunakan layanan yang diberikan oleh baik dari Kementerian maupun dari pihak swasta.&nbsp; "Jadi segala kapal-kapal yang bisa digunakan kita kerahkan untuk membantu pengiriman bantuan logistik,&rdquo; tutupnya.

Kemenhub mengerahkan seluruh moda transportasi udara dan laut untuk mempercepat distribusi bantuan logistik ke Sumut, Sumbar, dan Aceh.

Kemenhub Kerahkan Armada Udara hingga Kapal Gratis untuk Percepat Kirim Bantuan ke Sumut, Sumbar, dan Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/IMG_20251005_174232-1-1173039485.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan mengenai polemik dana mengendap di Bandung, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan mengenai polemik dana mengendap di Bandung, Rabu (22/10/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh jajarannya, mulai dari kepala desa hingga wali kota, untuk segera mengoordinasikan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Langkah ini ditegaskan pria yang akrab disapa KDM itu karena besarnya dampak bencana dan urgensi pemenuhan kebutuhan dasar korban. &ldquo;Musibah yang dialami saudara kita di Sumatera adalah derita yang kita alami juga. Kita adalah saudara, satu tubuh, satu jiwa,&rdquo; ujar KDM dalam Instagram, Senin (1/12). KDM meminta para kepala desa, camat, bupati, dan wali kota di seluruh Jawa Barat menginisiasi beragam kegiatan kemanusiaan untuk mendukung kebutuhan warga di wilayah terdampak. Seluruh upaya tersebut diminta terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar distribusi bantuan berjalan cepat dan tepat sasaran. &ldquo;Para kepala desa, camat, bupati, dan wali kota dipersilakan menginisiasi kegiatan kemanusiaan dan mengkoordinasikannya dengan Pemprov Jabar,&rdquo; tegasnya. Ia memastikan distribusi bantuan dari Jawa Barat akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov disebut sudah menyiapkan berbagai kebutuhan yang mendesak untuk para korban bencana. &ldquo;Dalam minggu ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mendistribusikan berbagai bantuan yang dibutuhkan,&rdquo; ucapnya. KDM kemudian mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk ikut berempati dan bergerak membantu. Ia menegaskan bahwa solidaritas dan kebersamaan menjadi kunci meringankan beban para korban di Sumatera. &ldquo;Mari kita bersatu padu, bergandengan tangan, meringankan beban sesama,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, bencana alam banjir dan longsor di beberapa daerah di Sumatra menyebabkan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di daerah yang terdampak. Dari laporan akhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada minggu (30/11/25) mencatatkan 442 orang meninggal dunia, sementara 402 orang lainnya masih belum ditemukan. Angka tersebut merupakan angka pembaruan setelah tim penyelamat menjangkau lebih jauh daerah yang belum terlindungi akibat kerusakan akses jalan dan cuaca buruk. Dari beberapa daerah di Sumatra berikut penjelasannya: Sumatra Utara, daerah ini menjadi daerah paling parah akibat bencana alam banjir dan longsor. Berdasarkan laporan BNPB, 217 orang meninggal dunia dan 209 orang masih dicari. Peningkatan jumlah orang ini karena banyaknya laporan keluarga yang belum menemukan anggota keluarganya di posko-posko pengungsian. Sumatra Barat, bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatra barat ini menewaskan 129 orang, dan 118 orang masih belum ditemukan. Selain itu juga, sekitar 77 ribu penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kota padang dan pesisir Selatan menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbesar, di susul dengan kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Aceh, juga melaporkan jumlah korban yang signifikan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatatkan 96 warga meinggal dunia dan masi sekitar 75 lainnya masi dalam pencarian. Korban ini tersebar di sekitar 11 Kabupaten/kota. Daerah ini termasuk Aceh Tengah, Bireun, Pidie Jaya, Aceh Utara, dan Nagan Raya. Dengan medan yang ekstrim dan daerah yang banyak perbukitan membuat proses pencarian korban di aceh cukup lambat. BNPB menegaskan bahwasannya data terakhir yang sampaikan ini masi dapat berubah.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi instruksikan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. KDM mengajak warga untuk berempati.

Gubernur KDM Minta Jajaran Jabar di Bawahnya Koordinir Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/dG4dphbFKwetbfFXWyeZ7CIF5Stqn1c3ojJEZyuR-2266593156.jpg" alt="Pemerintah mengirimkan paket bantuan menggunakan 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang baru tiba di tanah air awal bulan ini, ke bandara terdekat lokasi bencana di Aceh, Sumut, Sumbar, Aceh." width="100%">
<figcaption>Pemerintah mengirimkan paket bantuan menggunakan 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang baru tiba di tanah air awal bulan ini, ke bandara terdekat lokasi bencana di Aceh, Sumut, Sumbar, Aceh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto mengerahkan langkah cepat untuk membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejak pagi hari, berbagai dukungan logistik dan personel dikerahkan melalui operasi udara TNI Angkatan Udara.&nbsp; Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa seluruh proses pengiriman bantuan dilakukan sesuai arahan langsung Presiden. &ldquo;Atas instruksi langsung dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pagi ini pukul 07.30 WIB, diterbangkan 4 pesawat TNI-AU yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 yang baru tiba di tanah air awal bulan ini, ke bandara terdekat lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,&rdquo; kata Teddy dalam unggahan pada media sosial Instagram, Jumat (28/11). Menurut Teddy, pemerintah telah bergerak cepat sejak bencana terjadi. Ia menegaskan bahwa pengiriman logistik hari ini bukanlah bantuan pertama yang dikirimkan pemerintah pusat.&nbsp; &ldquo;Penerbangan pagi ini bukan pengiriman bantuan yang pertama. Sejak hari pertama kejadian di 25 November, Bapak Presiden sudah menginstruksikan seluruh tim terkait untuk langsung turun ke lokasi,&rdquo; tegasnya. Sejak hari pertama, berbagai pengiriman bantuan telah dilakukan melalui jalur udara, baik menggunakan pesawat TNI maupun pesawat komersial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa daerah terdampak dapat segera menerima kebutuhan yang paling mendesak. Teddy menjelaskan, bantuan yang diberangkatkan hari ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. &ldquo;Bantuan yang dikirim pagi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan utama yang diminta oleh masing-masing kepala daerah, antara lain tenda, perahu karet, genset listrik, alat komunikasi dan penguat sinyal, tim dokter dan obat-obatan serta berbagai makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya,&rdquo; ujarnya. Selain pengiriman bantuan, pemerintah juga berupaya melakukan langkah antisipatif untuk meminimalkan dampak lanjutan bencana.&nbsp; &ldquo;Telah dilakukan pula modifikasi cuaca untuk sebisa mungkin mengurangi curah hujan,&rdquo; ucap Teddy. Teddy menekankan bahwa pemerintah pusat terus memantau situasi dan memastikan seluruh proses pertolongan berjalan cepat dan tepat. Ia menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam mendukung proses evakuasi serta penyaluran bantuan. &ldquo;Pemerintah akan terus memastikan seluruh bantuan tersalurkan dan evakuasi dilakukan secepat mungkin,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bantuan cepat untuk warga terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Presiden Prabowo Kirim Bantuan Bagi Warga Terdampak Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG20210604162937.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Kamis (3/6), video Bupati Alor Amon Djabon beredar viral di sosial media. Dalam video itu, Amon memarahi staf Kementerian Sosial karena menyalurkan bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada warga Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui DPRD.  Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengatakan bahwa Kemensos tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor. Dia bahkan mengatakan bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu. ”Dia (Risma) merasa hebat dia!” ucap Bupati Alor Amon Djabon.  Menjawab tudingan itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, bukan PKH yang disalurkan dan dibawanya, melainkan bantuan bencana.  ”Yang saya beri ke DPRD itu bantuan bencana. Itu (bantuan bencana) lewat siapa saja. Ada yang lewat Polres. Di Subang itu di Koramil. Karena yang ada dia (DPRD). Jadi bantuan bisa ke siapa saja. Di sana (DPRD) ada dapur umum,” jelas Risma ketika ditemui di Surabaya pada Jumat (4/6).  Risma menjelaskan, di wilayah lain, bukan pemerintah kabupaten yang menerima bantuan bencana, namun pihak manapun. Asalkan dengan tanda tangan dan tanggung jawab yang benar.  ”Di Lumajang, camat yang tanda tangan. Jadi beda. Bupati bilang PKH. Padahal bencana. Yang sebetulnya, ketua DPRD Alor itu satu-satunya pihak yang bisa dihubungi. Kami nggak bisa hubungi pejabat di sana. Alor juga kena (bencana) di Pulau Adona dan Larantuka,” ujar Risma.  Menurut dia, sejatinya bantuan akan langsung dikirim dari Jakarta. Namun, karena terlalu jauh, otomatis akan lebih lama diterima warga.  ”Dari Jakarta terlalu jauh, akhirnya kirim barang dari Surabaya. Aku pengen tahu kondisi kayak gimana, ada dapur umum nggak. Aku dikasih nomor telepon ketua DPRD. Mereka bilang kesulitan dan butuh bantuan,” kata Risma.  Risma mengaku sempat bingung karena Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi tidak mengizinkan pengiriman barang akibat gelombang tinggi. Akhirnya, lanjut Risma, Kemensos mengirimkan barang melalui Bulog.  ”Terus dia (ketua DPRD) bilang ini ada dari Bulog, ada paket. Kayaknya jualan untuk paskah. Terus ditunjukkan barangnya. Aku lapor presiden, Alor sudah dapat (bantuan) meski kami nggak mendarat. Saking senengnya aku (kalau bantuan sudah diterima warga),” ujar Risma.  Menurut Risma, masalah justru datang ketika barang tiba. Sebab, Amon mengamuk saat staf Kemensos menyampaikan barang tersebut. ”Barang sudah masuk, dia marah. Saya jelaskan kalau bantuan sosial, BST dan seterusnya, per (dimulai sejak) saya jadi menteri nggak ada barang. Cuma uang,” kata Risma.  Risma menambahkan, sejak menjabat, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan hal yang sama. ”Tapi kalau bantuan bencana, bukan uang. Karena dapur umum bisa (menjangkau) 200 ribu sekian orang. Kalau bantuan sosial, Rp  200 ribu untuk 1 orang. Bukan PKH. Wong aku beli peti mati sekalian (untuk bencana itu),” jelas Risma.  Risma mengaku sudah berusaha menemui dan mendatangi Amon sebelum video tersebut viral. Namun, dia tidak dipedulikan.  ”Dia nggak nyapa. Aku ada di sana dengan warganya sampai sore. Aku diajak Pak Menko ke sana. Lalu acara itu di Kecamatan Pantar Selatan atau Utara. Ada bupati tapi dia nggak nyapa dan nggak ngereken (peduli). Pada cara kedua beliau sudah nggak ada, lalu aku sama Kapolres dan Dandim. Itu tugasku. Aku di sana,” ucap Risma.

Bupati Alor Marahi Staf Kemensos Soal Bantuan, Risma Ngaku Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG20210604162940.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat suara soal video viral Bupati Alor Amon Djobo, yang memarahi staf Kemensos.  Dalam video tersebut, Amon naik pitam karena menurut dia, bantuan program keluarga harapan (PKH) harusnya disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten. Namun, bantuan PKH malah disalurkan Kemensos ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengatakan, Kemensos tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor. Dia bahkan mengatakan bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.  Menjawab hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab bahwa dia sudah berupaya menemui Amon. Namun, kedatangannya tidak dipedulikan. ”Setelah viral, aku sengaja datang. Sebenarnya sebelum viral. Aku tahu dia marah. Aku datang dan mau jelaskan tapi dia (Amon) nggak mau ngomong sama aku,” jelas Risma ketika ditemui di Surabaya pada Jumat (4/6).  Terbang jauh-jauh ke Alor, lanjut dia, tidak disambut dengan baik oleh Amon. Risma bahkan mengaku tidak disapa dan bicara dengan Amon.  ”Dia nggak nyapa. Aku ada di sana dengan warganya sampai sore. Aku diajak Pak Menko ke sana. Lalu acara itu di kecamatan Pantar Selatan atau Utara. Kemudian di 2 acara itu ada bupati tapi dia nggak nyapa dan nggak ngereken (peduli). Pada acara kedua, beliau sudah nggak ada, lalu aku sama Kapolres dan Dandim. Itu tugasku. Aku di sana,” tegas Risma.  Risma mengaku bahwa kedatangannya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sebab, bantuan PKH tidak untuk disalurkan melalui pemerintah kabupaten. ”Sejak aku jadi menteri, bantuan itu disalurkan langsung ke penerima. Nggak ada bantuan berupa barang. Semua uang. Nah, yang disalurkan, itu bukan PKH. Tapi bantuan bencana,” jelas Risma.  Dia menyayangkan Pemerintah Kabupaten Alor yang tidak dapat dihubungi. Padahal awalnya, bantuan itu akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten.  ”Tapi nggak ada yang bisa dihubungi. Lalu aku dapat kontak ketua DPRD Kabupaten Alor. Ya aku hubungkan. Soalnya bantuan bencana itu kan ke pihak yang menyalurkan. Misalnya, ke dapur umum,” kata Risma yang juga mantan Wali Kota Surabaya itu.  Atas kejadian itu, Risma mengaku tidak salah. Dia hanya bermaksud untuk menyampaikan hak yang seharusnya diterima warga.  ”Aku nggak salah. Bagiku bukan 1–2 orang yang kena. Ini perut warga. Kalau warga kelaparan, itu aku yang tanggung jawab. Aku salah kalau warga kelaparan saat bencana,” ucap Risma.

Jawab Tudingan Bupati Alor, Risma Bilang Aku Nggak Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-jepang-bantu-korban-gempa-sulteng_m_.jpg" alt="Kepala Bidang Budaya Nippon Akademi Japan Taemi Kashiwazaki memberikan bantuan kepada perwakilan mahasiswa Untad di Unhas, Selasa (13/11)." width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Budaya Nippon Akademi Japan Taemi Kashiwazaki memberikan bantuan kepada perwakilan mahasiswa Untad di Unhas, Selasa (13/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nippon Akademi Japan menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Nilainya 200 ribu yen atau skeitar Rp 20 juta. Bantuan diperuntukkan bagi 100 mahasiswa asal Universitas Tadulako (Untad), yang kini belajar sementara di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Kepala Bidang Budaya Nippon Akademi Japan Taemi Kashiwazaki mengatakan, bantuan merupakan donasi dari sejumlah mahasiswa di Nippon Akademi Japan. Bantuan dikumpulkan sejak satu bulan lalu. "Motivasi kami untuk membantu mahasiswa dan berbagi rasa ke mahasiswa Indonesia," kata Taemi di sela-sela pemberian bantuan di Unhas, Kota Makassar, Selasa (13/11) sore. Bantuan diharapkan dapat dimanfaatkan mahasiswa asal Sulteng untuk memenuhi kebutuhan selama berada di Makassar. Terutama saat melanjutkan pendidikan sebelum kembali ke Sulteng. "Ini juga sebagai bentuk kepedulian mahasiswa Nippon untuk seluruh mahasiswa korban bencana Sulteng yang kuliah di Unhas. Semoga ini bermanfaat dan mahasiswa semakin termotivasi untuk melanjutkan pendidikan," harapnya. Mahasiswa Fakultas Kehutanan Tadulako, Sofyan, 23, mengapresiasi bantuan dari mahasiswa Nippon Japan. Ia bakal memanfaatkan sebaik mungkin bantuan tersebut. "Ini merupakan wujud perhatian atas apa yang kami alami, sehingga harus melanjutkan kembali kuliah di luar daerah. Bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi kami di sini," ucapnya. Mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan di Untad itu menjadi korban gempa berkekuatan 7,4 SR disusul tsunami. Bencana melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi. Tercatat ada 1500 mahasiswa asal Untad yang sementara melanjutkan pendidikan di Unhas. Sebagian di antaranya dikabarkan telah kembali ke Untad sejak status darurat becanan di Sulteng resmi berakhir.

Mahasiswa Jepang Bantu Korban Gempa Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-aceh-bantu-korban-kebakaran_m_184986.jpeg" alt="Isteri Gubernur Aceh Darwati A. Gani (kiri) menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran secara simbolis." width="100%">
<figcaption>Isteri Gubernur Aceh Darwati A. Gani (kiri) menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran secara simbolis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menyalurkan bantuan untuk korban kebakaran di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Simpang Keuramat, Kabupaten Aceh Utara. Istri Gubernur Aceh Darwati A Gani secara simbolis menyerahkan bantuan dengan didampingi pejabat Dinas Sosial Dinsos Aceh. "Kami mewakili Gubernur (Aceh) Irwandi Yusuf turut merasakan apa yang sedang orang bapak ibu rasakan," kata Darwati saat acara penyerahan bantuan untuk korban kebakaran, Selasa (30/1). Saat mendapat kabar kebakaran, Darwati bersama suaminya Irwandi Yusuf baru saja pulang mengunjungi salah satu pesantren di Aceh Utara. Sehingga mereka tidak memungkinkan untuk kembali lagi pada hari itu. &ldquo;Saya juga banyak sekali kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan. Sehingga baru hari ini, saya bersama Dinas Sosial Aceh bisa kemari. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban bapak ibu," ucap Darwati. Akibat musibah tersebut, yang paling menderita adalah kalangan ibu dan anak-anak. Semua barang sudah ludes terbakar sehingga anak-anak terpaksa harus libur sekolah. "Saya bisa merasakan sendiri penderitaan yang ibu bapak rasakan," tuturnya. Darwati juga beterima kasih kepada TNI/Polri setempat yang telah membantu masyarakat membersihkan bekas bangunan. Pemerintah daerah diharapakan untuk memikirkan tempat tinggal korban kebakaran. Karena mereka tidak selamanya harus menumpang di rumah saudara atau tetangga. "Bersabarlah, ini musibah dari Allah yang tidak mungkin kita elak," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinsos Aceh Alhudri meminta kepada seluruh korban kebakaran agar bersabar dan tabah menghadapi musibah. Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara yang telah menyerahkan bantuan lebih dulu. &ldquo;Pemerintah Aceh juga mengucapkan terima kasih ke TNI-Polri. Mereka tidak hanya sudah membersihkan tempat-tempat ini dan juga memikirkan langkah-langkah selanjutnya,&rdquo; tutur Alhudri. Adapun bantuan yang diserahkan berupa perlengkapan sekolah anak, kain sarung, mukena, baju koko, sajadah pendek, air mineral, sarden, matras, tenda gulung, selimut, food ware dan lauk-pauk. Sabtu (27/1) lalu sekitar pukul 15.50 WIB, kebakaran menghanguskan 58 rumah toko (ruko) berkonstruksi kayu dan semi permanen. Sedikitnya ada 65 Kepala Keluarga (KK) dan 216 jiwa warga setempat yang kehilangan tempat tinggal.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan bencana

Berita Terkini