<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/srYwppX2QM3LeIl6Zq1zEoV7MXHfK2vPhN4lE1mX-620370959.jpg" alt="Para prajurit TNI mendistribusikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI mendistribusikan bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah meminta agar penanganan banjir dan longsor di Aceh tidak dipolitisasi. Segala bentuk pergerakan harus dengan sepengetahuan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Trubus menanggapi beredarnya&nbsp;surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh. Pemerintahan yang baik harus terjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. &nbsp; &ldquo;Jika ada langkah yang berjalan di luar sepengetahuan pemerintah daerah, apalagi terkait komunikasi dengan pihak asing, hal itu perlu dikritisi agar bencana tidak dijadikan ruang politisasi atau kepentingan lain,&rdquo; ujar Trubus, Rabu (17/12). Trubus mengatakan, Gubernur Aceh&nbsp;Muzakir Manaf atau Mualem baru-baru ini menyampaikan bahwa&nbsp;tidak mengetahui adanya surat permohonan bantuan kepada lembaga internasional. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi. Trubus menyampaikan, bantuan internasional memang dibolehkan dalam penanganan bencana. Hanya saja, mekanisme penyalurannya harus dilakukan secara resmi berdasarkan kebijakan negara. &ldquo;Hal ini merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang secara tegas menyebutkan bahwa urusan politik luar negeri berada di tangan pemerintah pusat dan tidak dapat dialihkan,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Trubus menyebut pemerintah daerah tetap dimungkinkan menjalin hubungan dengan pihak asing dalam bentuk kerja sama, sepanjang mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Mekanisme penerusan atau persetujuan pemerintah pusat tersebut mengacu pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. &ldquo;Terkait bantuan internasional dalam situasi kebencanaan, seluruh prosesnya harus melalui pemerintah pusat, dalam hal ini dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Trubus menilai, Aceh memiliki pengalaman dalam menghadapi bencana. Sebab, wilayah ini pernah diterpa tsunami besar. &ldquo;Oleh karena itu, yang perlu dijaga adalah fokus pada pemulihan dan keselamatan warga, bukan membangun narasi yang berpotensi memicu perpecahan serta melemahkan kepercayaan publik,&rdquo;&nbsp;tandasnya.

Pengamat Trubus Rahadiansyah, meminta agar penanganan banjir dan longsor di Aceh tidak dipolitisasi.

Penanganan Bencana Aceh Diminta Tidak Dipolitisasi, Penyaluran Bantuan Harus Sepengetahuan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/JWEmWXwHnIBIGmGZAOVQRYEwrNcEMeDcADADzaxA-230299229.jpg" alt="Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni membuka peluang untuk memperluas layanan pengiriman bantuan bencana secara gratis dengan tujuan Provinsi Aceh. Adapun sebelumnya, pengiriman bantuan bencana gratis baru dibuka untuk tujuan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).&nbsp; Hal ini sejalan dengan PT Pelni yang sudah menerima surat dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan rencana pergantian personel untuk penanganan bencana di Sumatera.&nbsp; "Tadi saya juga dapat surat dari Kapolri yang akan mengganti anggota yang bertugas di sana," kata Direktur Utama PT Pelni, Tri Andayani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12).&nbsp; Meski begitu, ia memastikan akan lebih dulu melakukan diskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan perluasan layanan pengiriman bantuan kemanusiaan secara gratis.&nbsp; "Karena kami tidak bisa memutuskan sendiri, karena kan kapal-kapal kami ini kapal-kapal penugasan yang sudah berkontrak di awal tahun, sehingga kami harus berkoordinasi," jelas Anda.&nbsp; Jika sudah di acc Kemenhub, kata Anda, pihaknya akan senang hati untuk melakukan perluasan layanan kemanusiaan ke Provinsi Aceh tersebut. Terlebih, saat ini pihaknya memiliki armada yang mumpuni.&nbsp; Ia menyebut, dari 26 kapal yang dimiliki PT Pelni, tiga diantaranya sudah 3 in 1 karena bisa mengangkut penumpang dan juga memiliki Car Deck atau geladak kendaraan yang bisa mengangkut kendaraan mobil dan kontainer. Diantaranya, seperti KM Cermai, KM Dobon Solo, dan KM Egon.&nbsp; "Kalau Car Deck itu kan bisa masuk eskavator-eskavator, kemudian mobil-mobil, entah mobil tentara, mobil polisi hingga ambulans," ujarnya.&nbsp; Selain itu, Anda juga menyampaikan dengan fasilitas kontainer. Sejumlah kapal yang dimiliki Pelni bisa digunakan untuk pengiriman perlengkapan bencana lain. Mulai dari motor trail milik Polisi dan TNI hingga keperluan vaksin bagi para korban bencana di Aceh Tamiang yang terisolir.&nbsp; "Dry container ini kan bisa diisi selimut-selimut, perlengkapan-perlengkapan lain, motor-motor trail untuk menembus jalan yang terisolir," jelas Anda.&nbsp; "Yang lainnya, misalnya reefer container (peti kemas khusus) itu kan bisa diisi vaksin, obat-obatan gitu kan. Vaksin-vaksin bisa masuk ke situ, di samping makanan-makanan seperti daging, ikan yang memang yang memerlukan reefer container," tutupnya.

PT Pelni membuka layanan pengiriman bantuan bencana gratis ke Aceh, setelah sebelumnya hanya ke Sumut, dengan armada yang siap.

Dapat Surat Dari Kapolri, Pelni Siap Buka Layanan Pengiriman Bantuan Gratis ke Aceh Jika Direstui Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk" width="100%">
<figcaption>Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polsek Makasar, Jakarta Timur membubarkan sekelompok relawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) saat membagikan bantuan untuk korban banjir Jakarta. Hal itu lantaran para relawan ini terdapat yang menggunakan atribut Front Pembela Islam (FPI).  Kapolsek Makasar Jakarta Timur Kompol Saiful Anwar mengatakan, peristiwa ini terjadi di Cipinang Melayu pada Sabtu (20/2). Relawan dibubarkan karena pemggunaan atribut FPI sudah dilarang oleh negara. Mengingat FPI telah dinyatakan sebagai ormas terlarang.  "Kan mereka itu ikut dengan memakai atribut FPI sedangkan sekarang segala kegiatan bentuknya FPI kan dilarang, kan kita tahu sendiri," kata Saiful saat dihubungi, Senin (22/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/21/02/2021/korban-banjir-jakarta-dapat-bantuan-sembako/">Korban Banjir Jakarta Dapat Bantuan Sembako</a>  Saiful menjelaskan, para relawan ini berjumlah sekitar 10 orang. Adapun atribut FPI yang digunakan berupa bendera, pakaian dan perahu karet.  Sementara itu, terkait FPI sudah membuat nama baru, namun tetap saja bagi kepolisian jika atribut atau benderanya masih sama dengan FPI yang dilarang pemerintah, maka seluruh kegiatannya akan dibubarkan.  "Apapun bentuknya kan yang namanya FPI terus itu lambangnya sama, apanya sama masa kita (diam saja)," imbuhnya.  Di sisi lain, Saiful meminta masyarakat tidak menggunakan atribut organisasi terlarang saat memberikan bantuan banjir. Polisi tidak akan menghalang-halangi warga yang menyalurkan bantuan selama sesuai dengan koridor hukum.  "Silakan ikut memberikan bantuan korban banjir bersama-sama TNI-Polri, kami tidak melarang, tetapi jangan memakai atribut yang sudah dilarang negara," tukas Saiful.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/shW5UKckxPc

Pakai Atribut FPI, Relawan yang Bagikan Bantuan Banjir Dibubarkan

bantuan banjir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan banjir

Berita Terkini

Penanganan Bencana Aceh Diminta Tidak Dipolitisasi, Penyaluran Bantuan Harus Sepengetahuan Pemda

Dapat Surat Dari Kapolri, Pelni Siap Buka Layanan Pengiriman Bantuan Gratis ke Aceh Jika Direstui Kemenhub

Pakai Atribut FPI, Relawan yang Bagikan Bantuan Banjir Dibubarkan

Download Aplikasi JawaPos.com