<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/12/PRABOWO-12-2245867597.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyapa salah seorang ibu sata menyambangi korban banjir tanah longsor di Aceh. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyapa salah seorang ibu sata menyambangi korban banjir tanah longsor di Aceh. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui, sejumlah pemimpin negara lain telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera. Namun, Prabowo menegaskan Indonesia masih mampu mengatasi bencana tersebut secara mandiri. &ldquo;Saya bilang terima kasih atas perhatian mereka, tetapi Indonesia mampu mengatasi ini,&rdquo; kata Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Prabowo memastikan penanganan bencana di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih dalam kondisi terkendali. Ia menegaskan, pemerintah telah mengerahkan kekuatan yang memadai untuk merespons dampak bencana di wilayah tersebut. &ldquo;Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,&rdquo; ujarnya. Kepala negara menyoroti adanya pihak-pihak tertentu, termasuk yang bermotif politik maupun kekuatan luar, yang berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap negara di tengah situasi bencana. Menurutnya, narasi yang dibangun tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. &ldquo;Di tengah bencana, di tengah musibah, yang ditonjolkan adalah kebohongan dan ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, padahal puluhan ribu personel sudah dikerahkan sejak awal,&rdquo; tuturnya. Prabowo menegaskan, kehadiran negara terlihat nyata melalui pengerahan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dalam waktu singkat. Selain itu, dukungan udara juga dilakukan secara masif untuk menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses. Ia menyebut puluhan helikopter dan belasan pesawat telah diterjunkan, termasuk untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah daerah menggunakan pesawat angkut Hercules. &ldquo;Ada desa-desa yang tiap hari masih harus didatangi helikopter karena belum tembus jalur darat. Ini hanya bisa dilakukan oleh negara yang kuat,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya saat meninjau langsung wilayah terdampak di Takengon dan Bener Meriah. Ia mengakui tantangan geografis dan cuaca yang berat, mulai dari ketinggian wilayah hingga kondisi berkabut dan hujan, yang dihadapi para penerbang setiap hari. &ldquo;Saya bangga sebagai Presiden Republik Indonesia melihat aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera secara mandiri tanpa bantuan asing.

Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Tangani Bencana Sumatera, Belum Butuh Bantuan Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/CPNS-126082329.jpg" alt="Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)" width="100%">
<figcaption>Mensesneg Prasetyo Hadi. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyatakan belum membutuhkan bantuan luar negeri untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.&nbsp; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan saat ini pemerintah memusatkan penanganan pemulihan bencana pada pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Ia tak memungkiri, sejumlah negara telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.&nbsp; &ldquo;Untuk sementara ini belum. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat, baik berupa ucapan keprihatinan maupun tawaran bantuan,&rdquo; kata Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12). Prasetyo memastikan, pemerintah masih mampu menangani seluruh persoalan bencana yang terjadi di Sumatera. Ia juga memastikan ketersediaan pangan dalam negeri mencukupi, karena stok nasional saat ini masih melimpah. "Support atau back up dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, termasuk mengenai anggaran yang Bapak Presiden langsung memberikan instruksi kepada kami," ujarnya. Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi sudah berjalan masif. Menurutnya, seluruh sumber daya nasional dikerahkan dalam menangani pemulihan di wilayah terdampak bencana. "Pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia nyatakan belum butuh bantuan asing untuk tangani bencana banjir dan longsor di Sumatera, saat ini fokus pemulihan.

Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Pemerintah Masih Sanggup Tangani Bencana Banjir Bandang dan Longsor Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/gempa-maroko-senin-3530882416.png" alt="DUKA UNTUK MAROKO: Seorang pria menggendong bocah laki-laki melewati rumah-rumah yang hancur setelah gempa di Desa Pegunungan Tafeghaghte, barat daya Marrakesh." width="100%">
<figcaption>DUKA UNTUK MAROKO: Seorang pria menggendong bocah laki-laki melewati rumah-rumah yang hancur setelah gempa di Desa Pegunungan Tafeghaghte, barat daya Marrakesh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejauh ini tim pencarian dan penyelamatan hanya empat negara yang diizinkan untuk beroperasi di Maroko setelah diguncang gempa dahsyat. Pihak berwenang Maroko lantas mendapat kritikan karena menerima bantuan asing secara terbatas. Hanya tim pencarian dan penyelamatan dari Inggris, Qatar, Spanyol dan Uni Emirat Arab (UEA) yang telah diizinkan untuk beroperasi di lapangan oleh pihak berwenang Pemerintah Maroko. Padahal banyak tawaran bantuan dari negara lain di beberapa penjuru dunia untuk mendapatkan akses kepada Maroko. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/012957043/memakan-korban-hingga-2600-orang-berikut-faktor-penyebab-dahsyatnya-gempa-maroko">Memakan Korban hingga 2.600 Orang, Berikut Faktor Penyebab Dahsyatnya Gempa Maroko</a> Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu (13/9) berikut penjelasan dari Pemerintah Maroko terkait bantuan gempa bumi. Dalam pernyataannya, Kementerian Dalam Negeri Maroko mengatakan penerimaan bantuan dari empat negara pada awalnya adalah keputusan yang dibuat berdasarkan penilaian yang tepat atas kebutuhan di lapangan. Kementerian itu menegaskan bahwa ini bukan bentuk penolakan dari tawaran bantuan dari negara lain. Melainkan pemerintah Maroko menginginkan adanya koordinasi yang maksimal dan baik di lapangan untuk penanganan korban bencana. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012956595/rela-batalkan-pertandingan-dengan-liberia-timnas-maroko-pilih-donorkan-darah-untuk-korban-gempa">Rela Batalkan Pertandingan dengan Liberia, Timnas Maroko Pilih Donorkan Darah untuk Korban Gempa</a> Abdelmalek Alaoi, Presiden Institut Intelijen Strategis Maroko meyakini tidak ada persoalan geopolitik di balik keputusan Maroko bersifat selektif dalam menerima bantuan sejauh ini. Dia menegaskan sekali lagi bahwa Maroko tidak bermaksud menolak bantuan dari luar negeri. Melainnya ia menghargai hal tersebut agar penyaluran kepada pihak korban bencana alam terkendali dengan baik dan jelas. Senada dengan Alaoi, Direktur Kesehatan Regional Maroko, Moustaid menjelaskan upaya penyelamatan merupakan upaya yang kompleks dan perlu kehati-hatian. Tentu dengan adanya koordinasi dalam penyelamatan dan menerbangkan korban luka ke rumah sakit merupakan prioritas kami saat ini agar lebih kondusif.

Presiden Institut Intelijen Strategis Maroko meyakini tidak ada persoalan geopolitik di balik keputusan selektif dalam menerima bantuan.

Penjelasan Pemerintah Maroko Soal Pembatasan Negara yang Ingin Mambantu Korban Bencana Gempa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Anggota-DPR-M.-Nabil-Haroen.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan kesepakatan ekonomi maupun bantuan asing yang diterima pemerintah Indonesia jangan sampai menjerat dan merugikan warga negara dalam jangka panjang.  "Jikalau ada pinjaman dana atau kesepakatan ekonomi antara pemerintah Indonesia ke pihak manapun, jangan sampai merugikan warga negeri ini dalam jangka panjang," ujar anggota Komisi IX DPR RI itu dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/4), seperti dikutip dari Antara.  Sejauh ini, kata Haroen, pihaknya belum menerima keterangan resmi dari pemerintah terkait hal itu. Karena kesepakatan ekonomi atau pinjaman dana, menurut Fraksi PDI Perjuangan DPR RI adalah wilayah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan dan pihak terkait, ujar dia.  Namun, PDI Perjuangan berpandangan apapun nanti kebijakan pemerintah Jokowi harus dibaca dalam skala prioritas untuk penanganan korona (Covid-19).  Terkait bantuan ventilator dari Pemerintah AS untuk Indonesia, Haroen menilai itu merupakan inisiasi bagus bagi kerja sama dua negara. "Perlu diketahui, hampir semua negara-negara yang sedang berjibaku dalam penanganan Covid-19 membutuhkan ventilator. Pemerintah AS juga memberikan bantuan tidak hanya Indonesia, tapi ke beberapa negara Amerika Latin, semisal Ekuador, El Salvador, dan Honduras," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.  Kerja sama antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Jokowi dalam hal pengadaan ventilator merupakan bagian dari kerja keras Pemerintah Indonesia untuk penanganan Covid-19 itu.  Berbagai cara dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah, termasuk juga telah menyiapkan anggaran besar, Rp 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19 dari berbagai aspek. "Kita harus mendukung langkah-langkah pemerintah Indonesia untuk menuntaskan program-program penanganan Covid-19," ujar Haroen. (*)

Anggota DPR: Bantuan Asing Jangan Sampai Merugikan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/basarnas-masih-mampu-bantuan-asing-belum-dibutuhkan_m_.jpg" alt="Direktur Operasi Basarnas Brigjen (Mar) Bambang Suryo Aji menganggap bantuan dari luar negeri belum dibutuhkan. Karean dengan seluruh perlengkapan yang dimiliki." width="100%">
<figcaption>Direktur Operasi Basarnas Brigjen (Mar) Bambang Suryo Aji menganggap bantuan dari luar negeri belum dibutuhkan. Karean dengan seluruh perlengkapan yang dimiliki.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat menyedot perhatian sejumlah negara tetangga. Salah satunya Singapura yang telah menyatakan kesiapannya memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Menanggapi itu, Direktur Operasi Basarnas Brigjen (Mar) Bambang Suryo Aji menganggap bantuan dari luar negeri belum dibutuhkan. Karean dengan seluruh perlengkapan yang dimiliki, serta mempertimbangkan medan evakuasi, tim SAR gabungan masih mampu untuk menanganinya. "Menurut saya belum. Dengan perlengkapan yang kita miliki sudah memenuhi. Tinggal tunggu waktu saja (sampai pesawat ditemukan, Red) sebetulnya," ujar Suryo di kantor Basarnas Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (29/10). Saat ini sendiri, Tim SAR gabungan sudah mengerahkan tiga unit helikopter dan 14 kapal laut untuk pencarian badan pesawat Lion Air JT-610. Alat-alat ini bersumber dari beberapa instansi. Meski demikian terkait bantuan luar negeri, Basarnas lebih menunggu keputusan pemerintah. Bahkan jika rencana itu direalisasikan, komando evakuasi tetap dipegang Basarnas. "Bantuan luar negeri nanti kita lihat kebijakan pemerintah. Saya hanya pelaksana. Apabila pemerintah membuka bantuan ya kita akan bekerjasama dengan bantuan luar negeri," inbuh Suryo. Di sisi lain, Jenderal Bintang satu itu menegaskan, proses evakuasi malam ini tetap berjalan. Hanya saja proses penyelaman yang dihentikan sampai besok pagi, karena faktor cuaca. "Malam ini kita tetap melakukan kegiatan operasi 24 jam, kecuali untuk penyelaman saya pending dulu, karena cuacanya malam hari juga tidak bersahabat. Jarak pandang juga terbatas," pungkas Suryo.

Basarnas Masih Mampu, Bantuan Asing Belum Dibutuhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesawat-hercules-lebih-diprioritaskan-untuk-angkut-bantuan-ke-palu_m_.jpg" alt="Pengungsi gempa dan tsunami Palu dan Donggala diangkut dengan Hercules." width="100%">
<figcaption>Pengungsi gempa dan tsunami Palu dan Donggala diangkut dengan Hercules.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah membuka pintu dari pihak luar negeri yang ingin menyalurkan bantuan untuk korban gempa tsunami di Kota Palu dan Donggala. Jenis bantuan yang terima difokuskan pada enam hal. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Indonesia hanya membutuhkan enam bentuk bantuan untuk menanggulangi bencana. Di antaranya, transportasi udara, tenda, alat pengolahan air, generator, field hospital, dan fogging. Semua bantuan itu akan diangkut dengan pesawat Hercules. "Air transportation (hercules c130) menjadi prioritas dari semua bentuk bantuan," ujarnya saat ditemui di gedung Kemenkominfo, Selasa (2/10). Diketahui saat ini terdapat sekitar 26 negara dan dua organisasi internasional yang menawarkan bantuan. Semua bantuan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Sementara penyalurannya akan didampingi BNPB. “Semua bantuan disampaikan secara tertulis dan diatur Kemenlu. Mereka sanggupnya bantu apa. Kemenlu sudah bertemu dengan para Dubes, sudah disampaikan nanti penyaluran ke lapangan tetap bersama BNPB,” terangnya. Menteri Kominfo Rudiantara menambahkan, pemerintah mengapresiasi negara-negara tersebut karena telah memperhatikan Indonesia yang tengah dilanda bencana secara berturut-turut. Seperti yang diketahui, sebelumnya gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memakan banyak korban juga menyita perhatian dunia. "Semua bantuan asing dikoordinasikan kepada Kemenlu, prioritasnya transportasi, karena penting bagi kita. Kita apresiasi yang diberikan kepada negara-negara," kata dia pada kesempatan yang sama. Berdasar data terakhir didapat BNPB, jumlah korban jiwa per Selasa (2/10) pukul 13.00 WIB, yaitu 1.234 orang meninggal dunia. Korban luka berat sebanyak 799 orang dirawat di rumah sakit, ada 99 korban hilang, serta 152 orang tertimbun. Pengungsi saat ini berjumlah 61.867 jiwa yang tersebar di 109 titik. Gempa dan tsunami juga mengikbatkan 65.733 unit rumah rusak.

Pesawat Hercules Lebih Diprioritaskan untuk Angkut Bantuan ke Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantu-korban-gempa-sulteng-tiongkok-siap-kirim-200-ribu-dolar-as_m_.jpg" alt="Kondisi Kota Palu setelah dilanda gempa dan tsunami. Ratusan orang meninggal dalam musibah tersebut." width="100%">
<figcaption>Kondisi Kota Palu setelah dilanda gempa dan tsunami. Ratusan orang meninggal dalam musibah tersebut.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak hanya menjadi perhatian nasional. Namun ada beberapa negara lain yang turut menaruh perhatian mereka. Bahkan mereka menyatakan diri akan memberi bantuan sejumlah uang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo memastikan negaranya telah terbuka untuk menerima bantuan dari luar negeri. Hanya saja mekanisme penerimaan bantuan itu diterima secara selektif. "Tadi malam presiden menyampaikan kepada Menlu bahwa Indonesia menerima bantuan internasional sesuai dengan kebutuhan. Artinya welcome negara-negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan untuk penanganan gempa di Sulteng," ujar Sutopo di Graha BNPB, Jalan Pramuka Raya, Jakarta Timur, Senin (1/10). Lebih lanjut, Sutopo menjelaskan, Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Pulhukam) Wiranto telah ditunjuk sebagai kordinator penerimaan bantuan dari negara sahabat. Nantinya dia yang akan memandu dalam menyeleksi bantuan masuk. "Menkopolhukam ditunjuk sebagai kordinator, BNPB bersama Kemenlu saat ini menyiapkan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini AHA center (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management) yang akan membantu dalam proses registrasi dan koordinasi bantuan internasional," jelasnya. Diketahui, saat ini setidaknya ada 10 negara sahabat yang telah menawarkan bantuan. Di   antaranya yakni dari Tiongkok berupa uang senilai USD 200.000. "Kalau berdasarkan data sementara terdapat 10 negara yang menawarkan bantuan ke Indonesia. Diantarannya Australia, Amerika Serikat, Maroko, Korsel, Uni Eropa, Tiongkok, Singapur, Turki, Filipina dan Swis. Semetara data detailnya ada di kemenlu. Dan Tiongkok akan menyumbang USD 200.000," pungkas Sutopo.

Bantu Korban Gempa Sulteng, Tiongkok Siap Kirim 200 Ribu Dolar AS

bantuan asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan asing

Berita Terkini