<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pekerja-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat jam pulang Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021). Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berencana untuk melakukan pencairan BSU pada Juni atau Juli 2021 senilai Rp1,2 juta. Foto: Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mulai menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada pemerintah. Pada tahap pertama, 1 juta data telah diberikan untuk dilakukan pengecekan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, serah terima data itu merupakan tanda dimulainya program BSU pada 2021. Nanti data BSU tersebut dicek dan diskrining kembali oleh Kemenaker. Tujuannya, memastikan kesesuaian format data dan menghindari duplikasi data. ”Lalu, pemadanan dengan data bantuan pemerintah lainnya,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring kemarin (30/7).  Ida menyatakan, pihaknya bersama BPJamsostek telah melakukan exercise data calon penerima. Etimasinya kini mencapai 8,7 juta pekerja/buruh. Jumlah itu naik sekitar 700 ribu dari target awal sebanyak 8 juta calon penerima. ”Data sangat dinamis sesuai Permenaker 16/2021,” ungkapnya.  Mekanisme penyaluran BSU tetap sama seperti tahun lalu. BSU disalurkan langsung ke rekening bank para penerima bantuan melalui bank-bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara. Khusus di Provinsi Aceh, dana BSU disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank Himbara, Kemenaker akan membukakan rekening secara kolektif. ”Agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif, dan efisien,” ungkapnya.  BSU pada 2021, kata Ida, sedikit berbeda dengan tahun lalu. Tahun ini BSU diberikan Rp 500 ribu per bulan selama dua bulan. Sesuai permenaker, ada syarat pekerja/buruh bisa mendapat BSU. Di antaranya, WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja di BPJamsostek yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/07/2021/bsu-diminta-tepat-sasaran-beberapa-hal-ini-perlu-dikritisi/">BSU Diminta Tepat Sasaran, Beberapa Hal Ini Perlu Dikritisi</a>  Bantuan kali ini juga lebih mengutamakan pekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan realestat, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif usaha mikro.  Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyono mengapresiasi penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU.

Buruh Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Mencapai 8,7 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233127.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gelontoran duit untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui program bantuan subsidi upah (BSU) semakin besar. Pemerintah memastikan bahwa jumlah penerima program tersebut ditambah. Dari 13.870.496 menjadi 15.725.232 orang.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam paparannya di kantor presiden kemarin (10/8) menuturkan, pada rapat lanjutan terkait BSU, pemerintah memutuskan untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan.  ’’Kami bersepakat jumlah calon penerima ditingkatkan menjadi 15.725.232 orang,” katanya.  Saat ini pemerintah bersama BPJamsostek terus memvalidasi data penerima. Juga, mengumpulkan nomor rekening penerima manfaat melalui bagian HRD tiap-tiap perusahaan. Program BSU mulai disalurkan September mendatang.  Konsekuensi penambahan jumlah penerima tersebut, kebutuhan anggaran program BSU naik. Yakni, dari semula Rp 33,1 triliun menjadi Rp 37,7 triliun.  Ida menjelaskan, ada beberapa syarat seorang pekerja bisa mendapatkan bantuan tersebut. Antara lain, pekerja itu merupakan WNI yang terdaftar di BPJamsostek. Status kepesertaannya harus aktif dan rutin membayar iuran dengan nilai di bawah Rp 150 ribu per bulan.  Pekerja tersebut juga harus memiliki rekening bank yang aktif. Sebab, bantuan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Selain itu, calon penerima bantuan tidak boleh tercatat sebagai peserta program kartu prakerja.  Ida menegaskan, program BSU menggunakan sumber data tunggal. Yakni, data kepesertaan BPJamsostek yang telah diverifikasi dan divalidasi BPJamsostek sesuai kriteria. ’’Batas waktu pengambilan data per 30 Juni 2020,’’ terangnya.  Dengan demikian, hanya pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJamsostek sebelum 30 Juni yang bisa diikutsertakan dalam program BSU.  Mengenai pengawasan BSU, Ida menyatakan, pihaknya sudah meminta pendampingan dari aparat penegak hukum. Yakni, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Juga, lembaga audit seperti BPK dan BPKP. ’’Ini dalam rangka meyakinkan kami sebagai kuasa pengguna anggaran agar program ini benar-benar tepat sasaran,’’ terang dia.  Dirut BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan, pihaknya telah menyisir data kepesertaan sesuai yang disyaratkan pemerintah. Yakni, peserta yang upahnya di bawah Rp 5 juta per bulan. ’’Berdasar data upah pekerja yang dilaporkan oleh pemberi kerja,’’ terangnya.  Datanya sudah lengkap, by name by address. Hanya, belum ada nomor rekening di data kepesertaan tersebut. Dengan begitu, sejak akhir pekan lalu pihaknya menginformasikan kepada semua HRD perusahaan agar segera melaporkan nomor rekening peserta BPJamsostek bergaji di bawah Rp 5 juta di perusahaan masing-masing. Juga, memvalidasi apakah gaji bulanan karyawan tersebut saat ini benar-benar masih di bawah Rp 5 juta.  Hingga kemarin sore, sudah 700 ribuan nomor rekening yang dilaporkan kepada BPJamsostek. Dia kembali mengingatkan para HRD perusahaan agar segera mengirimkan nomor rekening tersebut. Dengan begitu, target penyaluran tahap pertama pada September mendatang bisa langsung terlaksana 100 persen.    Alur pencairan BSU dimulai dari penyediaan data. BPJamsostek menyediakan data. Sudah ada 15,7 juta data peserta. Saat ini data tersebut masih terus divalidasi. Pada saat bersamaan, BPJamsostek meminta nomor rekening bank pekerja penerima manfaat melalui HRD perusahaan masing-masing.  Data yang sudah valid itu akan menjadi dasar pencairan bantuan. Dana disalurkan melalui bank-bank Himbara yang ditunjuk pemerintah. Pencairan dilakukan dengan sistem transfer ke rekening penerima manfaat. ’’Jadi, tidak akan mampir ke mana-mana,’’ kata Ida Fauziyah.  Agus tidak menampik masih ada perusahaan yang belum patuh untuk melaporkan upah sebenarnya kepada BPJamsostek. Karena itu, menurut Agus, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membenahinya. Pihaknya meminta kepada semua perusahaan bahwa yang diberikan adalah yang sesuai upah sebenarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/08/2020/bpjamsostek-mulai-verifikasi-nomor-rekening-pekerja/">BPJamsostek Mulai Verifikasi Nomor Rekening Pekerja</a>  Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan, pihaknya melakukan kajian bersama BPJamsostek sejak tahun lalu. Khususnya mengenai database peserta BPJamsostek karena saat itu ada kebutuhan terkait pendataan peserta program kartu prakerja. ’’Rasanya, kami pikir untuk seri pertama bisa berjalan,’’ ujar Pahala.  Pihaknya akan membantu menyempurnakan pendataan bila memang ada temuan di level teknis. Karena itu, Pahala meminta akses pengawasan teknis terhadap program tersebut, termasuk sampel di sejumlah wilayah. Tujuannya, memastikan uang itu memang disalurkan dengan tepat sasaran.  Di bagian lain, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengingatkan bahwa lebih dari separo produk domestik bruto Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga. Problemnya, pada kuartal II 2020, konsumsi rumah tangga tercatat -5,51 persen. Butuh dorongan besar agar konsumsi rumah tangga bisa tumbuh positif di kuartal III.  Nah, dia berharap program BSU mampu memberikan tambahan pendapatan bagi para penerima manfaat. Tujuannya, meningkatkan daya beli para pekerja dan buruh. ’’Sehingga akan meningkatkan konsumsi yang pada akhirnya bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini,’’ terangnya.  Sebagaimana diberitakan, pemerintah akan memberikan BSU bagi pekerja dengan gaji bulanan di bawah Rp 5 juta. Nilainya Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Pencairannya dilakukan dua bulan sekali. Dalam sekali penyaluran, setiap pekerja mendapatkan Rp 1,2 juta.  Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci, hingga 6 Agustus, realisasi penyerapan anggaran PEN (pemulihan ekonomi nasional) mencapai Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen dari keseluruhan pagu. Total pagu anggaran PEN yang ditetapkan mencapai Rp 695,2 triliun.  ’’Tren penyerapan sudah menunjukkan adanya peningkatan,’’ ujarnya kemarin.  Ani, sapaan Sri Mulyani, menambahkan, pemerintah akan terus memantau seluruh program dalam PEN.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Bansos Khusus Karyawan Ditambah: Rp 37,7 Triliun untuk 15,7 Juta Orang

bansos upah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bansos upah

Berita Terkini

Buruh Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah Mencapai 8,7 Juta

Bansos Khusus Karyawan Ditambah: Rp 37,7 Triliun untuk 15,7 Juta Orang

Download Aplikasi JawaPos.com