<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-093727-2622195871.jpeg" alt="ANTARKAN BANTUAN: Petugas Pos IND antarkan bansos tunai ke rumah KPM." width="100%">
<figcaption>ANTARKAN BANTUAN: Petugas Pos IND antarkan bansos tunai ke rumah KPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bansos itu dilakukan bersama PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyalur. Dalam penyaluran bansos tunai, Pos Indonesia menerapkan tiga metode, yaitu penyaluran di Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM atau dikenal dengan home visit atau door to door. Khusus untuk pengantaran langsung ke rumah hanya bagi KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. Salah satu KPM yang merasakan manfaat pengantaran langsung ke rumah, yakni Iwan Darmawan. KPM asal Bandung, Jawa Barat (Jabar) itu sedang sakit sehingga tidak bisa beraktivitas normal. "Kondisi saya saat ini tidak bisa beraktivitas, jadi dapat bantuan dari Pos sangat bermanfaat sekali bisa menunjang ekonomi saya. Kehidupan saya bisa lebih baik," ucap Iwan. Iwan menerima bansos Program Sembako Rp 600 ribu. Uang tersebut digunakan untuk makan dan membeli obat. "Bantuan itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli obat untuk saya," katanya. Atas kepedulian pemerintah dan Pos Indonesia terhadap rakyat kecil seperti dirinya, Iwan sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja Pos IND. "Pelayanan Pos cukup baik, cepat tanggap melayani orang-orang kecil seperti saya. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Pos Indonesia dan Kementerian Sosial bisa memperhatikan dan memberikan pelayanan terbaik untuk saya, Apalagi saya kondisinya tidak bisa beraktivitas," ujarnya. Tika, KPM lain dari Bandung, juga merasakan manfaat dari layanan pengantaran bansos tunai ke rumah oleh petugas Pos Indonesia. "Saya terbantu sekali bansosnya diantarkan langsung ke rumah. Persyaratan hanya menunjukkan KTP dan KK yang asli," ucap Tika. Tika bersyukur menerima uang bansos Program Sembako senilai Rp 600 ribu. Walau nominalnya tak terlalu banyak, uang tersebut mampu mencukupi kewajiban membayar biaya sekolah anak. "Alhamdulillah saya merasa terbantu untuk bayaran sekolah anak, dan kebutuhan sehari-hari. Saya terima Rp 600 ribu, tidakada potongan," katanya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/WhatsApp-Image-2024-05-22-at-093727-1-3342022482.jpeg" alt="SOSIALISASI: TKSK menjelaskan soal Bansos tunai PKH kepada PKM." width="100%">
<figcaption>SOSIALISASI: TKSK menjelaskan soal Bansos tunai PKH kepada PKM.</figcaption>
</figure> Tika mengapresiasi kerja PosIND yang datang ke rumah mengantarkan bantuan tunai tersebut. "Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Kantorpos, semoga bermanfaat buat saya. Kantorpos semoga makin sukses," ucap Tika. Kiprah Pendamping Bansos Kesuksesan penyaluran bansos hingga diterima oleh KPM tidak terlepas dari kontribusi para pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Mereka bertugas mensosialisasikan penyaluran bansos kepada KPM sekaligus mendampingi saat pencairan dana bansos. "Koordinasi dengan pihak Pos terjalin baik sekali sejak bansos diturunkan kepada pihak Pos. Saya selalu berkoordinasi sampai bantuan tiba di tangan KPM," kata Rini Nurdiani selaku pendamping TKSK Kecamatan Bandung. Proses pendampingan dilakukan mulai dari pengumuman rencana penyaluran bansos hingga hari pengambilan bansos di Kantorpos, di komunitas, maupun diantarkan langsung ke rumah KPM. Rini menerangkan tugasnya sebagai pendamping TKSK khususnya di bantuan sosial. Dia bersama rekan-rekannya mendampingi KPM dari pemberian barcode sampai pengambilan di Kantor Pos. TKSK juga mendampingi KPM yang tidak bisa mengambil ke Kantor Pos atau door to door. "Saya berkoordinasi dengan pihak Pos, kemudian pihak Pos datang mengantarkan bansos ke rumah KPM. Karena bansos uang ini tidak bisa diwakilkan oleh siapa pun, termasuk saya sebagai pendamping," kata Rini. Rini menyoroti layanan pengantaran bansos ke rumah KPM. Dengan adanya layanan tersebut KPM yang berhalangan datangke Kantor Pos tidak perlu khawatir dana bansos yang menjadi haknya akan hilang. "Saya sangat terbantu dan luar biasa pelayanan Pos di mana warga kami yang tidak bisa datang mengambil ke Kantorpos, diatidak kehilangan bansos. Pos langsung tanggap turun tangan kelapangan. KPM sangat terbantu," tuturnya. Rini berharap Pos Indonesia terus mempertahankan pelayanan yang sudah sangat baik. Jika perlu ditingkatkan. "Harapan saya pelayanannya bisa ditingkatkan lagi dengan pelayanan langsung kepada masyarakat. Harapan saya lebih baik lagi PT Pos yang melayani masyarakat," ucapnya. Sementara itu, petugas Pendamping PKH Esthi Styasari mengapresiasi kepada Pos Indonesia karena mampu berkoordinasi dengan baik. "Koordinasi dengan PT Pos berjalan baik. Kita selaluberkoordinasi kalau ada pencairan penyaluran bansos oleh PT Pos. Pelayanan cukup baik," kata Esthi. Esthi mengaku belum pernah mendampingi saat pencairanbansos di rumah KPM. Selama ini KPM yang berada di bawahnaungannya selalu mengambil langsung ke Kantorpos. "Selama menjadi pendamping, saya belum pernah mendampingipenyaluran door to door. Kalau bansos PKH kan penerimanyakebanyakan ibu rumah tangga, kalau mengambil itu keKantorpos. Untuk mencairkan dana bansos KPM harusmembawa KTP, KK yang asli dan fotokopi. Di Kantorpos akandicek ulang lagi apakah benar KPM yang menerima sesuaiidentitas," ucapnya. Selama pengambilan bansos di Kantor Pos, Esthi menjelaskan prosesnya berjalan lancar dan cepat. "Sejauh ini cukup puas, tidak ada permasalahan. Pos sudahmenyalurkan dengan baik. Pelayanan Pos cepat. Kalau KPM terlambat, tidak datang saat penyaluran, masih ada waktupencairan di hari selanjutnya," ujarnya.

Kemensos melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) tunai program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada warga miskin.

Keunggulan Pos Indonesia, Antarkan Bantuan PKH dan Sembako ke Rumah KPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Penyaluran-Bansos-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Warga antre saat pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah Provinsi Banten di gedung sekolah SMP 2 PGRI Kota Tangerang, Sabtu (2/4/2020). Pemerintah Provinsi Banten membagikan uang tunai sebesar Rp600 ribu kepada 86.000 keluarga yang terdampak wa" width="100%">
<figcaption>Warga antre saat pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah Provinsi Banten di gedung sekolah SMP 2 PGRI Kota Tangerang, Sabtu (2/4/2020). Pemerintah Provinsi Banten membagikan uang tunai sebesar Rp600 ribu kepada 86.000 keluarga yang terdampak wa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT Pos Indonesia (Persero) memastikan tidak ada kerumunan saat penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Selain memperbanyak titik, hal lain yang dilakukan PT Pos adalah dengan meningkatkan frekuensi penyaluran.  ”Memang kondisi PSBB (PPKM) membuat kami harus lebih banyak, dan kelompoknya dibuat kecil-kecil supaya tidak terjadi kerumunan yang besar,” kata Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus seperti dilansir dari Antara di Solo.  Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk penerima bansos tidak boleh diwakilkan. Untuk memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan keluarga penerima manfaat (KPM), harus ada kelengkapan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Selain itu, sebelum menerima uang tunai, penerima akan difoto wajah terlebih dahulu.  ”Bahkan, ke depan foto tersebut akan disamakan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Istilahnya face recognition, pengenalan wajah. Setelah itu baru kami kasih,” terang Charles Sitorus.  Sejauh ini, lanjut dia, tidak ada kendala terkait bantuan tersebut. Meski demikian, setiap saat pihaknya selalu melakukan pembaharuan data.  ”Data yang diberikan Kemensos waktu kami datangi orangnya sudah meninggal atau pindah rumah. Bisa juga orangnya sudah tidak butuh bantuan lagi, sudah naik kelas,” ujar Charles Sitorus.  Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memperpanjang penyaluran bansos tunai sebesar Rp 300.000/bulan/keluarga. Tujuan dari penyaluran bantuan tersebut untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Ue1MM_bjtl0

Pos Indonesia Pastikan Tidak Ada Kerumunan saat Penyaluran Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/mensos-risma_1.jpg" alt="Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Tri Rismaharini. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) untuk bisa menggunakan uang bansos sebaik-baiknya. Risma melarang masyarakat menggunakan uang bansos senilaiRp 300 ribu tersebut untuk membeli rokok ataupun minuman keras (miras).  "Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan miras," tegas Risma dalam peluncuran program bantuan tunai se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).  Oleh sebab itu, Risma mengaku akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya BST tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Wali Kota Surabaya (nonaktif) tersebut mengatakan, bansos tunai tersebut akan diberikan tiap tiga bulan sekali. Mulai dari Januari, April, Juli dan Oktober.  "Manfaatnya agar bisa digunakan bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, modal dasar usaha, dan sebagian untuk ditabung," katanya.  Risma menjelaskan dalam penyaluran BST tersebut pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Nantinya PT Pos Indonesia (Persero) akan mengantarkan langsung bansos tunai tersebut kepada masyarakat yang menerimanya.  "PT Pos juga akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarga penerima," ungkapnya.  Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus korona (Covid-19). Adapun tiga bansos yang mulai dicairkan pada hari ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST). Total, ada sekitar 38,8 juta penerima untuk ketiga bantuan itu.  https://www.youtube.com/watch?v=gyO5pVea6mU

Risma Larang Semua Bansos Tunai Dibelikan Rokok dan Miras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-vaksin.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anggaran sekitar Rp 110 triliun dialokasikan untuk beragam jenis <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-sosial-tunai/">bantuan sosial</a> pada 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bantuan tersebut harus sampai di tangan penerima secara utuh.  "Jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian <a href="https://www.jawapos.com/tag/bansos/">bansos</a> di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantar rapat terbatas (ratas) persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 di Jakarta kemarin (29/12).  Supaya tidak terjadi pemotongan, pemerintah mengubah skema penyaluran bansos.  Dari sebelumnya berupa sembako untuk penerima di wilayah Jabodetabek menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/bst/">bantuan tunai</a>. Nanti petugas dari PT Pos yang menyalurkan ke keluarga atau penerima manfaat.  Jokowi menjelaskan, tahun depan pemerintah tetap melanjutkan program perlindungan sosial dengan anggaran Rp 110 triliun. Di antaranya, program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai sebesar Rp 45,1 triliun, program kartu prakerja, dan diskon tagihan listrik. ’’Yang kita ingin tekankan, pertama, bansos ini harus disalurkan mulai Januari,’’ tutur Jokowi.  Dia menegaskan, pada Januari awal, bantuan tersebut harus tersalurkan. Sebab, itu akan menjadi pendorong atau trigger pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, presiden mengingatkan agar data penerima bantuan harus klir sehingga penyaluran tepat sasaran.  Setelah ratas, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan, penyaluran bansos tahun ini berjalan baik. Rata-rata serapannya mencapai di atas 90 persen. Bahkan, serapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/program-keluarga-harapan/">program keluarga harapan</a> (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pkh/">PKH</a>) dan bantuan pangan nontunai sudah 100 persen. Dia berharap sisanya bisa segera diselesaikan.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, persiapan penyaluran bantuan-bantuan rutin untuk tahun depan hampir final. Kemensos akan mengembalikan data sasaran ke daerah dulu untuk dicek lagi. Setelah itu, data harus dikembalikan ke pemerintah pusat pada 1 Januari. ’’(Tanggal 1 Januari, Red) libur tanggal merah. Kita tidak ada libur,’’ kata mantan wali kota Surabaya itu.  Kasus Bansos  Penyidik KPK kembali memeriksa perusahaan rekanan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Kemensos. Kemarin (29/12) komisi antirasuah itu memeriksa Direktur PT Bumi Pangan Digdaya (BPD) Achmad Gamaludin Moeksin Als Agam sebagai saksi untuk tersangka Ardian I.M.  Berdasar dokumen yang diterima Jawa Pos, PT BPD masuk kategori rekanan pemilik kuota ’’jumbo’’. Yakni, 811.355 paket. Sebelumnya, KPK juga memeriksa rekanan kuota jumbo bansos lain, yaitu PT Mandala Hamonangan Sude. Rekanan tersebut mendapat jatah 758.713 paket. Di antara 109 rekanan bansos lain, dua perusahaan itu masuk 10 besar penyedia bansos dengan paket besar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01/09/2020/9-juta-kpm-dapat-tambahan-bansos-rp-500-ribu/">9 Juta KPM Dapat Tambahan Bansos Rp 500 Ribu</a>  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan rekanan bansos itu dilakukan untuk mendalami proses pengadaan. Juga, bagaimana teknis mengikuti tender proyek senilai Rp 6,7 triliun tersebut. ’’Dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran bansos yang telah didistribusikan,’’ kata Ali.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7U_IuLE4KIk

Pemerintah Alokasikan Rp 110 Triliun untuk Anggaran Bansos 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bantuan-Sosial-Tunai-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Warga penerima manfaat (KPM) mengantre bantuan sosial tunai (BST) tahap 6 di Kantor Pos Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/09/2020). BST dari Kemensos sebasar Rp 300 ribu/ jiwa diberikan bagi warga terdapak pandemi Covid-19. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Warga penerima manfaat (KPM) mengantre bantuan sosial tunai (BST) tahap 6 di Kantor Pos Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/09/2020). BST dari Kemensos sebasar Rp 300 ribu/ jiwa diberikan bagi warga terdapak pandemi Covid-19. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diklaim telah tersalurkan sebanyak 98 persen untuk masyarakat penerima manfaat.  Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan Mirwansyah mengatakan, dalam mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19 dari aspek sosial, pemerintah terus menyalurkan dana bansos tunai kepada masyarakat penerima manfaat.  "Pada penyaluran Bantuan sosial tunai (BST) diharapkan masyakarat yang terdampak covid, seperti lansia anak-anak mendapat manfaatnya," ujar Mirwansyah, Kamis (24/9).  Untuk bansos tunai, penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Data penerima berdasar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Saat ini di Palembang sendiri sudah 98 persen menerima BST. Sisanya belum menerima karena kemungkinan pindah tempat atau tidak termasuk lagi di DTKS.  "BST ini sudah tersalurkan melalui PT Pos. Mereka yang disabilitis, lansia, keluarga rentan, mereka sudah masuk dan tepat sasaran 90 persen, yang kita berikan jelas dari DTKS," katanya.  Kepala PT Pos Indonesia Cabang Palembang Risdayanti mengatakan, penyaluran BST berdasar data yang diserahkan Kemensos. BST tersebut diberikan dalam bentuk dana tunai.  "Biasanya yang menerima BST itu datang ke kantor Pos atau pihak Pos datang ke komunitas yang ditentukan. Ada juga yang diantarkan langsung ke alamat penerima," sebut Risdayanti.  Pada tahap keenam pada September ini untuk di Palembang jumlah penerimanya 13 ribu. Sementara yang tersalurkan 98 persen. "Sisanya yang belum tersalurkan sekitar 1.400 penerima," sebutnya.  Dia menyebut, petugas yang mengantarkan langsung dana BST ke rumah warga biasanya yang beralamat di daerah pelosok. Biasanya warga di daerah pelosok itu dikumpulkan di satu titik dan lantas diserahkan di lokasi yang disepakati.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5yGT_m9n5MU

Pemerintah Klaim Penyaluran Bansos Tunai di Palembang 98 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-28-at-5.47.45-PM_copy_670x446.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) bakal dikaji ulang. Muncul skenario baru untuk menyalurkannya dalam satu waktu.  Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengungkapkan, pihaknya sedang mencarikan formulasi yang pas untuk penyaluran BST di daerah 3T. Medan yang jauh, diakuinya menjadi salah satu kendala dalam penyaluran BST oleh pihak PT Pos.  Terlebih, tidak semua kecamatan di daerah 3T memiliki kantor Pos. Sehingga, dalam penyalurannya mengharuskan petugas untuk menyewa pesawat kecil untuk menjangkau wilayah tersebut.  “Ada usulan karena 3T jauh, gimana kalau 3T klaster 3 ini yang 3 bulan disalurkan sekaligus,” ujarnya.  Kendati begitu, skema ini masih belum final. Hingga saat ini masih melakukan pembahasan lebih lanjut untuk kemudian diajukan ke menteri sosial hingga presiden untuk mendapat persetujuan.  Sejauh ini, dari pemaparan Hartono, sebagian besar daerah 3T klaster 3 belum disalurkan. Merujuk data 28 Mei 2020, dari 8,7 juta data yang masuk, sekitar 8,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sudah menerima bansos senilai Rp 600 ribu per bulan per KPM ini.  Masih ada sekitar sekitar 500 ribu KPM, termasuk KPM di wilayah 3T. “Ini yang sedang kita tingkatkan speednya. Termasuk untuk yang 3T,” tegasnya.  Jumlah tersebut pun bakal terus dilengkapi datanya hingga mencapai target awal yakni 9 juta KPM. Menurutnya, Kemensos terus mendorong pemda untuk melengkapi kuota BST yang disediakan untuk daerahnya.  Namun, bila tak kunjung dipenuhi hingga batas waktu tertentu, maka kuota akan langsung dialihkan. Pengalihan ini, lanjut dia, sebetulnya sudah berjalan.  Ada sejumlah daerah yang kuota penerima BST-nya dialihkan ke daerah lain karena tak kunjung melengkapi data penerima manfaat di wilayahnya. Selain itu, ada wacana untuk memasukkan sejumlah nama yang diajukan oleh kementerian/lembaga.  Misalnya, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang telah mengajukan sekitar 27.800 ribu data penggiat pariwisata yang terdampak Covid-19 untuk menerima bantuan. “Data tentu akan kita cek lagi,” jelas Hartono.  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menambahkan, sejauh ini ada sekitar 200 ribu kuota yang dialihkan. Itu pun, tidak ada satu pemda yang sangat mencolok nyumbang.  “Enggak yang satu pemda gitu enggak. Jadi misalnya, kabupaten di Banyuwangi, kuotanya 10 tapi hanya 8 data yang disetor,” paparnya.  Sejauh ini, berdasarkan data terakhir yang diterima pihaknya, sudah 8,7 juta data penerima BST disetorkan oleh pemda. Diharapkan, pada awal Juni 2020, data 9 juta KPM sudah tersedia dan selesai divalidasi.  “Termasuk data yang diajukan beberapa kementerian. Nanti kita verifikasi dulu apakah sudah menerima bansos lain atau belum,” tegas pria yang akrab disapa Sasa tersebut.

Sedang Dikaji, Bansos untuk Daerah 3T Diberikan 3 Bulan Sekaligus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bansos-surabaya-2.jpg" alt="BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap I rampung pekan ini. Sebanyak 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh provinsi bisa mendapatkan bansos senilai Rp 600 ribu itu sehari sebelum Lebaran.  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengatakan, pihaknya terus melakukan perbaikan dari segala sisi terkait penyaluran bansos. Mulai urusan data, prosedur penyaluran, hingga mekanisme pencairan anggaran. Proses distribusi juga terus dimaksimalkan.  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama menambahkan, penyaluran BST mengalami progres yang cukup signifikan. Kemarin (21/5) sudah lebih dari 60 persen BST disalurkan kepada KPM. ”Dan, pada Sabtu, 23 Mei 2020, target kita BST tersalurkan kepada 8,3 juta KPM,” tutur dia.  Selain itu, lanjut dia, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah memberikan dispensasi terkait pencairan anggaran bansos untuk penanggulangan Covid-19. Jika biasanya perlu waktu seminggu untuk pencairan anggaran reguler, khusus bansos Covid-19 bisa diproses dalam sehari.  Setelah BST tahap I rampung, akan dilanjutkan penyaluran tahap kedua. Target tahap II selesai pada minggu terakhir Mei, sedangkan tahap III pada minggu ke-3 Juni. ”Saat persiapan masuk sekolah,” ungkapnya.  Sasa menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan data dengan daerah. Per 20 Mei, diterima data dari daerah sebanyak 8.346.645 KPM. Kemensos masih menunggu sisa data sehingga genap 9 juta KPM seperti target awal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=knqW3YgGDzY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZZIw8oXxe9c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jJcR2i42Qjk  https://www.youtube.com/watch?v=GWEJ5r5i704  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A2N2Q3QN-5A

Distribusi Bansos Tunai Tahap I Tuntas H-1 Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan banyak stimulus ekonomi untuk masyarkat, seperti bantuan sosial (bansos), guna mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran Covid-19 ke perekonomian. Misalnya, menggratiskan tagihan listrik untuk pelanggan rumah tangga 450VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan rumah tangga subsidi 900VA selama tiga bulan.  Kemudian, pemerintah juga membagikan Kartu Sembako (program Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) kepada 20 juta sasaran penerima. Target sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditambah menjadi 10 juta keluarga.  Selin itu ada Bansos Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Presiden Jokowi secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa, yang nominalnya Rp 600 ribu per bulan dan diberikan selama tiga bulan terturut-turut.  "Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (16/5).  Sementara itu, penyaluran Bansos Tunai ini juga baru terealisasi sekitar 25 persen dari sasaran penerima. "Sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima," ‎tambahnya.  Oleh sebab itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.  "Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa," pungkasnya.

Jokowi Minta Masyarakat Aktif Ngecek BST dan BLT Desa ke RT/RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Gudang-Sembako-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas melakukan paking sembako yang akan di kirim ke lokasi rumah terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Minggu (10/5/2020). Sebanyak 55.066 paket sembako dari Presiden siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tanger" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan paking sembako yang akan di kirim ke lokasi rumah terdampak Covid-19 di Kota Tangerang, Banten, Indonesia, Minggu (10/5/2020). Sebanyak 55.066 paket sembako dari Presiden siap didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tanger</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dari target 9 juta, pemberian bantuan sosial (bansos) tunai baru menyentuh sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah terus berupaya menggenjot penyaluran dengan sejumlah skema. Salah satunya, pelibatan komunitas di daerah.  Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama mengungkapkan, ada 8 juta data KPM yang masuk ke Kemensos. Namun, data tersebut tidak bisa serta-merta digunakan untuk kemudian dikirimi uang. Ada proses cleansing yang harus dilalui. ”Harus kita cleansing. Karena syaratnya kan tidak boleh dobel,” ujarnya dalam temu media virtual kemarin (14/5).  Pihaknya mesti memadukan data tersebut dengan data penerima program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan nontunai (BPNT). Hambatan lain, menurut pria yang biasa disapa Sasa itu, adalah pengiriman data agak lambat dari pemerintah daerah. Sebab, sejumlah daerah harus meng-update data dari awal.  Data yang sudah di-cleansing langsung diserahkan ke PT Pos Indonesia. Selanjutnya, PT Pos melakukan pemetaan untuk menentukan strategi penyaluran karena bansos tunai itu ditujukan kepada KPM di seluruh wilayah Indonesia. ”Kalau menyalurkan di Jakarta saja mungkin relatif mudah. Kalau di seluruh wilayah Indonesia yang notabene kepulauan, tentu ini tantangan luar biasa,” ungkapnya.  Sampai saat ini, kata dia, PT Pos telah membuat tiga klaster penyaluran. Yakni, daerah mudah dijangkau, agak susah, dan paling jauh. Untuk wilayah paling jauh, lanjut Sasa, pegawai PT Pos sampai menggunakan pesawat kecil. ”Jadi, kalau mau ke sana harus dicermati waktunya,” paparnya.  Selain itu, PT Pos berniat menggandeng komunitas dan lembaga yang dekat dengan warga di daerah target penyaluran. Hal itu dilakukan dengan mempertimbangkan kekosongan kantor pos di wilayah tersebut sehingga menyulitkan warga yang ingin mengambil bansos tunai miliknya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GcnaqCVRneI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=To88wJApyOU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LR-Bg_fhpYo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bansos tunai

Berita Terkini