<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/BANSOS-08-2369047332.jpg" alt="Petugas menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada salah satu penerima Program Keluarga Harapan (PKH). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Petugas menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada salah satu penerima Program Keluarga Harapan (PKH). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang akhir tahun 2025, pemerintah kembali menggulirkan gelombang bantuan sosial (bansos) untuk jutaan warga berpenghasilan rendah. Langkah ini bukan cuma soal menjaga daya beli, tapi juga sinyal bahwa negara masih berupaya hadir di tengah tekanan ekonomi dan harga pangan yang belum sepenuhnya stabil. Dari bantuan uang tunai, sembako, hingga beras gratis, Oktober ini menjadi bulan yang sibuk bagi Kementerian Sosial dan sejumlah lembaga penyalur. Berikut rangkuman bansos yang cair di kuartal IV 2025, lengkap dengan besaran dan siapa saja yang berhak menerimanya. <h3>PKH: Uang Tunai untuk Ibu Hamil, Lansia, dan Anak Sekolah</h3> Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi andalan pemerintah dalam menopang kebutuhan warga miskin.&nbsp;Bantuan ini menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, siswa sekolah, lansia, hingga penyandang disabilitas berat. Nominal bantuannya bervariasi, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per tahun.&nbsp;Misalnya, ibu hamil mendapat Rp 3 juta per tahun, anak sekolah antara Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta, dan lansia menerima Rp 2,4 juta. Dana dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui rekening bank yang terdaftar di sistem Kemensos. <h3>BPNT atau Bansos Sembako: Rp 200 Ribu per Bulan untuk Belanja Pangan</h3> Di tengah naik-turunnya harga bahan pokok, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi penyelamat banyak keluarga. Setiap penerima manfaat akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan, yang bisa dipakai untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, sayur, dan daging ayam di e-warong terdekat. Dana ini disalurkan lewat bank-bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan dapat ditarik atau dibelanjakan langsung melalui kartu elektronik. Untuk kuartal IV, total bantuan yang diterima warga mencapai Rp 600 ribu. <h3>Bantuan Pangan Beras: 10 Kg per Bulan, Langsung dari Bulog</h3> Harga beras masih menjadi isu panas di banyak daerah, dan pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada Oktober dan November ini. Sebanyak 10 kilogram beras per keluarga penerima manfaat (KPM) akan dibagikan melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Program ini menyasar jutaan keluarga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diharapkan membantu menstabilkan harga pasar jelang akhir tahun. <h3>Program Indonesia Pintar (PIP): Cegah Anak Putus Sekolah</h3> Tidak semua bansos berbentuk uang tunai konsumtif. Melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah menyalurkan bantuan biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera. Siswa SD akan menerima Rp450 ribu per tahun, siswa SMP Rp 750 ribu, dan siswa SMA/SMK bisa memperoleh hingga Rp 1,8 juta per tahun. Dana ini dapat digunakan untuk membeli buku, seragam, alat tulis, atau ongkos sekolah. Bersamaan dengan pencairan bantuan, pemerintah juga memperingatkan masyarakat soal maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kemensos. Warga diminta hanya mengecek status penerima melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id, bukan lewat tautan mencurigakan di pesan WhatsApp atau media sosial. Kesimpulannya, Oktober 2025 bisa disebut sebagai &ldquo;musim bansos&rdquo; bagi warga berpenghasilan rendah. Dari uang tunai PKH, bantuan sembako, beras gratis, hingga PIP untuk pendidikan, pemerintah berupaya menjaga roda ekonomi rumah tangga tetap berputar menjelang akhir tahun. Meski begitu, para penerima diimbau menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pokok dan produktif, bukan konsumsi sesaat.

Pemerintah menggulirkan bantuan sosial untuk warga berpenghasilan rendah menjelang akhir tahun 2025, termasuk uang tunai dan sembako.

Cair Terus! Oktober 2025, Hujan Bansos Turun Lagi, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Bantuan-PKH-Tahap-1-_NUR-CHAMIM-8-1900950716.jpg" alt="Sebanyak 511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 511 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tentunya, masyarakat diharapkan mengetahui cara tepat untuk mengecek status penerimaan bansos. Salah satu cara yang sering diakses adalah SIKS-NG yang merupakan sistem informasi dikembangkan langsung oleh Kemensos demi mengelola dan memverifikasi data kesejahteraan sosial masyarakat. Sistem ini pun terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan dasar utama untuk penerimaan bansos. Sayangnya, SIKS-NG hanya bisa diakses oleh petugas resmi seperti operator desa dan dinas sosial. Alhasil, masyarakat biasa tak dapat langsung mengakses sistem ini untuk melihat data pribadi atau status bansos. Berikut panduan lengkap untuk mengecek bansos melalui SIKS-NG dan kanal resmi Kemensos! <h3>Cek Melalui Aplikasi SIKS-NG (Hanya untuk Petugas)</h3> Buka laman https://siks.kemensos.go.id/login Masukkan username dan password yang dipunyai. Pilih jenis sistem (SIKS-NG atau SIKS-GIS). Masukkan data NIK warga yang ingin kamu cek. Sistem akan langsung menampilkan status penerima bansos dan data lengkapnya.&nbsp; <h3>Melalui Situs Resmi Kemensos</h3> Untuk mendapatkan informasi paling akurat dan terbaru, kunjungi laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya: Buka situs tersebut di browser. Isi data sesuai kolom yang tersedia seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan ketik nama lengkap sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang muncul di layar. Klik tombol &ldquo;Cari Data&rdquo;. Sistem akan menampilkan hasil pengecekan, apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos atau belum. <h3>Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos</h3> Selain lewat situs web, kamu juga bisa mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Sosial. Aplikasi ini memudahkan masyarakat memantau status bansos tanpa harus datang ke kantor desa atau dinas sosial. Langkah-langkahnya: Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos di smartphone. Login menggunakan akun yang sudah terverifikasi. Pilih menu &ldquo;Cek Bansos&rdquo;. Masukkan data domisili dan nama lengkap sesuai KTP. Tekan &ldquo;Cari Data&rdquo; untuk melihat status penerimaan bansos.&nbsp; &nbsp;

Pelajari cara cek status penerimaan bansos melalui SIKS-NG dan kanal resmi Kemensos untuk periode Oktober 2025.

3 Cara Cek Penerima Bansos Oktober 2025 Melalui Aplikasi SIKS-NG hingga Situs Resmi Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_5926JPG-1180654842.jpg" alt="Ilustrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar bahagia datang untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah memastikan bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alias BPNT periode keempat akan kembali disalurkan pada periode Oktober&ndash;November 2025. Pedoman penyalurannya sudah turun, artinya bantuan ini sudah fix dan siap dibagikan kepada masyarakat penerima. Total penerima bantuan mencapai sekitar 18,3 juta keluarga di seluruh Indonesia. Diperkirakan pencairan bansos PKH-BPNT tahap empat ini akan mulai dicairkan akhir bulan Oktober ini sekaligus untuk dua bulan dengan November. Adapun mereka yang berhak menerima bantuan PKH-BPNT ini adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya para penerima BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau program sembako, baik yang mendapatkan BPNT murni maupun yang juga terdaftar sebagai penerima PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, penerima PKH murni kemungkinan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan pangan ini. Meski begitu, mereka tetap masih mendapatkan hak bantuan rutin dari program PKH. Pemerintah menegaskan bahwa penentuan penerima bantuan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan data pusat, bukan oleh pendamping di lapangan. Adapun rincian bantuan yang disalurkan cukup signifikan dengan penambahan dibanding periode sebelumnya. Dalam penyaluran bansos PKH-BPNT tahap ini, setiap keluarga penerima akan mendapatkan total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, dibagikan dalam satu tahap untuk dua bulan. Daftar penerima bansos ini bisa saja berbeda dari bulan-bulan sebelumnya karena data penerima BPNT terus diperbarui di setiap tahap. Beberapa keluarga yang sebelumnya hanya menerima PKH kini juga terdaftar sebagai penerima BPNT, terutama jika di dalam keluarganya terdapat komponen tambahan seperti anak sekolah atau lansia. Bagi para KPM, cukup menunggu surat undangan resmi seperti biasanya untuk pencairan bantuan di titik distribusi masing-masing. Pastikan data masih aktif dan terdaftar dalam sistem, agar bantuan pangan ini bisa diterima tanpa kendala. Dikutip dari Diary Bansos, Senin (13/10) dari hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada sejumlah daerah yang jumlah penerimanya meningkat signifikan. Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan penerima bantuan antara lain: Sumatera Utara (+1,4%) Riau (+1,3%) Banten (+1,1%) Kalimantan Tengah (+3%) Sulawesi Tengah (+4,1%) Papua Pegunungan (+7,6%) NTT (+8%), menjadi daerah dengan penambahan tertinggi. Sementara itu, beberapa daerah justru mengalami pengurangan penerima bantuan, diantaranya: Aceh (-2,5%) Jambi (-2,4%) Sumatera Selatan (-0,1%) Jawa Barat (-3,5%) Lampung (-1,7%) DKI Jakarta (-0,4%) Penurunan jumlah penerima ini umumnya terjadi karena evaluasi ulang terhadap kelayakan penerima yang dilakukan pemerintah pusat. Jika ada warga yang dinilai sudah tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat, bantuannya otomatis dihentikan. Untuk Bansos PKH dan BPNT tahap keempat tahun 2025, status pencairan di sistem DTKS per 13 Oktober 2025 masih belum muncul. Proses verifikasi masih berlangsung, sehingga masyarakat diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Sosial.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat di Indonesia pada Oktober-November 2025.

Bansos PKH-BPNT Cair Akhir Oktober 2025, Siapa Saja Penerimanya? Cek di Sini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_5997JPG-36441872.jpg" alt="Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira untuk para penerima bantuan sosial! Pemerintah memastikan bahwa Bansos PKH BPNT akan kembali dicairkan pada akhir Oktober 2025. Tak hanya itu, kali ini juga ada penebalan bantuan untuk periode Oktober&ndash;November 2025. Dengan begitu, nilai bantuan yang diterima masyarakat akan lebih besar dibanding sebelumnya. Jadi, bagi penerima manfaat, pastikan Anda tahu cara mencairkannya agar tidak ketinggalan. Bantuan ini disalurkan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog, dengan total penerima mencapai 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya 20 kilogram, serta tambahan minyak goreng 2 liter per bulan, atau 4 liter untuk dua bulan penyaluran. Bantuan ini bersifat non-tunai, jadi pencairannya dilakukan melalui mekanisme distribusi langsung di desa atau kelurahan masing-masing. Untuk mencairkan bantuan, KPM wajib membawa surat undangan dan KTP asli ke lokasi penyaluran sesuai jadwal yang ditentukan oleh desa atau kelurahan. Jika penerima berhalangan hadir, bantuan dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dengan melampirkan surat kuasa dan identitas yang sah. Penyaluran dilakukan sekali untuk dua bulan, sehingga penerima langsung mendapat total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Ingat, pencairan bantuan ini hanya dilakukan jika kamu termasuk yang mendapat undangan dari desa setempat, ya. Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada sejumlah daerah yang mengalami perubahan jumlah penerima. Beberapa wilayah seperti NTT (+8%), Papua Pegunungan (+7,6%), dan Sulawesi Tengah (+4,1%) tercatat mengalami penambahan penerima, sedangkan daerah seperti Jawa Barat (-3,5%), Aceh (-2,5%), dan Jambi (-2,4%) justru mengalami pengurangan. Perubahan ini merupakan hasil evaluasi pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Sementara itu, untuk Bansos PKH dan BPNT tahap keempat tahun 2025, sistem DTKS per 13 Oktober 2025 menunjukkan bahwa status pencairan masih dalam proses verifikasi. Namun, berdasarkan jadwal sebelumnya, penyaluran diperkirakan mulai akhir Oktober hingga awal November 2025. <h3>Daerah yang Mendapat Penambahan dan Pengurangan Bansos</h3> Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, tercatat ada 27 daerah yang mengalami penambahan penerima, sementara beberapa daerah lainnya justru mengalami pengurangan karena sudah tidak memenuhi kriteria bantuan sosial. Total penerima bantuan penebalan kali ini mencapai sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sama seperti periode sebelumnya, bantuan ini akan disalurkan melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) langsung ke masing-masing desa atau kelurahan. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi 20 kilogram beras, serta tambahan minyak goreng 2 liter per bulan, atau 4 liter untuk periode Oktober&ndash;November. Dikutip dari Diary Bansos, Senin (13/10) dari hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada sejumlah daerah yang jumlah penerimanya meningkat signifikan. Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan penerima bantuan antara lain: Sumatera Utara (+1,4%) Riau (+1,3%) Banten (+1,1%) Kalimantan Tengah (+3%) Sulawesi Tengah (+4,1%) Papua Pegunungan (+7,6%) NTT (+8%), menjadi daerah dengan penambahan tertinggi. Sementara itu, beberapa daerah justru mengalami pengurangan penerima bantuan, diantaranya: Aceh (-2,5%) Jambi (-2,4%) Sumatera Selatan (-0,1%) Jawa Barat (-3,5%) Lampung (-1,7%) DKI Jakarta (-0,4%)

Pemerintah kembali mencairkan Bansos PKH BPNT pada akhir Oktober 2025, dengan tambahan bantuan untuk penerima.

Bansos PKH-BPNT Cair Akhir Oktober 2025, Cek Cara Mencairkannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Bantuan-PKH-Tahap-1-_NUR-CHAMIM-11-4092671599.jpg" alt="Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kembali segera menyalurkan bantuan penebalan Bansos PKH dan BPNT untuk periode Oktober&ndash;November 2025. Kabar baiknya, jumlah penerima manfaat kali ini bertambah di sejumlah wilayah Indonesia, meskipun beberapa ada pengurangan.&nbsp; Berdasarkan data terbaru per 13 Oktober 2025, tercatat ada 27 daerah yang mengalami penambahan penerima, sementara beberapa daerah lainnya justru mengalami pengurangan karena sudah tidak memenuhi kriteria bantuan sosial. Total penerima bantuan penebalan kali ini mencapai sekitar 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sama seperti periode sebelumnya, bantuan ini akan disalurkan melalui Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) langsung ke masing-masing desa atau kelurahan. Setiap KPM akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi 20 kilogram beras, serta tambahan minyak goreng 2 liter per bulan, atau 4 liter untuk periode Oktober&ndash;November. Mekanisme pencairannya masih sama seperti sebelumnya. Para penerima akan mendapatkan surat undangan untuk pengambilan bantuan di kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP asli. Bagi yang berhalangan hadir, pengambilan bisa diwakilkan oleh anggota keluarga dengan syarat tertentu. Proses distribusi dilakukan satu kali untuk dua bulan penyaluran agar lebih efisien. Dikutip dari Diary Bansos, Senin (13/10) dari hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), ada sejumlah daerah yang jumlah penerimanya meningkat signifikan. Beberapa wilayah yang mengalami kenaikan penerima bantuan antara lain: Sumatera Utara (+1,4%) Riau (+1,3%) Banten (+1,1%) Kalimantan Tengah (+3%) Sulawesi Tengah (+4,1%) Papua Pegunungan (+7,6%) NTT (+8%), menjadi daerah dengan penambahan tertinggi. Sementara itu, beberapa daerah justru mengalami pengurangan penerima bantuan, diantaranya: Aceh (-2,5%) Jambi (-2,4%) Sumatera Selatan (-0,1%) Jawa Barat (-3,5%) Lampung (-1,7%) DKI Jakarta (-0,4%) Penurunan jumlah penerima ini umumnya terjadi karena evaluasi ulang terhadap kelayakan penerima yang dilakukan pemerintah pusat. Jika ada warga yang dinilai sudah tidak termasuk dalam kategori penerima manfaat, bantuannya otomatis dihentikan. Untuk Bansos PKH dan BPNT tahap keempat tahun 2025, status pencairan di sistem DTKS per 13 Oktober 2025 masih belum muncul. Proses verifikasi masih berlangsung, sehingga masyarakat diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Sosial.

Pemerintah salurkan bantuan PKH dan BPNT untuk periode Oktober-November 2025, dengan penambahan penerima di sejumlah daerah.

Update Penerima Bansos PKH BPNT 13 Oktober 2025, Cek Daerah yang Dapat Penambahan dan Pengurangan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_6062JPG-4205313626.jpg" alt="Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beras 20 kg di Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beras 20 kg di Kantor Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Depok, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com Kabar gembira untuk para penerima bantuan sosial! Pemerintah memastikan bahwa pada periode Oktober&ndash;November 2025, program Bansos PKH dan BPNT akan kembali mendapat penebalan bantuan. Artinya, keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh tambahan bantuan berupa beras dan minyak goreng. Hingga saat ini, ada 27 daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah penerima penebalan bantuan PKH BPNT tersebut. Daerah dengan kenaikan tertinggi tercatat di NTT yang mencapai 8 persen. Berdasarkan informasi terbaru per 13 Oktober 2025 dari Diary Bansos, penyaluran bantuan ini akan segera dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Perum Bulog. Total penerima manfaat pada periode kali ini diperkirakan mencapai 18,27 juta KPM di seluruh Indonesia. Seperti periode sebelumnya (Juni&ndash;Juli 2025), bantuan akan disalurkan secara langsung melalui masing-masing desa atau kelurahan. Untuk jenis bantuannya, setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan, sehingga totalnya menjadi 20 kilogram. Selain itu, pemerintah juga menambahkan bantuan berupa minyak goreng 2 liter per bulan, atau total 4 liter untuk dua bulan penyaluran. Adapun mekanismenya sama seperti sebelumnya: KPM akan mendapatkan undangan resmi untuk pengambilan di kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP asli dan surat undangan. Menariknya, data penerima bansos kali ini mengalami perubahan. Ada daerah yang jumlah penerimanya bertambah, ada pula yang berkurang. Penambahan penerima terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara (+1,4%), Riau (+1,3%), Banten (+1,1%), Kalimantan Tengah (+3%), Sulawesi Tengah (+4,1%), hingga Papua Pegunungan (+7,6%). Sementara itu, pengurangan penerima terjadi di daerah seperti Aceh (-2,5%), Jambi (-2,4%), dan Jawa Barat (-3,5%). Perubahan data ini berdasarkan DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional terbaru. Tujuannya agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang dinilai masih memenuhi kriteria penerima manfaat. Jika jumlah penerima di suatu daerah menurun, hal ini biasanya karena adanya evaluasi terhadap kelayakan penerima sebelumnya. Sementara itu, untuk Bansos PKH dan BPNT tahap keempat tahun 2025, pemerintah belum mengumumkan jadwal pencairan pastinya. Data sementara menunjukkan bahwa status penyalurannya masih &ldquo;belum muncul&rdquo; pada sistem pengecekan DTKS hari ini (13 Oktober 2025). Meski demikian, masyarakat diminta untuk bersabar karena proses verifikasi dan validasi masih berlangsung di tingkat pusat. Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga mulai hari ini tengah menyalurkan bantuan atensi yatim piatu, dengan nominal yang bervariasi antara Rp 400 ribu hingga Rp 1,8 juta. Besarnya bantuan tergantung pada periode pencairan sebelumnya karena ada penerima yang belum mencairkan bantuan dari periode pertama (Januari&ndash;Februari) hingga keempat (Juli&ndash;September). Untuk penyalurannya, dana sudah masuk ke rekening penerima di Bank Mandiri, namun sebagian masih belum diambil oleh penerima terkait. Bagi yang sudah mendapatkan kartu atau buku rekening atensi, disarankan untuk segera mengecek saldo masing-masing. Pemerintah desa atau kelurahan biasanya akan memberikan pemberitahuan langsung jika bantuan sudah siap dicairkan. Jadi, buat para penerima PKH, BPNT, maupun atensi yatim piatu, pantau terus informasi resmi dari desa dan situs Kementerian Sosial. Jika sesuai rencana, penebalan bansos periode Oktober&ndash;November 2025 akan segera cair dalam waktu dekat. Pastikan data Anda sudah valid agar tidak ketinggalan bantuan yang nilainya bisa mencapai jutaan rupiah!

Pemerintah kembali menebalkan bantuan sosial untuk PKH dan BPNT, memberikan tambahan beras dan minyak goreng bagi KPM.

Bansos PKH BPNT Oktober-November Kapan Cairnya? Isinya Bertambah, Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DSC_6010JPG-1590206764.jpg" alt="Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Keluarga Penerima Bantuan Pangan (PBP) antri untuk menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) strategis dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), saat ini telah memasuki tahap keempat untuk periode pencairan Oktober hingga Desember Tahun 2025. ​Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa bantuan ini hanya akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.&nbsp; Dengan demikian, masyarakat yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, seperti tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memiliki syarat tertentu yang dilarang, otomatis tidak akan menerima Bansos PKH maupun BPNT pada triwulan ini. Sangat penting bagi calon KPM untuk memastikan status dan kelengkapan data agar bantuan ini bisa diterima tepat waktu.&nbsp; Berikut 5 hal yang harus dipenuhi oleh KPM agar bansos PKH dan BPNT tahap 4 bisa dicairkan! <h3>1. Data NIK Harus Sesuai dengan Disdukcapil</h3> Syarat pertama yakni harus ada kesesuaian antara data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).&nbsp; Oleh karena itu, apabila data NIK yang dimiliki KPM tak sesuai dengan data yang ada dinas kependudukan, tentunya akan mengalami kendala saat proses pencarian bansos. KPM yang mengalami ketidaksesuaian ini diharuskan segera untuk melakukan perbaikan data. <h3>2. Masih Miliki Komponen pada Keluarga</h3> Penerima bansos PKH diharuskan masih memiliki sejumlah komponen pada keluarga mereka, seperti halnya anak sekolah, ibu hamil, balita, disabilitas berat, serta lansia. Bagi KPM PKH yang telah memiliki komponen tersebut, tentu telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi penerima bantuan dari pemerintah pada tahap penyaluran tahun ini. <h3>3. Data KPM Sudah Valid</h3> Penerima manfaat juga diharuskan memiliki data yang valid atau lolos pada tahap verifikasi yang dilakukan pemerintah agar mendapatkan bansos PKH dan BPNT. Artinya, data yang dimiliki oleh penerima manfaat tidak anomali pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Alhasil, penyaluran bantuan tetap bisa dilakukan oleh pemerintah.&nbsp; <h3>4. Lolos Verifikasi</h3> Setelah melalui proses verifikasi ketat oleh Kemensos, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah dinyatakan lolos berhak segera mencairkan saldo bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).&nbsp; Verifikasi ini menjamin bahwa dana bansos betul-betul tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.ang benar-benar membutuhkan.&nbsp; <h3>5. Sistem Siks-NG sudah Tunjukan SPM</h3> Terakhir, Bansos PKH dan BPNT tahap 4 dipastikan akan cair bagi KPM yang statusnya pada sistem Siks-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) sudah menunjukkan Surat Perintah Membayar (SPM). Status SPM ini menandakan bahwa Kemensos telah resmi menerbitkan perintah pembayaran saldo bantuan kepada penerima. &nbsp; &nbsp;

Kementerian Sosial menekankan pentingnya memenuhi syarat untuk menerima Bansos PKH dan BPNT tahap 4 untuk periode Oktober-Desember 2025.

Nggak Mau Terkendala Cairin Bansos PKH dan BPNT? Perhatikan 5 Hal Ini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Bantuan-PKH-Tahap-1-_NUR-CHAMIM-9-949853479.jpg" alt="Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)! penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Bansos PKH) Tahap 4 tahun 2025 kini telah dimulai, mencakup periode Oktober, November, dan Desember 2025. Tahap ini merupakan pencairan terakhir atau triwulan keempat dalam satu tahun anggaran. Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyalurkan bantuan PKH secara bertahap, yaitu empat kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali). Hal ini sesuai dengan mekanisme penyaluran yang ditetapkan pemerintah. Untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran, Kemensos telah menetapkan kriteria ketat. Hanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berhak menerima PKH.&nbsp; Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria, khususnya yang tidak masuk dalam kategori miskin atau rentan dan tidak memiliki komponen yang dipersyaratkan seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas berat, dipastikan tidak akan menerima bantuan ini. Penting bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memahami secara detail syarat-syarat dan prosedur pendaftaran PKH agar peluang mendapatkan bantuan sosial dapat dimaksimalkan.&nbsp; Dengan mengetahui kriteria penerima, proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat berjalan efisien dan membantu keluarga yang membutuhkan. <h3>Kriteria Penerima PKH 2025</h3> 1. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai keluarga miskin atau rentan miskin. 2. Tidak termasuk anggota ASN, TNI, atau Polri. 3. Tidak sedang menerima bantuan sosial lain yang serupa. 4. Komponen keluarga yang berhak menerima bantuan sosial PKH: Kesehatan: Ibu hamil dan menyusui atau anak usia dini (0-6 tahun). Pendidikan: Anak usia sekolah (SD, SMP, atau SMA). Kesejahteraan Sosial: Lansia yang memiliki umur 60 tahun atau penyandang disabilitas berat. 5. Keluarga atau ahli waris korban pelanggaran HAM berat yang sudah diverifikasi. &nbsp;

Kemensos mulai salurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahap 4 2025, simak syarat dan prosedur pendaftarannya!

Bansos PKH Tahap 4 Tahun 2025 Mulai Cair! Ini Kriteria Penerimanya