<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/Y7YGCcEULS1IiIgWhTxmC2Q98tz97HVwF3QYswcS-59497340.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), komitmen pemberantasan korupsi kerap digaungkan. Namun realitasnya, sejumlah menteri dalam kabinetnya justru terseret kasus besar, bahkan di sektor-sektor vital, Seperti pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur digital. Terbaru, mantan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) era Jokowi, Nadiem Makarim, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun 2019-2022.&nbsp; Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus tersebuut merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 1,9 triliun. Nadiem ppun langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum Nadiem, ada 7 menteri era Jokowi yang sudah dan sedang tersangkut kasus korupsi. Ditambah Nadiem, jumlahnya menjadi 8. Berikut daftar menteri era Jokowi yang tersandung kasus korupsi dan menjadi sorotan publik: <h3>1. Imam Nahrawi &ndash; Suap Dana Hibah KONI</h3> Jabatan: Menteri Pemuda dan Olahraga (2014&ndash;2019) Kasus: Suap dan gratifikasi dana hibah KONI Rp11 miliar Imam Nahrawi dinyatakan bersalah karena menerima suap dari penyaluran dana hibah olahraga. Dana yang seharusnya untuk pembinaan atlet malah masuk ke kantong pribadi. Pada Juni 2020, ia divonis 7 tahun penjara. <h3>2. Edhy Prabowo &ndash; Suap Ekspor Benih Lobster</h3> Jabatan: Menteri Kelautan dan Perikanan (2019&ndash;2020) Kasus: Suap ekspor benih lobster Edhy Prabowo ditangkap KPK pada 2020 setelah terbukti menerima suap dari izin ekspor benih lobster. Ironisnya, uang hasil suap digunakan untuk belanja mewah di luar negeri. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. <h3>3. Juliari Batubara &ndash; Korupsi Bansos COVID-19</h3> Jabatan: Menteri Sosial (2019&ndash;2020) Kasus: Suap pengadaan bansos pandemi Covid-19 Kasus Juliari Batubara dianggap sebagai bentuk pengkhianatan moral. Saat rakyat menderita akibat pandemi Covid-19, ia justru meminta fee dari setiap paket sembako. Pada 2021, ia divonis 12 tahun penjara&mdash;salah satu hukuman terberat bagi menteri Jokowi. <h3>4. Idrus Marham &ndash; Korupsi Bansos Jabodetabek</h3> Jabatan: Menteri Sosial Kasus: Penyelewengan bantuan sosial COVID-19 Idrus Marham ikut terseret kasus bansos untuk wilayah Jabodetabek. Skandal ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2020. <h3>5. Johnny G. Plate &ndash; Korupsi Proyek BTS 4G</h3> Jabatan: Menteri Komunikasi dan Informatika (2019&ndash;2024) Kasus: Korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo Johnny G. Plate terjerat kasus pembangunan BTS 4G yang ditujukan untuk desa-desa terpencil. Audit menemukan pembayaran fiktif hingga pengadaan alat yang tidak sesuai. Ia ditetapkan tersangka pada Mei 2023. <h3>6. Syahrul Yasin Limpo &ndash; Pemerasan di Kementan</h3> Jabatan: Menteri Pertanian (2019&ndash;2023) Kasus: Pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yasin Limpo terbukti memeras bawahan dan mengatur kontrak pengadaan di Kementerian Pertanian. Pada Juli 2024, ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. <h3>7. Yaqut Cholil Qoumas &ndash; Kuota Haji Bermasalah</h3> Jabatan: Menteri Agama (2020&ndash;2024) Kasus: Dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023&ndash;2024 Distribusi 20.000 kuota haji tambahan di tahun 2024 era Jokowi diduga diselewengkan dengan skema 50:50 untuk reguler dan khusus. Padahal aturannya, haji khusus hanya dapat 8 persen. Skema ini berpotensi merugikan negara hingga Rp 1 triliun dan merugikan calon jamaah haji reguler. Meski belum ada pengumuman resmi tersangka, KPK sudah mencegah Yaqut untuk bepergian ke luar negeri. <h3>8. Nadiem Anwar Makarim &ndash; Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook</h3> Jabatan: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2019&ndash;2024) Kasus: Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Mantan bos Gojek ini resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 September 2025. Kasusnya terkait pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Proyek yang seharusnya memajukan dunia pendidikan justru dipenuhi dugaan rekayasa dan pengaturan. Rentetan kasus ini jelas menunjukkan bahwa korupsi di level elite kabinet bukan sekadar kasus individu, melainkan kegagalan sistem pengawasan negara. Sektor-sektor vital, pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, tercemar praktik busuk yang langsung merugikan rakyat. Pertanyaannya: sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi benar-benar dijalankan jika orang-orang terdekat presiden pun tidak luput dari jerat hukum?

Korupsi di era Jokowi melibatkan menteri dari berbagai sektor, dampaknya merugikan rakyat dan mencoreng kepercayaan publik.

8 Menteri Era Jokowi Tersandung Korupsi, Termasuk Nadiem Makarim: Dari Dana Hibah, Bansos Covid-19, hingga Digitalisasi Pendidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/gembong-penipua.jpg" alt="DIDEPORTASI: Mitsuhiro Taniguchi digelandang polisi sebelum dihadirkan dalam jumpa pers di Kantor Imigrasi Jakarta kemarin (8/6). (AFP)" width="100%">
<figcaption>DIDEPORTASI: Mitsuhiro Taniguchi digelandang polisi sebelum dihadirkan dalam jumpa pers di Kantor Imigrasi Jakarta kemarin (8/6). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Awalnya Mitsuhiro Taniguchi menawarkan investasi bisnis perikanan kepada masyarakat Kalirejo, Lampung Tengah. Namun, baru seminggu bergerilya mencari "mangsa", warga negara Jepang tersebut diamankan petugas gabungan imigrasi dan kepolisian. Mitsuhiro ditengarai terlibat kasus penipuan subsidi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di negara asalnya.  Radar Lampung melaporkan, Mitsuhiro ditangkap di rumah warga. Kapolsek Kalirejo Iptu Junaidi membenarkan penangkapan buron Jepang di wilayah hukumnya itu. "Bener penangkapannya. Tapi, saya tidak berani berkomentar banyak. Bukan wewenang kami. Kami hanya mem-back up Imigrasi Bandar Lampung," katanya.  Ditanya apakah ada video penangkapan atau foto penangkapan, Junaidi menyebut imigrasi tidak memperkenankan. "Nggak bisa ambil video atau foto. Sebab, ini juga menyangkut hubungan bilateral kedua negara," ucapnya.  Dari Lampung, pria 48 tahun tersebut lantas diboyong ke kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi di Jakarta pada Selasa (7/6) pukul 22.30. Setiba di Jakarta kemarin (8/6) pagi, dia langsung menjalani serangkaian proses keimigrasian untuk kemudian dipulangkan ke negara asalnya, Jepang.  ”(Untuk) pemulangan nanti, kami koordinasi dengan pihak Kedutaan Besar Jepang,” kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) I Nyoman Gede Surya Mataram dalam konferensi pers kemarin (8/6).  Mitsuhiro ditangkap imigrasi Indonesia setelah Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang mencabut paspornya. Pencabutan itu otomatis menggugurkan izin tinggal warga negara asing (WNA) tersebut. Mitsuhiro diketahui masuk Indonesia menggunakan visa tinggal terbatas (vitas) pada 16 Oktober 2020. Pria yang mengaku sebagai investor ke masyarakat Kalirejo itu juga punya kartu izin tinggal terbatas (kitas) yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Jakarta Selatan pada 19 April tahun lalu dan berlaku hingga 17 Juni 2023.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/gembong_1-750x249.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TKP: Kendaraan Mitsuhiro Taniguchi saat ditangkap di Kampung Sridadi, Lampung Tengah. Dia di kampung itu untuk menawarkan investasi. (RADAR LAMPUNG)  ”Setelah menerima permohonan pencarian MT (Mitsuhiro Taniguchi, Red) dari Kedubes Jepang, kami berkoordinasi dengan kepolisian dan mendapat informasi bahwa yang bersangkutan terlihat di Lampung,” jelas Nyoman. Penangkapan Mitsuhiro dilakukan jajaran Imigrasi Bandar Lampung bersama personel dari Polsek Kalirejo, Lampung Tengah.  Otoritas pemerintah Indonesia tidak terlibat lebih jauh terkait aksi kejahatan yang dilakukan Mitsuhiro di Jepang. Namun, berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, Mitsuhiro merupakan pimpinan dari kelompok penipu di Tokyo. Kepolisian Tokyo telah menangkap tiga anggota keluarga Mitsuhiro pada 30 Mei lalu. Modus penipuan yang dilakukan keluarga Mitsuhiro adalah membuat ratusan aplikasi subsidi penerima bansos Covid-19 palsu. Dari aksinya itu, mereka meraup hasil fantastis. Yakni, sekitar 960 juta yen atau sekitar Rp 105 miliar.

Gembong Penipuan Bansos Covid-19 di Jepang Ditangkap di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bansos-surabaya-2.jpg" alt="BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BANTUAN PERMAKANAN: Petugas mengemas paket sembako di halaman Taman Surya, Surabaya. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) lakukan tindakan korektif atas banyaknya pelaporan masyarakat terkait bantuan sosial (bansos). Dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI ini terdapat empat fokus utama pengawasan bansos, yakni ketepatan data sasaran penerima bantuan sosial, pemerataan keberadaan mitra penyalur bansos, mekanisme penyaluran bansos, dan kemudahan akses informasi publik terkait standar pelayanan bansos dan mekanisme pengelolaan pengaduan.  Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyebutkan sejak Juni 2020 sampai Oktober 2021, Ombudsman RI telah menerima laporan pengaduan masyarakat sebanyak 275. Sedangkan sebanyak 691 permintaan konsultasi nonlaporan dari masyarakat yang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.  "Dilatarbelakangi berbagai hal di atas, sebagai bentuk pengawasan pelayanan publik, Ombusman melakukan giat investigasi atas prakarsa sendiri terhadap penyaluran bansos khususnya di masa pandemi Covid-19," kata Indraza dalam keterangannya, Minggu (26/12).  Terkait ketepatan data sasaran, Indraza mengatakan meski telah dilakukan pemutakhirandata, Ombudsman masih menemukan bahwa data penerima sasaran (DTKS-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) belum sepenuhnya valid. Sebagai contoh, masih ditemukan penerima manfaat bantuan sosial yang telah meninggal dunia namun masih tercatat, warga yang telah pindah domisili.  Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang didapat dari pemerintah daerah, bahwa kendati Pemda telah menyampaikan usulan data terbaru, namun belum ditindaklanjuti pemutakhirannya oleh Kementerian Sosial.  Permasalahan lain yang diperoleh dari lapangan, Indraza menyebutkan keberadaan mitra penyalur bansos tidak merata di sejumlah desa. Ombudsman menyayangkan belum adanya solusi yang tepat terhadap kendala penyaluran bantuan sosial ke wilayah terluar, terpencil dan tertinggal.  "Alur pendaftaran yang rumit dan cenderung berlarut, keterbatasan anggaran dan kompetensi SDM pelaksana yang dinilai tidak memadai, serta minimnya akses dan informasi terkait jenis dan mekanisme bantuan sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat," papar Indraza.  Indraza mengatakan Ombudsman juga menemukan bahwa unit pengelolaan pengaduan baik yang konvensional maupun yang telah menggunakan sistem teknologi informasi pun dinilai tidak optimal. Bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya.  Indraza meyakini bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik dari segi penganggaran, perencanaan, penentuan data sasaran, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Namun tak dapat dipungkiri, permasalahan penyaluran kerap terjadi bahkan berulang.  Terhadap penyaluran bansos pada Kementerian Sosial tersebut, Ombudsman melakukan pengawasan sepanjang bulan Juli sampai dengan September 2021 yang juga melibatkan Kantor Perwakilan Ombudsman di 34 Provinsi. Permintaan keterangan dari instansi terkait, wawancara dengan berbagai pihak, penelaahan dokumen serta survei kepada masyarakat pemerlu bantuan juga dilakukan oleh Ombudsman.  Indraza menambahkan, dalam dokumen LAHP yang telah diserahkan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadan Iskandar pada 23 Desember 2021 tersebut juga terdapatsejumlah saran tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai terlapor.  "Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari bagi Kemensos untuk menindaklanjuti LAHP Ombudsman tersebut dan agar Kemensos melaporkan perkembangannya secara tertulis kepada Ombudsman," tegas Indraza.  Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial, Dadang Iskandar usai menerima LAHP menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah melakukan pengawasan dan berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyaluran Bansos. Sebagai contoh dengan memberikan bantuan secara tunai untuk jenis BPNT dan berbagai upaya perbaikan lainnya.  Dadang menambahkan, temuan Ombudsman RI ini akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi Kementerian Sosial dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik khususnya bagi keluarga penerima manfaat.  "Akan menindaklanjuti LAHP ini sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan siap berkoordinasi untuk melaksanakan tindakan korektif," pungkas Dadan.

Banyak Keluhan soal Bansos, Ombudsman RI Minta Kemensos Cepat Berbenah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Mensos-Risma-antara.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berbagai kebijakan strategis dilakukan untuk memastikan bantuan disalurkan dengan tepat sasaran, tepat nilai, dan tepat jumlah.  Karena itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Pemerintah Daerah bisa melaksanakan pembaruan data sebulan sekali. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif menyampaikan usulan baru penerima manfaat.  “Sekarang ini perbaikan data penerima manfaat dilakukan setiap bulan. Hal ini menjadi kesempatan daerah mengusulkan data baru. Pemerintah daerah saya minta lebih aktif lagi memverifikasi data bansos. Karena data verifikasi data kemiskinan memang menjadi kewenangan daerah,” kata Risma dalam keterangannya, Rabu (23/11).  Selain dengan pembaruan data setiap bulan, Kemensos juga menggunakan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah penerima manfaat.  Risma menekankan, dengan teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. “Penerapan teknologi geo-tagging ini untuk sementara masih berjalan di wilayah perkotaan,” ujar Risma.  Dengan menggunakan citra satelit, Kemensos dapat mengidentifikasi kelayakan penerima manfaat. Dari hasil geo-tagging, terdapat 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bansos.  Hasil dari pengecekan data tersebut, perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Risma menyatakan, data penerima bantuan terdapat dua jenis yaitu primer dan sekunder, di mana data sekunder yang memiliki Kementerian Sosial.  “Data primer dimiliki oleh daerah. Ketika terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat bantuan, kami perlu mendapatkan masukan dari daerah,” tegas Risma.  Dalam kesempatan sesi pemadanan data, Risma juga menyoroti adanya bantuan yang belum terdistribusi. Di Kabupaten Majalengka, misalnya, terdapat 6.015 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi pada periode Juli-Oktober. Di Kabupaten Majalengka pula, pada periode Juli-Agustus terdapat 4.784 KKS.  Risma menyatakan, pola sama hampir semua daerah, KKS yang belum terdistribusi terjadi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. Risma meminta Pemkab Majalengka memastikan penerima manfaat menerima bantuan minggu ini.  “Saya minta minggu ini clear . Penyaluran bantuan pusatkan di kecamatan dalam waktu 3 hari. Lansia yang tidak bisa jalan atau yang sakit itu saya minta diantar,” ujar Risma.  Risma meminta pembayaran bantuan dilakukan secara sekaligus dan dengan uang cash. “Ini sudah bulan November. Tidak ada waktu lagi bila dibayarkan dengan komoditas. Jadi bayar cash . Asal ada KK dan KTP itu sudah cukup,” pungkas Risma.

Risma Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos Setiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial belum tepat sasaran. Pasca temuan 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) menerima bansos, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar mereka mengembalikan dana tersebut.  ”Prosesnya biar diatur Kemensos," ujar Muhadjir. Dia menyatakan, ASN tidak berhak mendapatkan bansos. Sebab, ASN sudah menerima gaji dari negara secara rutin. Dia menilai, ada kesalahan dalam proses data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) penerima bansos. ”Seharusnya itu dirapikan,’’ kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu.  Kesalahan tersebut, menurut dia, tidak hanya terjadi pada PNS. ”Ada beberapa yang sebenarnya tidak berhak, tapi mendapatkan,’’ lanjutnya.  Dia menyatakan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya masih terus memperbaiki kesalahan tersebut. DTKS merupakan landasan dalam memberikan bantuan sosial. ”Dalam DTKS ada namanya exclusion error dan inclusion error,’’ katanya.  Muhadjir menjelaskan, masih ada penduduk yang dalam garis kemiskinan ekstrem. Pemerintah pun akan menangani kasus tersebut dengan hal khusus. Dia berharap agar DTKS bisa segera disempurnakan sehingga penyaluran dana bansos tepat sasaran.  Sebelumnya, Mensos menyebut ada 31.642 ASN yang mendapatkan bansos. Itu diketahui setelah kementerian tersebut melakukan verifikasi data. Risma mengaku telah menyerahkan temuan itu kepada Badan Kepegawaian Negara. Dari data yang dikroscek, 28.965 orang diketahui masih menjadi ASN aktif. Sisanya sudah pensiun.

Menko PMK Muhadjir Effendy Minta ASN Kembalikan Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BST-di-Kantor-Pos-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Warga mengantre saat pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos, dikawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021). Sampai April 2021, Program BST dari Kemensos sebesar Rp 300 Ribu diperpanjang. Memasuki bulan Ramadhan 1442 H pemerintah masi" width="100%">
<figcaption>Warga mengantre saat pengambilan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos, dikawasan Parung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/4/2021). Sampai April 2021, Program BST dari Kemensos sebesar Rp 300 Ribu diperpanjang. Memasuki bulan Ramadhan 1442 H pemerintah masi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menjelang akhir tahun, penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tercatat masih di angka 58,3 persen dari pagu/alokasi.  Untuk mempercepat realisasi penyaluran, pemerintah akan melakukan pergeseran dari klaster yang masih rendah realisasinya.  Seperti diketahui, ada lima klaster dalam program PEN. Yakni, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.  Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memerinci, dari total pagu anggaran PEN sebesar Rp 744,77 triliun, realisasi penyalurannya mencapai Rp 433,91 triliun (58,3 persen). Di antara lima klaster itu, progres signifikan terjadi pada penyaluran anggaran klaster perlinsos dan kesehatan.  Agar penyaluran bisa optimal hingga akhir tahun, Suahasil menyebut akan dilakukan pergeseran dalam klaster tersebut. ’’Akan ada pergeseran dalam klaster-klaster ini. Namun, akan kita manfaatkan terutama untuk kemiskinan ekstrem,’’ ujarnya dalam konferensi pers virtual kemarin (26/10).  Pemerintah akan memberikan tambahan isi ulang (top up) bantuan sosial (bansos) senilai Rp 300 ribu hingga akhir tahun ini. Program itu sudah dilakukan Kemensos sebelumnya, tetapi akan ditambah lagi agar bisa lebih optimal. ”Ini sumber datanya dari penerima kartu sembako yang juga menerima PKH dan diberikan sampai akhir tahun. Nanti dipastikan supaya bisa membantu masyarakat yang paling miskin,’’ imbuhnya.  Bantuan itu akan diberikan kepada 35 kabupaten prioritas, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Desember mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan melakukan sensus kemiskinan di 35 kabupaten tersebut.  Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah juga akan memperluas bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan langsung tunai dari sisa program PEN. BSU awalnya hanya diberikan untuk masyarakat yang terdampak PPKM dengan target lebih dari 8,7 juta penerima. Anggarannya Rp 8,7 triliun.  Pemerintah memastikan akan memperluas cakupan BSU. Tidak hanya bagi yang terdampak PPKM level 3-4. Perluasan ditujukan untuk 1,6 juta sasaran pekerja.  Airlangga menyebutkan, ada sisa BSU sebesar Rp 1,7 triliun sehingga penerima BSU bisa diperluas. ’’Tentu dengan ada sisa anggaran ini, akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja dan jumlah anggarannya Rp 1,6 triliun,’’ jelas mantan Menperin itu.  Dengan berbagai perluasan tersebut, pemerintah optimistis anggaran PEN bisa terealisasi 100 persen hingga akhir tahun ini.

Percepat Realisasi PEN, Pemerintah Tambah Bansos dan Subsidi Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan 12 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara tidak masuk akal dan melukai hati korban korupsi bansos. Seharusnya, Juliari Batubara divonis lebih berat yakni seumur hidup penjara.  "Betapa tidak, melihat dampak korupsi yang dilakukan oleh Juliari, sangat pantas dan tepat untuk mendekam seumur hidup di dalam penjara," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (23/8).  Bagi ICW, ada empat argumentasi yang dapat disampaikan untuk mendukung kesimpulan bahwa Juliari harus dihukum seumur hidup penjara. Pertama, Juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik.  "Sehingga berdasarkan Pasal 52 KUHP hukuman Juliari mesti diperberat," tegas Kurnia.  Kedua, praktik suap bansos dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan betapa korupsi yang dilakukan Juliari sangat berdampak, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan, terhadap masyarakat.  Ketiga, hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya. Padahal, dua orang yang berasal dari pihak swasta, Ardian dan Harry, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Juliari.  Keempat, hukuman berat bagi Juliari akan memberikan pesan kuat bagi pejabat publik lain agar tidak melakukan praktik korupsi di tengah situasi pandemi Covid-19.  "Berangkat dari hal ini, maka semakin lengkap kebobrokan penegak hukum, baik KPK maupun Pengadilan, dalam menangani perkara korupsi bansos," cetus Kurnia.  Untuk KPK sendiri, lanjut Kurnia, ICW menganggap lembaga antirasuah itu sedari awal memang takut dan enggan untuk mengembangkan perkara ke pihak-pihak lain. Indikasi itu sudah terlihat sejak proses penyidikan.  "Misalnya, keterlambatan melakukan penggeledahan dan keengganan memanggil sejumlah politisi sebagai saksi. Tidak hanya itu, saat fase penuntutan pun tidak jauh berbeda. Mulai dari menghilangkan nama sejumlah pihak dalam surat dakwaan, ketidakmauan jaksa untuk memanggil pihak yang diduga menguasai paket pengadaan bansos, dan rendahnya tuntutan terhadap Juliari," papar Kurnia.  Sementara itu, di luar proses hukum, KPK juga diketahui memberhentikan Kasatgas Penyidikan dan Penyidik perkara bansos melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), serta membangun dalih seolah-olah ingin menyelidiki dugaan kerugian negara. Padahal diduga kuat tindakan itu untuk memperlambat dan melokalisir perkara ini agar berhenti hanya terhadap Juliari.  "Begitu pula majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Selain putusannya sangat ringan, terhadap isu lain yakni gugatan korban bansos juga ditolak dengan argumentasi yang sangat janggal," tandas Kurnia.  Dalam perkaranya, Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Juliari Batubara terbukti menerima suap dalam kasus pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.  "Menyatakan terdakwa Juliari Peter Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dakwaan kesatu alternatif," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (23/8).  "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," imbuhnya.  Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Juliari berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 14.597.450.000. Paling lambat dibayarkan setelah satu bulan putusan berkekuatan hukum tetap.  "Apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi keuangan negara dan apabila tidak mencukupi maka diganti pidana penjara selama 2 tahun," ucap Hakim Damis.  Politikus PDI Perjuangan itu juga dijatuhkan hukuman tambahan, untuk tidak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun. Pidana ini dibebankan setelah Juliari menjalani pidana pokok.  Majelis Hakim meyakini, Juliari Peter Batubara terbukti secara sah menerima suap senilai Rp 32,48 miliar dalam pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020. Penerimaan suap itu, dilakukan Juliari denhan memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono untuk memungut fee senilai Rp10 ribu per paket bansos sembako ke para rekanan penyedia bansos Covid-19.  Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp 1,28 miliar. Pemberian uang ini terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebagai rekanan penyedia bansos Covid-19. Kemudian dari Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp1,95 miliar dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.  Juliari diyakini melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Vonis 12 Tahun Penjara Juliari Dinilai Sangat Melukai Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski namanya sempat hilang dalam surat dakwaan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengungkap sejumlah peran dua orang politikus PDI Perjuangan Herman Hery dan Ihsan Yunus dalam perkara Bansos Covid-19. Hal ini diungkap hakim dalam sidang vonis terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.  Menurut hakim, Juliari menunjuk langsung sejumlah perusahaan dalam pengadaan Bansos Covid-19, meski tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia bansos.  "Sedangkan perusahaan Dwi Mukti Grup yang merupakan perusahaan Herman Hery yang diklaim Ivo Wongakren sebagai perusahaan penyedia bansos sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik," kata anggota majelis hakim Joko Subagyo dalam sidang pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8) dilansir dari Antara.  Hakim mengungkapkan karena perusahaan penyedia bansos ditunjuk, maka tidak dilakukan seleksi oleh tim teknis.  "Dengan tidak dilakukannya seleksi terhadap calon penyedia bansos, akibatnya hampir seluruh perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan bansos tidak memiliki kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak ditunjuk dalam pengadaan bansos dalam penanganan Covid-19," kata hakim lagi.  Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk PT Anomali Lumbung Artha (ALA) dan afiliasinya.  "PT Anomali Lumbung Artha yang merupakan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota yang sangat besar dengan total 1.506.900 paket, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, sehingga tidak mempunyai pengalaman yang sejenis," ungkap hakim Joko.  Demikian juga perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan PT Anomali Lumbung Artha, seperti PT Junatama Foodia Kreasindo yang mempunyai kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika yang mempunyai kuota 1.230.000 paket, dan PT Tara Optima Primago yang mendapatkan kuota 250 ribu paket.  "Dalam pengadaan bansos sembako di atas, karena PT Anomali Lumbung Artha pada tahap 3 memperoleh kuota paling besar 550 ribu paket, maka Adi Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran menurunkan kuota pada perusahaan tersebut pada pengadaan tahap ke-5 menjadi 500 ribu paket, dengan alasan agar bisa mengakomodir perusahaan penyedia lainnya yang akan partisipasi, tapi atas penurunan kuota, saksi Ivo Wongkaren dan Herman Hery menyampaikan keberatan agar kuota tidak dikurangi," ujar hakim.  Atas keberatan tersebut pada pengadaan bansos tahap 6, Adi Wahyono kembali menaikkan kuota PT Anomali Lumbung Artha menjadi 550 ribu paket.  "Demikian pula untuk paket PT Mandala Hamonangan Sude, Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam tahap 11 menjadi 100 ribu paket setelah memperoleh informasi atas pengurangan kuota dari Matheus Joko, maka saksi Harry van Sidabukke melaporkan pengurangan kuota tersebut kepada Agustri Yogasmara yang merupakan kepanjangan tangan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus, dengan meminta kuota Mandala Hamonangan Sude tidak dikurangi," ungkap hakim Joko.  Atas laporan tersebut, kuota PT Mandala Hamonangan Sude tidak dikurangi dan dikembalikan menjadi 135 ribu paket.  "Sekali pun terdakwa meminta kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko untuk tidak meminta 'fee' kepada perusahaan penyedia titipannya, tapi 'commitment fee' sebesar 10 ribu per paket tersebut tetap diminta Agustri Yogasmara yang merupakan kepanjangan tangan Muhammad Rakyan Ihsan Yunus kepada Harry Van Sidabukke sebagai Penanggungjawab PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude sebesar Rp9.000 per paket yang diserahkan secara bertahap dengan total Rp7.247.844.000," kata hakim.  Herman Hery dan Ihsan Yunus adalah politikus PDI Perjuangan, partai yang menaungi Juliari Batubara. Herman Hery saat ini menjadi Ketua Komisi III DPR, sedangkan Ihsan Yunus tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Saat kasus Juliari mencuat, Fraksi PDIP memindahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR.  Dalam perkara ini, Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.  Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Juliari pun diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.  Politikus PDIP tersebut juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Sempat Hilang, Peran Herman Hery-Ihsan Yunus Terungkap Divonis Juliari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir seluruh perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) berupa sembako dalam penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos), disebut majelis hakim tidak memenuhi kualifikasi dan tidak layak menjadi vendor. Hal ini dikatakan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara suap Bansos Covid-19 terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara .  "Dengan tidak dilakukannya seleksi terhadap calon penyedia bansos, akibatnya hampir seluruh perusahaan yang ditunjuk dalam pengadaan bansos tidak memiliki kualifikasi. Sehingga seharusnya tidak layak ditunjuk dalam pengadaan bansos dalam penanganan Covid-19," kata anggota majelis hakim Joko Subagyo dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (23/8) dilansir dari Antara.  Hakim mengungkapkan, menjelang pengadaan bansos tahap III pada Mei 2020, Kabiro Umum Kemensos saat itu, Adi Wahyono dipanggil ke ruangan M Royani selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial (Linjamsos) dan di ruang kerjanya sudah ada Ivo Wongkaren di dalam.  "Pada pertemuan tersebut M Royani menyampaikan pelaksanaan bansos di wilayah Bodetabek dilakukan oleh PT Anomali Lumbung Artha dengan Penanggungjawab Ivo Wongkaren," kata hakim.  Beberapa hari kemudian Ivo Wongkaren dan stafnya datang ke ruangan Adi Wahyono untuk memaparkan distribusi bansos sembako, padahal pada waktu itu PT Anomali Lumbung Artha belum ditunjuk sebagai penyedia.  Karena vendor penyedia bansos sembako telah ada di Matheus Joko Santoso, maka tim teknis atas perintah Matheus Joko langsung menyediakan surat PPJB dan surat pesanan kepada masing-masing penyedia.  "Tim teknis tidak lagi melakukan verifikasi atau pemeriksaan dokumen, karena sebagian besar calon penyedia tidak melengkapi dokumen awal pengadaan dan dokumen pengadaan baru dilengkapi setelah penyedia mengajukan pembayaran saat pengadaan selesai dilaksanakan," ujar hakim Joko.  PT Anomali Lumbung Artha yang merupakan titipan Juliari Batubara pun disebut hakim selalu mendapatkan kuota yang sangat besar, dengan total 1.506.900 paket merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.  "Sehingga tidak mempunyai pengalaman yang sejenis. Demikian juga perusahaan yang mempunyai afiliasinya, seperti PT Junatama Foodia Kreasindo yang mempunyai kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika yang mempunyai kuota 1.230.000 paket, dan PT Tara Optima Primago yang mendapatkan kuota 250 ribu paket," kata hakim lagi.  Sedangkan perusahaan Dwi Mukti Grup yang merupakan perusahaan Herman Heri yang diklaim Ivo Wongakren sebagai perusahaan penyedia bansos sembako bagi PT Anomali Lumbung Artha dan perusahaan afiliasinya tersebut, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.  Perusahaan lain, yaitu PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude yang merupakan perusahaan titipan Juliari yang berasal dari Muhammad Ihsan Yunus dengan Penanggungjawabnya adalah Agustri Yogasmara yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos.  "Perusahaan itu merupakan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan penyedia, karena Pertani tidak punya kemampuan keuangan, sedangkan PT Mandala Hamonangan Sude tidak punya pengalaman pekerjaan di bidang sejenis, melainkan hanya supplier PT Pertani," ungkap hakim  Sementara PT Tiga Pilar Agro Utama merupakan perusahaan titipan saksi Pepen Nazaruddin selaku Dirjen Linjamsos, tidak punya pengalaman pekerjaan di bidang sejenis.  "PT Rajawali Parama Indonesia merupakan perusahaan milik Matheus Joko Santoso yang baru didirikan Agustus 2020, dengan tujuan untuk diikutsertakan dalam pengadaan bansos yang sama sekali tidak punya pengalaman dan tidak punya kemampuan keuangan," ungkap hakim.  Hakim juga membeberkan keterkaitan Herman Hery dan Ihsan Yunus yang diketahui merupakan politikus PDI Perjuangan, partai yang menaungi Juliari Batubara dalam kasus ini. Herman Hery saat ini menjadi Ketua Komisi III DPR, sedangkan Ihsan Yunus tercatat sempat menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Saat kasus Juliari mencuat, fraksi PDIP memindahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR.  Dalam perkara ini, Menteri Sosial 2019-2020 Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.  Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Juliari pun diminta untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara.  Politikus PDIP tersebut juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Hakim Sebut Hampir Seluruh Vendor Bansos Covid-19 Tak Berkualifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-18-at-18.17.10.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Berbagi Untuk Warga kembali mengandeng beberapa Aliansi  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organinasi keagama memberikan bantuan berupa 4.254 paket sembako untuk warga di pulau-pulau permukiman Kepulauan Seribu.  Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi menuturkan bantuan sosial berupa sembako ini akan didistribusikan untuk warga yang sedang melakukan isolasi mandiri akibat terpapar Covid-19. Selain itu juga akan dibagikan juga untuk warga yang telah melakukan vaksinasi massal.  "Pada kesempatan ini kami menerima bantuan sembako sebanyak 4254 paket, yang nanti akan didistribusikan kepada warga yang telah melakukan vaksinasi maupun kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri," ujar Junaedi, Rabu (18/8).  Salah satu warga bernama Anisa, mengucapkan terimakasih untuk Gerakan Berbagi Untuk Warga atas bantuan sembako dan vaksinasi, menurutnya kegiatan positif ini sangat bermanfaat untuk warga Kepulauan Seribu. "Terimakasih Gerakan Berbagi Untuk Warga yang telah memberikan sembako dan vakainasi untuk warga terdampak Covid-19," tutupnya.  Pembagian sembako ini juga dilakuakan serentak di pulau-pulau pemukiman lainnya seperti di Pulau Pari, Pulau Untung Jawa, Pulau Panggang, Pulau Harapan dan dibagikan juga untuk para buruh angkut Pulau.  Perwakilan dari PP Muhammadiyah, Cak Nanto menambahkan, dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para warga yang saat ini membutuhkan karena terdampak Covid-19.  GP Ansor Kepulauan Seribu Ibnu Sahid mengucapkam terimakasih atas kepedulian dari para mahasiswa dan juga gerakan berbagi untuk warga. Menurut Ibnu bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.  Koordinator Pusat BEM Nusantara Dimas Prayoga menyatakan mengapresiasi langkah gerakan berbagi untuk warga dalam menggelar aksi tersebut. Menurut Dimas pihaknya siap untuk dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial selanjutnya.  "Mewakili kawan-kawan mahasiswa yang lain saya kordinator pusat BEM dilibatkan dalam pembagian sembako sebanyak 4.252 paket yang dibagikan di Pulau Seribu termasuk Pulau Kelapa," tuturnya.

Warga yang Isolasi Mandiri di Pulau Seribu Dapat Bansos Sembako

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bansos Covid-19

Berita Terkini