<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar gembira bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengumumkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) telah mencapai angka fantastis: 20 juta KPM. Bantuan ini disalurkan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Mensos memastikan penyaluran BLTS terus dipantau di semua provinsi. Pihaknya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia agar proses ini berjalan cepat dan tepat sasaran. Namun, laporan adanya antrean panjang di beberapa kantor pos menjadi perhatian serius. Untuk itu, Gus Ipul meminta PT Pos segera melakukan perbaikan demi kelancaran proses ini. Gus Ipul secara tegas meminta PT Pos Indonesia mengambil langkah konkret untuk mencegah penumpukan penerima manfaat yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Penumpukan antrean telah dilaporkan di beberapa lokasi pencairan. &ldquo;Saya minta PT Pos segera mengambil langkah agar tidak terjadi penumpukan dalam penyaluran Bansos,&rdquo; ujar Gus Ipul, Jumat (28/11). Pengaturan kedatangan penerima manfaat, kata Gus Ipul, wajib dilakukan secara terjadwal dan proporsional. Ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta aparat setempat. "Jangan sampai ada keributan. Kita pastikan semua berjalan tertib, aman, dan manusiawi," kata dia. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi kelompok rentan. Mensos meminta PT Pos menyediakan jalur layanan khusus. "Lansia dan disabilitas harus mendapat layanan khusus. Mereka tidak boleh ikut antre panjang. Ini prinsip dasar pelayanan yang berkeadilan," katanya. Untuk memastikan ketertiban, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, dan aparat kelurahan diminta aktif membantu mengarahkan warga. "Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak, tanpa hambatan dan tanpa menyulitkan mereka," ujar Mensos. Gus Ipul juga mengimbau agar masyarakat tidak panik atau datang berbondong-bondong ke kantor pos tanpa jadwal. "Datang sesuai jadwal, ikuti arahan petugas. Bantuan ini tidak akan hilang, tidak akan berkurang. Semua pasti mendapatkan jatah sesuai haknya," tegas Gus Ipul. Penyaluran BLTS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat. Cara Cek Saldo Bansos Desember 2025 Bagi Anda yang termasuk dalam daftar penerima, pemerintah telah menyalurkan BLT Kesra Rp 900.000 untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan ini dikhususkan bagi keluarga berpendapatan rendah yang tercatat dalam desil 1 hingga 4 di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap keluarga berhak menerima Rp 300.000 per bulan, sehingga totalnya mencapai Rp 900.000 untuk tiga bulan. Untuk memastikan status Anda sebagai penerima BLT Kesra, verifikasi dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan KTP. Ada dua cara resmi untuk melakukan pengecekan ini: <h3>1. Cek BLT Rp 900 Ribu Melalui Website Resmi Kemensos</h3> Pengecekan melalui situs resmi adalah cara paling umum. Ikuti langkah-langkah berikut: <ul> <li>Akses laman resmi: cekbansos.kemensos.go.id</li> <li>Pilih wilayah sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.</li> <li>Masukkan nama lengkap sesuai identitas.</li> <li>Ketik kode verifikasi (captcha) yang tersedia.</li> <li>Klik &ldquo;Cari Data&rdquo; untuk melihat status penerimaan BLT Kesra, jenis bantuan, dan periode penyaluran.</li> </ul> <h3>2. Cek BLT via Aplikasi Cek Bansos</h3> Alternatif lain, Anda dapat menggunakan aplikasi resmi Kementerian Sosial. <ul> <li>Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.</li> <li>Buat akun baru atau login jika sudah terdaftar.</li> <li>Pilih menu &ldquo;Cek Bansos&rdquo; pada halaman utama aplikasi.</li> <li>Isi data domisili dan nama lengkap sesuai KTP.</li> <li>Setelah selesai verifikasi, tekan &ldquo;Cari Data&rdquo; untuk menampilkan status penerimaan Anda.</li> </ul> Penyaluran Dana: Pos atau Bank Himbara Dana bansos ini disalurkan melalui dua jalur resmi: - Melalui Bank Himbara: Dana Rp 900.000 ditransfer langsung ke rekening KPM. Penarikan dapat dilakukan melalui ATM bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau via teller dengan membawa Kartu KKS dan KTP asli. - Melalui PT Pos Indonesia: KPM menerima surat undangan pencairan. Pencairan dilakukan di kantor pos atau titik yang telah ditetapkan. Penting untuk membawa KTP asli dan surat undangan. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, petugas pos bisa menyalurkan dana menggunakan sistem door-to-door.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan penyaluran BLTS untuk 20 juta KPM, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.

Bansos BLTS Rp 900 Ribu Cair Desember! Mensos Ungkap 20 Juta KPM Sudah Terima, Begini Cara Cek Pakai KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/bansospos-1-3235988319.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran bantuan sembako dan bantuan PKH bagi warga di Yogyakarta. Bantuan untuk 7.001 penerima bansos di Jogja distop sementara karena terindikasi terlibat judi online. (Pos Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) tahap kedua mulai bergulir pekan ini.&nbsp; Sebanyak 11,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru akan menjadi sasaran utama dalam tahap penyaluran kali ini, mengikuti proses verifikasi dan pembaruan data terbaru. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/11), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa jutaan penerima baru tersebut belum memiliki rekening bansos reguler. Karena itu, PT Pos Indonesia kembali ditunjuk sebagai mitra penyalur untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran. &ldquo;Proses penyaluran bansos dan BLTS ini mengikuti hasil verifikasi daerah dan pemutakhiran data BPS agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak,&rdquo; ujarnya. Tahun ini, Kemensos mendapat mandat menyalurkan bansos reguler, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (sembako), serta BLTS triwulan IV 2025. Total penerima mencapai 35.046.783 KPM, terdiri dari: - 16,3 juta KPM lama, dan - 18,7 juta KPM baru berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap penerima manfaat mendapatkan dana stimulan antara Rp 900 ribu hingga Rp 1,2 juta, bergantung pada jenis bantuan yang diterima. Tahap Pertama Rampung, Tahap Kedua Mengalir Pekan Ini Saifullah menjelaskan bahwa pada penyaluran tahap pertama, pemerintah telah menyelesaikan distribusi kepada 15,7 juta KPM pada Oktober lalu. Tahap kedua kini difokuskan untuk menjangkau 11,6 juta KPM baru yang datanya telah lolos verifikasi DTSEN versi terbaru. Masih ada sekitar delapan juta lebih KPM yang akan menerima bantuan pada tahap ketiga. Proses penyalurannya baru dapat dilakukan setelah data selesai melalui proses pemutakhiran di daerah. &ldquo;Jadi masih ada delapan juta lebih KPM lagi yang akan disalurkan tahap ketiga. Kenapa belum disalurkan, karena datanya masih dalam tahap pemuktahiran,&rdquo; jelas Saifullah. Diharapkan Tuntas Tahun Ini Kemensos menargetkan seluruh proses penyaluran bansos, mulai dari tahap pertama hingga ketiga, dapat rampung sebelum akhir tahun. Pemerintah berharap bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang periode akhir tahun dan stabilitas ekonomi nasional. Saifullah menegaskan bahwa percepatan penyaluran merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar perlindungan sosial terus diperkuat di tengah dinamika ekonomi global.

Kemensos salurkan bansos reguler dan BLTS tahap kedua, 11,6 juta keluarga penerima manfaat terlayani, target tuntas tahun ini.

Penyaluran Bansos BLTS Tahap II Dimulai Pekan Ini: 11,6 Juta Keluarga Baru Jadi Prioritas, Begini Mekanismenya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan beragam bantuan sosial (bansos). Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) yang nominalnya mencapai Rp 31,54 triliun.&nbsp; Siapa saja masyarakat yang berhak menerima bansos tersebut? Gus Ipul menjelaskan bahwa BLTS diberikan kepada masyarakat yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bansos tersebut dikucurkan oleh pemerintah sebagai bagian dari program perlindungan sosial pada 2025.&nbsp; &rdquo;Pak presiden itu punya perhatian yang luar biasa terhadap keluarga-keluarga yang memang membutuhkan bantuan dari pemerintah,&rdquo; ungkap Gus Ipul dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (28/10).&nbsp; Keterangan itu disampaikan oleh Gus Ipul saat meninjau penyaluran bansos di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada Senin (27/10). Kepada para penerima bansos tersebut, dia memastikan bahwa pemerintah memastikan bansos disalurkan tepat sasaran sesuai dengan DTSEN. &rdquo;Jadi, bapak dan ibu sekalian siapa yang menerima ini? Yang menerima adalah mereka yang berada di Desil 1, 2, 3, dan 4 (DTSEN),&rdquo; tegasnya.&nbsp; Sesuai dengan program yang sudah disusun oleh pemerintah. Bansos tersebut disalurkan untuk 3 bulan. Yakni Oktober, November, dan Desember. Nilainya Rp 900 ribu untuk setiap penerima bansos. Artinya bansos itu diberikan sebesar Rp 300 ribu untuk setiap bulannya.&nbsp; &rdquo;Penebalan bansos dari presiden sebanyak Rp 900 ribu untuk 3 bulan, per bulannya Rp 300 ribu,&rdquo; ucap Gus Ipul. Dia pun menyampaikan bahwa bansos BLTS ditarget menjangkau 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bila dihitung rata-rata 4 anggota per keluarga, bantuan tersebut diperkirakan akan sampai kepada 140 juta jiwa di seluruh Indonesia. &nbsp;

Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menyiapkan beragam bantuan sosial (bansos).

Pemerintah Salurkan Bansos BLTS Rp 31,54 Triliun, Ini Daftar Penerima Menurut Kemensos

Bansos BLTS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bansos BLTS

Berita Terkini

Bansos BLTS Rp 900 Ribu Cair Desember! Mensos Ungkap 20 Juta KPM Sudah Terima, Begini Cara Cek Pakai KTP

Penyaluran Bansos BLTS Tahap II Dimulai Pekan Ini: 11,6 Juta Keluarga Baru Jadi Prioritas, Begini Mekanismenya

Pemerintah Salurkan Bansos BLTS Rp 31,54 Triliun, Ini Daftar Penerima Menurut Kemensos

Download Aplikasi JawaPos.com