<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan transformasi besar-besaran pada peta bantuan sosial (bansos) yang akan berlaku mulai tahun 2026. Kabar ini menjadi sorotan karena adanya perombakan struktur bantuan, di mana beberapa program dipastikan tetap cair, sementara bantuan lainnya terpaksa dihentikan demi efisiensi anggaran. Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat basis data penerima manfaat dan mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi melalui teknologi digital. Daftar Bansos yang Tetap Cair di 2026: PKH dan BPNT Masih Prioritas Berdasarkan informasi dari kanal YouTube Info Bansos, program-program yang bersifat fundamental tetap menjadi tulang punggung perlindungan sosial di Indonesia. Berikut adalah daftar bantuan yang dipastikan berlanjut: - Program Keluarga Harapan (PKH): Tetap menyasar ibu hamil, anak sekolah, disabilitas, dan lansia. - BPNT (Program Sembako): Tetap fokus pada pemenuhan pangan namun dengan skema penyaluran yang lebih modern. - PIP (Program Indonesia Pintar): Berlanjut untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. - PBI JKN: Jaminan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin tetap dialokasikan. - Program Atensi &amp; Rehabilitasi: Dukungan untuk satu juta lansia dan disabilitas berupa alat bantu serta pelatihan. - Program Pemberdayaan: Modal Rp5 Juta untuk KPM Mandiri Salah satu gebrakan di tahun 2026 adalah penguatan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PPSE). Program ini bukan sekadar bantuan cuma-cuma, melainkan jembatan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk "naik kelas". Pemerintah menyediakan modal usaha hingga Rp5 juta beserta pendampingan intensif. Namun, ada konsekuensi yang harus dipahami: "Penerima harus siap tidak lagi menerima bantuan sosial setelah dinyatakan mandiri." BLT dan BSU Resmi Dihapus? Kabar kurang menyenangkan datang bagi penerima bantuan bersifat darurat. Berbeda dengan bansos reguler, BLT Kesejahteraan Rakyat dipastikan tidak berlanjut ke 2026. Kebijakan ini diambil karena pemerintah menilai BLT hanya berfungsi merespons krisis temporer seperti pandemi atau inflasi tinggi. Selain BLT, Bantuan Subsidi Upah (BSU) juga diprediksi akan berhenti seiring dengan stabilnya kondisi ekonomi nasional. Era Baru Bansos Digital Berbasis AI Mulai pertengahan 2026, pemerintah berencana meluncurkan Bansos Digital. Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan data yang terintegrasi, kebocoran distribusi diharapkan bisa ditekan hingga nol persen. Nantinya, subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk barang fisik, melainkan uang digital. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menggunakan bantuan sesuai kebutuhan mendesak mereka. Peringatan bagi KPM: Data Akan Terus Disaring Pemerintah memperingatkan bahwa status kepesertaan bansos tidaklah permanen. Evaluasi ketat akan dilakukan untuk mencapai target graduasi ratusan ribu KPM yang dianggap sudah mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat sangat disarankan untuk rutin mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi Kemensos dan memastikan data NIK di KTP tetap valid dan ter-update.

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan transformasi besar-besaran pada peta bantuan sosial (bansos) yang akan berlaku mulai tahun 2026.

Skema Bansos 2026 Berubah Total: PKH BPNT Lanjut, BLT Resmi Dihentikan?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/rupiah-7304261_1280-1-956077270.jpg" alt="Ilustrasi BLT Kesra Rp900.000 Oktober-Desember 2025 (pixabay/iqbalstock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BLT Kesra Rp900.000 Oktober-Desember 2025 (pixabay/iqbalstock)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan sejumlah bantuan sosial atau bansos pada awal November 2025. Diantaranya bantuan tersebut yakni Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Tahap 4, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp 900.000, serta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 4. Pertama-tama BLT Kesra yang berada pada periode Oktober hingga Desember dengan nilai Rp 900.000, yang merupakan kumulatif Rp 300.000 per bulan. Bansos ini menyasar keluarga miskin pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada pada kategori desil 1 hingga 4. Tak hanya BLT Kesra, bantuan sosial BPNT dan PKH Tahap 4 juga cair pada periode yang sama. BPNT sendiri disalurkan Dalam bentuk saldo pangan untuk memenuhi kebutuhan keseharian. Sementara itu, PKH ditujukan oleh kelompok penerima tertentu seperti balita, lansia, dan lain sebagainya. Pemerintah sendiri telah memastikan bahwa proses pencairan dilakukan sesuai jadwal dan diawasi secara ketat agar bantuan tepat sasaran. Penyaluran Bantuan Sosial Melalui Berbagai Bank Himbara Penyaluran bantuan melalui Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI secara serentak terpantau sudah cair di sejumlah daerah. Wilayah yang sudah menerima pencairan antara lain Garut, Brebes, Banyumas, Jember, Cilacap, Sumenep, Kebumen, Gunungkidul, Lampung Timur, Ciamis, Lampung Utara, Sleman, Tanggamus, Bone, Pesawaran, Ogan Komering Ulu Timur, Musirawas, Serdang Bedagai, Simalungun, Pesisir Selatan, Rokan Hulu, Batubara, Pasaman Barat, Luwu, Kepulauan Meranti, Pasaman, Labuhanbatu Utara, Bengkulu. Terdapat pula Sintang, Dairi, Tapanuli Utara, Tulangbawang, Konawe Selatan, Banggai, Bulukumba, Toraja Utara, Sinjai, Wajo, Siak, Padang Lawas, Karo, Kolaka, Soppeng, Mesuji, Pelalawan, Toba, Bengkayang, Gorontalo Utara, Minahasa Selatan, Bombana, Kolaka Timur, Luwu Timur, Samosir, Melawi, Kolaka Utara, Kutai Timur, Nunukan, Morowali, Kutai Barat, Pulang Pisau, Tapin, Barito Utara, Barito Selatan, Natuna, dan Sukamara. Sementara itu, penyaluran melalui Bank BRI juga dilaporkan berlangsung aktif di ratusan daerah lainnya. Beberapa wilayah yang tercatat sudah menerima pencairan antara lain Cianjur, Tasikmalaya, Grobogan, Lombok Timur, Tangerang, Nganjuk, Majalengka, Lampung Tengah, Subang, Demak, Purbalingga, Lampung Selatan, Banjarnegara, Pati, Sumedang, Kota Medan, Lombok Tengah, Sampang, Blora, Lebak, Temanggung, Bangkalan. Kemudian Kota Palembang, Purworejo, Kota Bandar Lampung, Lombok Barat, Langkat, Polewali Mandar, Buleleng, Batang, Bima, Kota Makassar, Kampar, Banyuasin, Muara Enim, Gorontalo, Asahan, Sambas, Maluku Tengah, Manggarai, Kota Batam, Ogan Ilir, Pangandaran, Tapanuli Tengah, Pringsewu, Lombok Utara, Jeneponto, Lahat, Kota Mataram, Sumbawa, Ende, Kota Jambi, Sumba Timur, Kota Padang, Musi Banyuasin, Padang Pariaman, Karangasem, Labuhanbatu, Solok, Mandailing Natal, Luwu Utara, Indragiri Hilir, Sikka, dan Alor. Penyaluran melalui Bank BNI juga menjangkau wilayah yang sangat luas. Daerah-daerah yang terpantau menerima pencairan antara lain Bandung, Cirebon, Probolinggo, Malang, Indramayu, Sukabumi, Pemalang, Tuban, Kediri, Pasuruan, Magelang, Klaten, Bojonegoro, Bandung Barat, Lamongan, Bekasi, Jombang, Bantul, Ngawi, Kota Tasikmalaya, Tegal, Wonosobo, Bondowoso, Blitar, Kuningan, Sragen, Ponorogo, Gresik. Selanjutnya, Pamekasan, Wonogiri, Boyolali, Kota Bandung, Tulungagung, Karanganyar, Mojokerto, Lumajang, Trenggalek, Deli Serdang, Kulonprogo, Sidoarjo, Kota Tangerang, Pekalongan, Situbondo, Rembang, Madiun, Kota Semarang, Pacitan, Magetan, Sukoharjo, Purwakarta, Kota Bogor, Kudus, Gowa, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota Bekasi, Jakarta Barat, Surakarta, Jakarta Selatan, Depok, Bengkalis, Kubu Raya, Jakarta Pusat, Kota Surabaya, Maros, Kota Serang, Kota Malang, Majene, Tabanan, dan Kota Yogyakarta.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menyalurkan sejumlah bantuan sosial atau bansos pada awal November 2025.

Bansos BLT Kesra hingga PKH November 2025 Mulai Cair, Berikut Daftar Daerah yang Sudah Kebagian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/PERLINSOS-18-3292213805.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran BLT kepada masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran BLT kepada masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat atau BLTS Kesra senilai total Rp 900 ribu untuk periode Oktober&ndash;Desember 2025. Pencairan bantuan ini dijadwalkan mulai hari ini, 20 Oktober 2025. Ada dua mekanisme utama untuk mencairkan bansos BLTS ini, yaitu lewat PT Pos Indonesia dan kartu KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Bansos BLTS Kesra ini merupakan pengganti program penebalan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) senilai Rp 400 ribu yang sebelumnya direncanakan untuk November&ndash;Desember. Dengan skema baru ini, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima total Rp 900 ribu, yang dibagi menjadi Rp 300 ribu per bulan selama tiga bulan. Namun, masyarakat diimbau untuk tidak terburu-buru mengecek saldo atau datang ke kantor pos hari ini. Proses pencairan masih berada di tahap awal, dan penyaluran diperkirakan akan berlangsung bertahap hingga akhir Desember 2025. Artinya, belum semua penerima akan mendapatkan dananya pada hari pertama pencairan. Dua Mekanisme Pencairan 1. Lewat PT Pos Indonesia Penyaluran melalui PT Pos ditujukan bagi sekitar 17 juta KPM yang tergolong dalam desil 1 hingga desil 4, yakni keluarga berpenghasilan rendah yang belum pernah menerima bantuan sosial reguler seperti PKH atau BPNT. Karena melibatkan proses administrasi dan pendistribusian yang cukup panjang, pencairan melalui PT Pos kemungkinan besar baru mulai merata beberapa minggu ke depan. 2. Lewat Kartu KKS (Bank Himbara) Sementara itu, bagi penerima yang sudah memiliki kartu KKS dari Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI untuk wilayah Aceh), bantuan akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing. KPM bisa melakukan pengecekan saldo di ATM, agen bank, atau mesin EDC secara berkala. Namun hingga pagi ini, status pencairan BLT Kesra Rp 900 ribu belum muncul di sistem 6NG, platform resmi yang menampilkan informasi bansos bagi masyarakat desil 1&ndash;4. Artinya, sebagian besar penerima masih harus menunggu proses update dan penyaluran dari pemerintah pusat. Jadwal dan Perkiraan Pencairan Walau pemerintah telah mengumumkan bahwa pencairan dimulai pekan ini, penyaluran besar-besaran diperkirakan baru terjadi pada November atau Desember 2025, bersamaan dengan jadwal pencairan bantuan reguler lain seperti PKH dan BPNT tahap IV. Jadi, masyarakat disarankan untuk bersabar dan menunggu informasi resmi dari pemerintah daerah atau pendamping sosial masing-masing. Penggantian Program Lama Sebelumnya, sempat muncul status penebalan BPNT sebesar Rp400 ribu di sistem 6NG untuk periode November&ndash;Desember 2025, namun informasi itu kemudian hilang. Berdasarkan keterangan terbaru, program tersebut digantikan oleh BLTS Kesra dengan nominal lebih besar, yakni Rp 900 ribu untuk tiga bulan sekaligus. Harapan Pemerintah Pemerintah berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di penghujung tahun, terutama mereka yang masuk kategori desil 1 hingga 4. Di samping BLT Kesra, masyarakat juga akan menerima bantuan lain seperti beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter, yang dijadwalkan cair menjelang akhir tahun. Bagi penerima PKH atau BPNT yang merasa ekonominya sudah cukup stabil, pemerintah juga mendorong graduasi mandiri, yaitu pengunduran diri sukarela dari program bantuan agar bisa dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Jadi, bagi para penerima BLT Rp 900 ribu, tidak perlu panik atau tergesa-gesa mengecek saldo hari ini. Cukup pantau informasi resmi dari Kemensos, pendamping sosial, atau pemerintah desa. Pencairan akan berlangsung bertahap hingga Desember 2025.

Pemerintah mulai menyalurkan BLT Kesra senilai Rp 900 ribu untuk periode Oktober-Desember 2025. Proses pencairan bertahap hingga Desember.

Bansos BLT Sementara Kesra Rp 900 Ribu Mulai Cair Hari Ini! Cek Cara Pencairannya di Sini

bansos blt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bansos blt

Berita Terkini

Skema Bansos 2026 Berubah Total: PKH BPNT Lanjut, BLT Resmi Dihentikan?

Bansos BLT Kesra hingga PKH November 2025 Mulai Cair, Berikut Daftar Daerah yang Sudah Kebagian

Bansos BLT Sementara Kesra Rp 900 Ribu Mulai Cair Hari Ini! Cek Cara Pencairannya di Sini

Download Aplikasi JawaPos.com