<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Penyaluran-Serentak-Program-Bantuan-Pangan-Bulog-Fedrik-tarigan-1-2856268101.jpg" alt="Warga mendapatkan beras yang akan disalurkan melalui bantuan sosial (bansos) beras secara serentak di Komplek Pergudangan BULOG Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamis (6/4/23). Program Bantuan Pangan 2023 ini akan disalurkan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima" width="100%">
<figcaption>Warga mendapatkan beras yang akan disalurkan melalui bantuan sosial (bansos) beras secara serentak di Komplek Pergudangan BULOG Kelapa Gading Jakarta Utara, Kamis (6/4/23). Program Bantuan Pangan 2023 ini akan disalurkan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Realisasi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat(KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, diduga tidak sesuai dengan kontraknya. Ihwal adanya hal ini dikatakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Ditemukan dugaan bahwa penyaluran tidak sampai ke titik akhir penyaluran dari bansos tersebut, masih di pul atau di titik-titik tertentu, sehingga masih membutuhkan&nbsp;<em>effort</em>&nbsp;(usaha lebih, red.) untuk bisa sampai ke titik akhir. Artinya, itu kan bertentangan dengan kontrak dari penyaluran bansos tersebut," terang Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Kamis (26/2).</p> <p>Menurut Budi, KPK menduga penyaluran bansos beras keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang tidak sesuai realisasinya masif terjadi pada sejumlah wilayah di Indonesia.</p> <p>"Ini kan cukup masif ya di sejumlah wilayah. Ini masih terus kami dalami di lapangan seperti apa,"&nbsp;katanya.</p> <p>Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK pada 25 Februari 2026 memeriksa dua saksi kasus bansos KPM PKH untuk klaster PT Dosni Roha Indonesia (DNR) untuk mendalami hal tersebut.</p> <p>Mereka adalah Direktur Operasional PT Dosni Roha Logistik atau DNR Logistics tahun 2021&ndash;2024 Herry Tho, dan mantan pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso.</p> <p>"Ya, kami ingin melihat bagaimana kontrak yang dilakukan dengan praktik yang terjadi di lapangan ya, karena di kontrak kan penyaluran sampai ke titik akhir atau kepada para penerima," ujarnya.</p> <p>Sebelumnya, pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk KPM PKH di Kemensos tahun 2020&ndash;2021.</p> <p>Pada 23 Agustus 2023, KPK mengumumkan para tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp326 miliar.</p> <p>Mereka adalah Direktur Utama PT Mitra Energi Persada sekaligus anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren (IW), anggota Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdani (RR), dan Manajer Umum PT Trimalayan Teknologi Persada sekaligus Direktur PT Envio Global Persada Richard Cahyanto (RR).</p> <p>Kemudian Dirut PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics (Persero) tahun 2018&ndash;2021 Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW), Direktur Komersial BGR Logistics tahun 2018&ndash;2021 Budi Susanto (BS), serta Vice President Operasional BGR Logistics tahun 2018-2021 April Churniawan (AC).</p> <p class="class-paragraph">Pada 19 Agustus 2025, KPK mengumumkan pengembangan kasus tersebut untuk klaster penyaluran bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia, dan mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri.</p> <p>Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka dalam klaster penyaluran bansos beras tersebut, serta menilai negara rugi hingga Rp200 miliar.</p> <p>Pada 11 September 2025, KPK mengungkapkan Komisaris Utama DNR Logistics sekaligus Dirut DNR Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoe (BRT) sebagai salah satu tersangka kasus tersebut setelah yang bersangkutan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>KPK pada 2 Oktober 2025, kembali mengungkapkan tersangka kasus tersebut, yakni Edi Suharto (ES), yang sedang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.</p> <p>Pada 25 Februari 2026, KPK mengumumkan hanya melakukan pencegahan ke luar negeri untuk tiga tersangka, sedangkan satu orang lainnya atau Herry Tho dinyatakan masih berstatus saksi.</p> <p>Dengan demikian, tiga tersangka kasus tersebut adalah Rudy Tanoe, Edi Suharto, dan Dirut DNR Logistics tahun 2018&ndash;2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT).</p> <p>Sementara PT DNR dan DNR Logistics diketahui telah ditetapkan KPK sebagai tersangka korporasi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Realisasi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat(KPM) PKH di lapangan, diduga tidak sesuai kontrak

Realisasi Penyaluran Bansos Beras KPM PKH Diduga Tak Sesuai Kontrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/bulog-737413412.jpg" alt="Pemerintah mengumumkan akan melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah mengumumkan akan melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). (Jawapos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mengumumkan akan melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun bantuan pangan beras ini hanya akan berlaku untuk dua bulan, terhitung pada Oktober dan November 2025.</p> <p>Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartato yang didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai Rapat Bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9).</p> <p>"Bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November," kata Airlangga.</p> <p>Meski begitu, ia memastikan bahwa bantuan pangan ini belum tentu masih akan dilakukan hingga Desember 2025. Pasalnya, untuk kepastian itu baru akan dilakukan evaluasi setelah penyaluran bulan Oktober-November selesai dilakukan.</p> <p>"Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember," imbuhnya.</p> <p>Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan dari realisasi bantuan pangan beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan ini pemerintah telah menyiapkan sebesar Rp 7 triliun. "Nah, itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan bahwa bantuan pangan beras pada Juni-Juli 2025 sebanyak 20 kilogram (kg) telah disalurkan.</p> <p>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras itu nantinya akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).&nbsp;</p> <p>Data tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.</p> <p>Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebut akan menghabiskan sebesar Rp 4,9 triliun. Guna mengawasi program ini, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri.</p>

Pemerintah melanjutkan bantuan pangan beras 10 kg kepada 18,3 juta KPM selama Oktober-November 2025, dengan anggaran Rp 7 triliun.

Pemerintah Lanjutkan Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10 Kg, Terhitung Oktober-November 2025

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/IMG-20231119-WA0013-4073012256.jpg" alt="Bantuan beras 10 kilogram. (Dok. Bapanas)" width="100%">
<figcaption>Bantuan beras 10 kilogram. (Dok. Bapanas)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Joko Widodo memberikan sinyal untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram (Kg) hingga bulan Desember 2024. Sebelumnya, bantuan pangan ini hanya akan disalurkan pada Juni 2024.</p> <p dir="ltr">Terkait rencana itu, Jokowi mengaku akan menghitung fiskal anggaran di APBN terlebih dahulu. Jika tersedia, ia akan mengumumkan keberlanjutan bansos pada Juni mendatang.</p> <p dir="ltr">"Bulan Januari sudah diterima 10 kilo, Februari sudah, Maret sudah, April sudah, Mei sekarang (sudah), bulan depan Juni terima lagi. Jadi nanti saya akan lihat yang namanya fiskal anggaran APBN. Nanti bulan Juni akan saya umumkan, tapi kelihatannya bisa dilanjutkan. Bapak ibu berdoa bersama ya,&rdquo; kata Presiden Jokowi di Gudang Bulog Taba Pingin, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, ditulis Jumat (31/5).</p> <p dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014710282/susno-duadji-tidak-percaya-dengan-keterangan-saksi-yang-mengaku-melihat-vina-dan-eky-dilempari-batu-dari-jarak-100-meter">Susno Duadji Tidak Percaya dengan Keterangan Saksi yang Mengaku Melihat Vina dan Eky Dilempari Batu dari Jarak 100 Meter</a></strong></p> <p dir="ltr">"Nanti kelihatan keputusannya nanti di Juni ini. (Misalnya) oh ada anggarannya, (bisa) terus sampai Desember," imbuhnya.</p> <p dir="ltr">Pada kesempatan yang sama, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sampai 28 Mei tercatat tembus hingga 1,8 juta ton. Dirinya meyakini total stok tersebut akan terus bertambah, karena Bulog secara konsisten menyerap hasil panen beras dalam negeri.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Kita pahami program banpang beras ini terus kita jalankan dan bersumber dari stok CBP. Untuk itu, penguatan stok CBP di saat produksi dalam negeri menjadi atensi utama kami," ujarnya.</p> <p dir="ltr">Menilik data KSA BPS hasil amatan April 2024, produksi beras Januari sampai Juli diproyeksikan dapat mencapai 18,74 juta ton. Dari total itu diestimasikan dapat terjadi surplus produksi terhadap konsumsi di angka sekitar 650 ribu ton.</p> <p dir="ltr">Pada April 2024, estimasi produksi beras di angka 5,31 juta ton. Lalu Mei 2024, produksi diperkirakan dapat berada sampai 3,58 juta ton, dan pada Juni 2024 di 2,01 juta ton serta Juli 2024 di 2,15 juta ton.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sementara realisasi penyerapan beras produksi dalam negeri oleh Perum Bulog sampai 26 Mei total telah menyentuh 601 ribu ton. Ini terdiri dari pengadaan untuk CBP 517 ribu ton dan beras komersial 83 ribu ton. Sebagai komparasi, realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog pada tahun 2023 total keseluruhan selama setahun berada di angka 1,066 juta ton.</p>

Presiden Joko Widodo memberikan sinyal untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kilogram (Kg) hingga bulan Desember 2024.

Bansos Beras 10 Kg Bakal Diperpanjang hingga Desember, Jokowi: Juni Saya Umumkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/mensos22-902242998.jpg" alt="Mantan Mensos Juliari Batubara bersaksi dalam sidang dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo." width="100%">
<figcaption>Mantan Mensos Juliari Batubara bersaksi dalam sidang dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara ditelisik terkait proses penunjukkan perusahaan yang menjalankan proyek penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020-2021 di&nbsp; Kemensos. Pasalnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 127 miliar akibat praktik rasuah penyaluran bansos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengetahuan Juliari apakah pernah hadir&nbsp;dalam rapat putusan penunjukan perusahaan yang melaksanakan penyaluran bansos beras pada 25 September 2020. Adapun perusahaan yang ditunjuk, yakni PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) dan PT Dos Ni Roha (DNR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juliari dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014412292/pengendara-motor-perempuan-tewas-usai-tabrakan-dengan-truk-di-pancoran">Pengendara Motor Perempuan Tewas Usai Tabrakan dengan Truk di Pancoran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada rapat yang diselenggarakan pada 25 September 2020, di rapat tersebut diputuskan dua perusahaan yang melaksanakan penyaluran bansos beras. Bapak mengikuti kegiatan tersebut pak?," tanya Jaksa kepada Juliari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Juliari mengaku tidak mengingatnya. "Saya tidak ingat pak, rapat tersebut pak. Tapi kalau di daftar hadir ada pasti saya ada Pak (Jaksa)," jawab Juliari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK lantas mencecar Juliari terkait penentuan perusahaan transpoter yang menyalurkan bansos beras ke seluruh Indonesia. Juliari pun mengaku, ada beberapa pertimbangan mengapa PT BGR dan PT DNR yang akhirnya ditunjuk menjadi perusahaan yang menyalurkan bansos beras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia beralasan, kedua perusahaan itu menyediakan jasa pengiriman yang paling murah. Serta telah melalui proses tahapan yang sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi intinya dari tim melaporkan bahwa&nbsp; perusahaan yang ditunjuk itu PT BGR dengan satu lagi PT DNR&nbsp; itu adalah perusahaan yang sudah melakukan istilahnya uji petik dan juga dari sisi quotation-nya yang paling murah. Begitu Pak," ucap Juliari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan politikus PDI Perjuangan itu pun mengamini PT BGR dan PT DNR layak menyalurkan bansos beras saat covid-19 melanda Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu di rapat tersebut, ya kami secara diskusi akhirnya berkesimpulan bahwa dua perusahaan ini yang paling layak untuk mengeksekusi program tersebut," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasusnya, Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp127 miliar. Kuncoro didakwa terlibat dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan Kuncoro bersama-sama dengan Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan. Serta Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa pidana itu terjadi pada Juni 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 di Hotel Fairmont Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Kantor PT BGR Jalan Kalibesar Timur, Jakarta Barat; dan di sebuah rumah di Jalan Gandaria IV Nomor 4, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dinilai jaksa penuntut umum (JPU) KPK merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT PTP sebagai konsultan PT BGR dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH dari Kemensos tahun 2020. Perbuatan itu memperkaya April Churniawan sejumlah Rp 2.939.748.500 serta Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani yang seluruhnya berjumlah Rp 121.804.307.120 dan Richard Cahyanto sejumlah Rp 2.400.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dkk didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.</div> </div> </div>

Juliari dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo.

Eks Mensos Juliari Batubara Akui PT BGR dan PT DNR jadi Penyalur Bansos Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Mantan-Mensos-Juliari-Batubara-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside" width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang pembacaan putusan secara virtual di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (23/8/2021). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara serta denda Rp500 juta subside</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan kakak dari pengusaha Hary Tanoesoedibjo, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjob akan bersaksi dalam sidang kasus&nbsp;dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos RI, dengan terdakwa Kuncoro Wibowo. Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (6/3) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan persidangan terdakwa M Kuncoro Wibowo dkk, tim jaksa menghadirkan saksi-saksi diantaranya, Juliari P Batubara (mantan Mensos) dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya, Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 yakni M. Kuncoro Wibowo didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 127 miliar. Kuncoro didakwa terlibat dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial atau bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos) RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: LHA-AF-17/DNA/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 oleh Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana itu dilakukan Kuncoro bersama-sama dengan Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto dan Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peristiwa pidana itu terjadi pada Juni 2020 sampai dengan 11 Januari 2021 di Hotel Fairmont Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Kantor PT BGR Jalan Kalibesar Timur, Jakarta Barat; dan di sebuah rumah di Jalan Gandaria IV Nomor 4, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dinilai jaksa penuntut umum (JPU) KPK merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT PTP sebagai konsultan PT BGR dalam pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH dari Kemensos tahun 2020. Perbuatan itu memperkaya April Churniawan sejumlah Rp 2.939.748.500 serta Ivo Wongkaren dan Roni Ramdani yang seluruhnya berjumlah Rp 121.804.307.120 dan Richard Cahyanto sejumlah Rp 2.400.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuncoro dkk didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div> </div>

"Tim jaksa menghadirkan saksi-saksi diantaranya, Juliari P Batubara (mantan Mensos) dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo," kata Ali.

Juliari Peter Batubara dan Kakak Hary Tanoe Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Bansos Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-112118-1731999550.jpg" alt="Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya yang berbentuk beras, menjelang Pemilu 2024 banyak menuai sorotan. Pemerintah pun memutuskan menghentikan sementara program tersebut. Penghentian itu dijalankan hingga selesai pelaksanaan coblosan pemilu pada 14 Februari nanti.</p> <p>Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa 8-9 Februari adalah hari libur. Kemudian, 10 Februari adalah hari terakhir kampanye dan 11-13 Februari masa tenang. Terakhir pada 14 Februari pelaksanaan coblosan.</p> <p>"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi (penyaluran) bantuan pangan," katanya kemarin (9/2).</p> <p>Arief mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras itu dihentikan sementara untuk menghormati pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu juga untuk pemutakhiran data.</p> <p>Dia menyatakan, penyaluran bantuan pangan akan dimulai kembali pada 15 Februari. Dia menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan itu sudah terencana lama dan tidak terkait dengan pemilu.</p> <p>Penghentian sementara itu sudah disampaikan Badan Pangan Nasional ke Bulog melalui surat tertanggal 6 Februari 2024. Surat itu menyebutkan, alasan penghentian adalah mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Guna memaksimalkan penyaluran, Bulog diminta untuk optimalisasi penyaluran sebelum masa tenang dan setelah hari pemungutan suara.</p> <p>Dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, beberapa kali menyoroti bansos yang dianggap menguntungkan salah satu kandidat. Dalam debat terakhir (4/2), Anies menyebut penyaluran bansos harus disesuaikan kebutuhan. "Kepentingan penerima yang utama, bukan pemberi," katanya.</p> <p>Sementara itu, Ganjar menilai pembagian bansos yang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi tak boleh hanya dinilai secara regulasi. "Apa yang diperbolehkan secara regulasi belum tentu patut secara etik dan moral," katanya dalam kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur (6/2). <strong>(wan/c18/ttg)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>TEMUAN KASUS PELANGGARAN PEMILU 2024</strong></p> <ul> <li>Jawa Tengah: 16 kasus</li> <li>Jawa Barat: 15 kasus</li> <li>Jawa Timur: 11 kasus</li> <li class="class-paragraph">Gorontalo: 6 kasus</li> <li>NTB: 5 kasus</li> <li>Kalimantan Barat: 3 kasus</li> <li>Kalimantan Selatan: 3 kasus</li> <li>Lampung: 3 kasus</li> <li>Sulawesi Selatan: 3 kasus</li> <li>Bengkulu: 2 kasus</li> <li>Kalimantan Timur: 2 kasus</li> <li>Riau: 1 kasus</li> <li>Jambi: 1 kasus</li> <li>Banten: 1 kasus</li> <li>NTT: 1 kasus</li> <li>Maluku: 1 kasus</li> </ul> <p class="class-paragraph"><strong>Kategori Pelanggaran</strong></p> <ul> <li>Integritas penyelenggara pemilu dan netralitas aparatur negara: 58 kasus</li> <li>Merendahkan martabat: 34 kasus</li> <li class="class-paragraph">Intimidasi, kekerasan, dan konflik berbasis identitas: 9 kasus</li> <li>Hoaks dan sejenisnya: 4 kasus</li> </ul> <p><strong>Aktor Dugaan Pelanggaran</strong></p> <ul> <li>Peserta pemilu: 36 kasus</li> <li class="class-paragraph">Pendukung paslon 2: 34 kasus</li> <li>Pejabat publik: 26 kasus</li> <li>ASN: 22 kasus</li> <li>Pendukung paslon 1: 5 kasus</li> <li>Pendukung paslon 3: 3 kasus</li> <li>TNI/Polri: 3 kasus</li> <li>Orang tidak dikenal: 12 kasus</li> </ul> <p><strong>Sumber:</strong> <em>Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian</em></p>

Pemerintah pun memutuskan menghentikan sementara program Penyaluran bansos berbentuk beras menjelang PemilU 2024.

Hormati Pemilu, Pemerintah Hentikan Sementara Penyaluran Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/IMG-20231119-WA0013-103182115.jpg" alt="Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) secara resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) secara resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras pada masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin bukan bentuk politisasi jelang Pemilu 2024.</p> <p>Arief menyebut bantuan pangan adalah amanat yang telah diatur dalam Undang-undang untuk mensejahterakan rakyat.</p> <p>Sebelumnya, ramai mengenai isu bahwa bantuan pangan beras dipolitisasi oleh berbagai pihak yang punya kepentingan terkait Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari ini.</p> <p>&ldquo;Karena isu terakhir adalah bantuan pangan dibilangnya politik. Saya mau sampaikan ini sudah dilakukan lama,&rdquo; kata Arief dalam diskusi bertajuk Blak-blakan Soal Food Estate, yang digelar Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) pada Rabu (7/2).</p> <p>Arief menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan bahwa bantuan pangan merupakan amanah yang harus dijalankan pemerintah kepada rakyat. Namun hal tersebut baru bisa diimplementasikan pada 2021 setelah terbentuknya Bapanas.</p> <p>Kewenangan Bapanas sendiri, diakui Arief memang saling bersinggungan dengan kementerian dan lembaga lain. Misalnya saja dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN.</p> <p>&ldquo;Jadi bantuan pangan dan lain-lain sudah di Badan Pangan karena bunyinya Undang-undang dan Perpresnya demikian. Jadi bukan karena pemilu, bukan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Eks Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ini menambahkan, bantuan pangan beras pemerintah dibagikan tepat pada hari libur nasional, yakni pada 8 Februari dan 9 Februari 2024. Lalu, pada 10 Februari sampai 14 Februari 2024, bantuan pangan pemerintah diberhentikan sementara karena masih dalam momentum pemilu.</p> <p>&ldquo;Pak Presiden perintahkan kita stop. Kalau nggak distop, dibilang politisasi. Kalau nggak distop, ini udah banyak yang kasih masukan &lsquo;Pak Arief kan kalau rakyat nggak ada partainya, nggak ada paslonnya. Ya saya bilang kita harus hormati pemilu. Kita stop, bertarung secara fair dan keren,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada Sabtu 10 Februari. Setelahnya, ada masa tenang pemilu yang berlangsung mulai Minggu 11 Februari sampai Selasa 13 Februari.</p> <p>Kendati demikian, Arief melanjutkan, pada 15 Februari atau sehari setelah pemungutan suara, pihaknya akan melanjutkan lagi bantuan pangan beras kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dia pun berharap siapa pun presiden yang akan terpilih kelak dapat melanjutkan dengan baik bantuan pangan tersebut.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Kan nanti ada quick count nih tanggal 14 sore, kan udah ketemu tuh (pemenangnya). Badan pangan tetap mengerjakan tugasnya negara. Negara ini harus hadir buat masyarakat, itu amanah Undang-undnag,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Untuk diketahui, realisasi bantuan pangan beras sampai 6 Februari telah menyentuh angka 179.149.760 kilogram (kg). Rencananya program bantalan ekonomi masyarakat ini akan dilaksanakan sampai Juni mendatang.</p>

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa bantuan pangan berupa beras yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat miskin.

Kepala Bapanas Tegaskan Bantuan Pangan Bukan Politisasi: Amanat Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/antara-kaltara-1-1328455736.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (kanan) berikan keterangan terkait penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri (kanan) berikan keterangan terkait penggeledahan di Kantor Kementerian Pertanian dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kemensos RI. KPK menelusuri aliran uang dugaan korupsi itu, diduga telah dinikmati pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka.</p> <p>Materi pemeriksaan itu didalami tim penyidik KPK terhadap staf Group Damon Indah Berkah (DIB), Irfan Suhadi. Ia merupakan asisten pribadi tim konsultan dari Ivo Wonkaren, Roni Ramdani, IGO dan BEDE yang diperiksa pada Rabu (10/1).</p> <p>"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan aliran uang dari yang dinikmati para tersangka," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/1).</p> <p>KPK juga memeriksa mantan Sekjen Kemensos RI Hartono Laras. Ia ditelisik terkait seleksi dalam proses pemilihan para vendor pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras.</p> <p>"Saksi hadir dan di konfirmasi antara lain kaitan dengan seleksi dalam proses pemilihan para vendor pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI," ucap Ali.</p> <p>Sementara, Direktur Mitra Energi Persada Said Aguat Putra didalami terkait kepemilikan berbagai aset dari tersangka Dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021, M. Kuncoro Wibowo dan pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka.</p> <p>"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan kepemilikan aset dari tersangka MKW dkk," tegas Ali.</p> <p>KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta yang juga eks Dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo dan lima pihak lainnya sebagai tersangka, dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). KPK menduga, bansos beras untuk KPM PKM pada periode 2020-2021 itu tak pernah disalurkan.</p> <p>Selain Kuncoro Wibowo, KPK juga menetapkan tersangka Direktur Komersial PT BGR periode 2018-2021 Budi Susanto; Vice President Operasional PT BGR periode 2018-2021 April Churniawan; Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren; Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani; dan General Manajer PT PTP sekaligus Direktur PT Envio Global Persada (EGP) Richard Cahyanto.</p> <p>KPK menduga perbuatan keenam pihak yang menyandang status tersangka ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,5 miliar. Perkara ini telah disidik KPK sejak Februari 2023 lalu.</p> <p>Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).</p>

KPK menelusuri aliran uang dugaan korupsi itu, diduga telah dinikmati pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka.

KPK Dalami Aliran Uang dan Pembelanjaan Aset Diduga dari Hasil Korupsi Penyaluran Bansos Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/20240103_144055-1496003739.jpg" alt="Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (sisi tengah) di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1)." width="100%">
<figcaption>Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis (sisi tengah) di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengklarifikasi seolah-olah meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai Pemilu berakhir. Ia memastikan, dirinya tetap mendukung penyaluran bansos ke masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ada yang mempersoalkan pernyataan pers saya, beberapa waktu lalu, terkait penyaluran bansos. Dengan ini saya mengatakan, bahwa pemberitaan mengenai pernyataan saya itu dibuat di luar konteks sebenarnya. Ada missing link di situ. Melalui kesempatan ini, izinkan saya meluruskan isi pemberitaan agar dipahami oleh kita semua," kata Todung di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Todung mengakui pernyataan itu menimbulkan salah persepsi di masyarakat, bahkan dipolitisasi pihak tertentu. Saat itu, dirinya menyikapi beberapa isu yang muncul akhir-akhir ini, seperti kertas suara yang diedarkan secara dini di Taiwan, sinyalemen Mendagri Tito Karnavian mengenai kemungkinan ancaman penembakan terhadap Capres, politik uang, dan kriminalisasi yang terjadi pada proses Pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013692139/tak-ada-temuan-baru-gibran-tekankan-tidak-ada-kegiatan-politik-saat-bagi-bagi-susu-di-cfd">Tak Ada Temuan Baru, Gibran Tekankan Tidak Ada Kegiatan Politik saat Bagi-bagi Susu di CFD</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, ada bagi-bagi beras dengan karung bergambar paslon tertentu, bagi-bagi amplop berisi uang dengan amplop paslon tertentu, dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kami membahas tentang fenomena politik uang dalam berbagai bentuk yang marak terjadi, pada masa kampanye pemilihan presiden," tegas Todung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengacu pada fenomena pembagian bansos, lanjut Todung, TPN Ganjar-Mahfud menyerukan agar penyaluran bansos tidak dipolitisasi, apalagi diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Sebab, bansos merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI, melalui pembahasan, dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kalau mau diklaim, seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR,&nbsp; yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," ungkap Todung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013692114/jenazah-rizal-ramli-akan-dimakamkan-satu-liang-lahat-dengan-mendiang-sang-istri-di-tpu-jeruk-purut-besok">Jenazah Rizal Ramli Akan Dimakamkan Satu Liang Lahat dengan Mendiang Sang Istri di TPU Jeruk Purut Besok</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praktisi hukum ini menyayangkan persepsi publik yang diarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati pemerintahan Jokowi, yang menguntungkan paslon tertentu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Todung mengharapkan penyaluran bansos sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye agar tidak dipolitisasi pun dianggap sebagai sikap untuk menghentikan penyaluran bansos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini, jangan ada klaim sepihak," tegas Todung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/013692120/nilai-valuasi-twitter-anjlok-hingga-71-persen-lebih-rendah-sejak-diakuisisi-elon-musk">Nilai Valuasi Twitter Anjlok hingga 71 Persen Lebih Rendah sejak Diakuisisi Elon Musk </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, TPN Ganjar-Mahfud menghendaki proses Pilpres 2024 berlangsung jujur, adil, dan berlandaskan hukum. Dengan demikian, segala bentuk politik uang termasuk politisasi bansos atau kebijakan pemerintah yang disetujui DPR harus menjadi perhatian semua pihak yang bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perlu diingat, TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti, yang isinya adalah aggregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi Ganjar-Mahfud untuk&nbsp; menyejahterakan rakyat Indonesia," pungkas Todung.&nbsp;</div>

Todung Mulya Lubis mengklarifikasi seolah-olah meminta penyaluran bansos beras ditunda sampai Pemilu berakhir.

Bukan Minta Ditunda, TPN Ganjar-Mahfud Tak Ingin Penyaluran Bansos Dipolitisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/beras-sidoarjo-2977112176.jpeg" alt="Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor memberikan bantuan sosial beras tahap II di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. (Dok. Pemkab Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor memberikan bantuan sosial beras tahap II di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. (Dok. Pemkab Sidoarjo)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong>&nbsp;Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali belum lama ini&nbsp;menyalurkan beras Bulog tahap kedua kepada 7.634 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing KPM menerima 10 kg beras&nbsp;selama 3 bulan.&nbsp;</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhdlor juga mengingatkan warga yang belum mendapatkan bansos agar segera melapor.</p> <p>&ldquo;Segera laporkan kepada perangkat desa, untuk di data kembali agar bantuan ini merata dan tepat sasaran,&rdquo; ucap Gus Muhdlor.</p> <p>&ldquo;Bantuan ini adalah simbol bahwa Pemkab Sidoarjo berupaya selalu hadir untuk&nbsp;masyarakat. Ini semua juga tidak lepas dari peran semua stakeholder yang ada lingkungan masyarakat. Semoga&nbsp;Sidoarjo menjadi Kabupaten yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur (daerah yang baik alamnya dan baik perilaku penduduknya),&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali belum lama ini menyalurkan beras Bulog tahap kedua kepada 7.634 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bansos Beras

Berita Terkini