<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/04/FotoJet-2025-11-04T104746961-3036614393.jpg" alt="Ilustrasi uang bansos. (istockphoto.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang bansos. (istockphoto.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) untuk periode Januari hingga Maret 2026 resmi mulai dicairkan ke rekening masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Hingga awal tahun ini, tercatat ada 289 juta data individu yang dipetakan ke dalam 10 desil kesejahteraan guna memisahkan kelompok prasejahtera dan mandiri. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya keakuratan data ini dalam kunjungannya ke Sidoarjo. "Saya mengajak Pak Bupati, camat dan kepala desa serta pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo untuk gandeng tangan menghadirkan data yang akurat. Istilah saya itu jihad untuk menghadirkan data yang akurat. Karena data ini sangat strategis dan penting sebagaimana arahan Bapak Presiden," kata Gus Ipul, Jumat (6/2). <h2>Bank BSI Cair Duluan, Bagaimana BNI, BRI, dan Mandiri?</h2> Sementara itu, masyarakat banyak melaporkan perihal pencairan bansos pada Februari 2026 ini. Informasi itu dibagikan akun youtube Pendamping Sosial. Berdasarkan informasi yang dibagikan, hingga 7 Februari 2026, penyaluran tercepat terpantau melalui Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya untuk wilayah Aceh. Para KPM melaporkan saldo masuk dengan nominal beragam, mulai dari Rp600.000 untuk BPNT hingga Rp750.000 untuk komponen kesehatan PKH. Bagi pemegang kartu KKS dari Bank BNI, BRI, dan Mandiri, Anda tidak perlu khawatir. Status di sistem SIKS-NG saat ini sudah menunjukkan keterangan SI (Standing Instruction). Artinya, surat perintah pemindahan dana dari kas negara ke bank sudah terbit. Biasanya, saldo akan masuk ke rekening dalam waktu 1-2 hari kerja setelah status SI muncul. <h2>Awas Dana Hangus! Batas Tarik Tunai Hanya 30 Hari</h2> Ada aturan tegas dalam surat edaran Kemensos tertanggal 5 Februari 2026. Para penerima manfaat wajib segera menarik bantuannya karena ada masa tenggang yang ketat: - Batas Waktu: Dana harus ditarik maksimal 30 hari setelah masuk ke rekening. - Risiko: Jika tidak segera ditransaksikan, dana akan dibekukan dan dikembalikan ke kas negara. - Dampak Permanen: Gagal menarik dana tepat waktu bisa membuat KPM dianggap sudah mampu, yang berisiko pada penghentian bantuan di tahap selanjutnya. <h2>Bansos Belum Cair? Cek Kuota Batch Susulan</h2> Jangan panik jika saldo KKS Anda masih kosong. Pada tahap awal ini, bantuan baru disalurkan kepada sekitar 8,8 juta KPM dari total kuota nasional 10 juta orang. Masih ada sekitar 1,2 juta KPM lagi yang masuk dalam Batch Susulan. Jika bantuan belum cair hingga minggu ini, pastikan status kepesertaan Anda tetap aktif dengan menghubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing. &nbsp;

Bansos PKH dan BPNT Januari-Maret 2026 resmi cair. Simak jadwal penyaluran lewat BSI, BNI, BRI, Mandiri dan aturan tarik dana 30 hari.

Bansos PKH dan BPNT Januari-Maret 2026 Cair! Cek Jadwal dan Aturan Baru Agar Dana Tidak Hangus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/Screen-Shot-2025-11-03-at-073447-3598480887.png" alt="Enam orang pelaku tawuran antar remaja diamankan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (3/11) dini hari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Enam orang pelaku tawuran antar remaja diamankan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (3/11) dini hari. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jakarta mengawali tahun 2026 dengan kabar kelam. Dalam dua hari kemarin, gelombang tawuran pecah di berbagai titik mulai dari Manggarai, Klender, hingga Ciracas. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana menyoroti lemahnya peran keluarga sebagai akar masalah. Ia menilai, pembiaran terhadap anggota keluarga yang terlibat aksi negatif menjadi pemicu utama suburnya budaya kekerasan jalanan ini. Justin menegaskan tawuran bukan sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan perilaku menyimpang yang bisa menular jika tidak dihentikan dari lingkup terkecil, yaitu rumah. "Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Oleh karena itu, setiap keluarga harus berperan aktif untuk memastikan anggota-anggotanya tidak menjadi pelaku tawuran," tegas Justin, dikutip Sabtu (3/1). Menurutnya, selama ini banyak keluarga yang seolah menutup mata karena merasa tidak ada dampak langsung yang mereka rasakan saat anaknya terlibat keributan. "Hingga saat ini, terlalu banyak keluarga yang bersikap abai dengan perilaku anggota-anggotanya karena tidak ada konsekuensi terhadap para pelaku tawuran," sambungnya. Legislator Kebon Sirih ini juga mengkritik pola penanganan aparat dan pemerintah selama ini. Selama bertahun-tahun, pelaku tawuran yang tertangkap hanya dipulangkan setelah melalui proses formalitas. Sudah ribuan kali para pelaku yang diamankan hanya dikembalikan kepada orang tuanya dengan seremoni berpelukan dan berurai air mata belaka. Pola ini dinilai sama sekali tidak memberikan efek jera. Usulan Ekstrim: Cabut Bansos Pelaku Tawuran Guna memutus rantai kekerasan ini, Justin mengusulkan langkah yang jauh lebih berani. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengevaluasi pemberian bantuan sosial (Bansos). Ia mengusulkan agar keluarga yang anggotanya terbukti menjadi pelaku tawuran dicabut haknya sebagai penerima bantuan dari pemerintah. "Pemprov DKI perlu menunjukkan ketegasan. Masalah ini sudah terjadi berulangkali dan semakin larut tanpa adanya serangkaian solusi konkret yang bisa menyelesaikannya secara tuntas," ungkap Justin. Baginya, anggaran Bansos harusnya dialokasikan untuk warga yang benar-benar menjaga ketertiban umum di Jakarta. "Bansos ini adalah keringat rakyat Jakarta, sebaiknya tidak diberikan kepada mereka yang tidak berpartisipasi menjadi warga Jakarta yang baik," imbuhnya.

Tawuran pecah di Jakarta, Justin Adrian soroti peran keluarga, usulkan pencabutan bansos bagi pelaku tawuran.

Jakarta Darurat! Anggota DPRD Usul Bansos Keluarga Pelaku Tawuran Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/Ilustrasi-Bansos-PKH-dan-BPNT-Cair-1391277020.jpg" alt="Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bansos PKH dan BPNT cair. (Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) merupakan program penting dari pemerintah dalam bentuk pemberian uang, barang, atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melindungi hak dasar dan martabat mereka sebagai manusia. Bansos bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam menghadapi situasi sulit akibat inflasi dan sejenisnya. Di tahun 2026, terdapat sejumlah program bansos yang akan tetap dilanjutkan oleh pemerintah karena manfaatnya dirasakan secara masyarakat.&nbsp; <h2>Sejumlah program bansos yang dilanjutkan di 2026 antara lain:&nbsp;</h2> 1. Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan ini diberikan kepada keluarga sangat miskin/rentan. 2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan ini biasanya dalam bentuk sembako atau pangan. 3. Program Indonesia Pintar (PIP). Ini adalah bantuan pendidikan buat para pelajar dari keluarga kurang mampu. 4. Program KIP Kuliah. Bantuan ini khusus bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.&nbsp; 5. Program PBI JKN. Ini bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional khusus untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu. 6. Program Rehabilitasi Sosial PMKS. Ini merupakan bantuan sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tujuan mengembalikan fungsi sosial mereka supaya dapat hidup layak dan bermartabat. <h2>Selain itu, ada beberapa penyesuaian untuk program bansos di tahun 2026 meliputi sejumlah aspek penting yaitu:</h2> 1. Sistem data menjadi lebih terintegrasi. Data penerima bansos akan memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan penggunaan yang sebelumnya tersendiri-tersendiri seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).&nbsp; 2. Digitalisasi penyaluran bansos. Sistem digitalisasi bansos nasional ditargetkan mulai berjalan di tahun 2026 supaya penyalurannya lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 3. Graduasi penerima. Untuk salah satu program PKH, rencana graduasi sejumlah keluarga penerima agar tidak terus-menerus hanya menerima bantuan, melainkan diarahkan ke pemberdayaan.&nbsp;

Pemerintah akan melanjutkan program bansos di 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Ketahui Program Bansos 2026 yang Dilanjutkan dan Dilakukan Penyesuaian, Apa Saja?

bansos 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bansos 2026

Berita Terkini

Bansos PKH dan BPNT Januari-Maret 2026 Cair! Cek Jadwal dan Aturan Baru Agar Dana Tidak Hangus

Jakarta Darurat! Anggota DPRD Usul Bansos Keluarga Pelaku Tawuran Dicabut

Ketahui Program Bansos 2026 yang Dilanjutkan dan Dilakukan Penyesuaian, Apa Saja?

Download Aplikasi JawaPos.com