<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan beras bantuan sosial presiden (banpres) yang ditemukan terkubur di lahan parkir JNE, Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, ditimbun pada 5 November 2021.  "Diketahui bahwa pihak JNE mengubur atau memendam beras tersebut tanggal 5 November 2021," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (2/8).  Penimbunan beras bansos tersebut sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras dengan jumlah sebanyak 3.675 kilogram atau 289 karung atau setara untuk 139 keluarga penerima manfaat (KPM). "Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah kehujanan; sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak dibagikan ke KPM. Itu alasan JNE," tambahnya.  Penimbunan beras banpres itu terungkap dari keterangan RS, selaku pemilik lahan, yang menyebutkan telah terjadi penimbunan atau pemendaman beras sumbangan sembako bansos di lahan miliknya.  Selanjutnya, pada Sabtu (30/7), RS melaporkan ke Polres Depok dan melakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Dari penggalian itu ditemukan beras banpres bermerk Kita Premium dengan kemasan ukuran 5 kg, 10 kg, 20 kg, serta beberapa beras yang sudah berhamburan di tanah.  Usai penemuan itu, polisi melakukan pengamanan di sekitar lokasi dan memasang garis polisi. Terkait laporan tersebut, penyidik Polri menggali keterangan terhadap Vice President Qualilty and Facility JNE berinisial SJ.  Menurut pengakuan SJ, pemendaman beras di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, tersebut sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pembukuan kantor cabang utama PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir dengan PT Indah Berkah Bersaudara. "Yang melaksanakan pemendaman beras adalah PT Indah Berkah Bersaudara," kata Ramadhan.  Dalam standar operasional prosedur (SOP) JNE, lanjutnya, tidak ada pengaturan cara pemusnahan apabila barang kiriman rusak. Pemusnahan itu pun sudah seizin JNE pusat. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKBS) Kementerian Sosial menyatakan pihak JNE hanya bekerja sama dengan pihak DNR dan menerima pekerjaan dari Perum Bulog.  Rencana tindak lanjut dari kejadian tersebut, kata Ramadhan, Polri akan membuat administrasi penyelidikan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut atas dugaan penyalahgunaan distribusi beras bansos tersebut. "Melaksanakan pemeriksaan dokumen terkait pengadaan bantuan Covid-19 tahap dua dan tahap empat, serta dokumen tentang pemusnahan bahan sembako yang tidak disalurkan," jelasnya.  Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya turut membantu Polda Metro Jaya dalam menyelidiki kasus penimbunan beras tersebut. "Satgas Pangan itu untuk memantau perkembangan yang ada di Depok, kan sudah ditangani Polda Metro Jaya. Kami akan membantu. Kami juga melakukan pendalaman bersama Polda Metro," ujar Whisnu. (*)

Karopenmas Divhumas Polri: JNE Timbun Beras pada 5 November 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Timbunan beras yang diduga bantuan sosial (bansos) ditemukan di Kawasan Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Menindaklanjuti hal itu, Tim Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran (Bansub) dari Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK telah meninjau langsung lokasi tersebut, Senin (1/8) kemarin.  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara menerangkan, penelusuran dilakukan sebagaimana arahan dari Menko PMK Muhadjir Effendy untuk mengklarifikasi kasus yang ramai di tengah masyarakat. "Penelusuran ini merupakan tindak lanjut kami sesuai arahan dari Bapak Menko PMK untuk memastikan kejelasan kasus yang ada," kata Andie dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8).  Andie menyampaukan, beberapa hal yang telah didapat dari hasil koordinasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepolisian Resort Metro Depok, ditemukan timbunan beras merk Beras Kita.  Timbunan beras itu diduga merupakan beras Bantuan Khusus Presiden (Banpres) yang diberikan pada saat pandemi tahun 2020 yang dalam hal ini disalurkan oleh Bulog melalui transporter JNE dengan kemasan 20 kg dan 5 kg.  "Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," tuturnya.  Berdasarkan koordinasi Tim Bansub Kemenko PMK dengan Polres kota Depok dan pihak transporter JNE didapatkan, pihak JNE mengakui beras tersebut memang benar Banpres tahun 2020, yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju penyaluran ke KPM.  "Beras yang ditemukan tersebut kemungkinan berasal dari penyaluran Banpres Tahap 2 dan 4 Tahun 2020. Diketahui, pada tahun 2020 Pemerintah membagikan Bantuan Presiden berupa beras 25 kg pada tahap 2 dan 4 untuk 1.9 juta KPM di wilayah Jabotabek," ungkap Andie.  Lebih lanjut, dari koordinasi didapatkan bahwa terhadap rusaknya beras tersebut tidak mengganggu proses penyaluran. Seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima beras dengan kualitas layak tepat waktu.  Dia mengklaim, pihak JNE telah mengganti beras rusak dengan beras yang baru, kualitas sama untuk kemudian disalurkan pada KPM. Sementara, beras yang tidak layak salur tersebut kemudian ditimbun.  Namun demikian, Andie menegaskan bahwa pihak Kemenko PMK akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas dan ditemukan titik terangnya. "Sampai saat ini juga Tim Kemenko PMK masih terus melakukan klarifikasi antara Polres Metro Depok dengan Kemensos dan JNE," ungkap dia. (*)  &nbsp;

Kemenko PMK Beras Banpres yang Ditimbun di Depok Karena Tidak Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/UMKM-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembuatan keripik usus ayam di industri rumahan, Sawangan, Depok, Jumat (28/5/2021). Usaha Kecil Menengah (UKM) Keripik usus merupakan salah satu camilan yang terbuat dari bahan usus ayam yang masih tetap eksis dan bertahan di masa p" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembuatan keripik usus ayam di industri rumahan, Sawangan, Depok, Jumat (28/5/2021). Usaha Kecil Menengah (UKM) Keripik usus merupakan salah satu camilan yang terbuat dari bahan usus ayam yang masih tetap eksis dan bertahan di masa p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM) hingga Rp 15,24 triliun. Jumlah tersebut setara 99,2 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp 15,36 triliun.  Bantuan tersebut ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi. Namun, Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya mengatakan, pada program penyaluran BPUM tahun depan pihaknya masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  "Seandainya bantuan ada lagi untuk pelaku usaha mikro kita akan laksanakan semaksimal mungkin," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (20/9).  Eddy memaparkan, kriteria penerima program BPUM ini masih sama dengan sebelumnya yaitu tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bukan pegawai negeri baik pemerintahan, aparatur negara, dan perusahaan pelat merah. "Penerima adalah pelaku usaha mikro, tidak sedang menerima KUR, hingga bukan ASN atau anggota TNI, Polri, pegawai BUMN dan BUMD," ungkapnya.  Selain itu, calon penerima BPUM berasal dari dinas yang membidangi koperasi dan UKM dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dan agar database pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.  Nantinya, data usulan calon penerima BPUM akan divalidasi dengan data dari Dukcapil untuk validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) untuk dilakukan validasi data penerima KUR. Selanjutnya, pelaku usaha mikro yang mengajukan BPUM diminta menunjukkan dokumen NIB/SKU agar penyaluran BPUM tidak salah sasaran.

Penyaluran BPUM Hampir 100 Persen, Pemerintah Yakin Tepat Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/TETEN5.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Teten Masduki mengusulkan program bantuan presiden (banpres) produktif untuk usaha mikro agar dilanjutkan hingga 2021 mendatang. Sebab, masa pandemi masih belum berakhir sehingga dapat membantu pemulihan pelaku usaha mikro.  Teten menyebut, pihaknya telah menerima data sebanyak 28 juta pelaku usaha mikro, padahal alokasinya diperuntukan 12 juta pelaku usaha mikro. "Kita akan masih coba terus mencari solusinya, mudah-mudahan tahun 2021 kami telah usulkan kembali untuk terus dilanjutkan," ujar Menteri Teten dalam diskusi secara virtual (26/10).  Ia memperkiraka, usaha mikro kemungkinan masih mengalami kesulitan untuk kembali pulih pada kuartal pertama tahun depan. Disamping itu, sejak banpres produktif tersebut diumumkan banyak masyarakat yang mendaftar sebagai pelaku usaha mikro, banyak yang mengajukan surat keterangan usaha, sehingga jumlah pemohon membeludak.  Teten mengatakan, terkait banpres untuk 9,1 juta sudah diselesaikan. "Jadi, prosedurnya pengusul ada lima pihak yakni pemerintah daerah, koperasi, bank Himbara, dan ada juga kementerian serta lembaga," jelasnya.  Teten meminta agar para pelaku UMKM sebaiknya mengajukan kepada kepala dinas koperasi dan UKM di tingkat kabupaten atau kota. Nantinya, data tersebut akan masuk ke Kementerian Koperasi dan UKM lalu dilakukan verifikasi bekerja sama dengan BPKP, OJK, dan Kementerian Keuangan.  "Kalau datanya sudah clear and clean bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat yakni memiliki usaha mikro, belum pernah pinjam ke bank dan tabungannya tidak lebih dari Rp 2 juta," tuturnya.  Kemudian, pihaknya memerintahkan pembayaran kepada BNI dan BRI. Kedua bank pelat merah tersebut nantinya akan melakukan pengecekan kembali di lapangan apakah yang bersangkutan tepat, termasuk sebelum ditransfer penerima banpres harus menandatangani pengakuan diri bahwa dirinya layak menerima bantuan.

Menkop Teten Usul Banpres Lanjut Hingga 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pengerajin-Rumah-Boneka-Barbie-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Seorang perajin menyelesaikan pembuatan rumah boneka Barbie yang di banderol 450 ribu hingga 3 juta rupiah tergantung ukuran di workshop Rumah Barbie kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2020). Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tuna" width="100%">
<figcaption>Seorang perajin menyelesaikan pembuatan rumah boneka Barbie yang di banderol 450 ribu hingga 3 juta rupiah tergantung ukuran di workshop Rumah Barbie kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2020). Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tuna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bantuan Presiden (Banpres) Produktif kepada 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disalurkan guna mendorong keberlangsungan usaha mereka. Selain menambah modal para pelaku UMKM, manfaat lainnya dapat menjadikan usaha mikro yang unbankable menjadi bankable.  Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengatakan, jika pelaku UMKM sudah bankable tentunya bisa lebih mudah mengakses pinjaman di perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya. "Banpres ini membantu pelaku usaha mikro. Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (22/8).  Ia mengatakan, pihaknya juga terus berupaya agar pelaku usaha mikro kedepannya dapat dengan mudah mendapatkan tambahan modal kerja atau mendapatkan bantuan lainnya dari Pemerintah dengan mudah. “Nantinya yang sudah bisa mengakses banpres produktif bisa juga mengakses KUR super mikro itu merupakan suatu kesinambungan bunganya itu ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.  Supari mengungkapkan, pihaknya sendiri telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif kepada hampir 2 juta pelaku usaha mikro yang berhak menerimanya. “Jadi BRI mengambil peran yang cukup signifikan karena BRI punya data dan juga punya jaringan yang bisa membantu Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkolektif data,” ujarnya.  Ia menambahkan, BRI memiliki peran yang signifikan dalam penyaluran Banpres produktif. Hal ini lantaran data yang dimiliki juga sering digunakan oleh dinas-dinas koperasi di kabupaten kota.  “Hari ini saya bincang-bincang dengan pak Deputi, sudah disiapkan untuk BRI segera melakukan validasi untuk 3 juta nasabah calon penerima lagi. Mengejar target 9,1 juta penerima kelihatannya semakin kesini semakin lancar kita bisa support sampai dengan 9,1 juta itu di posisi September ini,” ucapnya.  Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil &amp; Menengah (Kemenkop-UKM) Riza Damanik mengatakan hingga 21 September 2020 sudah ada 5.909.647 usaha mikro atau sekitar 64,50 persen yang mendapat bantuan Rp 2,4 juta dari Pemerintah.  "Pemerintah memberikan bantuan kepada 12 juta usaha mikro, masing-masing usaha mikro mendapatkan Rp 2,4 juta. Untuk tahap awal, pemerintah memberikan bantuan kepada 9.162.486 usaha mikro. Dari 9.162.486 usaha mikro ini, per 21 September 2020, 64,50 persen atau 5.909.647 usaha mikro sudah mendapatkan bantuan," tuturnya.  Ia menjelaskan, target penyaluran bantuan sebesar 100 persen untuk 9.162.486 usaha mikro diharapkan tercapai paling lambat pada 30 September 2020. "Banpres untuk 9,1 juta usaha mikro yang mencapai Rp 22 triliun pada tahap awal ini, diharapkan, paling lambat 30 September 2020 sudah tersalurkan semua," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-6Zumu9fqC4

Banpres Dorong UMKM Jadi Bankable

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Bamsoet-dan-Mensos-bagi-Banpres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo bersama Menteri Sosial Juliari Batubara dan Keluarga Besar FKPPI menyalurkan 1.500 paket sembako Bantuan Presiden (Banpres). Bantuan itu diberikan kepada para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja Timor-Timur, di komplek Seroja, Bekasi Utara.  "Para pejuang, termasuk eks Operasi Seroja, adalah pembela kedaulatan Indonesia. Mereka termasuk bagian kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," ujar Bamsoet usai menyerahkan 1.500 paket Bampres secara simbolis, kepada keluarga pejuang operasi Seroja, di Bekasi, Selasa (16/6).  Bamsoet yang merupakan mantan Ketua DPR RI menilai pelibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas), seperti FKPPI, dalam penyaluran bantuan sosial sangat penting dilakukan. Selain sebagai salah satu wujud partisipasi rakyat, juga untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi.  Kegiatan Ormas yang sehari-hari sangat dekat dengan kehidupan rakyat, akan mempermudah proses penyaluran bantuan sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran.  Diketahui, melalui stimulus fiskal keempat, pemerintah telah mengalokasikan Rp 677,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, dimana Rp 203,9 triliun diantaranya digunakan untuk perlindungan sosial.  Kemensos juga meluncurkan bantuan sosial non-reguler berupa Bantuan Presiden (Banpres) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) patut diapresiasi. Keduanya melengkapi program bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bisa memperluas cakupan kelompok masyarakat yang menerima perlindungan sosial dari negara.  Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, semakin banyak warga yang menerima bantuan sosial, akan semakin meminimalisir timbulnya krisis ekonomi sebagai lanjutan dari krisis kesehatan yang telah melanda Indonesia dan banyak negara dunia lainnya akibat pandemi Covid-19. Ketiadaan krisis ekonomi juga bisa menekan terjadinya krisis sosial dan krisis politik. Sehingga pandemi Covid-19 tidak sampai membuat kondisi bangsa penuh gonjang-ganjing.  Berbeda dengan kalangan menengah atas yang mempunyai pendapatan tetap per-bulan sehingga bisa tetap nyaman menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saudara-saudara kita dari kalangan menengah bawah yang mengandalkan pendapatan harian dari pekerjaan sektor informal, sangat terpukul pendapatannya akibat PSBB.  "Karena itulah negara hadir melindungi mereka dengan berbagai program bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan berdampak pada cepatnya proses pemulihan ekonomi nasional," pungkas Bamsoet.  Dalam acara tersebut, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo menyematkan jaket FKPPI kepada Menteri Sosial Juliari Batubara, sebagai pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari keluarga besar FKPPI. Usai penyerahan 1.500 paket sembako Banpres secara simbolis, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Menteri Sosial Juliari Batubara juga mengunjungi rumah para keluarga veteran dan warakawuri pejuang Operasi Seroja.  Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur, Roni Muaya, mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan Ketua MPR RI pertama yang mengunjungi komplek Seroja sejak didirkan tahun 1976. Kedatangannya ini menjadi pertanda bahwa MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan juga punya kepedulian terhadap para veteran dan warakawuri, khususnya pejuang operasi Seroja, Timor-Timur.  Dalam acara itu juga hadir hadir Wakil Wali kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Ketua Forum Komunikasi Pejuang Korban Perang Operasi Seroja Timor-Timur Roni Muaya, Aster Kasad Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Aspotmar Kasal Mayjen TNI (Mar) Yuniar Ludfi, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Suparmono, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Risyapudin, Ketua FKPPI yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto.

Bamsoet dan Mensos Serahkan Bantuan Sembako kepada Para Veteran

banpres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#banpres