<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/27/land-bank-2511925482.jpg" alt="Badan Bank Tanah pastikan kelola lahan eks-HGU adil bagi daerah-warga" width="100%">
<figcaption>Badan Bank Tanah pastikan kelola lahan eks-HGU adil bagi daerah-warga</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Bank Tanah memastikan pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Sulawesi Tengah (Sulteng) dilakukan secara adil dan berimbang, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat penerima manfaat reforma agraria.</p> <p>"Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya untuk menjadi solusi dalam pengelolaan lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah," kata Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, dikutip dari <em>Antara</em>, Minggu (28/9).</p> <p>Hakiki menyampaikan, kehadiran Badan Bank Tanah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga sebagai lembaga yang mencari jalan tengah antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.&nbsp;"Kami ingin hadir sebagai solusi," kata Hakiki.</p> <p>Menurutnya pula, masyarakat yang sudah ada di dalam lahan akan tetap diperhatikan melalui program reforma agraria di atas hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah. Sementara pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan yang sesuai untuk kepentingan umum.</p> <p>Saat ini, Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.550 Hektare (Ha) di Lembah Napu, Poso, Sulawesi Tengah untuk program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Ia menuturkan melalui program tersebut masyarakat penerima manfaat reforma agraria akan diberikan sertifikat hak pakai selama 10 tahun dan setelahnya dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik.</p> <p>Pada Kamis (25/9) lalu, lanjutnya, Badan Bank Tanah mencatatkan tonggak sejarah baru dalam bidang agraria dengan menyerahkan sertifikat hak pakai kepada 23 subjek reforma agraria tahap I di wilayah Kabupayen Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. "Kami melihat kesuksesan tersebut juga dapat diimplementasikan di Sulawesi Tengah," ujar Hakiki.</p> <p>Oleh karena itu, Hakiki berharap dukungan dari Gubernur untuk melaksanakan program reforma agraria di Sulteng. "Lahan kami sudah siapkan, untuk subjek dan ketentuan lainnya kita memperhatikan arahan dari TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) gubernur dan daerah agar menjamin kepastian hukum kepada masyarakat penerima sertifikat hak pakai," katanya lagi.</p> <p>Gubernur Sulteng Anwar Hafid menjelaskan lahan-lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah menyimpan potensi besar untuk pembangunan. Dahulu masyarakat tidak begitu meminati lahan tersebut karena dianggap kurang bernilai, kini kondisi tersebut berbalik.</p> <p>Lahan eks-HGU yang berada di dataran tinggi sekalipun, kata Anwar, justru menjadi rebutan karena semakin terbatasnya ruang kelola tanah.&nbsp;"Kita harus bijak. Banyak masyarakat kita yang sudah lama tinggal di lahan eks-HGU. Pemerintah daerah ingin mereka tetap merasa aman dan punya kepastian. Karena itu, kami berharap kerja sama dengan Bank Tanah bisa memberi solusi yang adil," ujarnya.</p> <p>Pada audiensi yang juga turut dihadiri sejumlah perwakilan masyarakat dari Lembah Napu, Poso tersebut, Gubernur Anwar memastikan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah dapat berjalan beriringan. "Kalau sesama negara, kita pasti bisa duduk bersama. Saya percaya dengan komunikasi yang baik, semua pihak bisa tenang, masyarakat tidak perlu khawatir, dan pembangunan tetap berjalan," kata Anwar.</p>

Badan Bank Tanah telah menyiapkan lahan seluas 1.550 Hektare (Ha) di Lembah Napu, Poso, Sulawesi Tengah untuk program reforma agraria.

Badan Bank Tanah Pastikan Kelola Lahan Eks-HGU Adil bagi Daerah dan Warga

<p>&nbsp;</p> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/FvTYbD0GWiTCvfXyTTcrWW0YyBmpKlGT3xNiybus-2036737053.jpg" alt="TNI AU mengajukan permohonan penambahan lahan 600 Ha untuk pembangunan Lanud di dekat Bandara VVIP IKN, BBT khawatir akan gejolak sosial dari masyarakat. (Dok. Badan Bank Tanah)" width="100%">
<figcaption>TNI AU mengajukan permohonan penambahan lahan 600 Ha untuk pembangunan Lanud di dekat Bandara VVIP IKN, BBT khawatir akan gejolak sosial dari masyarakat. (Dok. Badan Bank Tanah)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;TNI AU mengajukan permohonan penambahan lahan untuk pembangunan Lanud di dekat Bandara Internasional Nusantara (Bandara VVIP IKN). Karena itu Badan Bank Tanah (BBT) telah melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Tri Budi Utomo di Kantor Badan Bank Tanah, pekan lalu. BBT khawatir perubahan pengalokasian objek dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), berpotensi memicu gejolak sosial dari masyarakat yang menjadi subjek penerima reforma agraria (RA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pertahanan bersama BBT membahas sejumlah isu strategis di bidang pertahanan dan pertanahan. Termasuk terkait dengan permohonan penambahan lahan untuk pembangunan Lanud seluas 600 hektar (Ha) di dekat Bandara Internasional Nusantara (Bandara VVIP IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyampaikan bahwa BBT sangat mendukung upaya TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Hal ini diimplementasikan melalui penyediaan lahan seluas 50 Ha yang termasuk dalam luasan Bandara Internasional IKN seluas 621 Ha untuk pembangunan Lanud kepada TNI AU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan penambahan luasan lahan, lanjutnya, berada di area yang telah diperuntukkan sebagai kawasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana sudah dituangkan dalam rencana induk atau masterplan BBT di PPU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016389638/bank-tanah-bantu-petani-kakao-untuk-penyediaan-lahan-hingga-carikan-bibit-dan-investor">Bank Tanah Bantu Petani Kakao untuk Penyediaan Lahan hingga Carikan Bibit dan Investor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Reforma Agraria merupakan salah satu pilar kesejahteraan rakyat. Kami memiliki kewajiban untuk melaksanakan program baik dari pemerintah tersebut. Komitmen yang telah kami sosialisasikan kepada subjek reforma agraria di PPU ini harus kami jaga,&rdquo; ujarnya dalam keterangan persnya, Kamis (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BBT khawatir bila terjadi perubahan pengalokasian objek TORA, berpotensi memicu gejolak sosial dari masyarakat yang menjadi subjek penerima RA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Badan Bank Tanah telah memiliki masterplan, yang mana peruntukannya sudah disesuaikan dengan RTRW, serta masyarakat telah mengetahui lahan yang akan mereka dapatkan melalui program reforma agraria,&rdquo; jelas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Badan Bank Tanah memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di PPU seluas 4.162 Ha. Dari jumlah luasan tersebut, sebanyak 1.873 Ha telah dialokasikan untuk reforma agrarian, 621 Ha untuk Bandara Internasional Nusantara, kepentingan umum seluas 379 Ha, jalan bebas hambatan seluas 135 Ha, 3 Ha untuk kepentingan sosial dan area pengembangan 1.070 Ha serta badan air seluas 84 Ha.</div>

TNI AU mengajukan permohonan penambahan lahan 600 Ha untuk pembangunan Lanud di dekat Bandara VVIP IKN, BBT khawatir akan gejolak sosial.

TNI AU Minta Penambahan Lahan di Bandara VVIP IKN, Badan Bank Tanah Khawatirkan Muncul Gejolak Sosial

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/bank-tanah-2559911551.jpg" alt="Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo (tengah), Team Leader Project Poso, Mahendra Wahyu (kemeja putih/Badan Bank Tanah). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo (tengah), Team Leader Project Poso, Mahendra Wahyu (kemeja putih/Badan Bank Tanah). (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Bank Tanah (BBT) tak sekadar membagikan tanah dalam program reforma agraria. Lebih dari itu, BBT berupaya keras pemberian hak pengelolaan tanah benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dilakukan di Palu dengan melakukan semacam rekayasa sosial untuk membuat petani kakao sejahtera. Yaitu, mencarikan bibit dan bahkan investor bagi petani dilakukan BBT.</p> <p>Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menuturkan, Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan lumbung kakao Indonesia. Dari 641 ribu ton kakao produksi nasional, sekitar 146 ribu ton kakao berasal dari Sulteng. "Masalahnya kekurangan lahan, bibit, dan pemasarannya. Itu belanja masalahnya dari petani," papar Jarot Wahyu Wibowo pada Senin (4/8).</p> <p>Oleh karena itu, BBT menyiapkan lahan untuk pengembangan kakao. Selain itu menyiapkan master plan pengembangan kakao. "Jadi lahan disiapkan dari eks HGU yang sudah habis masanya," terangnya.</p> <p>Selanjutnya, mendengar permasalahan petani yang mengeluhkan bibit kakao. BBT berupaya untuk ke Badan Pengelolan Dana Perkebunan (BPDP). "Kami akan melakukan MoU atau kesepakatan untuk penyediaan bibit kakao bagi petani. Bank Tanah bersama-sama dengan BI Palu, Kementerian UMKM dan Pemerintah Propinsi membangun ekosistem rantai pasok coklat dari Hulu, seperti bibit, sarana dan prasarana hingga di Hilir dari sisi mitra Investor," terangnya.</p> <p>Nah, masalah lainnya soal pemasaran kakao. Dia mengatakan BBT juga memiliki tugas memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan. "Hambatan kurangnya investor perlu diatasi, kami juga mencarikan investor," urainya.</p> <p>Dia menerangkan, BBT tidak hanya menyiapkan lahan, tapi bekerja dari awal hingga akhir untuk membuat industri kakao di Sulteng mampu bersaing dengan dunia internasional. "Semua masalah kami petakan dan mencari solusinya, jadi Bank Tanah ini mengawal agar benar-benar reforma agraria ini mensejahterakan masyarakat. Itu tugas utama kami," paparnya.</p> <p>Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman menjelaskan, sebenarnya kebijakan ini merupakan upaya hilirisasi kakao di Sulawesi Tengah. "Kami membantu meningkatkan produksi kakao nasional, dengan <em>pilot project</em> di Sulteng," urainya. (idr)</p>

Badan Bank Tanah berupaya membantu petani kakao di Sulawesi Tengah dengan menyediakan lahan, bibit, dan investor.

Bank Tanah Bantu Petani Kakao untuk Penyediaan Lahan hingga Carikan Bibit dan Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/SOcNT4XRPJx3Ub1F3FIbjiTqcTFBlRU0nwA9FcU1-4183354850.jpg" alt="Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah rakyat, dengan harga rumah yang terjangkau bagi masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah rakyat, dengan harga rumah yang terjangkau bagi masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare (Ha) lahan untuk program 3 juta rumah rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Lahan ini tersebar di empat lokasi, di beberapa provinsi berbeda.&nbsp;</p> <p>Adapun lokasinya berada di Purwakarta, Jawa Barat dengan luas lahan tersedia sebanyak 19,4 ha; Bandung Barat, Jawa Barat 23,17 ha; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 3,36 ha; dan Batubara, Sumatra Utara 27,27 ha.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Area ini sangat menarik untuk daerah non perkotaan,&rdquo; ujar Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja dalam acara temu media di Kantor Badan Bank Tanah, Jakarta, Selasa (25/3) petang.&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015816789/7-tanda-anda-lebih-beruntung-daripada-kebanyakan-orang-tanpa-disadari">7 Tanda Anda Lebih Beruntung daripada Kebanyakan Orang, Tanpa Disadari</a></strong>&nbsp;</p> <p>Ia menyampaikan, jumlah luasan tersebut disediakan untuk tahap awal. Nantinya, masih dimungkinkan bertambah lagi guna menyukseskan program 3 juta rumah ini.&nbsp;</p> <p>Dia optimis, target 3 juta rumah ini dapat tercapai. Bahkan, dalam 5 tahun ke depan menjadi 15 juta rumah yang tersedia. Asal, dibarengi dengan kerja cepat dan tata kelola yang baik.</p> <p>Ketersediaan lahan ini pun ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan bertemu para pengembang. Dalam pertemuan, Badan Bank Tanah meminta agar harga rumah yang dipatok pengembang tak terlampau mahal. Diperkirakan ada sekitar 7.000 rumah tapak yang bisa dibangun di atas lahan 73,04 ha lahan milik Bank Tanah.</p> <p>Misalnya, untuk harga jual rumah wilayah Batubara, Purwakarta, dan Bandung Barat tak lebih dari Rp166 juta per unit. Kemudian, untuk harga rumah di Kota Tanjung Pinang dari pengembang diharapkan maksimal sebesar Rp173 juta per unit.&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015816771/blusukan-ke-samsat-bekasi-gubernur-jawa-barat-dedi-mulyadi-janji-bantu-warga-yang-hampir-menangis-karena-tunggakan-pajak">Blusukan ke Samsat Bekasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Janji Bantu Warga yang Hampir Menangis karena Tunggakan Pajak</a></strong>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Diharapkan developer juga tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar. Karena kita sudah memberikan kepastian hukum kepada developer Sekali lagi, tanahnya kita sediakan dalam keadaan clean and clear. Jadi menariknya, di sini kalau ada tuntutan apapun yang dituntut bukan si developer, tapi adalah Badan Bank Tanah,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Nanti skemanya, pengembang diberi hak guna bangunan (HGB) selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika dimanfaatkan, dapat diberikan hak. &ldquo;Untuk berapa lama? Perjanjiannya dengan developer untuk 80 tahun,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Selain lahan yang sudah tersedia ini, Parman mengatakan, masih ada lahan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk membangun rumah murah. Ada lahan dari hasil sitaan aset koruptor yang disita Kejaksaan Agung. Ada pula lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Meski, prosesnya akan memakan waktu cukup panjang. Pasalnya, setelah inkracht, tanah tersebut mesti balik nama terlebih dahulu menjadi milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu).</p> <p>Baru setelahnya diserahkan ke Bank Tanah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) non-tunai berbentuk barang milik negara (BMN). Selain itu, prosesnya tak bisa serta merta diserahkan. Proses ini harus dirapat berama Komisi XI DPR RI untuk kemudian mendapat persetujuan.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>Sementara, untuk aset eks BLBI disebutnya cukup banyak yang potensial digunakan. Misalnya, di Lippo Karawaci. Ada tanah seluas 3,7 ha dengan nilai jual objek pajak (NJOP) Rp10 juta-Rp12 juta per meter persegi yang juga potensial untuk digunakan dalam mendukung program perumahan rakyat.&nbsp;</p>

Badan Bank Tanah siapkan 73,04 hektare lahan untuk program 3 juta rumah rakyat, dengan harga rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Siapkan Lahan Program 3 Juta Rumah, Bank Tanah Temui Pengembang Minta Harga Rumah Tak Terlalu Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/17/bank-tanah-732795378.jpg" alt="Perumahan MBR Asatu Realty Asri yang mendapatkan lahan dari Bank Tanah seluas 4,2 hektar. (Bank Tanah for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Perumahan MBR Asatu Realty Asri yang mendapatkan lahan dari Bank Tanah seluas 4,2 hektar. (Bank Tanah for Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Bank Tanah dinilai memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, Developer menilai Bank Tanah mampu membuat sistem pembayaran yang menguntungkan dan posisi tanah yang strategis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan menuturkan, pihaknya mendapatkan lahan seluas 4,2 hektar dari lelang Bank Tanah. Tanah yang terletak di Kendal, Jawa Tengah tersebut diperuntukkan membangun rumah bagi MBR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami merasakan sendiri banyak keuntungan dengan hadirnya Bank Tanah," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang pertama, Bank Tanah memberikan waktu pembayaran secara tempo. Tidak serta merta setelah memenangkan lelang harus dilunasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi ada tempo yang meringankan, kami pengusaha jadi bisa mengatur untuk berbagai keperluan," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, kedua soal lokasi lahan yang strategis. Menurutnya, Bank Tanah telah memiliki data berbagai tanah yang akan dilelang. Dari luas, letak dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi semua terbuka bisa diakses," paparnya dalam kegiatan Tinjauan lokasi HPL Bank Tanah untuk Perumahan MBR di Kendal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, bisa dilihat sendiri lokasi tanah yang sedang dibangun perumahan MBR, di sebelah itu terdapat perumahan premium dengan harga miliaran. "Artinya di Bank Tanah bisa mendapat tanah yang sangat strategis. Perumahan subsidi bisa memiliki lokasi di perumahan komersil," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu yang perlu dipahami terkait status kepemilikan tanah, karena status lahan dari Bank Tanah sedikit berbeda. Tanah dari Bank Tanah ini hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sosialisasinya sangat jelas, nanti bisa jadi SHM setelah 10 tahun. Ini kami sosialisasikan juga ke masyarakat," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, tantangan soal status lahan itu sudah teratasi. Hanya perlu meningkatkan pemahaman masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti juga sudah jadi biasa saat masyarakat sudah paham," jelasnya.</div>

Pertama, Bank Tanah memberikan waktu pembayaran secara tempo. Tidak serta merta setelah memenangkan lelang harus dilunasi.

Kelebihan Beli Tanah di Bank Tanah Versi Developer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/MENTERI-ATR-736177610.jpg" alt="Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>-&nbsp;Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencoba melakukan terobosan. Yakni, wakaf produktif. Menteri ATR Nusron Wahid menilai bahwa wakaf produktif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.</p> <p>Nusron menuturkan, selama ini konsep wakaf produktif belum populer di Indonesia. Kalau di Timur Tengah, konsep ini sudah populer, bahkan ada bank wakaf. &rdquo;Karena itu, kita mendorong kerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mendorong pentingnya wakaf produktif ini,&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi kemarin.</p> <p>Dia menjelaskan, wakaf produktif adalah sebuah konsep bahwa tanah wakaf didaftarkan dengan sertifikat hak pengelolaan (HPL). Lalu, di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan. &rdquo;Penghasilan dari tanah wakaf tersebut kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat,&rdquo; urainya.</p> <p>Dia mencontohkan bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Arab Saudi. Tanah peninggalan Utsman bin Affan didirikan hotel megah yang kemudian membuka lapangan kerja. &rdquo;Sekaligus, penghasilannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dalam pengelolaan wakaf produktif ini, Nusron mengusulkan untuk berkolaborasi dengan Bank Tanah sehingga tanah yang diwakafkan tetap terjaga. HPL bisa atas nama Bank Tanah.</p> <p>&rdquo;Terkait ini bisa gandeng Bank Tanah. Kemudian, di atasnya bisa dilakukan kegiatan, salah satu contohnya untuk menunjang ketahanan pangan,&rdquo; ujarnya dalam acara pertemuan di Kementerian ATR beberapa waktu lalu.&nbsp;</p> <p>Hadir pada kegiatan ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. <strong>(idr/c19/ali)</strong></p>

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewacanakan wakah produktif untuk ketersediaan tanah.

Menteri ATR Nusron Wahid Gagas Wakaf Produktif Melalui Bank Tanah

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/BPR_Kapolri_Salman-Toyibi-2JPG-2016052487.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencoba melakukan terobosan. Yakni, wakaf produktif. Menteri ATR Nusron Wahid menilai bahwa wakaf produktif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.</p> <p>Nusron menuturkan, selama ini konsep wakaf produktif belum populer di Indonesia. Kalau di timur tengah konsep ini sudah populer, bahkan ada bank wakaf. "Karena itu, kita mendorong kerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk mendorong pentingnya wakaf produktif ini," terangnya dalam keterangan resminya.</p> <p>Dia menjelaskan, wakaf produktif ialah suatu konsep di mana tanah wakaf didaftarkan dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL). Lalu di atas tanah tersebut, Badan Pengelola Wakaf melakukan kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan.</p> <p>"Penghasilan dari tanah wakaf tersebut kemudian dapat difungsikan untuk kemaslahatan umat," urai Nusron.</p> <p>Nusron mencontohkan bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Arab Saudi. Tanah peninggalan Utsman bin Affan didirikan hotel megah yang kemudian membuka lapangan kerja. "Sekaligus, penghasilannya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan," paparnya.</p> <p>Dalam pengelolaan wakaf produktif ini, Nusron mengusulkan untuk berkolaborasi dengan Bank Tanah sehingga tanah yang diwakafkan tetap terjaga. HPL bisa atas nama Bank Tanah.</p> <p>"Terkait ini bisa gandeng Bank Tanah, kemudian di atasnya bisa dilakukan kegiatan salah satu contohnya untuk menunjang ketahanan pangan," ujarnya dalam acara pertemuan di Kementerian ATR beberapa waktu lalu. Hadir pada kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (ILHAM/ali)</p>

Menteri ATR Nusron Wahid menilai bahwa wakaf produktif ini bisa menjadi salah satu cara untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Gagas Wakaf Produktif Melalui Bank Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/hgu-2121013178.jpg" alt="2.086 Ha lahan di IKN disebut dalam status bermasalah, Menteri ATR/BPN beri klarifikasi. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>2.086 Ha lahan di IKN disebut dalam status bermasalah, Menteri ATR/BPN beri klarifikasi. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)&nbsp;Nusron Wahid menjelaskan lahan seluas 2.086 hektare di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur tidak bermasalah atau sengketa, melainkan masa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis.<br /><br />"Sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Itu HGU-nya habis. Memang kalau habis, itu diambil alih negara. (Pemilik lahan) Yang lama keberatan, diambil alih," kata Nusron saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).<br /><br />Nusron menjelaskan bahwa dari luas 2.806&nbsp;Ha itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk. Jika ditempati oleh penduduk, lahan yang sudah diambil alih oleh negara karena jangka waktu HGU yang sudah habis, akan dikelola oleh Bank Tanah.<br /><br />Bank Tanah nantinya akan melakukan reforma agraria sebanyak 30 persen dari total luas lahan, sesuai kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021. Dalam skema reforma agraria, pemerintah dapat memberikan lahan kepada penduduk atau melegalisasi. Dalam hal ini, melakukan sertifikasi tanah kepada penduduk yang sudah lama bermukim di tanah itu.<br /><br />"<em>Land reform</em>&nbsp;ada dua strategi. Dikasih tanah atau mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi. Karena mereka sudah kadung menduduki, dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah (luas tanah)," kata Nusron.<br /><br />Menteri ATR/BPN sebelumnya yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa penyebab 2.086&nbsp;Ha lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas. Faktor-faktor tersebut, di antaranya proses ganti rugi dan penanganan dampak sosial. Selain itu AHY menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan, agar hak-hak masyarakat terjamin.</p>

Menteri ATR sebelumnya, AHY mengatakan, penyebab 2.086 Ha lahan di IKN masih bermasalah adalah karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

Bantah 2.086 Ha Lahan di IKN dalam Status Bermasalah, Nusron Wahid: Itu HGU-nya Habis

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/jpg_20230915_195802_0000-1273230104.jpg" alt="Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. (Antara)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Badan Bank Tanah mendukung percepatan pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengatakan pembangunan proyek Bandara VVIP IKN berada di hak pengelolaan lahan (HPL) Badan Bank Tanah seluas 4.162 hektare. Dari total tersebut, area seluas 290,67 hektare telah disediakan untuk pembangunan proyek Bandara VVIP IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Badan Bank Tanah mendukung upaya pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk mempercepat pembangunan Bandara VVIP IKN. Lahan seluas 290,67 hektare telah kami sediakan dengan tarif nol rupiah," ujar Parman Nataatmadja seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013012748/konstruksi-bandara-vvip-ikn-dimulai-pada-1-november-2023-selesai-juli-2024">Konstruksi Bandara VVIP IKN Dimulai pada 1 November 2023, Selesai Juli 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Parman menambahkan, lahan seluas hampir 300 hektar itu tidak dikenakan biaya karena sudah menjadi peran dan tugas dari bank tanah (land bank).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai mandat dalam PP 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah memiliki kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, salah satunya untuk kepentingan pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Bank Tanah juga telah menyediakan tanah seluas 1.883 hektare untuk dilepas kepada warga dalam rangka reforma agraria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013012599/didukung-fifa-pemerintah-fasilitasi-pusat-pelatihan-sepak-bola-nasional-di-ikn-nusantara">Didukung FIFA, Pemerintah Fasilitasi Pusat Pelatihan Sepak Bola Nasional di IKN Nusantara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, Badan Bank Tanah adalah badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia bentukan pemerintah pusat. Badan ini diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan ini juga bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari tiga menteri yaitu Menteri ATR/BPN selaku Ketua Komite, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR selaku Anggota Komite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dasar Hukum Badan Bank Tanah adalah Peraturan Pemerintah No 64/2021 tentang Badan Bank Tanah, dan Peraturan Presiden No 113/2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013012022/presiden-jokowi-sebut-investasi-di-ikn-bukan-penanaman-modal-yang-sia-sia">Presiden Jokowi Sebut Investasi di IKN Bukan Penanaman Modal yang Sia-sia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan kunjungan ke lokasi HPL Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi dibangunnya Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN Nusantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau kesiapan penggunaan lahan HPL Badan Bank Tanah sebagai sasaran pembangunan Bandara VVIP IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga ikut dalam kunjungan itu, turut mengecek progres pembangunan Bandara VVIP IKN. Bandara tersebut kini telah memasuki finalisasi gambar dan mulai proses tender.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013011277/kadin-indonesia-serahkan-peta-jalan-indonesia-emas-2045-ke-presiden-joko-widodo-di-ikn">Kadin Indonesia Serahkan Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Presiden Joko Widodo di IKN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konstruksi bandara VVIP IKN dimulai pada 1 November 2023 dan ditargetkan selesai pada pertengahan Juli tahun depan," ungkap Menhub Budi Karya Sumadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bandara VVIP IKN ini akan mengedepankan unsur kearifan lokal. Ada tiga unsur yang akan ditonjolkan dari bandara ini, yaitu nuansa Rumah Panjang, Burung Rangkok, dan lukisan garis lengkung khas Kalimantan.</div>

Badan Bank Tanah juga telah menyediakan tanah seluas 1.883 hektare untuk dilepas kepada warga dalam rangka reforma agraria.

Bank Tanah Sediakan Lahan Gratis 290 Hektar untuk Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara 

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/BC992966-C69B-4FB6-8F56-6D75F5466D6B-324726579.jpeg" alt="Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja (tengah) dan Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) saat mengecek lokasi pembangunan bandara VVIP di IKN." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja (tengah) dan Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) saat mengecek lokasi pembangunan bandara VVIP di IKN.</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> - Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja melakukan kunjungan ke lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Di lokasi itu, akan dibangun Bandara Very Very Important Person (VVIP) IKN. Kunjungan itu&nbsp;dilakukan dalam rangka meninjau kesiapan penggunaan lahan HPL Badan Bank Tanah untuk Bandara VVIP IKN.</p> <p>Parman mengatakan, pembangunan proyek Bandara VVIP IKN berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4.162 hektare (ha). Dari total tersebut, seluas 290,67 ha telah disediakan untuk pembangunan proyek Bandara VVIP IKN.</p> <p>"Badan Bank Tanah mendukung upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub untuk mempercepat pembangunan Bandara VVIP IKN. Lahan seluas 290,67 ha telah kami sediakan dengan tarif nol rupiah. Tidak ada pengenaan tarif karena ini merupakan peran dan tugas kami sebagai land bank," ujar Parman, Sabtu (23/9).</p> <p>Sesuai mandat dalam PP 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah punya kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadlian, salah satunya untuk kepentingan pembangunan nasional.</p> <p>Badan Bank Tanah juga telah menyiapkan tanah seluas 1.883 hektare untuk dilepas kepada warga dalam rangka reforma agraria.</p> <p>Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengecek progres pembangunan Bandara VVIP IKN. Dalam keterangannya, Menhub Budi menyampaikan bahwa Bandara VVIP IKN telah memasuki finalisasi gambar dan akan mulai proses tender.</p> <p>"Kita rencanakan 1 November 2023 sudah mulai konstruksi dan diharapkan selesai pertengahan Juli 2024," ujarnya.</p> <p>Unsur kearifan lokal bakal melekat pada pembangunan Bandara VVIP IKN ini. Unsur kearifan lokal yang ditonjolkan dalam desain terminal bandara diantaranya nuansa Rumah Panjang, Burung Rangkok, dan lukisan garis lengkung khas Kalimantan.</p> <p>Rumah Panjang merupakan rumah khas suku Dayak di Kalimantan dan akan ditonjolkan pada bangunan bandara dan pelabuhan. Kedua, burung rangkong merupakan burung endemik khas Kalimantan. Ketiga, lukisan atau garis-garis melengkung khas Kalimantan akan ditampilkan secara modern pada Bandara dan pelabuhan.</p> <p>Adapun rencana tata ruang terminal bandara terdiri dari Terminal VVIP, Terminal VIP, Parkir GSE, Pos Pemeriksaan Sisi Udara, Pos Jaga, Hanggar, Cargo, Catering, DPPU, Rumah Pompa, STP &amp; WTP, Substation Power House, Bengkel / GSE Maintenance, Bangunan Ibadah, Perkantoran, Gedung Karantina, Kantin, Rumah Dinas, TPS, Meteorologi, EOC, PKP PK, Power House, Gardu PLN, ATC Tower.<br /><br /></p>

Parman mengatakan, pembangunan proyek Bandara VVIP IKN berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4.162 hektare (ha).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bank tanah

Berita Terkini