<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SUMUT.jpg" alt="Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Sumut Syariah diminta terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan di daerah. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara,&nbsp;beberapa waktu lalu. "Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah," kata Fatoni, dalam keterangannya, Selasa (19/11). Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan, namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kemudian, Fatoni berkomitmen bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah. Namun, perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing. Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas, dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah. "Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan, pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp 4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp 2,81 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 2,62 triliun. Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan, ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3 persen dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08 persen. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan. Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.

Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan"

Diminta Terus Berinovasi, Bank Daerah Diharapkan Bisa jadi Alternatif Pembiayaan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SUMUT.jpg" alt="Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyoroti pergantian direksi dan komisaris Bank Sumut. Pergantian petinggi bank daerah itu disebut tidak sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Menurut Ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan mengatakan, pergantian direksi bank daerah dapat dilakukan mesti mengikuti regulasi sebagaimana yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mulai dari tahapan komite nominasi dan remunerasi (KNR) dan uji kepatutan dan kelayakan.  "Pergantian yang tidak sesuai prosedur bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Sumut. Sebab, bank itu juga milik masyarakat Sumut juga," ujar Poaradda kepada awak media, Rabu (15/3).  "Kalau dilakukan pergantian secara semena-mena, kami akan panggil kepala biro Perekonomian Pemprov Sumut dan direksi Bank Sumut terkait hal itu," sambung politikus PDIP itu.  Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana Nasution menambahkan, Bank Sumut merupakan milik masyarakat Sumut. Saham saham mayoritasnya dimiliki Pemprov Sumut, yakni lebih dari 50 persen. Selain itu ada saham dari pemerintah kota dan kabupaten.  "Bank Sumut tidak bisa dikelola sembarangan. Tidak bisa dikelola amatiran. Apalagi bank daerah ini akan go public," sebutnya.  Dia menjelaskan, dalam RUPS diumumkan ada peningkatan signifikan dari keuntungan Bank Sumut. "Kalau itu dikelola kembali sembarangan tanpa melalui mekanisme yang ketat dalam mengisi jabatan operasional direktur dan juga komisaris akan berdampak besar bagi kinerja bank Sumut," ucapnya.  Irham berharap OJK tetap menjaga profesionalitas dan integritas dalam hal seleksi direksi dan komisaris Bank Sumut. Menurut dia, pergantian direksi itu telah diatur dalam  Menurutnya, sudah ada Peraturan OJK nomor 34 tentang komite nominasi dan remunerasi (KNR). POJK itu mengatur soal panduan dan syarat pembentukan KNR. Nah, KNR harus diatur sebelum RUPS. Jika tidak ada proses nominasi dalam seleksi atau pergantian direksi dan komisaris, maka terdapat sanksinya pada pasal 25.  Begitu juga untuk rencana pergantian direksi dan komisaris Bank Sumut, sambungnya, anggota KNR mestinya mengumumkan 7 calon direksi sebelum dilakukannya rapat umum pemegang saham (RUPS).  Seperti dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Pemprov Sumut baru saja menunjuk direksi terbaru bank daerah tersebut pada Senin (6/3). Hasil dari RUPS-LB menunjuk Babay Parid Wazdi sebagai calon direktur utama. Babay Parid Wazdi menggantikan Rahmat Fadilah Pohan.  Babay Parid Wazdi sebelumnya merupakan direktur ritel dan syariah Bank DKI untuk periode 22 Maret 2022 – Maret 2023. Sebelum di Bank DKI, Babay Parid telah berkiprah di berbagai bank. Baik bank BUMN maupun bank daerah. Mulai dari Bank Mandiri dan bank bjb.

DPRD Soroti Penunjukan Calon Direksi Bank Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-07-at-08.44.51-1.jpeg" alt="Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi menjadi calon tunggal Direktur Utama Bank Sumut. Babay Parid memang dikenal memiliki pengalaman dan telah diusulkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.  “Sudah ada nama untuk Dirut yaitu Babay Parid Wazdi,” kata Sekda Pemprov Sumatera Utara (Sumut) Arief Sudarto Trinugroho usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di Gedung Bank Sumut, Medan, Senin (6/3).  Menurut Arief, Bank Sumut juga sudah mengajukan nama untuk calon Direktur Bisnis Bank Sumut dan komisaris. “Kalau untuk yang internal calon direktur bisnis karena sesuai dengan tahapan yang kita lakukan hanya dua yang direkomendasikan untuk memenuhi persyaratan yaitu dirut dan satu direktur bisnis,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Selasa (7/3).  Arief menyebutkan pengusulan nama ini sudah diajukan ke OJK untuk melewati tahapan fit and proper. Setelah itu, para calon ini akan disahkan dalam RUPS.  "Karena komisaris dan dewan direksi ini masih melalui beberapa tahapan lagi dan melewati fit and proper dari OJK. Nanti kalau sudah dinyatakan fit oleh OJK ia akan disahkan di RUPS,” tutur Arief.  Walaupun calon Dirut saat ini diketahui berasal dari eksternal Bank Sumut, Arief menyebut Babay memiliki pengalaman yang cukup mumpuni.  “Saya pikir tidak perlu mengkotak-kotakkan karena di eksternal. Mereka juga sudah bisa mengatur pengalaman seperti di Bank Mandiri, Bank Jabar dan sekarang juga pernah jadi Direktur Ritel di Bank DKI. Kan kita menjaring yang terbaik,” ungkap Arief.  Diketahui Babay merupakan pria kelahiran Karawang, 22 Juli 1971 atau berusia 51 tahun per 22 Juli 2022. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997 dan gelar Master di bidang Management Business dari International University of Japan pada tahun 2011.  Babay Parid sudah malang melintang di dunia perbankan dengan seabrek pengalaman dan prestasi. Lihat saja deretan pengalaman yang ia sandang antara lain ialah Team Leader Capability Development Business Banking II Human Capital PT Bank Mandiri (Mei 2014-Januari 2015) dan Transactional Banking Sales Manager Kanwil IV Jakarta Thamrin PT Bank Mandiri (Januari 2015-Mei 2017).  Lalu juga Kepala Divisi International &amp; Transaction Banking Bank BJB (Mei 2017-Oktober 2018) dan Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah (Oktober 2018), Direktur Kredit UMK dan Usaha Syariah merangkap Direktur Keuangan PT Bank DKI (21 Februari 2020-21 April 2021),  Babay juga pernah menjabat sebagai Direktur Kredit UMK &amp; Usaha Syariah Merangkap Direktur Teknologi &amp; Operasional Serta Direktur Pengendalian Risiko Kredit &amp; Kelembagaan PT Bank DKI. Saat ini Babay menjabat sebagai Direktur Ritel &amp; Syariah PT Bank DKI.  Selain itu, Babay juga memiliki pengalaman spesifik, seperti mempublikasikan tulisan terkait ekonomi dan perbankan sebanyak 46 tulisan di berbagai media, baik lokal maupun nasional. Ia juga menyusun buku Distributor Financing (kredit untuk para distributor), dan Supplier Financing (kredit untuk para supplier) dicetak Mandiri University untuk kebutuhan training para RM (Resources Manager) secara nasional.  Untuk prestasi, Babay sendiri memiliki deretan penghargaan seperti kategori Talent Pool Bank Mandiri, CBC Terbaik I Bank Mandiri, Jakarta Commercial Sales Transactional Banking Forum Best, Presenter Team, Beasiswa dari Nakayama Foundation dan Kepala Divisi Terbaik Bank BJB.

Direksi Bank DKI Babay Parid Jadi Calon Tunggal Dirut Bank Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SUMUT.jpg" alt="Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk. (Bank Sumut) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO sebagai bagian dalam upaya  meningkatkan ekspansi kredit serta  pengembangan teknologi informasi dan  layanan digital.  Bank yang nantinya menggunakan kode emiten BSMT itu rencananya akan mengalokasikan 80 persen dana yang diperoleh dari hasil IPO untuk modal kerja guna mendukung ekspansi bisnis perseroan, termasuk kredit modal kerja, kredit investasi hingga kredit konsumtif.  "Sekitar 20 persen sisanya akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan, termasuk layanan digital," kata Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto dalam keterangan di Jakarta, Senin (9/1).  Hadi merinci sebanyak 10 persen akan digunakan sebagai belanja modal, termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan atau perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, 10 persen lainnya akan digunakan untuk belanja operasional berupa pengembangan jaringan ATM, layanan digitalisasi, peningkatan sistem keamanan, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema manage service.  Seiring dengan dinamika yang terjadi terkait dengan pergantian pucuk pimpinan Bank Sumut, perseroan memastikan bahwa proses rangkaian IPO tidak akan terganggu dan operasional perbankan juga tetap berjalan normal.  "Bahkan jajaran direksi dan komisaris Bank Sumut akan segera melakukan paparan publik kepada investor. Semua masih sesuai jadwal," ujar Hadi.  Sesuai prospektus, bank daerah milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatra Utara itu telah menggelar penawaran awal atau bookbuilding sebanyak-banyaknya 2,93 miliar saham (mewakili 23 persen dari total saham Bank Sumut usai IPO) mulai 5 hingga 8 Januari 2023.  Dengan nilai nominal Rp 250 per saham, Bank Sumut mematok harga penawaran pada rentang harga Rp 350 hingga Rp 510 per saham sehingga perseroan berpotensi meraup dana Rp 1,02 triliun hingga maksimal Rp 1,49 triliun.  Dengan alokasi 80 persen dana IPO untuk modal kerja, maka perseroan menganggarkan dana sebanyak-banyaknya Rp1,19 triliun untuk mengerek kinerja bisnis, termasuk ekspansi kredit. Adapun, dana IPO maksimal Rp299,34 miliar sisanya akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi.  Melalui empat perusahaan sekuritas, yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kayhian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, Bank Sumut dijadwalkan dapat memulai tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Februari 2023.  Jumlah kredit yang telah disalurkan Bank Sumut hingga triwulan III 2022 mencapai Rp 26,9 triliun, tumbuh 2,01 persen atau naik Rp534,4 miliar dibandingkan dengan penyaluran pada triwulan II 2022 sebesar Rp 26,36 triliun. Kenaikan tersebut, menurut Hadi, ditopang oleh ekspansi kredit produktif.  Penyaluran kredit Bank Sumut sepanjang 2021 tercatat Rp 25,19 triliun, naik Rp 1,58 triliun atau tumbuh 6,68 persen dibandingkan dengan periode 2020 sebesar Rp23,61 triliun. Kala itu, berdasarkan prospektus perseroan, peningkatan jumlah kredit sejalan dengan ekspansi kredit yang dijalankan oleh Bank Sumut. Ekspansi kredit pada 2021 itu ditopang oleh peningkatan kredit multiguna dan pra pensiun sebesar Rp1,12 triliun dan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 144,86 miliar.  Sementara itu, pada 2019, penyaluran kredit Bank Sumut sebesar Rp23,7 triliun. Dengan begitu, sepanjang tiga tahun terakhir, Bank Sumut konsisten menjaga peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaannya.

Perkuat Ekspansi Kredit dan Layanan Digital, Bank Sumut Berencana IPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20211231103612_7W7A8890_copy_800x534.jpg" alt="doc. Antara" width="100%">
<figcaption>doc. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Manajemen Bank Sumut optimistis dan memastikan bisa melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sesuai rencana pada Juni 2022. Direktur Bank Sumut, Rahmat Fadillah menyampaikan, kinerja keuangan serta penerapan tata kelola dan tingkat kesehatan bank yang semakin baik menjadi kunci untuk menuju IPO.  Saat ini, katanya, proses IPO sedang penandatanganan kontrak kerja dengan "Financial advisor, lawyer, dan marketing communication," katanya dikutip dari Antara, Minggu (2/1).  Penandatanganan kontrak kerja antara Bank Sumut dan lainnya merupakan kewajiban untuk IPO. "Insya Allah, bulan Juni 2022, Bank Sumut sudah IPO atau melantai di bursa," ujar Rahmat.  Dia meyakini penawaran saham Bank Sumut akan diminati pasar karena kinerja semakin bagus. Inovasi digital Bank Sumut, katanya, bahkan berada di posisi ke delapan dari 10 rating.  Tercatat per Oktober 2021, laba PT Bank Sumut telah mencapai Rp506 miliar dan total aset sebesar Rp41,0 triliun. Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengapresiasi kesiapan Bank Sumut untuk menggelar IPO di Juni 2022.  Dia yakin IPO akan memperkuat kinerja Bank Sumut, dan otomatis ikut menyejahterakan masyarakat di Sumut. Dengan IPO, laba Bank Sumut diharapkan terus meningkat sehingga kesehatan bank itu semakin terjaga.

Bank Sumut Dipastikan Melantai di Bursa Juni 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bank-sumut-bantah-blokir-atm-asn-pemko-medan_m_.jpg" alt="Ilustrasi ASN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Sumatera Utara (Sumut) membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan pemblokiran terhadap rekening atau pun Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Melalui Erwinsyah, Pelaksana Sementara (PLS) Pemimpin Bidang Public Relations, pihak Bank Sumut mengklaim tidak pernah memblokir rekening atau pun ATM milik nasabahnya jika tanpa sebab. "Kita memang sedang proses migrasi ke ATM berlogo GPN. Tapi kalau pemblokiran itu, bukan karena belum ATM-nya belum GPN," ujar Erwinsyah,Kamis (21/3) petang.&nbsp; Pemblokiran katanya, dilakukan oleh sistem secara otomatis. Itu pun karena saldo nasabah dibawah Rp 50 ribu.&nbsp;Pihak Bank Sumut juga sudah mengkonfirmasi kepada seluruh cabang. Belum ada pemblokiran yang dilakukan karena belum beralih ke logo GPN.&nbsp; Namun demikian, Erwin mengatakan bahwa, nasabah yang kartu ATM sedang terblokir dapat tetap menarik uangnya secara manual melalui buku tabungan. Hingga masabah mengurus kartu ATM kembali yang sudah berlogo GPN.&nbsp; Untuk kartu berlogo GPN memang stiknya masih kosong. Untuk pengadaannya masih diproses oleh vendor. Kekosongan blanko GPN karena tingginya permintaan untuk migrasi.&nbsp; "Sesuai anjuran BI, kartu ATM berlogo GPN yang ada chip keamanannya terus kita proses. Memang kita sedang kosong karena permintaannya tinggi. Tapi kita usahakan sesegera mungkin kembali tersedia,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Namun, tidak adanya pemblokiran yang dikatakan oleh pihak Bank Sumut dialami sejumlah pegawai dan tenaga honorer Pemko Medan. Mereka tidak bisa mengambil gaji lewat ATM. Pasalnya, kartu ATM mereka diblokir Bank Sumut. Kabarnya, penyebabnya, mereka belum mengganti kartu ATM-nya berlogo GPN sebagaimana sudah diumumkan sebelumnya. Hal itu dialami Yanti, 36. Salah seorang pegawai honorer di salah satu dinas Pemko Medan. Ia mengungkapkan, peristiwa itu terjadi ketika dirinya hendak mengambil gaji bulan Januari yang baru keluar. "Awal tahun biasanya gaji agak terlambat. Setelah gaji ditransfer ke rekening malah uangnya tidak bisa diambil karena kebijakan Bank Sumut," ujar Yanti. Yanti melanjutkan, saat dirinya melakukan transaksi di mesin ATM, muncul pemberitahuan agar nasabah menghubungi kantor Bank Sumut. Kemudian, di bagiain luar mesin ATM terdapat pemberitahuan nasabah Bank Sumut agar segera menukarkan kartu ATM yang dimilikinya dengan kartu ATM yang memiliki chip atau berlogo GPN. "Kami sudah datang ke kantor Bank Sumut Pusat di Jalan Imam Bonjol, Medan. Sebelum ke meja informasi, sekuriti memberitahukan blanko ATM kosong dan disarankan agar bertransaksi secara manual dengan menggunakan buku tabungan", jelasnya. Menurutnya, tidak adanya blanko ATM yang berlogo GPN di Bank Sumut ini sangat disayangkan. Itu membuat dirinya tidak dapat bertransaksi menggunakan mesin ATM. Keberadaan ATM baginya mempermudah nasabah dalam transaksi. Ia pun menyayangkan pembelokiran yang terjadi. Seharusnya, kata Yanti, Bank Sumut jangan langsung melakukan pemblokiran kartu ATM nasabah. "Seharusnya jika tidak ada blanko ATM, pihak Bank Sumut jangan blokir kartu ATM secara sepihak. Ini sangat merugikan kami sebagai nasabah. Untuk itu diharapkan Bank Sumut agar dapat menyelesaikan permasalahan ini," ujarnya.

Bank Sumut Bantah Blokir ATM ASN Pemko Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permaisuri-jadi-pemutus-mata-rantai-lintah-darat-ke-umkm_m_.jpg" alt="Siti Adisma Simangunsong menunjukkan produk ulos yang dikelolanya." width="100%">
<figcaption>Siti Adisma Simangunsong menunjukkan produk ulos yang dikelolanya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, masyarakat ternyata juga butuh permodalan yang cukup untuk menjalankannya. Tidak sedikit UMKM yang kandas karena kekurang modal. Acapkali, para pelaku meminjam uang ke rentenir. Bunganya juga cukup besar dengan jaminan yang tidak menentu. Di Kabupaten Simalungun, tidak sesikit UMKM yang pernah terlibat utang dengan 'lintah darat'. Mereka juga kesusahan membayar hutang mereka. Apalagi dengan UMKM mereka yang terus mengalami pasang surut karena geliat pasar yang menurun. Siti Adisma Simangunsong menjadi salah satu pelaku UMKM yang pernah terlilit utang dengan rentenir. Dia adalah produsen ulos, kain khas Batak yang bermukim di Nagori Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja, Kabupaten Simalungun. Dia sempat kebingungan mencari solusi untuk pembiayaan usahanya. Produksi sempat menurun karena ketiadaan modal. Kesusahan hidupnya bertambah. Dia juga harus membiayai tiga anaknya yang masih SMA dan seorang lagi di SMP. Dia kemudian mendapat informasi tentang program kredit Permaisuri (Perempuan Mandiri dan Suri Tauladan) dari Bank Sumatera Utara (Sumut). Usahanya mulai membaik. "Jadi sejak itulah saya tidak mengutang lagi dengan rentenir. Usaha saya mulai baik lagi, " kata Siti Adisma, Jumat (31/8). Menurutnya Permaisuri sangat membantu. Para kreditur tidak dibebankan agunan ketika meminjam uang. "Jadi memang betul gak terbebani. Cicilannya juga sangat ringan," katanya. Siti Adisma sudah ikut program Permaisuri selama delapan tahun. Program itu memang dibuat Bank Sumut untuk para kaum ibu agar bisa membantu perekonomian keluarga. Para kaum ibu ini dibentuk menjadi kelompok. Usahanya pun beragam. Mulai dari kuliner, kerajinan, hingga berjualan kedai kelontong. "Jadi kelompoknya itu punya yanggung jawab untuk anggotanya. Kalau ada yang tidak bisa membayar cicilan, mereka akan membayarkannya. Istilahnya sistem tanggung renteng," kata Credit Marketing Officer (CMO) Cabang Koordinator Bank Sumut Pematang Siantar Monika Novelista Panjaitan. Selain tanpa agunan, bunganya juga cukup rendah yakni hanya 15,6 persen per tahun. Pinjamannya mulai Rp 1 juta sampai Rp 60 juta yang dibagi dalam beberapa cluster. "Kita berharap dengan adanya bantuan kredit permaisuri ini, kaum ibu dapat mandiri dan menjadikan perekonomian keluarga menjadi mapan," kata Monika. Saat ini kredit Permaisuri sudah hampir mencapai angka yang ditargetkan di Siantar-Simalungun. Untuk Cabang Koordinator (cabkor) Pematang Siantar hampir mencapai target. Dari 50 kelompok, kini sudah terbentuk 40 kelompok binaan. Untuk produk unggulan yang dihasilkan juga terus dibina. Beberapa diantaranya sudah dipromosikan hingga internasional. "Di sini, ada salah satu pengusaha ulos binaan kita, kalau ada pameran UMKM selalu kita bawa," tandasnya.

Permaisuri Jadi Pemutus Mata Rantai 'Lintah Darat' ke UMKM

bank sumut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bank sumut

Berita Terkini