<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/jamkrindo-1421517781.jpg" alt="ILUSTRASI Layanan Jamkrindo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Layanan Jamkrindo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mematok perolehan volume penjaminan sebesar Rp 414 triliun tahun ini. Kolaborasi dan digitalisasi layanan menjadi strategi untuk mencapai target perseroan. Salah satunya dengan menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) untuk channeling. Direktur Kelembagaan dan Layanan Jamkrindo Abdul Bari mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk memperluas hubungan bisnis yang berkesinambungan. Khususnya, meningkatkan porsi penjaminan kredit nonprogram atau penugasan. "Ini merupakan bentuk penyempurnaan atau pembaharuan dari kerja sama sebelumnya yang telah dilakukan," ungkapnya,&nbsp;Senin (6/5). Menurut dia, transformasi merupakan fundamental untuk dapat menghadirkan layanan penjaminan inovatif, kompetitif, pelayanan profesional, efektif, dan efisien secara berkelanjutan. Seiring bertumbuhnya ekonomi digital dan implementasi industri 4.0, Jamkrindo juga berkolaborasi dengan mitra usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Dilakukan secara online, baik host to host, menggunakan web service, maupun aplikasi. Dalam digitalisasi penjaminan, Jamkrindo memiliki aplikasi Jamkrindo Online Suretyship (JOS). Dengan begitu, principal yang membutuhkan penjaminan proyek tidak harus datang langsung ke kantor Jamkrindo. Cukup mendaftarkan diri melalui platform. Sepanjang 2023, Jamkrindo mencatat peningkatan volume penjaminan sebesar Rp 377,63 triliun. Naik double digit sebanyak 20,89 persen year-on-year (YoY). Raihan tersebut turut mengerek laba bersih perseroan naik 12,24 persen YoY menjadi Rp 1,44 triliun. Berbekal kinerja baik sepanjang tahun lalu, Direktur Utama Jamkrindo Akhmad Purwakajaya optimistis mampu merealisasikan target pada 2024. Berbagai strategi disiapkan antara lain berinovasi dalam hal teknologi dan digitalisasi layanan. "Seperti implementasi Jamkrindo Online Suretyship untuk mendukung penguatan bisnis proses non program, akselerasi model bisnis, penerapan manajemen risiko yang robust hingga mempersiapkan talenta masa depan," ujarnya. Dalam transformasi bisnis perusahaan, Jamkrindo menitikberatkan diversifikasi pendapatan. Yakni melalui optimalisasi bisnis non penugasan serta pengembangan model dan proses bisnis. Selain itu juga menguatkan tata kelola risiko dan kepatuhan melalui implementasi three lines of defence serta four eyes principles. Ada pula penguatan di bidang teknologi dan sumber daya manusia (SDM). "Berbagai inovasi dan transformasi terus dilakukan baik dari sisi transformasi pada struktur organisasi, manajemen SDM, sistem teknologi, bisnis dan operasional, tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan serta keuangan guna memperkuat kinerja perseroan secara berkelanjutan," beber Akhmad.

Berbekal kinerja baik sepanjang tahun lalu, Direktur Utama Jamkrindo Akhmad Purwakajaya optimistis mampu merealisasikan target pada 2024.

Jamkrindo Gandeng Bank SulutGo untuk Channeling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/BNI-SMART.jpg" alt="PERLUAS EKOSISTEM SMART PROVINCE -Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Komisaris Utama BNI Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, da" width="100%">
<figcaption>PERLUAS EKOSISTEM SMART PROVINCE -Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Komisaris Utama BNI Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Implementasi Smart Province dan digitalisasi layanan masyarakat semakin krusial dalam mendukung transparansi transaksi keuangan daerah, tata kelola, serta integrasi sistem pengelolaan keuangan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.  Digitalisasi diyakini akan mendorong pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital nasional.  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) sebagai pioneer dalam digital banking, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan dukungan Program Smart Province. Dalam kesempatan ini juga BNI turut bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo dalam hal Kerjasama institusi.  Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Direktur Utama BNI Royke Tumilaar. Dilanjutkan pula dengan kesepakatan bersama oleh Direktur Utama Bank Sulut Go Revino Pepah Bersama Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati di Manado, Selasa (04/10/2022).  Pada kesempatan ini, BNI turut memberikan CSR berupa Mesin Pengolahan Sampah dan juga Kerjasama Smart Province di Sulawesi Utara, dan mendapatkan Rekor Muri yaitu Smart City dengan Komponen Fasilitas bagi Pemerintah Daerah terbanyak  Revino Pepah menyampaikan Bank SulutGo didorong untuk dapat menangkap peluang pertumbuhan ekonomi daerah dengan memacu inovasi dan akses digital yang lebih kuat kepada nasabah di daerah Sulawesi.  Melalui kerja sama ini, dia meyakini BNI dan Bank SulutGo dapat mendukung peningkatan operasional pelayanan masing-masing melalui pemanfaatan produk dan layanan.  “Kami tentunya mengapresiasi BNI yang membuka peluang kerja sama dengan kami. Tentunya ini akan menjadi peluang bagi kami untuk memperkuat tranformasi digital Bank SulutGo dan memberi value prepositition baru bagi nasabah kami,” katanya.  Royke Tumilaar menuturkan implementasi Smart Province ini juga sebagai bentuk dukungan BNI kepada segenap pemerintah kabupaten dan kota menuju 100 Smart City.  Melalui sinergi dengan Bank SulutGo, BNI yakin dapat mendukung tata kelola keuangan Pemerintah Daerah dan pengembangan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.  Gerakan ini bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.  “BNI berkomitmen untuk mendukung percepatan digitalisasi dan layanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan bernilai tambah untuk segenap masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara," sebutnya.  Royke menyampaikan BNI akan membantu mempertemukan berbagai stakeholder dalam membangun smart ecosystem dengan ruang lingkup yang luas baik dalam pemerintahan, bisnis, maupun konsumer.  BNI juga akan membantu implementasi smart government untuk solusi manajemen informasi sistem keuangan PEMDA, solusi penerimaan berbagai jenis pajak atau pendapatan, dan solusi pembayaran.  Sementara itu, smart economy meliputi ekosistem pasar, ekosistem pertanian, ekosistem Nelayan, ekosistem BUMDES dan program BNI Xpora untuk mendukung kinerja UMKM Go Global.  Dengan BNI Xpora dalam peningkatan potensi UMKM di Indonesia melalui ekosistem ekspor agar dapat mengembangkan bisnisnya, serta secara rutin telah melakukan inisiasi business matching dengan diaspora melalui 7 kantor cabang luar negeri yang dimiliki BNI antara lain New York, London, Singapore, Tokyo, Hongkong, Amsterdam dan Seoul.  "BNI juga memiliki smart society yang meliputi ekosistem wisata, ekosistem kesehatan, dan ekosistem pendidikan. Terakhir adalah smart environment yang meliputi program Ayo Menabung dengan Sampah, dan pengelolaan sampah dengan baik dan benar, dimana sampah menjadi bernilai," imbuhnya.

BNI dan BSG Kolaborasi Perluas Ekosistem Smart Province di Sulut

Bank SulutGo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bank SulutGo

Berita Terkini

Jamkrindo Gandeng Bank SulutGo untuk Channeling

BNI dan BSG Kolaborasi Perluas Ekosistem Smart Province di Sulut

Download Aplikasi JawaPos.com