<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1821834694910229551" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/21/Kebakaran-Bank-Panin1-988248252.jpeg" alt="Petugas memadamkan api di ruang pending Gedung Bank Panin, Jakpus pada Selasa (21/1). (Dinas Gulkarmat DKI Jakarta)." width="100%">
<figcaption>Petugas memadamkan api di ruang pending Gedung Bank Panin, Jakpus pada Selasa (21/1). (Dinas Gulkarmat DKI Jakarta).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821834694910229551-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> &nbsp; JawaPos.com - Tidak hanya kebakaran di Kemayoran, Selasa siang (21/10) juga terjadi kebakaran di Gedung Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan menyampaikan bahwa kebakaran terjadi di ruang pendingin gedung.&nbsp; Dinas Gulkarmat Jakarta menerima laporan kebakaran tersebut pada pukul 11.10 WIB. Mereka langsung mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Pos TVRI. Proses pemadaman dimulai pukul 11.19 WIB dan dipastikan selesai pada pukul 11.46 WIB. &rdquo;Saat ini pemadaman sudah selesai,&rdquo; ungkap Satriadi saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com. Secara keseluruhan, Satriadi mengungkapkan bahwa jumlah mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan sebanyak empat unit, sementara personel pemadam kebakaran yang dikerahkan 16 orang. Dia memastikan tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. &rdquo;Dugaan penyebab kebakaran masih proses penyelidikan,&rdquo; kata dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015552082/polres-metro-jakpus-buat-posko-kebakaran-kemayoran-khusus-untuk-perempuan-dan-anak">Polres Metro Jakpus Buat Posko Kebakaran Kemayoran, Khusus untuk Perempuan dan Anak</a> Sebelumnya, kebakaran hebat terjadi di wilayah Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (21/1). Akibatnya 543 rumah hangus terbakar. Tidak kurang dari 1.797 korban yang masuk dalam 607 kepala keluarga harus mengungsi. Mereka kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari tersebut.&nbsp; Sebanyak 30 unit mobil pemadam kebakaran dan 150 personel Gulkarmat dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Tim berhasil mengendalikan api pada pukul 05.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan hingga pukul 06.00 WIB. Saat ini pemerintah bersama instansi terkait lainnya sedang fokus membantu korban kebakaran tersebut.&nbsp;&nbsp; </div> </div> </div> </div> </div>

Terjadi kebakaran di Gedung Bank Panin, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang.

Kebakaran di Gedung Bank Panin, Dinas Gulkarmat Pastikan Sudah Padam dan Tak Ada Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/WhatsApp-Image-2024-09-04-at-132455-2807162928.jpg" alt="PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) dan Muhammadiyah memperkuat kerja sama pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) dan Muhammadiyah memperkuat kerja sama pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PDSB) dan Persyarikatan Muhammadiyah menandatangani nota kesepahaman. Itu untuk memperkuat kerja sama dalam pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah. Penandatanganan dilaksanakan Direktur Utama PDSB Bratha dan Direktur Bisnis PDSB Erick, serta Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief, mewakili PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta. Nota kesepahaman ini diharapkan akan segera dilanjutkan dengan implementasi kerja sama dalam pemanfaatan produk dan layanan di bidang pembiayaan, pendanaan, dan layanan perbankan, yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Direktur Utama PDSB Bratha menyampaikan, kerja sama itu merupakan bentuk komitmen dan apresiasi tinggi kepada Muhammadiyah. Melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan berbagai keuntungan dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. &rdquo;Jaringan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pendidikan, yang dikelola Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia,&rdquo; ujar Bratha. Bratha juga menambahkan, kerja sama itu merupakan kehormatan besar bagi PDSB untuk dapat turut berkontribusi melalui layanan perbankan syariah. Juga memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. &rdquo;Semoga kerja sama ini dapat terus bertumbuh dan berlanjut, memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas lagi melalui layanan perbankan syariah di Indonesia,&rdquo; ucap Direktur Utama PDSB Bratha.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan Muhammadiyah tanda tangani MoU perkuat kerja sama pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah

Bank Panin Dubai Syariah dan Muhammadiyah Tanda Tangani Nota Kesepahaman Memperkuat Kerja Sama Produk dan Layanan Perbankan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-05-13-at-6.04.44-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan surat dakwaan untuk dua terdakwa penyuap pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keduanya yakni, kuasa wajib pajak PT Bank Panin, Veronika Lindawati dan konsultan pajak PT Jhonlin Baratama, Agus Susetyo.  Jaksa KPK juga telah melimpahkan surat dakwaan sekaligus berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, Agus Susetyo dan Veronika Lindawati akan segera disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.  "Jaksa KPK Yoga Pratomo Senin (31/10), telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Agus Susetyo dan terdakwa Veronika Lindawati ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/11).  Saat ini, kata Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta memiliki wewenang terkait penahanan kedua terdakwa. Namun, tim jaksa masih menunggu penetapan majelis hakim dan jadwal sidang perdana untuk terdakwa Agus Susetyo serta Veronika Lindawati.  "Tim jaksa masih akan menunggu di terbitkannya penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan jadwal pertama pembacaan surat dakwaan," ucap Ali.  Sejauh ini, KPK telah menjerat delapan pihak terkait kasus suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 yang menyeret tiga perusahaan besar. Mereka yakni, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji, serta bekas Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak, Dadan Ramdani.  Kemudian, tiga konsultan pajak Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi dan Agus Susetyo, serta seorang kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati. Selanjutnya, mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan dan eks Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II, Alfred Simanjuntak.  Angin Prayitno bersama Dadan Ramdani dan sejumlah anak buahnya diduga telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan pemeriksaan pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mereka diduga mengakomodir jumlah pembayaran pajak sesuai keinginan para wajib pajak.  Karena berhasil mengakomodir keinginan para wajib pajak, Angin, Dadan, Wawan, dan oknum pegawai pajak lainnya diduga telah menerima sejumlah uang. Adapun, rincian uang yang diterima para pegawai pajak yakni, sebesar Rp 15 miliar dari Konsultan Pajak Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi yang mewakili PT Gunung Madu Plantations (PT GMP), pada Januari - Februari 2019.  Selanjutnya, para oknum pejabat pajak diduga juga menerima uang sebesar 500 dolar Singapura dari kuasa wajib pajak sekaligus petinggi PT Bank Panin, Veronika Lindawati, pada pertengahan 2018. Uang SGD 500 ribu yang diduga diterima Angin dan Dadan itu merupakan fee dari total komitmen awal sebesar Rp 25 miliar.  Angin dan Dadan disebut telah menerima uang dengan nilai total sebesar 3 juta dolar Singapura dari Agus Susetyo selaku perwakilan atau konsultan pajak PT Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan Haji Isam. Uang itu diterima Angin, Dadan, dan para oknum pegawai pajak lainnya pada Juli - September 2019.

Konsultan Pajak Jhonlin Baratama dan Bank Panin Segera Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera melakukan penahanan terhadap konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama Agus Susetyo dan konsultan pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) Veronika Lindawati terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak.  Sejauh ini, KPK baru menahan dan menyidangkan dua konsultan Pajak PT Gunung Madu Plantation, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi.  "Tentu nanti akan menyusul berdasarkan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan teman-teman penyidik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/7).  Berdasarkan putusan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji terbukti ada peristiwa suap yang dilakukan kedua perusahaan dalam hal ini Jhonlin dan Bank Panin melalui Agus Susetyo dan Veronika. Karena itu, KPK menegaskan akan segera menahan Agus Susetyo dan Veronika  "Tinggal tunggu waktu saja (untuk ditahan)," tegas Alex.  Dalam keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (22/2) lalu, mantan Anggota Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Yulmanizar mengungkapkan sejumlah pejabat pajak menerima suap dari PT. Jhonlin Baratama yang merupakan perusahaan milik Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Suap itu untuk mengkondisikaan nilai wajib pajak PT. Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017.  Yulmanizar mengatakan, tim pemeriksa pajak bertemu dengan konsultan pajak dari PT. Jhonlin Baratama bernama Agus Susetyo. Nilai wajib pajak dari Jhonlin Baratama pada tahun pajak 2016 sebesar Rp 6.608.976.659 dan tahun pajak 2017 sebesar Rp 19.049.387.750.  “Saya yang ditugaskan. Saya hubungi Agus, ketemu dulu di sekitar SCBD. Kadang di kantor. Paling banyak SCBD di coffee shop,” ucap Yulmanizar.  Dalam pertemuan dengan konsultan pajak PT. Jhonlin Baratama, lanjut Yulmanizar, menagih soal komitmen fee pengurangan nilai pajak. Menurutnya, pihak Jhonlin Baratama meminta agar nilai wajib pajak diturunkan menjadi Rp 10 miliar.  Sebagai upaya pengurangan pungutan, Ditjen Pajak meminta imbalan senilai Rp 40 miliar. Hal ini merupakan fee untuk menurunkan nilai wajib pajak.  “Realisasi fee itu karena sudah lama Pak Agus minta berbagai macam penundaan, sehingga bertahap. Sekitar lima atau beberapa kali,” ucap Yulmanizar  Uang suap tersebut, dibayarkan menggunakan dolar Singapura. Setelah dikurangi untuk jatah Agus, tim pemeriksa pajak diduga mendapat jatah senilai SGD 3,5 juta. Kemudian, dari jatah tersebut, sebesar SGD 1,75 juta diserahkan kepada Angin Prayitno Aji selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak dan Dadan Ramdani sebagai Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak.

KPK Segera Tahan Konsultan Pajak Jhonlin Baratama dan Bank Panin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211116_154350.jpg" alt="Direktur Utama PT. Bank Panin, Herwidayatmo bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT. Bank Panin, Herwidayatmo bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji melalui tim kuasa hukumnya, Syaefullah Hamid menyampaikan, nilai pajak untuk Bank Panin sudah ditentukan oleh Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak sekaligus orang kepercayaan Bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan.  Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, pada 3 Agustus 2018 dilakukan pembahasan akhir nilai pajak Bank Panin yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan perwakilan wajib pajak di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pada pembahasan tersebut, hasil akhir nilai pajak untuk PT Bank Panin disepakati oleh para pihak.  "Pembahasan itu hanya formalitas karena angka itu telah menyesuaikan permintaan Veronika Lindawati. Dakwaan tersebut ternyata tidak melihat BAP para staff pajak PT Panin Bank yang hari ini menjadi saksi," kata Syaefullah Hamid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/11).  Syaeful menyampaikan, proses pemeriksaan pajak dari awal sampai akhir, Bank Panin menanggapi hasil pemeriksaan yang ada dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPHP) dengan pernyataan tidak setuju. Karena berdasarkan keterangan para saksi, seharusnya nilai yang muncul untuk PPh Badan adalah nihil.  "Karena tidak sesuai dengan perhitungan staf pajak, PT Bank Panin menyampaikan Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP no PHP 69/PJ.04/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan nomor 325/DIR/EXT/ 18 yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Presiden Direktur yang menyatakan tidak setuju terhadap seluruh koreksi PPH Badan," ungkapnya.  Dia mengutarakan, Bank Panin meminta kepada tim pemeriksa pajak DJP untuk menyerahkan detail temuan atas pemeriksaan pajak tersebut. Tetapi, tim pemeriksa pajak tidak pernah menanggapi permintaan dari Bank Panin sampai SKPKB diterbitkan.  "Demikian juga dalam BAP staff perpajakan PT Bank Panin lainnya bahwa para saksi juga mengatakan bahwa tanggal 3 Agustus 2018 PT Bank Panin diminta hadir dalam Pembahasan Akhir menyatakan bahwa Ikhtisar Pembahasan Akhir terlihat bahwa PT Panin Bank tetap menyanggah apa yang menjadi koreksi pemeriksa pajak pada PPh Badan," papar Syaefullah.  "Dalam rapat tersebut Tim Pajak PT Bank Panin tidak setuju terhadap hasil Pemeriksaan Tim Pajak atas kurang Bayar PPh Badan sebesar Rp 303.001.545.700. Pada risalah tersebut, menyatakan bahwa sanggahan PT Bank Panin tidak diterima oleh tim Pemeriksa DJP hingga terbit Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)," imbuhnya.  Karena tidak setuju atas Surat Ketetapan (SKPKB) tersebut, klaim Syaefullah, PT Bank Panin mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan SKPKB PPh Badan pertama. Permohonan Pengurangan dan Pembatalan ini sebagian diterima oleh Ditjen Pajak sehingga PT Bank Panin telah menerima pengembalian kelebihan Pembayaran sebagian sebesar Rp160.386.878.050.  Kemudian, atas sisa kekurangan bayar sebesar Rp134.307.686.450 PT Bank Panin mengajukan gugatan, hingga kini masih dalam proses di Pengadilan Pajak. "Dari fakta persidangan sejauh ini ternyata keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang terdiri dari para staf perpajakan PT Bank Panin bertolak belakang dengan surat dakwaan yang mengatakan bahwa pembahasan akhir yg dilakukan oleh tim pemeriksa dan perwakilan Wajib Pajak dengan hasil para pihak setuju sebagaimana Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir," pungkasnya.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Sidang Bank Panin, Nilai Pajak Ditentukan oleh Veronika Lindawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211116_154350.jpg" alt="Direktur Utama PT. Bank Panin, Herwidayatmo bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT. Bank Panin, Herwidayatmo bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami keterlibatan pemegang saham atau bos PT Bank Pan Indonesia (Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan perpajakan. Nama Mu'min Ali kembali disebut-sebut dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa (17/11) kemarin.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan, pihaknya akan mendalami keterlibatan Mu'min Ali Gunawan dalam pengurusan dugaan suap perpajakan. Pendalaman ini akan dilakukan tim jaksa penuntut umum (JPU) dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.  "Tentu akan kami dalami dengan keterangan saksi yang lain dan kalau ada dokumen itu lebih bagus, tentu akan lebih memperkuat alat bukti," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/11).  Menurut Alex, selain fakta yang diungkapkan saksi, untuk menguatkan alat bukti pihaknya membutuhkan dokumen-dokumen untuk mencari tahu sejauh mana keterlibatan Mu'min Ali. Tetapi sejauh ini, para saksi yang dihadirkan baru sebatas mendengar bahwa Mu'min Ali mengetahui persoalan pajak Bank Panin.  "Kalau katanya kan susah, jadi tahu sendiri kan. Saksi itu dia mendengar, melihat, dan mengetahui sendiri, bukan mendengarkan dari orang lain," ungkap Alex.  "Nanti begitu kami konfirmasi ke orangnya 'benar kamu suruhan itu?' 'enggak, Pak' nah susah juga. Jadi, masih katanya kan," imbuhnya menandaskan.  Dalam persidangan yang digelar pada Selasa (17/11) kemarin, JPU pada KPK menelisik keterlibatan bos PT Bank Pan Indonesia (Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam pengurusan perpajakan, pada Bank Panin. Hal ini didalami Jaksa KPK kepada Direktur Utama PT Bank Panin, Herwidayatmo.  Herwidayatmo mengaku selalu melaporkan pengendalian keuangan kepada Mu'min Ali. Termasuk juga nilai wajib Bank Panin.  "Setiap pengeluaran ataupun pembelian apakah juga dikendalikan atau dilaporkan ke Pak Mumin Ali?," tanya Jaksa KPK.  "Ada aturan mekanisme pengeluaran biaya," jawab Herwidayatmo saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11).  Mendengar pernyataan Herwidayatmo, Jaksa KPK pun mencecar apakah setiap laporan keuangan sampai kepada pemegang saham Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan. Hal ini pun diamini oleh Herwidayatmo.  "Itu kan SOP, apakah sampai ke Pak Mumin Ali? Sepengetahuan dia?," telisik Jaksa KPK.  "Tidak sedetil itu," ungkap Herwidayatmo.  Herwidayatmo juga tak menampik pihak Direksi Bank Panin melaporkan nilai wajib pajak senilai Rp926.263.445.392 pada 2016. Dia pun mengaku nilai kewajiban pajak itu pun dilaporkan ke Mu'min Ali Gunawan sebagai pemegang saham Bank Panin.  "Kemudian kalau pengeluaran pajak bagaimana? Apakah disebutkan nominalnya yang dibayarkan sangat besar bagi Bank Panin? Apa juga dilaporkan ke Mumin Ali?" cecar Jaksa KPK.  "Tugas kami di Direksi setelah di Direktur Keuangan apakah Direksi kan pasti sampaikan laporan keuangan kita. Iya (dilaporkan ke Mu'min Ali Gunawan) bahwa kita punya kewajiban sekian itu ada penjelasannya," ungkap Herwidayatmo.  Dalam surat dakwaan, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp926.263.445.392.  Veronika Lindawati yang merupakan orang kepercayaan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD500 ribu atau setara Rp5 miliar dari komitmen fee Rp25 miliar. Dalam kesempatan itu, Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya.  Dalam perkaranya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan SGD4 juta. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp57 miliar.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Usut Keterlibatan Mu'min Ali Gunawan, KPK Butuh Alat Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211116_154350.jpg" alt="Direktur Utama PT. Bank Panin, Herwidayatmo bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT. Bank Panin, Herwidayatmo bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik keterlibatan Direktur Utama PT Bank Pan Indonesia (Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam pengurusan perpajakan, pada Bank Panin. Hal ini didalami Jaksa KPK kepada Direktur Utama PT Bank Panin, Herwidayatmo.  Herwidayatmo mengaku selalu melaporkan pengendalian keuangan kepada Mu'min Ali. Termasuk juga nilai wajib Bank Panin.  "Setiap pengeluaran ataupun pembelian apakah juga dikendalikan atau dilaporkan ke Pak Mumin Ali?" tanya Jaksa KPK.  "Ada aturan mekanisme pengeluaran biaya," jawab Herwidayatmo saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap perpajakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11).  Mendengar pernyataan Herwidayatmo, Jaksa KPK pun mencecar apakah setiap laporan keuangan sampai kepada pemegang saham Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan. Hal ini pun diamini oleh Herwidayatmo.  "Itu kan SOP, apakah sampai ke Pak Mumin Ali? Sepengetahuan dia?" telisik Jaksa KPK.  "Tidak sedetail itu," ungkap Herwidayatmo.  Herwidayatmo juga tak menampik pihak Direksi Bank Panin melaporkan nilai wajib pajak sebesar Rp926.263.445.392 pada 2016. Dia pun mengaku nilai kewajiban pajak itu pun dilaporkan ke Mu'min Ali Gunawan sebagai pemegang saham Bank Panin.  "Kemudian kalau pengeluaran pajak bagaimana? Apakah disebutkan nominalnya yang dibayarkan sangat besar bagi Bank Panin? Apa juga dilaporkan ke Mumin Ali?" cecar Jaksa KPK.  "Tugas kami di Direksi setelah di Direktur Keuangan apakah Direksi kan pasti sampaikan laporan keuangan kita. Iya (dilaporkan ke Mu'min Ali Gunawan) bahwa kita punya kewajiban sekian itu ada penjelasannya," ungkap Herwidayatmo.  Dalam surat dakwaan, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp5 miliar dari Rp25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp926.263.445.392.  Veronika Lindawati yang merupakan orang kepercayaan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD500 ribu atau setara Rp5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar. Dalam kesempatan itu, Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya.  Dalam perkaranya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan SGD4 juta. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp57 miliar.  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Saksi Akui Mu'min Ali Gunawan Tahu Persoalan Nilai Pajak Bank Panin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cewek-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Veronika Lindawati, yang merupakan orang kepercayaan Bos PT. Bank Pan Indonesia (Panin) Mu'min Ali Gunawan. Dia akan bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan perpajakan yang menjerat dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/11).  Selain Veronica, Jaksa KPK juga akan menghadirkan Direktur Utama PT Bank Panin, Herwidayatmo; mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT Bank Panin, Ahmad Hidayat; dan Chief Financial Officer PT Bank Panin, Marlina Gunawan.  Nama Mu'min Ali Gunawan sempat muncul dalam persidangan kasus dugaan suap pengurangan nilai wajib pajak kepada dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Mu'min Ali Gunawan disebut sebagai bos dari Veronika Lindawati yang memerintahkan agar bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin.  Terlebih dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392.  Veronika Lindawati hanya menyerahkan uang kepada Angin Prayitno Aji melalui Wawan Ridwan sebesar SGD 500 ribu atau setara Rp 5 miliar dari komitmen fee Rp 25 miliar. Dalam kesempatan itu, Angin Prayitno Aji tidak mempermasalahkannya.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Selain dari Bank Panin, penerimaan suap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga dari PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Orang Kepercayaan Bos Bank Panin Bersaksi di Sidang Kasus Suap Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_PENETAPAN-TERSANGKA-IMAM-NAHRAWI_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019). KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. Foto:Miftahulhayat/Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui akan mendalami dugaan keterlibatan Bos Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan perpajakan. Lembaga antirasuah masih akan mendalami hal ini melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani.  Sebab dalam persidangan terungkap, Veronica Lindawati disebut diutus oleh Mu'min Ali Gunawan untuk mengurus perpajakan Bank Panin.  "Keterangan saksi itu kan enggak berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti yang lain. Jadi kemarin itu kan pengakuan dari pemeriksa pajak yang bicara dengan si Veronica itu. Kan katanya Veronica diutus oleh bos katanya kan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dikonfirmasi, Rabu (27/10).  Alex menyampaikan, seorang saksi saja tidak cukup untuk memenuhi dugaan keterlibatan seseorang dalam suatu perkara. Dia memastikan, akan mendalami hal ini melalui keterangan saksi lainnya yang dihadirkan ke persidangan.  "Nah itu kan saksi tidak langsung jadi enggak bisa juga pakai omongan katanya kan susah. Nanti kita dengarkan dulu keterangan dari Veronica apa dia bilang, jangan keterangan yang katanya, tadi kita harus mendengarkan keterangan dari orang langsung ngomong itu," ungkap Alex.  Oleh karena itu, KPK akan terlebih dahulu mendengarkan kesaksian dari Veronica terkait fakta yang muncul dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menambah titik terang perkara rasuah tersebut.  "Iya tidak serta merta keterangan satu orang langsung kita panggil, wah nanti kalau katanya -katanya, nanti saya bisa sebutkan kalian semua loh saya katanya," cetus Alex.  Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak Bank Panin.  Terlebih dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Dugaan suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392.  Meski demikian, tim kuasa hukum dari pihak PT Bank Panin Samsul Huda sempat membantahnya. Menurutnya, Bank Panin adalah entitas bisnis perbankan yang sangat taat terhadap aturan, ketat dan transparan dalam mengelola dana publik. Karena diawasi oleh regulator, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kemenkeu, Auditor Independen dan publik selaku nasabah maupun pemegang saham.  Dia menyebut, Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak diklaim tidak pernah menegosiaasikan penurunan kewajiban pajak. Namun mempertanyakan validitas temuan ke Tim Pemeriksa DJP.  "Bank Panin menilai temuan Tim Pemeriksa tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Bank Panin menegaskan tidak ada kekurangan pembayaran kewajiban pajak di Tahun Pajak 2016," tegas Huda.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Selain dari Bank Panin, penerimaan suap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga dari PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Gali Keterlibatan Bos Bank Panin dalam Kasus Suap Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Boyamin-Saiman_1.jpg" alt="Kordinator MAKI Boyamin Saiman. Mulyana/Antara" width="100%">
<figcaption>Kordinator MAKI Boyamin Saiman. Mulyana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menghadirkan Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan dalam persidangan, kasus dugaan suap pengurusan pajak yang menjerat dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Hal ini dinilai penting untuk menambah titik terang perkara dugaan suap pengurusan pajak.  Kehadiran Mu'min Ali diharapkan tak lain untuk mengonfirmasi lantaran namanya sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus pengurusan pajak.  "Hukumnya wajib KPK hadirkan Mu'min Ali Gunawan dihadirkan sebagai saksi di persidangan Tipikor," kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dikonfirmasi, Selasa (26/10).  Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Mu'min Ali Gunawan disebut mengutus orang kepercayaannya, Veronika Lindawati untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak Bank Panin. Terlebih dalam surat dakwaan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin.  Dugaan suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392. Oleh karena itu, Boyamin meminta jaksa penuntut umum (JPU) bisa menghadirkan Mu'min Ali ke persidangan, agar menambah titik terang penanganan perkara tersebut.  "Alasan untuk membuat terang perkara," tegas Boyamin.  Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyampaikan pihaknya memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan pemilik PT. Bank Pan Indonesia (Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan perpajakan. Hal ini untuk mendalami fakta yang terungkap dalam persidangan, karena diduga mengutus orang kepercayaannya Veronika Lindawati terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin yang mencapai Rp 900 miliar.  "KPK pastikan bahwa demua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, tentu KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," ujar Firli beberapa waktu lalu.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini memastikan, pihaknya berkomitmen mengusut tuntas perkara dugaan suap pengurusan pajak yang kini sedang menyidangkan dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Dia memastikan, tidak pandang bulu dalam mengusut dugaan rasuah perpajakan tersebut.  "KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidam pernah lelah utk memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi. Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti, karena itu prinsip kerja KPK," tegas Firli.  Dalam perkaranya, dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramadan didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar.  Selain dari Bank Panin, penerimaan suap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga dari PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP).  Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Didesak Hadirkan Mu'min Ali Gunawan ke Sidang Kasus Suap Pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bank panin

Berita Terkini