<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/LOGO-BANK-OCBC-NISP-Salman-ToyibI-5-654927163.jpg" alt="Warga melintas di depan logo bank OCBC NISP di Jakarata, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga melintas di depan logo bank OCBC NISP di Jakarata, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC Indonesia) berencana mengakuisisi 99 persen saham PT Bank Commonwealth (PTBC). Aksi korporasi itu akan memperkuat posisi pasar bank berkode emiten NISP tersebut di segmen konsumen serta usaha kecil dan menengah (UKM). Kemarin (16/11) OCBC Indonesia menandatangani sale and purchase agreement dengan Commonwealth Bank of Australia (CBA) terkait akuisisi saham. Rencana dua bank swasta itu memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rapat umum pemegang saham (RUPS), dan pemenuhan kondisi lainnya. &rdquo;Setelah akuisisi selesai, PTBC akan diintegrasikan ke dalam OCBC Indonesia,&rdquo; kata Presiden Direktur OCBC Indonesia Parwati Surjaudaja. Di usia 82 tahun, OCBC Indonesia merupakan bank swasta terbesar keempat di Indonesia berdasar aset per 31 Agustus 2023. Tercatat, total aset konsolidasi mencapai Rp 247 triliun. Meningkat 12 persen secara year-on-year (YoY). Selain itu, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) bank kuat di posisi 23,2 persen. Jauh di atas ketentuan minimum sebesar 6 persen. Parwati menjelaskan, rencana akuisisi meningkatkan skala bisnis OCBC Indonesia. Mengingat, PTBC memiliki basis klien yang menarik dan komplementer pada segmen nasabah konsumen dan UKM (ritel). Harapannya, penggabungan kemampuan kedua bank dapat memperkuat platform perseroan dalam mengambil peluang pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia. Di antaranya, wealth management dan automotive joint financing. Tujuannya, memperluas penawaran produk dan layanan. &rdquo;Rencana akuisisi ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC Indonesia dalam memberikan layanan keuangan yang komprehensif. Baik untuk segmen konsumen maupun UMKM,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Group Chief Executive Officer of OCBC Helen Wong menyatakan, perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara masih memiliki peluang yang besar dan akan terus meningkat. Salah satunya, Indonesia. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia secara jangka panjang. &rdquo;Karena itu, OCBC Group akan terus berinvestasi di tanah air,&rdquo; tegas Helen.&nbsp;(han/c14/dio)

PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC Indonesia) berencana mengakuisisi 99 persen saham PT Bank Commonwealth (PTBC) untuk memperkuat bank NISP.

OCBC Indonesia Ambil Alih Kepemilikan Bank Commonwealth

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/WhatsApp-Image-2023-08-09-at-201555-1635842657.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus kredit macet PT HMU kepada Bank OCBC NISP digelar di PN Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus kredit macet PT HMU kepada Bank OCBC NISP digelar di PN Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perusahaan milik Susilo Wonowidjojo, PT Hari Mahardika Usaha (HMU) dapat dituntut membayar kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI) senilai Rp 232 miliar kepada Bank OCBC NISP. Hal itu seiring kewajiban tanggung renteng antara pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan produsen rambut palsu asal Sidoarjo itu. Kuasa Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, Susilo Wonowidjojo selaku tergugat 1 turut secara tanggung renteng bersama pemegang saham lain termasuk komisaris dan direksi PT HSI wajib membayar utang kredit kepada Bank OCBC NISP. Seluruhnya dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi. &rdquo;Ini sesuai Pasal 3 ayat 2 (b) UU Perseroan Terbatas Tahun 2007. Bahkan, mantan pemegang saham tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadinya jika sewaktu yang bersangkutan masih sebagai pemegang saham, terbukti melanggar prinsip Piercing the Corporate Veil (PCV),&rdquo; kata Hasbi di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (9/8). Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo Moh. Fatkan, menghadirkan guru besar hukum bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S sebagai saksi ahli. Dalam kesaksiannya, Nindyo mengatakan, terkait PCV, ada dua doktrin terkait. Pertama, adanya suatu perbuatan hukum membebankan tanggung jawab pada para pengurus korporasi, para direksi, dan para pemegang saham, yang seharusnya kebal dari tanggung jawab dimaksud. Kedua yaitu adanya perbuatan melawan hukum. &rdquo;Jika dicermati terdapat hubungan sebab akibat yang memicu diterapkannya doktrin PCV. Para pengurus perseroan yang sebenarnya kebal dari tanggung jawab, menjadi tidak kebal dan malah memikul beban tanggung jawab, akibat dari suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan. Faktor perbuatan melawan hukum ini dianggap menjadi faktor utama yang memicu diterapkannya doktrin PCV,&rdquo; kata Nindyo. Menurut dia, tindakan pemegang saham melakukan penjualan saham yang dimilikinya pada perseroan ketika mengetahui atau memperkirakan perseroan tidak dapat membayar utang-utangnya, dapat diduga kuat bahwa pemegang saham tersebut memenuhi unsur pelanggaran pasal 3 ayat 2 (b) UU PT, yaitu baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. &rdquo;Indikasinya adalah bahwa pemegang saham yang bersangkutan patut diduga telah mengetahui atau dapat memperkirakan perseroan tidak dapat membayar/melunasi utang-utangnya,&rdquo; tutur Nindyo. Kuasa hukum tergugat 1, 3, 6, dan 10, Gunadi Wibakso mengatakan, penjelasan saksi ahli di persidangan harus ada pembuktian bahwa tergugat melakukan tindakan melawan hukum. &rdquo;Bagi kami yang dijelaskan saksi ahli, harus ada terbukti melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu pemegang saham tersebut harus merupakan pemegang saham mayoritas. Jadi semua kriteria itu tidak ada di Susilo Wonowidjojo,&rdquo; kata Gunadi seusai persidangan. PT Hair Star lndonesia (PT HSI) mengajukan pinjaman kepada Bank OCBC NISP sejak 2016. Yakni berupa kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig yang pabriknya berada di Sidoarjo. Pada saat kredit tersebut diberikan pada Agustus 2016, Meylinda Setyo (istri Susilo Wonowidjojo) berada dalam Susunan Pengurus PT HSI sebagai Presiden Komisaris. Pada tahun yang sama pada Desember, PT HMU milik Susilo Wonowidjojo menjadi pemegang saham pengendali PT HSI bersama PT Surya Multi Flora, dengan masing-masing sebanyak 50 persen saham. Adapun berdasar data AHU, Kementerian Hukum dan HAM, akta Nomor 016 tanggal 28 Juli 2016 dan diperbarui pada 21 Juli 2021, Susilo Wonowidjojo memiliki sebanyak 99,9 persen saham PT HMU senilai Rp 1,93 triliun. Terkait kepemilikan saham, pada 17 Mei 2021, berdasar akta perusahaan Nomor 12, kepemilikan 50 persen saham PT HMU di PT HSI tiba-tiba beralih kepada Hadi Kristianto Niti Santoso. Sementara PT Surya Multi Flora tetap memiliki 50 persen saham. &rdquo;Hilangnya saham PT HMU dari PT HSI itu kemudian diikuti dengan aksi PKPU yang akhirnya berujung pailit terhadap PT HSI di Pengadilan Niaga Surabaya pada 2021. Kami menduga adanya indikasi perbuatan melawan hukum dari PT HMU milik Susilo Wonowidjojo untuk menghindari kewajiban PT HSI kepada para bank,&rdquo; ujar Hasbi. Pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M. A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10), Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT Hair Star Indonesia/PT HSI (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).

Sidang kasus kredit macet PT HMU kepada Bank OCBC NISP senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo menghadirkan saksi ahli guru besar dari UGM

Guru Besar UGM Jadi Saksi Ahli di PN Sidoarjo Kasus Kredit Macet PT HMU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/WhatsApp-Image-2023-07-26-at-174555-2152750964.jpg" alt="Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesaksian pada sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT HSI di PN Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesaksian pada sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT HSI di PN Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT Hair Star Indonesia (HSI), pengurus perseroan, dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur.&nbsp; Prof Dr Y. Sogar Simamora, dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan kesaksian menegaskan bahwa pemegang saham dan direksi perseroan wajib bertanggung jawab atas perusahaan yang pailit jika harta perusahaan tidak cukup untuk membayar utang. &rdquo;Sepanjang terbukti ada kesalahan yang dilakukan direksi, komisaris, mereka harus bertanggung jawab. Orang bisa dihukum kalau dia salah. Jika harta perusahaan tidak cukup bayar utang-utangnya, sesuai pasal 104 ayat 2 mengatur bahwa setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak cukup melunasi dari harta pailit tersebut,&rdquo; tegas Sogar Simamora, saksi ahli yang dihadirkan tergugat tersebut di PN Sidoarjo, Rabu (26/7), yang dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Sidoarjo Moh. Fatkan. Sogar menegaskan, para pemegang saham, komisaris dan direksi PT HSI juga dapat dituntut secara pribadi untuk melunasi kredit macet kepada Bank OCBC NISP ketika harta pailit tidak cukup untuk membayar utang. Komisaris yang lalai dalam menjalankan tugas mengontrol kegiatan usaha perusahaan dapat dinyatakan bersalah. Namun peran sentral dalam pengurusan perseroan berada di tangan direksi. &rdquo;Ini sesuai pasal 104 UU Perseroan Terbatas,&rdquo; ujar Sogar Simamora. Sogar melanjutkan, pertanggungjawaban pemegang saham dapat berubah menjadi tidak terbatas, dalam situasi terjadinya piercing the corporate veil. Pemegang saham bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan bisa dituntut aset pribadinya. Dalam UU PT pasal 3 ayat 2, ada empat kriteria pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Di antaranya pemegang saham dengan iktikad buruk memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham secara langsung atau tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sehingga merugikan pihak lain. Jika salah satu terbukti, bisa dimintai pertanggungjawabannya. Saksi ahli lainnya, Prof. Dr. M. Hadi Subhan, Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga (Unair) menjelaskan, terkait tanggung jawab pemegang saham dan pengurus, ada beberapa hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban, tetapi harus ada bukti kesalahan. &rdquo;Dalam praktiknya ini sangat sulit. Jika asetnya kurang, bisa diajukan melalui mekanisme gugatan hal lain-lain di pengadilan niaga supaya semua kreditur memperoleh keadilan, bukan hanya diterima salah satu kreditur saja. Kalau memang organ perseroan harus bertanggung jawab secara pribadi,&rdquo; kata Prof Hadi. Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, pada prinsipnya tunggakan utang harus dibayar. Ketika aset PT HSI tidak mencukupi, Bank OCBC NISP dapat menuntut pertanggungjawaban kepada organ perseroan dan pemegang saham. Menurut Hasbi hal itu akan dibuktikan dengan adanya kesalahan yang dilakukan PT HSI dan organ pengurus perusahaan. Dia menambahkan, Bank OCBC NISP sudah memiliki bukti-bukti kuat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pemegang saham dan pengurus PT HSI. Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan. &rdquo;Yang jelas bagi kami, kalau punya utang ya harus bayar, apalagi PT HSI dimiliki salah satu konglomerat di Tanah Air, masa iya berkelit tidak bayar utang Rp 232 miliar,&rdquo; kata Hasbi. Pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP&nbsp; yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M. A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT Hair Star Indonesia (PT HSI) (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).

Sidang gugatan Bank OCBC NISP terhadap PT HSI, pengurus perseroan, dan para pemegang sahamnya terus berlanjut di PN Sidoarjo

Dosen Fakultas Hukum Unair Beri Kesaksian Kasus OCBC NISP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ratusan-ekor-sapi-mati-gegara-kapal-pengangkut-rusak_m_175850.jpeg" alt="Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sidang Pengadilan Tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bank OCBC NISP menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Susilo Wonowidjojo dan pengurus PT Hair Star Indonesia (PT HSI). Yang menyebabkan kredit senilai Rp 232 miliar tidak dibayarkan. Para tergugat diduga dengan sengaja melakukan perubahan pemegang saham dan merombak susunan pengurus PT Hair Star Indonesia (PT HSI) tanpa sepengetahuan Bank OCBC NISP sebagai pemberi kredit atau kreditur. Perubahan pemegang saham dan pengurus tersebut diikuti dengan pailit terhadap PT HSI. Padahal, sesuai perjanjian kredit antara Bank OCBC NISP dan PT HSI, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa setiap perubahan pemegang saham dan pengurus perusahaan harus mendapat persetujuan pihak kreditur. Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan mengatakan, perubahan pemegang saham dan kepengurusan PT HSI tanpa sepengetahuan Bank OCBC NISP terjadi ketika perusahaan produsen rambut palsu atau wig asal Sidoarjo itu masih memiliki utang ke Bank OCBC NISP. &rdquo;Perubahan pemegang saham itu dari PT Hari Mahardika Usaha (HMU), yang 99,99 persen sahamnya dimiliki Susilo Wonowidjojo, telah menjual seluruh kepemilikan saham kepada Hadi Kristanto Niti Santoso sesuai akta tertanggal 17 Mei 2021. Hadi kemudian menjadi pemegang 50 persen saham di PT HSI menggantikan PT HMU. Sisanya 50 persen oleh PT Surya Multi Flora,&rdquo; papar Hasbi Setiawan. Dengan demikian, lanjut dia, Susilo Wonowidjojo melalui PT HMU, tidak lagi menjadi pemegang saham PT HSI. Selanjutnya PT HSI melakukan perubahan kepengurusan. Setelah PT HMU yang dimiliki Susilo Wonowidjojo melepas saham di PT HSI, tiga bulan kemudian diikuti dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan PKPU oleh CV Duta Prima pada 21 Juli 2021. Kemudian pada 27 September 2021, PT HSI dinyatakan pailit berdasar putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya No.57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Hasbi menambahkan, Bank OCBC NISP meminta majelis hakim mencermati transaksi penjualan saham PT HMU di PT HSI kepada Hadi Kristanto Niti Santoso. Selain pihak terafiliasi, penjualan saham yang dilakukan sesaat sebelum adanya gugatan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya oleh CV Duta Prima dan CV Kurnia Jaya yang akhirnya berujung pailit terhadap PT HSI, dinilai sangat menguntungkan PT HMU. &rdquo;Sangat tidak masuk akal ketika Bank OCBC NISP baru saja memperpanjang kredit senilai Rp 232 miliar, tiba-tiba kreditur dengan tagihan hanya Rp 340.250.000 bisa memailitkan. Ini merusak kepercayaan bank kepada para kreditur,&rdquo; kata Hasbi. &rdquo;Apalagi diketahui pada Juni 2021, HSI kembali mengajukan permohonan pencairan kredit ke Bank OCBC NISP sekitar USD 233.000, tanpa memberitahukan adanya perubahan pemegang saham dan sudah adanya permohonan PKPU pada Juni 2021,&rdquo; tambah dia. Hasbi menjelaskan, salah satu alasan Bank OCBC NISP menyetujui pinjaman kepada PT HSI karena Meylinda Setyo adalah pemegang 50 persen saham dan menjadi Presiden Komisaris PT HIS merupakan istri dari Susilo Wonowidjojo. Selanjutnya, Lianawati Setyo adalah adik dari Meylinda Setyo, menjadi Wakil Presiden Direktur PT HSI. Susilo Wonowidjojo merupakan salah satu orang terkaya atau Konglomerat di Indonesia versi Majalah Forbes. &rdquo;Melihat dari profil pengurus dan pemegang saham ini, menjadi pertimbangan Bank OCBC NISP untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI. Perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris di PT HSI tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Bank OCBC NISP, merupakan bukti para tergugat dan turut tergugat telah melanggar perjanjian pinjaman yang dibuat pada 1 Agustus 2016 dan ini adalah perbuatan melanggar hukum,&rdquo; terang Hasbi. Dari materi duplik tergugat 1, 2, 6, dan 10, yang masuk ke Pengadilan Negeri Sidoarjo pada 24 Mei, para tergugat menyatakan gugatan Bank OCBC NISP termasuk kategori wanprestasi karena gugatan berkaitan dengan pelanggaran atas isi perjanjian kredit PT HSI yang dilakukan para tergugat dan turut tergugat 1. Pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak atas perjanjian yang telah disepakati bersama termasuk dalam kategori wanprestasi. Dalam pokok perkara, tergugat 1, 2, 6, dan 10 menolak gugatan yang diajukan penggugat. &rdquo;Terlihat sekali para tergugat konsisten untuk melepaskan diri dari tanggung jawab membayar utang yang telah diberikan Bank OCBC NISP selama bertahun-tahun yang perjanjiannya selalu diperbarui setiap tahun. Kalau punya utang ya harus dibayar,&rdquo; jelas Hasbi. Pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama/PT HMU (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11) serta PT Hair Stair Indonesia (PT HSI) (turut tergugat 1), Ida Mustika (turut tergugat 2).

Bank OCBC NISP menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Susilo Wonowidjojo dan pengurus PT HSI, menyebabkan kredit macet Rp 232 M

OCBC NISP Buka Suara Soal Kredit Macet Pengusaha Asal Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-205602-661967582.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus gugatan perdata kredit macet di Pengadilan Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus gugatan perdata kredit macet di Pengadilan Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Susilo Wonowidjojo dan para koleganya yang menjadi tergugat dalam kasus kredit macet dari Bank OCBC NISP kepada PT Hair Star Indonesia (PT HSI) terus berusaha melepaskan diri permasalahan. Sebagai pemilik 99,9 persen saham PT Hari Mahardika Utama (PT HMU), yang menguasai 50 persen saham PT HSI, Susilo merupakan tokoh sentral pencairan kredit dari Bank OCBC-NISP senilai Rp 232 miliar kepada PT HSI sejak 2016 dan terus diperpanjang. Dalam lanjutan kasus gugatan perdata di Pengadilan Sidoarjo yang berlangsung secara elektronik (e-court), para pihak tergugat menyampaikan nota jawaban. Dalam dokumen yang dikirimkan secara daring menyatakan penolakannya terhadap seluruh materi gugatan Bank OCBC NISP. Penolakan dari para tergugat disertai dengan berbagai alasan. Contohnya tergugat 1, 2, 6, dan 10, menilai PN Sidoarjo tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu. Pihak Susilo (tergugat 1), PT HMU (tergugat 2), dan lainnya, menganggap domisili persidangan seharusnya berada di Jakarta Selatan. Itu sesuai dengan lokasi Bank OCBC NISP yang telah memberikan kredit kepada PT HSI. Sidoarjo merupakan lokasi pabrik PT HSI yang memproduksi rambut palsu atau wig. &rdquo;Para penggugat terus konsisten untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kredit yang telah diberikan Bank OCBC NISP selama bertahun-tahun yang perjanjiannya selalu diperbarui tiap tahun. Sayang sekali, Pak Susilo yang sebenarnya punya reputasi baik harus berakhir seperti ini. Jawaban para tergugat tidak materiil dan dasar hukumnya juga sangat lemah,&rdquo; ungkap Hasbi Setiawan, kuasa hukum Bank OCBC NISP, Kamis (11/5). Secara faktual, Susilo merupakan faktor utama pencairan kredit Bank OCBC NISP dan 6 bank nasional lain untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI senilai lebih dari Rp 1,1 triliun. Dalam perjanjian kredit yang diteken pihak bank dan PT HSI juga tegas dinyatakan bahwa setiap perubahan kepemilikan saham di PT HSI harus mendapat persetujuan bank. &rdquo;Bank OCBC NISP baru mendapat informasi adanya penjualan saham PT HMU di PT HSI setelah ada gugatan PKPU dari kreditur yang punya piutang sekitar Rp 4 miliar. Sampai akhirnya PT HSI pailit akhir 2021 banyak informasi yang tidak jelas terhadap perusahaan ini. Dari prosesnya yang cepat sampai ke putusan pailit, kami menduga memang upaya untuk melepaskan diri dari kewajiban kredit ke sejumlah bank ini sudah didesain secara matang,&rdquo; ungkap Hasbi. Hasbi menyampaikan, para tergugat juga mengungkapkan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Bank OCBC NISP merupakan kerugian yang tidak pasti atau tidak nyata atau dalil yang premature sehingga wajib ditolak. Bahkan, tergugat 4 (Hadi Kristanto) yang kemudian menjadi pemegang 50 persen saham PT HSI dalam jawabannya mengatakan, perjanjian pinjaman Bank OCBC NISP kepada PT HSI dilakukan tidak hati-hati dan tidak profesional. Alasan berbeda disampaikan tergugat 3, PT Surya Multi Flora, pemegang 50 persen saham PT HSI. Dalam jawabannya menuliskan kerugian materiil dan immaterial yang diterima penggugat tidak berlandaskan fakta, sehingga tergugat 3 yang hanya pemegang saham turut tergugat 1 (PT HSI) juga ikut memikul kerugian dengan adanya putusan pailit yang menimpa PT HSI. Penggugat tidak dapat meminta uang paksa kepada tergugat 3 ataupun para tergugat. &rdquo;Kami menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan para tergugat. Kami akan buktikan Bank OCBC NISP memiliki dasar dan bukti hukum yang kuat untuk meminta tanggung jawab kepada para pemilik dan pengurus PT HSI yang nyata-nyata sudah menerima pinjaman Rp 232 miliar serta didukung perjanjian kredit yang sah,&rdquo; tegas Hasbi.

Para tergugat kasus kredit macet Bank OCBC NISP menolak seluruh materi gugatan dalam lanjutan sidang kasus gugatan perdata di PN Sidoarjo

Pengusaha Wig Terus Mangkir, OCBC-NISP Tentukan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/WhatsApp-Image-2023-05-04-at-132144-3680957938.jpg" alt="Persidangan terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di Pengadilan Negeri Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Persidangan terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di Pengadilan Negeri Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persidangan Bank OCBC NISP di Pengadilan Negeri Sidoarjo terus berlanjut. OCBC optimistis memenangkan gugatan terhadap Susilo Wonowidjojo dan tergugat lain terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar. &rdquo;Di persidangan, memasuki agenda pembacaan gugatan, artinya sudah memasuki pokok perkara setelah sebelumnya gagal di tahap mediasi. Dalam perkara ini, Bank OCBC NISP optimistis memenangkan gugatan karena kami memiliki bukti-bukti kuat yang sudah kami persiapkan,&rdquo; kata Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan. Persidangan gugatan Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo dan tergugat lain dihadiri seluruh pihak, penggugat, dan tergugat di PN Sidoarjo pada 3 Mei. Para pihak menyepakati pelaksanaan sidang berikutnya melalui e-court (sidang elektronik) atau dokumen-dokumen di submit melalui elektronik ke pengadilan. Bank OCBC NISP akan memasukkan bukti tertulis pada 31 Mei ke PN Sidoarjo. Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP meminta majelis hakim untuk menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil sebesar lebih kurang US$ 16,50 juta atau Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama (HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Dra Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10), dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT Hair Stair Indonesia/HSI (turut tergugat 1), Ida Mustika S.H (turut tergugat 2). Susilo Wonowidjojo, salah satu orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes itu, merupakan pemegang saham pengendali PT HSI melalui PT HMU sebelum PT HSI dipailitkan secara kontroversial pada September 2021. Hasbi menjelaskan, duduk perkara dari kasus kredit macet itu, Bank OCBC NISP telah memberikan pinjaman kepada PT HSI, perusahaan produsen rambut palsu/wig di Sidoarjo, sebesar US$ 16,51 juta. Salah satu alasan Bank OCBC NISP menyetujui pinjaman tersebut karena Meylinda Setyo adalah pemegang 50 persen saham dan Presiden Komisaris PT HSI yang merupakan istri dari Susilo Wonowidjojo, yang merupakan orang terkaya ke-14 di Indonesia versi Majalah Forbes. Selanjutnya Lianawati Setyo adalah adik dari Meylinda Setyo, Wakil Presiden Direktur PT HSI. Melihat profil pengurus dan pemegang saham itu, menjadi pertimbangan Bank OCBC NISP untuk memberikan pinjaman kepada PT HSI. Kuasa hukum tergugat 5, 7, 8, 9, 11, dan turut tergugat 1 (HSI), Arief Budiman mengatakan persidangan kali ini sudah memasuki pembacaan gugatan artinya sudah masuk ke pokok perkara. &rdquo;Menurut kami gugatan masih premature, karena penggugat sendiri adalah salah satu kreditor yang memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) klien kami yang berujung kepailitan. Dalam proses kepailitan masuk proses pemberesan penjualan harta yang belum dibagikan dan HSI sudah digugat,&rdquo; kata Arief seusai persidangan. Adapun Kuasa Hukum Tergugat 1 (Susilo Wonowidjojo), tergugat 2, 6, dan 10, Gunadi Wibakso mengatakan, gugatan Bank OCBC NISP itu diawali dengan perjanjian utang piutang dengan PT HSI. Dalam gugatan Bank OCBC NISP, PT HSI melanggar perjanjian, menuntut HSI membayar kepada penggugat. &rdquo;Yang disebutkan itu gugatan berdasar perjanjian kredit, yang hanya mengikat penggugat dan PT HSI. Sehingga kami di pihak luar itu, tidak terikat oleh perjanjian. Kami tidak tahu kesepakatan mereka,&rdquo; kata Gunadi. Menanggapi hal tersebut, Hasbi mengatakan, sah-sah saja pihak tergugat dan turut tergugat membantah tidak terlibat dalam kredit macet itu atau menyatakan hal lain. &rdquo;Kita ikuti proses hukum ini, nanti pengadilan yang menilai dan menentukan kebenarannya, dan kami optimistis memenangkan gugatan ini karena kami memiliki bukti-bukti yang kuat,&rdquo; ucap Hasbi.

Bank OCBC NISP optimistis memenangkan gugatan kredit macet senilai Rp 232 miliar dari beberapa tergugat di Pengadilan Negeri Sidoarjo

Sidang Kredit Macet OCBC NISP Lawan Susilo Wonowidjojo Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/Direktur-Utama-Bank-OCBC-NISP-Parwati-Surjaudaja-Salman-Toyibi-1-2311718823.jpg" alt="Direktur Utama Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja (tengah) menyampaikan paparan di dampingi Direktur Bank OCBC NISP, Ibu Hartati (kiri), Direktur Bank OCBC NISP, Bapak Martin Widjaja (kanan) saat Paparan Publik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Ban" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja (tengah) menyampaikan paparan di dampingi Direktur Bank OCBC NISP, Ibu Hartati (kiri), Direktur Bank OCBC NISP, Bapak Martin Widjaja (kanan) saat Paparan Publik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Ban</figcaption>
</figure> BAGI Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, kesetaraan gender bukan lagi menjadi ranah perempuan saja. Untuk membangunnya, perlu support system terdekat, yaitu keluarga. &rdquo;Laki-laki dan perempuan adalah setara. Keduanya punya kesempatan dan kemampuan yang sama untuk melakukan yang terbaik di bidangnya hingga menjadi pemimpin," ungkap Parwati kepada Jawa Pos belum lama ini. Kepada para orang tua, dia mengimbau untuk mengajari anak tentang kesetaraan sejak dini. Sebab, penerapan menuju kesetaraan gender yang dimulai dari keluarga akan berdampak pada lingkungan dan masyarakat. &rsquo;&rsquo;Penting juga mengubah cara pandang untuk tidak mengotak-ngotakkan peran laki-laki dan perempuan,&rdquo; tandasnya. (han/c18/fal)

BAGI Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja, kesetaraan gender bukan lagi menjadi ranah perempuan saja.

Parwati Surjaudaja Tanamkan Kesetaraan sejak Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kali-bertemu-hakim-sudiwardono-meminta-sgd-100-ribu_m_192324.jpeg" alt="Ilustrasi sidang tipikor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sidang tipikor</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proses mediasi gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar gagal atau tidak menemukan kesepakatan damai. Para tergugat tidak dapat memenuhi usul damai yang ditawarkan Bank OCBC NISP. Sehingga, proses dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. &rdquo;Di mediasi tidak menemukan kesepakatan damai. Kami sudah menyampaikan resume perkara dengan tawaran sesuai dengan yang tertuang dalam gugatan, antara lain para tergugat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melakukan pembayaran kerugian materiil sejumlah US$ 16,51 juta atau Rp 232 miliar kepada Bank OCBC NISP,&rdquo; kata Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan sesaat setelah mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Sidang digelar pada Rabu (12/4). Hasbi menambahkan, para tergugat dan turut tergugat beranggapan jika tuntutan Bank OCBC NISP bukan merupakan kewajibannya, sehingga terdapat perbedaan persepsi terkait dengan permasalahan itu yang mengakibatkan mediasi gagal. Bahkan atas ketidakhadiran tergugat 1 (T-1), Susilo Wonowidjojo, dalam agenda mediasi dianggap sebagai suatu itikad tidak baik dalam mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2016 tentang Mediasi. Dengan tidak tercapainya perdamaian, proses mediasi antara penggugat dan para tergugat menjadi gagal. Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, agenda selanjutnya adalah pembacaan gugatan dan akan memanggil para pihak melalui panggilan resmi pengadilan untuk melanjutkan persidangan di PN Sidoarjo. Hasbi menjelaskan, pembahasan dalam mediasi terkait perbuatan yang dilakukan para tergugat, dan dampaknya menimbulkan kerugian bagi Bank OCBC NISP. Yakni adanya perubahan susunan pengurus dan pemegang saham di PT HSI tanpa seizin penggugat. Soal perizinan itu tercantum dalam perjanjian kredit. Setelah perubahan itu, PT HSI diajukan pailit oleh salah satu kreditur dengan nilai yang jauh lebih kecil dari utangnya kepada penggugat. Akibatnya seluruh aset dan bisnis PT HSI berhenti. Sedangkan sebelum dinyatakan pailit, pembayaran kredit dari PT HSI masih berjalan lancar. &rdquo;Inilah yang menjadi perhatian bagi kami agar di kemudian hari tidak ada lagi tindakan-tindakan dari debitur seperti ini yang dapat merugikan perbankan,&rdquo; ucap Hasbi. Nila Prasna Paramitra kuasa hukum dari T-1 (Susilo Wonowidjojo), T-2 (PT HMU), T-6 (Lianawati Setyo), dan T-10 (Daniel Widjaja) mengatakan. kliennya tidak ada sangkut paut dan tidak layak masuk gugatan. Sebab, kliennya tidak ikut menandatangani perjanjian kredit antara PT HSI dan Bank OCBC NISP. &rdquo;Kami sampaikan tidak ada hubungan sama sekali. Hubungan hukum yang ada adalah antara turut tergugat 1 (PT HSI) dan penggugat, tidak selayaknya kami diturutsertakan dalam gugatan ini,&rdquo; kata Nila. Sementara itu, Hasbi menjelaskan dalam perjanjian kredit kepada PT HSI telah disepakati bahwa segala perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris. diharuskan adanya pemberitahuan dan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada penggugat (Bank OCBC NISP). Namun faktanya, PT HSI melakukan perubahan susunan pengurus bahkan perubahan pemegang saham tanpa adanya pemberitahuan kepada penggugat. &rdquo;Jadi tidak relevan kalau tergugat menyatakan tidak ada kaitannya dengan gugatan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT HSI yang pada khususnya terkait dengan perubahan susunan pengurus, setiap keputusannya mesti dapat persetujuan dari pemegang saham, komisaris dan direksi. Jadi semua pihak terlibat dalam perubahan susunan pemegang saham ini,&rdquo; terang Hasbi. &nbsp;

Proses mediasi gugatan perdata Bank OCBC NISP terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar gagal atau tidak menemukan kesepakatan damai

Mediasi Gugatan Kredit Macet Bank OCBC NISP Terhadap Susilo Wonowidjojo Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-29-at-18.41.46.jpeg" alt="Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap Susilo Wonowidjojo terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar mulai memasuki tahap mediasi pertama. Bank OCBC NISP membuka peluang damai bagi para tergugat apabila para tergugat mengajukan tawaran-tawaran perdamaian secara tertulis. ”Pada tahap mediasi pertama ini, Bank OCBC NISP membuka ruang negosiasi atau ruang damai bagi para tergugat, khususnya Susilo Wonowidjojo sebagai tergugat utama untuk mengajukan penawaran perdamaian atas kredit macet PT Hair Star Indonesia (HSI). Kita bisa bicarakan bersama, jika ada itikad baik dari Susilo Wonowidjojo untuk berdamai, persoalan ini akan selesai dan menjadi tidak berlarut-larut,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Rabu (29/3). Hasbi menjelaskan, proses mediasi menjadi bagian dari hukum acara perdata yang membuka ruang diskusi antara para pihak untuk mencari solusi damai penyelesaian sengketa. Para pihak difasilitasi mediator untuk berdiskusi. ”Kami telah menghadirkan perwakilan dari internal Bank OCBC NISP agar mendengar dan mempertimbangkan tawaran-tawaran perdamaian para tergugat. Kami harapkan juga dari para tergugat dapat hadir,” tutur Hasbi Setiawan. Dalam mediasi pertama yang dipimpin mediator Didi Ismiatun, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pihak tergugat utama, Susilo Wonowidjojo tidak hadir. Dia diwakili kuasa hukumnya. Begitu juga dengan pihak tergugat lain. Mediator Didi Ismiatun memutuskan menunda mediasi hingga pekan depan Rabu (5/4), dengan agenda memberikan resume perdamaian dari pihak penggugat dan para tergugat. ”Kepada pihak penggugat diminta menyusun resume yang menceritakan duduk perkara sekilas dan usul damai. Dari tergugat juga harus menyiapkan resume usul. Berdasar Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mediator meminta agar para tergugat langsung menghadirkan prinsipal meskipun hanya sekali, tak hanya diwakili kuasa hukum pada Rabu (5/4),” kata Didi Ismiatun. Dalam gugatan perdata, Bank OCBC NISP minta majelis hakim menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil sebesar ± US$ 16,50 juta atau Rp 232 miliar dan immateriil senilai Rp 1 triliun. Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP  yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT Hari Mahardika Utama (HMU) (tergugat 2), PT Surya Multi Flora (tergugat 3), Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4), Linda Nitisantoso (tergugat 5), Lianawati Setyo (tergugat 6), Norman Sartono M.A (tergugat 7), Heroik Jakub (tergugat 8), Tjandra Hartono (tergugat 9), Daniel Widjaja (tergugat 10) dan Sundoro Niti Santoso (tergugat 11), serta PT HSI (turut tergugat 1) serta Ida Mustika (turut tergugat 2). Susilo Wonowidjojo merupakan pemegang saham pengendali PT HSI melalui PT Hari Mahardika Utama (HMU) sebelum PT HSI dipailitkan secara kontroversial pada September 2021. PT HSI, produsen rambut palsu atau wig asal Sidoarjo memiliki kredit macet di Bank OCBC NISP senilai Rp 232 miliar. Hasbi menambahkan, Susilo sebagai tergugat 1 harus bertanggung jawab atas kerugian Bank OCBC NISP, karena adanya pengalihan saham PT HMU kepada Hadi Kristanto Niti Santoso (tergugat 4) tanpa persetujuan Bank OCBC NISP. Keberadaan Susilo sebagai pemilik HMU yang juga mengendalikan HSI merupakan salah satu pertimbangan bank ketika memberikan kredit pada 2016 dan terus melakukan perpanjangan sampai 2021. ”Dalam perjanjian kredit tegas disebutkan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada debitur (HSI), termasuk kepemilikan saham, harus mendapatkan persetujuan kreditur. Tapi semua kesepakatan itu dilanggar,” kata Hasbi. Kuasa hukum PT HMU Agus Sujatmoko mengatakan, upaya yang dilakukan pihak penggugat dengan melibatkan Susilo Wonowidjojo dalam kasus kredit macet PT HSI kurang tepat. Sebab, Susilo tidak bertindak sebagai komisaris. Meski demikian Agus membenarkan bahwa Susilo Wonowidjojo adalah pemegang 50 persen saham HSI melalui PT HMU. Adapun PT HMU perusahaan yang dimiliki Susilo Wonowidjojo. ”Pak Susilo tidak tahu menahu soal kepailitan PT HSI, soal pengalihan saham juga tidak butuh persetujuan pemegang saham. Soal kredit dengan Bank OCBC NISP tidak tahu menahu,” kata Agus.

Sidang Kredit Macet Tahap Mediasi, Bank OCBC NISP Buka Peluang Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-21.30.14.jpg" alt="Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di PN Sidoarjo. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan gugatan perdata Bank OCBC NISP terhadap konglomerat Susilo Wonowidjojo di Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur memasuki tahap mediasi. Yakni terkait kredit macet senilai Rp 232 miliar atas utang PT Hair Star Indonesia (HSI).  Proses mediasi merupakan hukum acara perdata yang membuka ruang bagi penggugat dan para tergugat mengupayakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Jika tidak menemukan penyelesaian perdamaian dalam mediasi, gugatan perdata kasus kredit macet Bank OCBC NISP yang melibatkan salah satu orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes Susilo Wonowidjojo, dilanjutkan dengan agenda jawaban dari para tergugat.  ”Oleh karena sidang kali ini dihadiri lengkap oleh para pihak dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mengupayakan agar perkara gugatan Bank OCBC NISP bisa dilakukan dengan mediasi untuk menemukan perdamaian yang difasilitasi mediator,” ujar Ketua Majelis Hakim Persidangan Moh Fatkan saat memimpin sidang di PN Sidoarjo, Rabu (15/3).  Seluruh pihak, penggugat dan para tergugat memutuskan untuk melanjutkan perkara ke tahap mediasi. Seluruh pihak menyerahkan penunjukan mediator ditetapkan majelis hakim.  Majelis hakim kemudian menunjuk mediator yang sekaligus hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo R.A. Didi Ismiatun. Disepakati mediasi pertama diadakan pada 29 Maret di PN Sidoarjo dengan menyampaikan resume perkara dan usul-usul perdamaian secara tertulis.  Pengadilan melalui panitera mengimbau kepada para pihak untuk menghadirkan masing-masing prinsipal untuk hadir secara langsung dalam agenda mediasi tersebut. Bagi para pihak selaku perusahaan dapat menghadirkan perwakilan perusahaan dengan melampirkan surat kuasa khusus mediasi.  Selanjutnya bagi para pihak perorangan diminta untuk langsung menghadirkan Susilo Wonowidjojo selaku tergugat 1, Hadi Kristanto Niti Santoso selaku tergugat 2, Dra Linda Nitisantoso selaku tergugat 5, Lianawati Setyo selaku tergugat 6, Norman Sartono selaku tergugat 7, Heroik Jakub selaku tergugat 8, Tjandra Hartono selaku tergugat 9, Daniel Widjaja selaku tergugat 10, serta Sundoro Niti Santoso selaku tergugat 11.  ”Keputusan untuk melakukan mediasi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, yakni melakukan perundingan untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian yang difasilitasi mediator. Penunjukan mediator kami serahkan kepada pengadilan,” kata kuasa hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan.  Dalam gugatan perdatanya, Bank OCBC NISP minta majelis hakim menghukum para tergugat yang menyebabkan kredit macet dengan harta kekayaan pribadi berupa kerugian materiil US$ 16,50 juta dan immateriil Rp 1 triliun.  Adapun pihak-pihak yang digugat Bank OCBC NISP adalah pemegang saham, direksi, dan komisaris PT Hair Star Indonesia. Yakni Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), PT HMU (2), PT Surya Multi Flora (3), Hadi Kristanto Niti Santoso (4), Dra Linda Nitisantoso (5), Lianawati Setyo (6), Norman Sartono M. A. (7), Heroik Jakub (8), Tjandra Hartono (9), Daniel Widjaja (10), dan Sundoro Niti Santoso (11), serta PT HSI (turut tergugat 1) serta Ida Mustika S.H (turut tergugat 2).  Hasbi Setiawan menjelaskan, unsur-unsur melanggar hukum dari para tergugat itu karena PT HSI untuk pertama kali pada Juni 2021 terlambat membayar kredit kepada Bank OCBC NISP senilai US$ 16,50 juta. Meski berdasar laporan keuangan, perusahaan pembuat rambut palsu atau wig asal Sidoarjo Jawa Timur itu mencatatkan laba signifikan dari periode 2015–2020. Bahkan dalam masa pandemi Covid-19, PT HSI tidak pernah mengajukan permohonan relaksasi kepada Bank OCBC NISP.  Selain itu, berdasar informasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya terdapat informasi bahwa PT HSI telah diajukan permohonan PKPU oleh CV Duta Prima tertanggal 15 Juni 2021 dengan perkara No. 57/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby. Adapun utang HSI kepada CV Duta Prima sebesar Rp 340.250.000.  Sebelum diajukan PKPU, PT HSI tidak pernah sama sekali lalai dalam membayar utang terlihat dari laporan kartu fasilitas rekap periode 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021.  Kemudian, terjadi perubahan susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris, PT HSI yang tidak pernah diberitahukan dan tidak disetujui Bank OCBC NISP. Selanjutnya pada awal Juli 2021, PT HSI baru menginformasikan kepada Bank OCBC NISP bahwa PT Hari Mahardika Usaha (HMU) atau tergugat 2 yang 99,99 persen sahamnya dimiliki salah satu orang terkaya versi Majalah Forbes, Susilo Wonowidjojo (tergugat 1), telah menjual seluruh kepemilikan saham di PT HSI kepada tergugat 4 (Hadi Kristanto Niti Santoso) sesuai akta tertanggal 17 Mei 2021. Hadi kemudian menjadi pemegang 50 persen saham di PT HSI, sisanya 50 persen oleh PT Surya Multi Flora (tergugat 3).  ”Perubahan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris di PT HSI tanpa adanya pemberitahuan dan persetujuan dari Bank OCBC NISP, merupakan bukti para tergugat dan turut tergugat telah melanggar perjanjian pinjaman yang dibuat pada 1 Agustus 2016,” terang Hasbi.

Sidang Gugatan Bank OCBC NISP Berlanjut ke Mediasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bank OCBC NISP

Berita Terkini