<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/25/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan berbagai alat bukti, terkait dugaan korupsi dana iklan pada bank Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar). Barang bukti itu didapatkan setelah penyidik KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Bandung, pada Senin (10/3). "Ya pastinya kalau soal disita dan tidak, pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (12/3). Setyo mengungkapkan, penyidik akan menganalisa alat bukti yang diamankan dari kediaman Ridwan Kamil. "Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini ditangani," ucap Setyo. Setyo menyatakan, saat ini Ridwan Kamil masih berstatus sebagai saksi. Namun, Setyo masih enggan mengungkap secara rinci lima pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan pada bank Pemda Jabar. "Saksi. Segera kita sampaikan (identitas tersangka)," tegasnya. Terpisah, juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan, telah menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana iklan pada bank salah satu bank BUMD. Mereka yang ditetapkan merupakan penyelenggara dan pihak swasta. &ldquo;Sekitar lima orang, ada dari penyelenggaran negara dan ada dari swastanya," ujar Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/3). Namun, juru bicara berlatar belakang penyidik ini enggan mengungkapkan identitas para tersangka. Ia berjanji dalam pekan ini akan diumumkan para pihak yang terjerat dalam kasua dugaan korupsi dana iklan yang diduga merugikan keuangan negara Rp 200 miliar. &ldquo;Nanti pastinya rekan-rekan akan tahu pada saat perkara ini dirilis di hari Kamis atau hari Jumat nanti,&rdquo; ucap Tessa. Proses penyidikan ini dilakukan setelah KPK menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) atas kasus dugaan korupsi pada salah satu bank BUMD, pada 27 Februari 2025. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang terjerat sebagai tersangka dalam kasus ini.

Penyidik KPK berhasil mengamankan berbagai alat bukti, terkait dugaan korupsi dana iklan pada bank Pemda Jabar.

KPK Amankan Alat Bukti Dugaan Korupsi Bank BUMD di Jabar dari Rumah Ridwan Kamil

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SUMUT.jpg" alt="Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Pegawai Bank Sumut tengah melayani nasabah. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Sumut Syariah diminta terus berinovasi dan memanfaatkan peluang menjadi salah satu BUMD pilihan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pembangunan di daerah. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri Perayaan Hari Ulang Tahun ke-20 Bank Sumut Syariah dan launching produk baru di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Sumatera Utara,&nbsp;beberapa waktu lalu. "Bank daerah harus inovatif, segera jemput bola, manfaatkan peluang yang ada. Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan dalam pembangunan daerah," kata Fatoni, dalam keterangannya, Selasa (19/11). Menurutnya, keikutsertaan bank daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah, secara regulasi dimungkinkan, namun perlu sosialisasi masif agar Pemda memahami sehingga pembangunan bisa berjalan cepat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kemudian, Fatoni berkomitmen bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus memberikan dukungan penuh untuk memperkuat Bank Sumut konvensional dan Bank Sumut Syariah. Namun, perlu diikuti masyarakat agar bank kebanggaan masyarakat Sumut ini semakin eksis dan mampu bersaing. Terdapat tiga produk baru Bank Sumut yang diluncurkan, yaitu pertama, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) untuk memberikan kesempatan bagi nasabah berwakaf melalui hasil bagi deposito, kedua Gadai Emas, dan ketiga Gerakan Martabe Seribu Hewan Qurban (Gemasyeh IB) sebuah gerakan menabung secara berkala untuk berkurban. Terkait peluncuran tiga produk baru Bank Sumut Syariah, Fatoni memberikan apresiasi atas inovasi tersebut sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan mengenali produk-produk syariah. "Selamat ulang tahun, selamat atas produk baru yang membanggakan dan terus tingkatkan kinerja Bank Sumut Syariah dan berikan kemudahan kepada masyarakat untuk menerima layanan," jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi menyampaikan, pada usia 20 tahun Bank Sumut Syariah mendapatkan capaian dan kinerja keuangan yang positif. Saat ini, Bank Sumut Syariah memiliki total aset Rp 4,03 triliun, pencapaian pembiayaan Rp 2,81 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 2,62 triliun. Atas kinerja tersebut, Bank Sumut Syariah telah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sumut sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan bank penyalur pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Kementrian PUPR. Ke depan, Farid berharap agar Bank Sumut Syariah bisa menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat berlandaskan prinsip syariah dan semakin berkontribusi untuk menyejahterakan umat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGK Wira Kusuma mengatakan, ekonomi keuangan syariah saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, BI mencatat pertumbuhan kredit pembiayaan syariah di Sumut di triwulan 3 tahun 2024 mencapai 12,3 persen dan masih cukup tinggi dibandingkan bank konvensional yang berkisar 8,08 persen. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi atas peluncuran produk-produk syariah Bank Sumut dan berharap bisa mendorong terus tumbuhnya ekonomi keuangan syariah, baik tingkat daerah maupun nasional secara berkelanjutan. Turut hadir Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Muhammad Nuh, Kepala OJK Sumut Khoirul Muttaqien beserta, jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut.

Saat ini, Pemda membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Bank daerah bisa berkoordinasi untuk menjadi salah satu pilihan pembiayaan"

Diminta Terus Berinovasi, Bank Daerah Diharapkan Bisa jadi Alternatif Pembiayaan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-29-at-12.07.53.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero). Dalam hal ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang dipanggil yakni, Dida Herdiyana, karyawan BUMD/pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Jaringan Bank Banten dan Fahmi Bagus Mahesa, karyawan swasta/pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank BJB tahun 2020.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, KPK melakukan pemeriksaan saksi dugaan tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Pemeriksaan dilakukan di Polrestabes Bandung," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (1/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014928420/diperiksa-kpk-selama-25-jam-wali-kota-semarang-hevearita-gunaryanti-rahayu-memohon-doa">Diperiksa KPK Selama 2,5 Jam, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Memohon Doa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK diketahui sedang mengusut dua kasus dugaan korupsi di PT Jasindo. Perkara pertama terkait pembayaran komisi agen oleh PT Jasindo tahun 2017&ndash;2020. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 36 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus kedua, terkait dengan pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni (Persero) tahun 2015&ndash;2020. Diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan ini, KPK disinyalir telah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka. Namun, KPK baru akan membukanya ke publik saat upaya paksa penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keduanya masih proses penyidikan," pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero).

Usut Dugaan Korupsi di PT Jasindo, KPK Periksa Eks Pejabat Bank Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220713-WA0085.jpg" alt="Keempat tersangka kasus dugaan proyek fiktif di Kejati Jatim. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Keempat tersangka kasus dugaan proyek fiktif di Kejati Jatim. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang pimpinan cabang (pincab) bank daerah di Batu merekayasa proyek fiktif bersama analis dan 2 anggota. Akibatnya, negara merugi Rp 5 miliar lebih.  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengamankan dan menahan 4 tersangka pada Rabu (13/7) sore. Mereka dinyatakan bersalah dalam kasus pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres oleh Bank Daerah Cabang Pembantu (Capem) Bumiaji Kota Batu pada PT Adhitama Global Mandiri.  Keempat tersangka itu adalah F, Pincab Bank Daerah Cabang Pembantu Bumiaji Kota Batu. Kemudian FNS, penyelia (pengawas) Analis Kredit Bank Daerah Cabang Batu; JS, Direktur PT Adhitama Global Mandiri (AGM), serta WP sebagai debitur.  ”Mereka (keempat tersangka) ditahan selama 20 hari mulai Rabu (13/7) sampai 1 Agustus di Cabang Rutan Kelas 1 Surabaya,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati, Rabu (13/7).  Keempat tersangka itu diduga bekerja sama dalam pencairan pemberian KMK Pola Keppres. Mia menjelaskan, kasus itu berawal dari proses tender tiga pembangunan yang dibiayai APBN tahun anggaran (TA) 2020.  Pembangunan yang ternyata fiktif itu tersebar di berbagai daerah. Yang pertama proyek pembangunan Gedung Praktik Pembelajaran SBSN MAN 3 Kabupaten Blitar. Pembangunan itu disebut sebesar Rp 3.549.842.000.  Kedua pembangunan UM Mart Universitas Negeri Malang senilai Rp 7.074.357.000. Proyek fiktif ketiga adalah pembangunan Gedung Gelanggang Prestasi Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang senilai Rp 10.236.160.000.  ”Saat itu, WP tidak memiliki badan usaha. Namun dia ingin memenangkan proyek itu. WP pun meminjam bendera PT Adhitama Global Mandiri kepada JS (direktur PT Adhitama Global Mandiri),” terang Mia.  Kemudian, WP menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) tiga proyek itu sebagai agunan (jaminan). Kejahatan itu disempurnakan F yang menjabat sebagai Direktur Bank Daerah Capem Bumiaji Kota Batu meloloskan penyerahan SPK proyek pekerjaan MAN 3 Blitar ke Cabang Batu.  Proses itu dilanjutkan FNS, yang membantu WP dengan meminta JS membuat surat pernyataan bahwa WP adalah manajer keuangan PT Adhitama Global Media. Padahal, WP bukan bagian dari perusahaan itu.  ”Kami melihat kedudukan pelaku. Debiturnya (WP) memiliki proyek tapi tidak punya perusahaan. Pinjam perusahaan temannya (JS) untuk mengajukan kredit dan mengagunkan semua proyek,” papar Mia Amiati.  Saat diselidiki, pemilik proyek pembangunan gedung praktik pembelajaran (SBSN) Madrasah Aliyah Negeri 3 Kabupaten Blitar adalah Dyah Sulastri. Dyah merupakan orang tua WP.  kemudian, pemilik proyek pembangunan UM Mart Universitas Negeri Malang diatasnamakan Ngatemun Hariyono dan pemilik proyek pembangunan Gedung Gelanggang Prestasi Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas nama Yoyok (almarhum).  ”Di sini analis (FNS) tidak meneliti bahwa ketiga pemilik agunan bukan pemilik/pengurus PT AGM juga bukan keluarga pemilik/pengurus. Jelas ini merupakan penyimpangan,” jelas Mia Amiati.  F dan FNS selaku pihak bank yang memberi kredit tidak memblokir rekening PT AGM. Keduanya tak sadar telah melanggar syarat dalam buku pedoman perusahaan (BPP).  ”Di BPP, KMK Pola Keppres poin 9.1 halaman VIII-6, rekening debitur harus diblokir sebesar nilai kontrak yang dibiayai sampai kredit lunas. Oleh karena itu, WP (debitur) bisa mencairkan seluruh termin proyek yang dibayarkan tanpa dipotong untuk angsuran KMK Pola Keppres senilai Rp 6,344 M,” papar Mia Amiati.  ”Pemblokiran baru dilakukan pada Februari 2021 sehingga terbayar Rp 827 juta. Namun sisanya belum terbayar sebesar Rp 5,487 M yang merupakan kerugian negara,” ujar Mia.  Sementara itu, Riono Budi Santoso Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim menambahkan, penyidikan sudah mulai dilakukan pada 15 Juni 2022. Seluruh bukti-bukti, dokumen sudah didapatkan.  ”Nanti kita bisa menyita aset-aset untuk mengembalikan kerugian negara,” tutur Riono Budi Santoso.  Atas kejahatan itu, keempat tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) serta pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka Kredit Macet di Bank Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asbanda-ajak-bank-daerah-lepas-saham-di-pasar-modal_m_.jpg" alt="Bursa Efek Indonesia (BEI)" width="100%">
<figcaption>Bursa Efek Indonesia (BEI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) mengajak Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk turut ikut melepas sahamnya di pasar modal dalam meningkatkan perkembangan bisnis maupun transparansi perusahaan. Ketua Umum Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan, manfaat ini tidak hanya untuk pengembangan BPD tapi juga untuk memperdalam keuangan negara. Selain itu, jika saham BPD dimiliki oleh seluruh masyarakat di tiap daerah masing-masing, maka dapat memperkuat sistem keuangan Indonesia. Pasalnya, total aset seluruh BPD sebesar Rp 670 triliun. &rdquo;Dengan kita memperkuat permodalan melalui alternatif yang tersedia di pasar modal ini tentu kita akan memiliki pilihan-pilihan yang lebih baik. Ini kesempatan langkah pertama," ucapnya,&rdquo; ujarnya di gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Jumat (26/10). Kresno memaparkan, masuknya BPD ke pasar modal ini dapat melalui program transformasi penguatan kelembagaan dan struktural tata kelola perusahaan yang baik. Ia berharap bank daerah bisa mendapatkan alternatif permodalan lebih baik. Kemudian selanjutnya, kata Kresno perlunya pemahaman kepada stakeholder BPD mengenai alternatif permodalan melalui pasar modal. Misalnya dengan mengadakan workshop untuk para stakeholder. "Stakeholder kita itu ada dua pihak yang sama-sama kuat yaitu Pemprov, Pemkab, Pemkot, dan anggota dewannya.Ini 2 hal yang memang harus sama-sama memahami adanya hal seperti ini," kata dia. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, kurangnya pengetahuan mengenai pasar modal menjadi hambatan BPD untuk menjadi perusahaan tercatat.

Asbanda Ajak Bank Daerah Lepas Saham Di Pasar Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/sejak-desember-lalu-dua-kursi-direksi-bank-sumsel-babel-kosong_m_182418.jpeg" alt="Gubernur Sumsel Alex Noerdin didampingi pemegang saham dan direksi saat menghadiri RUPS BSB" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel Alex Noerdin didampingi pemegang saham dan direksi saat menghadiri RUPS BSB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua kursi direksi di Bank Sumsel Babel (BSB) hingga saat ini masih kosong. Dua kursi direksi itu masih kosong sejak dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) pada Desember lalu. Dua kuris direksi yang kosong tersebut yakni, kursi Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional. Sekretaris Perusahaan BSB Fasiol Sinin mengatakan, untuk Direktur Kepatuhan sampai saat ini belum ada calon yang mengajukan diri. Sedangkan untuk Direktur Operasional, ada dua nama yang diajukan yakni, Rendra mantan Direktur Operasional periode sebelumnya dan Mulyadi Mustofa yang saat ini menjabat Pemimpin Divisi Hukum Bank BJB. "Dua nama ini akan mengikuti tes kelayakan dan kepantasan atau fit and proper test," katanya saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (18/1). Ia mengaku, belum tahu kapan tes ini akan dilakukan. Namun menurutnya, paling lambat tes dilakukan setelah satu bulan pengajuan. Dimana pengajuan dua nama tersebut, sudah dilakukan sejak akhir bulan lalu. Meskipun sudah dua nama yang telah diajukan, namun pihaknya masih membuka tahapan pengajuan ini. Karena nantinya, yang dipilih bukan hanya kemampuan dan pengalaman. Tetapi juga kriteria pribadi calon tersebut. Ia menambahkan, saat ini pemegang saham menginginkan kemajuan kinerja yang lebih lagi di tengah persaingan teknologi. Diharapkan, dengan adanya pengurus baru, nantinya siap bersaing dengan perbankan nasional dan siap menghadapi era persaingan. "Kami berharap pengurus baru ini dapat mencari solusi dalam memperkuat modal, serta harus menggali sektor unggulan agar tidak kalah dengan bank pesaing," tutupnya.

Sejak Desember Lalu, Dua Kursi Direksi Bank Sumsel Babel Kosong

bank daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bank daerah