<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dorongan agar penegak hukum segera mengusut ketidakberesan pengalihan kuota haji tambahan 2024 terus mengalir. Pansus Angket Haji DPR sudah memberikan sinyal adanya dugaan penyimpangan di balik tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tersebut. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan, upaya penegakan hukum sejatinya bisa berjalan beriringan dengan investigasi pansus. Karena itu, dia menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai. &rdquo;Nanti (penegak hukum, Red) tinggal berkoordinasi agar (pansus, Red) menyerahkan dokumen-dokumen yang didapatkan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (7/9). Yudi mengungkapkan, berkaca pada kasus Bank Century 2010 lalu, DPR menyerahkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari investigasi pansus kepada KPK. Termasuk dokumen rekaman hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pansus. Dokumen-dokumen itu kemudian didalami oleh KPK. Untuk diketahui, saat itu Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemis agar mendapatkan biaya penyelamatan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kala itu, total penyertaan modal sementara yang diberikan LPS kepada Bank Century sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 sebesar Rp 6,76 triliun. Yudi menerangkan, KPK bisa bergerak mendalami dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan mengacu pengaduan yang diterima. Seperti diketahui, pada awal Agustus lalu, ada laporan terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang dikirim ke KPK. &rdquo;Kalau sudah ada dumas (pengaduan masyarakat), KPK tentu sudah bisa bergerak,&rdquo; ujarnya. Yudi mengatakan, karakter penanganan kasus di KPK memang bersifat rahasia. Karena itu, dia berharap tidak adanya informasi terkait pergerakan KPK itu bukan berarti pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti. &rdquo;Ini kalau mau positive thinking, mudah-mudahan KPK sudah bergerak secara rahasia tanpa diketahui publik,&rdquo; imbuh mantan ketua Wadah Pegawai (WP) KPK itu. (tyo/c17/oni)

Yudi Purnomo Harahap menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji.

Mantan Penyidik KPK Sebut Proses Hukum Dugaan Korupsi Haji Tidak Harus Menunggu Pansus DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-heran-eks-bos-century-dapat-pembebasan-bersyarat-korupsinya-besar_m_.jpg" alt="Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018." width="100%">
<figcaption>Eks Bos Century, Robert Tantular ternyata sudah bebas sejak Juli 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) mantan Direktur Utama (Dirut) Bank Century Robert Tantular. MA menjatuhkan vonis terhadap Robert dengan hukuman nihil, karena dinilai sudah melampaui maksimal hukuman 20 tahun penjara.  "Permohonan PK Pemohon Robert Tantular dikabulkan dengan membatalkan putusan judex juris - putusan yang dimohonkan PK," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Jumat (19/6).  MA menyatakan Robert terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Meski Pemohon PK/Terpidana tetap dipersalahkan, akan tetapi Pemohon PK/Terpidana tidak dijatuhi pidana atau dipidana nihil," ucap Andi.  Putusan PK terhadap mantan Direktur Utama Bank Century Robert Tantular itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Suhadi, dengan anggota Desnayeti dan Soesilo.  Robert Tantular sebelumnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara. Rinciannya, terkait kasus perbankan Robert dihukum 19 tahun penjara dan denda total Rp 110 miliar, kemudian pada perkara pencucian uang Robert divonis dua tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar.  Robert kemudian bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 10 tahun pidana penjara. Dia mendapat total remisi yang diterima selama 77 bulan. Pembebasan bersyarat Robert Tantular diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang dengan Nomor W10.Pas.01.05.06-540 tertanggal 5 Mei 2017.

MA Kabulkan PK Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perketat-pemberian-remisi-hukuman_m_.jpg" alt="Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Robert Tantular, eks bos Bank Century, ketika masih diperiksa di KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Robert Tantular dinyatakan bersalah dalam berbagai kasus penipuan, pencucian uang, dan korupsi sehingga mendapat total hukuman 21 tahun penjara. Masa hukuman yang terhitung dijalani sejak 2008 itu ternyata berkurang cukup signifikan dengan adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Robert pun akhirnya menghirup udara bebas pada 25 Juli 2018 atau kurang dari 10 tahun masa hukuman. Dengan fakta tersebut, wajar apabila muncul pertanyaan besar di benak publik: Bagaimana seorang narapidana dengan tindak pidana berlapis dan hukuman penjara yang panjang bisa bebas dengan relatif cepat? Di manakah rasa keadilan? Mari kita tinjau jawaban atas pertanyaan pertama dulu: Bagaimana mungkin masa hukuman berkurang hingga tidak mencapai separo? Sistem pemidanaan kita mengenal model pengurangan hukuman atau remisi yang sesungguhnya unik apabila dibandingkan dengan sistem remisi di negara lain. Keunikan pertama adalah beragamnya jenis remisi. Keppres 174/99 memperkenalkan tiga jenis remisi. Yaitu, remisi umum yang diberikan saat peringatan hari kemerdekaan RI, remisi khusus pada setiap hari besar keagamaan napi, serta remisi tambahan yang berdasar pada jasa dan partisipasi napi dalam program pembinaan. Keunikan kedua adalah relatif besarnya jumlah remisi yang diberikan. Potongan masa hukuman pada remisi umum bisa mencapai 2 bulan setelah menjalani setahun hukuman atau bahkan maksimal 6 bulan setelah napi memasuki tahun keenam hukumannya. Begitu pula, pengurangan masa hukuman pada remisi khusus bisa mencapai total 2 bulan setiap tahun setelah memasuki tahun keenan hukuman. Jika ditambah remisi tambahan yang bisa mencapai setengah masa remisi umum, total remisi yang diterima seorang napi di Indonesia bisa mencapai 11 bulan setiap tahun (setelah melewati tahun keenam). Apabila total remisi itu dikombinasikan dengan pemberian <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2018/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun" target="_blank">pembebasan bersyarat</a> (PB) yang bisa dinikmati napi setelah melewati 2/3 masa hukuman, tidak heran apabila napi yang dihukum hingga 20 tahun bisa bebas setelah melewati masa hukuman 10 tahun. Keunikan ketiga sistem remisi di Indonesia, remisi digunakan sebagai sarana penting, bahkan bisa dikatakan terutama, bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengurangi angka overcrowding di hampir semua lapas dan rutan di Indonesia. Setiap tahun ada sekitar 35 ribu napi yang bebas karena pemberian remisi dan PB kolektif. Remisi tidak dikaitkan terutama sebagai hadiah/imbalan atas perilaku baik seorang napi, tetapi sebagai mekanisme otomatis yang diberikan selama yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran serius atas peraturan lapas/rutan dan memenuhi syarat administratif. Terhadap pertanyaan apakah mekanisme pemberian remisi tidak mencederai rasa keadilan, jawabannya sedikit lebih kompleks. Berkembang paham di kalangan praktisi hukum dan akademisi bahwa seharusnya putusan hakim dalam sidang bisa diubah oleh lembaga pelaksana hukuman. Berat ringannya putusan hakim hanya bisa diubah hakim pada tingkat yang lebih tinggi melalui proses banding atau upaya hukum lain. Paham lain yang mirip juga menyerukan ''truth in sentencing'' atau ada nilai kepastian dalam penghukuman. Berat ringannya hukuman harus pasti dan tetap, baik saat putusan maupun pelaksanaan hukuman. Jangan hanya terkesan keras terhadap kejahatan pada saat putusan, tetapi penuh kompromi saat pelaksanaan hukuman. Di sisi lain, praktisi pemasyarakatan menekankan pentingnya proses rehabilitasi selama dalam hukuman. Masyarakat tidak bisa memenjarakan seseorang hingga akhir tanpa melihat bagaimana napi kemudian mengalami perubahan perilaku atau tidak selama di penjara. Dalam konteks rehabilitasi inilah peran asimilasi dan PB menjadi sangat penting. Saya cenderung mengambil jalan tengah, mengambil yang terbaik dari keduanya. Pada kasus-kasus kejahatan luar biasa yang sungguh melukai rasa keadilan dan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat seperti korupsi, hendaknya pemerintah membatasi dengan sangat ketat atau tidak memberikan remisi. Sementara itu, pada sebagian besar kasus lain seperti pidana umum penyalahgunaan narkoba atau perjudian, sudah selayaknya remisi dan PB digunakan sebagai sarana membantu proses rehabilitasi. Tantangan terbesar sekarang, remisi dan PB diberikan dengan mudah karena tekanan overcrowding lapas/rutan tanpa didasari assessment menyeluruh mengenai napi akibat keterbatasan sumber daya. Tiadanya dasar assessment yang ilmiah dan bisa diverifikasi dapat melahirkan dua bahaya. Pertama, menguatnya praktik penyuapan dalam pemberian remisi. Kedua, kita melepaskan sebagian napi yang berpotensi mengulangi kejahatannya di masyarakat, para bom waktu.&nbsp; *)&nbsp;Pengamat lapas; kriminolog Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo

Perketat Pemberian Remisi Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/budi-mulya-ajukan-jc-siap-siap-kasus-besar-bakal-terbongkar_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat ditemui di Palembang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat ditemui di Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Budi Mulya yang merupakan terpidana kasus dugaan suap Bank Century mengajukan Justice Collaboration (JC). Pengajuan tersebut langsung dilakukan sang anak, Nadia Mulya pada Rabu kemarin (5/12) ke Kantor KPK. Hal ini ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat ditemui&nbsp;&nbsp;Deklarasi Optimalisasi Penderimaan Daerah bersama KPK di Halaman Gedung DPRD Sumsel, Kamis (6/12).&nbsp;&ldquo;Ya boleh saja, dia (Nadya) mewakili keluargaya untuk mengajukan JC,&rdquo; kata Saut. Diterangkannya, ada beberapa persyaratan jika JC ini ingin diterima. Yakni pelaku yang mengajukan JC bukan merupakan pelaku utama. Kemudian syarat kedua yakni harus menyeret nama lain yang terlibat dalam kasus ini. Artinya, pelaku akan membongkar kasus yang lebih besar lagi. Dengan begitu, dapat mempermudah penyelidikan kasus dugaan suap Bank Century yang sempat mandeg pada tahun 2015 lalu. &ldquo;Kita lihat saja nanti perkembangannya, saya juga belum baca suratnya,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, Nadia Mulya mendatangi gedung KPK didampingi ibu, Anne Mulya dan pengacara. Kedatangan mereka mengajukan JC dengan menyerahkan sejumlah dokumen kepada petugas KPK. Seperti diketahui, Budi Mulya dihukum 10 tahun penjara dalam kasus dugaan suap perkara Bank Century. Budi terbukti bersalah dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kerugian negara yang dialami dalam kasus ini yakni sebesar Rp 8,012 triliun. Budi pun diperberat oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga vonis pun menjadi 15 tahun penjara.

Budi Mulya Ajukan JC, Siap-siap Kasus Besar Bakal Terbongkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-syarat-untuk-jerat-boediono-jadi-tersangka-korupsi-bank-century_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan kasus korupsi Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 7,4 triliun.&nbsp;Sejauh&nbsp;ini, lembaga antirasuah baru menjerat&nbsp;Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa&nbsp;Budi Mulya dengan hukuman 15 tahun penjara.&nbsp; Namun dalam penyelidikan lanjutan, KPK telah memeriksa nama-nama besar seperti mantan Wakil Presiden Boediono, yang kala itu menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sekitar 23 orang telah dilakukan pemeriksaan, terdiri&nbsp;dari unsur BI, kementerian, dan pihak swasta. Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan,&nbsp;putusan Budi Mulya bisa menjadi acuan KPK untuk memulai penyelidikan kasus korupsi Bank Century. Namun tidak serta-merta bisa menjerat Boediono sebagai tersangka. "Seperti&nbsp;di putusan Budi Mulya yang menyebut nama Boediono. Akan tetapi penyebutan ini tidak otomatis dapat menempatkan orang yang disebut sebagai tersangka," kata Fickar kepada JawaPos.com, Jumat (16/11). Fickar menjelaskan, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada&nbsp;mekanisme yang diatur oleh hukum acara pidana (KUHAP), yaitu didasarkan oleh bukti yang cukup. Dalam hal ini minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. "Artinya dengan telah disebutnya nama seseorang dalam dakwaan secara logis harus sudah ada buktinya," tegas Fickar. Penyelidikan kasus Century ini pun bertepatan pada tahun politik. Atas dasar itu, Fickar&nbsp;mengingatkan,&nbsp;jika tidak mempunyai bukti kuat,&nbsp;maka&nbsp;KPK&nbsp;bisa dituding bermain politik. "Tetapi jika alasannya&nbsp;(menetapkan Boediono sebagai tersangka)&nbsp;bukan yuridis, maka bisa disimpulkan KPK telah bermain politik," pungkasnya.

Ini Syarat untuk Jerat Boediono jadi Tersangka Korupsi Bank Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-kpk-menetapkan-tersangka-bukan-dari-keputusan-hakim_m_204133.jpeg" alt="Nadia Mulya bersama Ibu dan Koordinator LSM MAKKI Boyamin mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (12/4)" width="100%">
<figcaption>Nadia Mulya bersama Ibu dan Koordinator LSM MAKKI Boyamin mendatangi KPK, Jakarta, Kamis (12/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menerbitkan keputusan bernomor 24/Pid Prap/2018/PN.Jkt.Sel, kasus bailout Bank Century menuai beragam polimek. Di sisi lain, kemarin (12/4) keluarga Budi Mulya, terpidana kasus korupsi bailout Bank Century, mendatangi KPK untuk menuntut melaksanakan keputusan tersebut. Pakar hukum pidana TPPU Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menilai putusan PN Jakarta Selatan tidak tepat. "Putusan kok harus menersangkakan. Tidak bisa lah," kata Yenti saat menjadi pembicara dalam diskusi di Media Center DPR kemarin. Menurut dia, menetapkan tersangka merupakan kewenangan penyidik, bukan hakim. Jika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203758/ma-tegaskan-kpk-harus-jalankan-putusan-pn-jaksel-soal-century" target="_blank">KPK</a> tidak punya dua alat bukti, bagaimana lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu menetapkan seseorang sebagai tersangka. Yenti mengatakan, tidak mempunyai alat bukti itu bisa saja disebabkan KPK memang tidak mengumpulkan bukti. Atau, belum menemukan bukti. Menurut dia, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203971/keluarga-terpidana-kasus-century-desak-kpk-segera-tetapkan-tersangka" target="_blank">KPK</a> bisa mengambil semangat dari putusan itu dalam menuntaskan kasus tersebut. Jadi, komisi antirasuah didorong untuk mengusut tuntas perkara yang sudah lama mandek itu. Namun, sekali lagi, dia menegaskan bahwa KPK tidak boleh menersangkakan orang karena perintah hakim. "KPK menetapkan orang sebagai tersangka karena mempunyai dua alat bukti, bukan perintah hakim," tegasnya. KPK harus bergerak cepat menyelesaikan kasus bailout <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204075/didesak-segera-tetapkan-tersangka-kasus-century-begini-tanggapan-kpk" target="_blank">Bank Century</a> yang tiga tahun berhenti sejak Budi Mulya divonis bersalah pada 2015. Mantan deputi gubernur BI itu divonis penjara 15 tahun. Dia juga mengkritik KPK yang selama ini menyebutkan nama-nama dalam surat dakwaan, tapi status mereka tidak jelas. Jika disebutkan, seharusnya mereka sudah menjadi tersangka. "Mereka baru jadi saksi," ucapnya. Misalnya, kasus e-KTP. Dalam surat dakwaan, komisi itu menyebutkan banyak nama, tapi sampai sekarang tidak jelas status mereka. Menurut dia, KPK tidak boleh seperti itu. Jika mereka dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama, alat buktinya harus cukup. Kalau alat bukti tak cukup, nama mereka harus dipisah. Sementara itu, Nadia Mulya, putri Budi Mulya, merasa ayahnya menjadi korban dalam kasus bailout Bank Century. "Bapak saya dikorbankan," katanya saat mendatangi gedung KPK kemarin. Nadia merasa hukuman yang ditimpakan kepada ayahnya tidak adil. "Bapak saya mendapat hukuman yang menurut saya kejam untuk seseorang yang tidak terlibat dalam pengambilan keputusan," tuturnya. Karena itu, Nadia meminta keadilan untuk keluarganya. "Jadi, kalau mau bilang kasus Century itu, tidak bisa hanya Budi Mulya seorang," tegas finalis Puteri Indonesia 2004 tersebut. Dia menekankan, putusan PN Jaksel terkait kasus yang menjerat ayahnya seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk menyelesaikan pekerjaan. "Kalau demi keadilan memang harus ditetapkan tersangka baru, harus ada pengadilan lagi," tuntutnya. Di sela-sela wawancara dengan awak media kemarin, Nadia juga kembali menceritakan pertemuan antara ayahnya dan Boediono di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin dua tahun lalu. Dalam pertemuan yang turut disaksikan olehnya, sambung Nadia, Boediono memang tidak banyak bicara. Selain meminta maaf, mantan wakil presiden (Wapres) itu sempat mengusulkan agar Budi Mulya menggiring opini media. Berdasar keterangan Nadia, memang tidak ada intervensi dari Boediono saat itu. Hanya, dia dan ayahnya merasa heran dengan kedatangan mantan gubernur BI tersebut. "Saat itu beliau (Boediono) mengatakan, oke bagaimana kalau kita menggiring opini media untuk mengatakan ini adalah kebijakan yang tak dapat dipidanakan," terang ibu tiga anak tersebut. Meski demikian, tidak pernah ada kesepakatan apa pun dari pertemuan itu. Hanya, sampai saat ini Nadia dan keluarganya masih bertanya-tanya. Sebab, mereka yakin Boediono tahu banyak hal terkait dengan kasus bailout Bank Century. "Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan," ucap dia. "Bahwa bapak saya dalam melaksanakan tugasnya sebagai deputi bidang moneter (BI), dialah yang ditumbalkan sebagai satu-satunya orang yang harus menjalani hukuman yang sangat berat ini," tegas dia. Menanggapi kedatangan Boyamin bersama keluarga Budi Mulya kemarin, Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah menjelaskan, instansinya tidak pernah menghentikan penanganan perkara kasus bailout Bank Century. Berkaitan dengan putusan praperadilan yang diketuk PN Jaksel, sampai saat ini KPK masih mempelajari. Dia pun meyakinkan instansinya segera menyelesaikan analisis putusan tersebut dan mengambil kesimpulan. Untuk kelanjutan penanganan perkaranya, Febri mengakui bahwa sejauh ini instansinya masih mendalami banyak hal. Yang pasti, ada atau tidak ada putusan tersebut, kata dia, penanganan perkara kasus bailout Bank Century terus berjalan. Instansinya harus sangat berhati-hati lantaran penetapan tersangka tidak dilakukan sembarangan. "Penetapan tersangka itu baru bisa dilakukan (apabila ada) bukti permulaan yang cukup," imbuh Febri.&nbsp;

Pengamat: KPK Menetapkan Tersangka Bukan dari Keputusan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kasus-reksadana-antaboga-pn-solo-sita-eksekusi-aset-bank-j-trust_m_177712.jpeg" alt="Aksi: Sejumlah nasabah Bank Century saat menggelar aksi disela-sela sita eksekusi yang dilakukan di depan bank J Trust, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Rabu (27/12)." width="100%">
<figcaption>Aksi: Sejumlah nasabah Bank Century saat menggelar aksi disela-sela sita eksekusi yang dilakukan di depan bank J Trust, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Rabu (27/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus penjualan Reksadana Antaboga yang menyeret bank J Trust memasuki babak baru. Bank yang dulunya bernama Century, lalu berganti Mutiara dan Bank J Trust diminta mengembalikan investasi nasabah beserta membayar ganti rugi dengan total Rp 41 miliar. Di samping itu, Rabu (27/12) pagi, juru sita Pengadilan Negeri (PN) Solo melakukan sita eksekusi terhadap aset yang dimiliki oleh bank yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi tersebut. Proses sita eksekusi aset ini turut dihadiri oleh sejumlah nasabah bank dari berbagai kota di Indonesia, diantaranya Surabaya, Sumatera dan juga Jakarta. Selain menyaksikan proses sita eksekusi, para nasabah juga menggelar aksi dengan membawa spanduk.&nbsp; Menurut juru sita Pengadilan, Subagyo, belum ada penyitaan fisik yang dilakukan pada hari ini. "Kami baru melakukan pendataan aset (dengan pihak bank)," katanya sembari masuk ke dalam mobil. Dalam kesempatan yang sama, Juru bicara PN Solo, Azharyadi menjelaskan, penyitaan dilakukan atas permintaan pihak pemenang gugatan untuk menjamin bahwa Bank J Trust akan menjalankan kewajibannya sesuai putusan pengadilan. "Prosesnya ada beberapa tahap, termasuk pendataan aset terlebih dulu," katanya. Sementara itu, Ketua Forum Nasabah Bank Century, Ziput Lokasari menuturkan, selama ini bank J Trust sudah melakukan perdagangan reksadana antaboga secara ilegal. Karena perdagangan tersebut sudah dilarang. Selama ini bank yang sudah beberapa kali berubah nama itu juga tidak mau melaksanakan keputusan hukum yang sudah ditetapkan.&nbsp;"Ini kan bank asing, ya harus mengikuti hukum yang ada di sini (Indonesia)," tegasnya kepada JawaPos.com, Rabu (27/12). Lebih lanjut Ziput menambahkan, meski J Trust sudah mendapatkan Aanmaning (teguran) sebanyak empat kali, namun terlihat tidak menunjukkan itikad baiknya. "Aanmaning itu sudah sejak tahun 2013 lalu, tetapi baru sekarang sita eksekusi bisa dilaksanakan," kata Ziput.&nbsp; Terpisah, pihak bank J Trust enggan memberikan statement terkait kasus ini. "Tidak ada press rilis," ucap salah seorang petugas keamanan (Satpam), Heru Atmojo kepada wartawan. Untuk diketahui, Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya telah menghukum Bank mengganti kerugian nasabah yang terjerat reksadana Antaboga. Produk reksadana itu diperdagangkan oleh Bank Century yang selanjutnya berubah nama menjadi Bank Mutiara dan kini berubah lagi menjadi Bank J Trust. Gugatan itu diajukan oleh 27 nasabah yang menjadi korban reksadana bodong&nbsp;Antaboga&nbsp;tersebut. Pengadilan memerintahkan Bank Mutiara mengembalikan investasi para nasabah senilai Rp 35,4 miliar dan memberi ganti rugi senilai Rp 5,6 miliar.

Kasus Reksadana Antaboga, PN Solo Sita Eksekusi Aset Bank J Trust

bank century

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bank century

Berita Terkini