<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/andra-soni-22-jan-971394914.jpg" alt="Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk yang menyepakati perombakan pengurus perseroan di tengah kinerja positif aset yang menembus Rp 10 triliun. "Bank Banten harus menjadi identitas warga Banten, karena dari identitas inilah kita menuju produktivitas yang berkualitas," ujar Andra Soni, usai membuka RUPS LB di Serang, Rabu (21/1). Gubernur menekankan bahwa bank daerah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi dituntut menjadi instrumen strategis dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, adil, dan berkualitas di Provinsi Banten. Dalam RUPS LB tersebut, para pemegang saham menyetujui dua agenda utama, yakni penerimaan pengunduran diri Direktur Bisnis serta perubahan struktur pengurus perseroan. "Dukungan pemerintah daerah terhadap perseroan terus menguat, salah satunya melalui penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai langkah konkret optimalisasi potensi keuangan daerah," ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, memaparkan bahwa perseroan mencatatkan tren positif sepanjang tahun 2025. "Hingga akhir tahun 2025, aset Bank Banten tercatat menembus angka di atas Rp 10 triliun dengan penyaluran kredit mencapai lebih dari Rp 5 triliun," katanya. Rasio keuangan perseroan juga dilaporkan membaik dengan Non-performing loan (NPL) neto per Desember 2025 terjaga di bawah 5 persen sesuai ketentuan OJK, serta permodalan yang kuat berkat efektifnya mekanisme Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim. Bank Jatim juga menyatakan kesiapan melakukan optimalisasi sinergi bisnis, transformasi sumber daya manusia, dan peningkatan kapasitas teknologi informasi (IT) Bank Banten pada 2026. Susunan Pengurus Baru RUPS LB yang dipimpin Komisaris Utama Hoirudin Hasibuan menyetujui pengunduran diri Bambang Widyatmoko dari jabatan Direktur Bisnis dan Transformasi, serta menetapkan susunan pengurus baru. Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten hasil keputusan RUPS LB Dewan Komisaris Utama, Hoirudin Hasibuan, Komisaris Independen, Deden Riki Hayatul Firman, Komisaris Perwakilan Pemprov Banten, Deden Apriandhi dan Rina Dewiyanti. Direktur Utama, Muhammad Busthami, Direktur Kepatuhan, Eko Virgianto, Direktur Bisnis, Slamet Riyadi, Direktur Operasional dan Transformasi, Purbaji Basuki.

Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, memaparkan bahwa perseroan mencatatkan tren positif sepanjang tahun 2025.

Kinerja Positif Bank Banten bikin Aset Tembus Rp 10 Triliun, RUPS LB Sepakati Rombak Pengurus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/bank-banten-.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS/Bank Banten) terus berupaya meningkatkan pelayanan dan menambah akses keuangan agar kian dicintai nasabahnya. Terkini, Bank milik Pemprov Banten ini me-launching aplikasi Mobile Banking yang diberi nama Jawara Mobile pada rangkaian acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Provinsi Banten yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (6/1).  Hadir pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar didampingi seluruh OPD Pemprov Banten; Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim; Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faizal; Pimpinan seluruh BUMD Provinsi Banten; Kepala Bank Indonesia Perwakilan Banten, Imaddudin Sahabat; dan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten.  Al Muktabar menyampaikan, investasi daerah provinsi Banten di tahun 2022 tumbuh 105 persen dengan nominal mencapai Rp 56,72 triliun atau melebihi target yang telah ditetapkan. Hal itu turut berdampak pada perbaikan rasio tingkat kemiskinan dan pengangguran Provinsi Banten.  Al Muktabar mengungkapkan, salah satu upaya memperkuat instrumen keuangan daerah Provinsi Banten adalah dengan menguatkan Bank Banten.  “Kita terus berupaya memperkuat instrumen keuangan melalui Bank kebanggaan kita, Bank Banten. Terbukti dengan beberapa perkembangan terakhir, respon publik terhadap Bank Banten baik sekali. Kita bangga Bank Banten sudah terakses dengan infrastuktur teknologi, banyak hal yang dimudahkan dengan adanya mobile banking. Inilah yang disebut Bank Banten hadir dan Pemerintah hadir dalam melayani Masyarakat,“ ungkapnya.  Direktur Bank Banten, Denny Sorimulia Karim, dalam laporannya menyampaikan, transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai Rp 786,35 triliun di tahun 2021, nilai tersebut meningkat Rp 281,39 triliun atau naik 55,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Khusus di provinsi Banten transaksi uang elektronik tercatat sekitar Rp 22,8 triliun atau hanya 3 persen dari total transaksi di Indonesia.  “Untuk meningkatkan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, Jawara Mobile hadir sebagai tonggak awal transformasi layanan digital bagi Bank Banten untuk ikut mendorong peningkatatan transaksi elektronik di wilayah Banten,“ tutur Denny.  Jawara mobile dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat menjawab kebutuhan para nasabah, mulai dari informasi rekening, transfer rekening, pembelian, pembayaran. Sistem keamanan yang kuat juga sudah dimiliki, baik dari password, pin (transaksi) dan biometrik (login).  Bank Banten akan terus mengembangkan layanan digital lainnya, seperti, internet banking for business, cash management system, e-wallet dan layanan digital lending, sehingga diharapkan nasabah akan semakin nyaman dan aman dalam melakukan semua transaksi perbankan.  Ke depannya Bank Banten juga akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten dalam mengembankan sistem yang dapat membantu masyarakat Banten agar dapat membayar pajak dan retribusi daerah melalui mobil banking Jawara Mobile.

PJ Gubernur Banten Launching Jawara Mobile Bank Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-30-at-10.40.25.jpeg" alt="PENGHARGAAN YANG DITERIMA BANK BANTEN DARI KPK. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>PENGHARGAAN YANG DITERIMA BANK BANTEN DARI KPK. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya pemberantasan korupsi dijalani pihak perbankan. Bank Banten pun membuat Aplikasi Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) sebagai media pemberantasan korupsi.  Upaya BPD tersebut diganjar penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan (23/11).  Penghargaan itu diterima oleh Direktur Kepatuhan Bank Banten Kemal Idris dan Kepala Bagian Pengelolaan APU PPT Bank Banten, Lukman Hakim.  Kemal Idris mengatakan, penghargaan tersebut semakin menegaskan upaya perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (GCG).  “Setelah berhasil meraih sertifikat SNI ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan di pertengahan tahun ini, Alhamdulillah kami kembali meraih penghargaan melalui implementasi aplikasi PEDAL, khususnya dalam hal pertukaran data digital," tutur Kemal dalam keterangannya diterima JawaPos.com, Senin (28/11).  Kemal menambahkan, Bank Banten terus berkomitmen mendukung proses bisnis yang efisien, transparan dan akuntabel. “Tentunya hal ini akan berimbas pada kepercayaan masyarakat dan seluruh stakeholders terhadap Bank Banten," imbuhnya.  Hingga kini Bank Banten terus berupaya meningkatkan daya saing perseroan. Upaya itu diharapkan pemerintah daerah (provinsi, kota, kabupaten) Banten dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua pemda di Banten telah memercayakan pengelolaan kas daerahnya di Bank Banten.

Peringati Hari Antikorupsi, Bank Banten Raih Penghargaan dari KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/BANK-BANTEN.jpg" alt="Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (“BEKS”) terus mencatatkan berbagai pertumbuhan kinerja positif pada Kwartal III (Q3). Dengan berfokus pada ekspansi di sektor kredit konsumer, Perseroan mampu membukukan peningkatan mulai dari penyaluran kredit, NIM dan FBI.  Dari sisi penyaluran kredit sampai dengan September 2022 perseroan mencatatkan kenaikan kredit menjadi sebesar Rp 3,65 Triliun, atau naik Rp 566,50 Miliar (18,47%) (YoY). Sedangkan dari sisi Fee Base Income (FBI) per september 2022 tumbuh secara signifikan sebesar 171,82% menjadi Rp 67,91 Miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp 24,98 Miliar. Pendapatan bunga juga tumbuh secara signifikan, yaitu sebesar 58,62% atau menjadi Rp 332,15 Miliar, jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 209,41 Miliar.  Pertumbuhan kredit tersebut juga didukung dengan perbaikan kualitas aset Perseroan yang ditandai dengan penurunan rasio non performing loan (NPL) net menurun 2,5% jika dibandingkan posisi yang sama tahun lalu sebesar 4,5% diikuti perbaikan Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi lebih efisien menurun sebesar 52,41% (YoY).  Selanjutnya, dalam upaya Perseroan menjaga likuiditas dan loan to deposite ratio (LDR) yang ideal, salah satunya dengan menjaga jumlah simpanan yang dikelola Bank, sehingga net interest margin (NIM) dapat meningkat 1,1% (YoY) menjadi sebesar 2,3% dibandingkan posisi yang sama tahun 2021 sebesar 1,2%.  Selain itu pertumbuhan positif dari sisi Dana Pihak Ketiga juga terjadi kenaikan sebesar 33,28% per September 2022 menjadi sebesar Rp3,11 Triliun, dibandingkan posisi September 2021 sebesar Rp2,33 Triliun.  Direktur Utama Bank Banten, Dr Agus Syabarrudin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan kepada Bank Banten oleh seluruh stakeholders dan seluruh nasabah Bank Banten, sehingga Bank Banten dapat terus menunjukan kinerja positif yang menjanjikan, “Pencapaian ini merupakan bukti nyata bahwa fundamental bisnis dan struktur keuangan Bank Banten semakin kuat. Kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi bisnis dalam menghadirkan solusi sebagai jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah,“ tegas Dr Agus.  “Bisa dibayangkan betapa menjanjikannya prospek bisnis Bank Banten ke depan, jika nantinya pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sudah bergabung ke Bank Banten, menurut perhitungan kami ada sekurang-kurangnya Rp 1,2 Triliun tambahan pendapatan yang dapat dioptimalkan bagi pembangunan di Provinsi Banten setiap tahun,“ pungkasnya.

Pendapatan Naik 171,8%, Bank Banten Berhasil Tumbuh Positif di Q3 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/InShot_20220819_201935663.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten, PT Bank Pembangunan Daerah Tbk ("Bank Banten") berkomitmen untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Banten. Bank Banten melalui Unit Pengumpul Zakat Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Banten (UPZ-YKPBB) bersinergi dengan Medikit, Yayasan Amal Maksilofasial (YAM) dan Rumah Sakit (RS) Sari Asih memberikan operasi gratis celah bibir dan lelangit kepada keluarga kurang mampu yang berdomisili di kota dan kabupaten di Provinsi Banten.  Kegiatan tersebut dilaksanakan di RS Sari Asih, Serang, Kamis (18/8). Diketahui, sebanyak 17 pasien menjalani operasi celah bibir dan lelangit.  Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Ketua YAM, Drg. Santi Anggraini, SpBM, Direktur RS Sari Asih Serang, dr. Yahmin Setiawan MARS, Wakil Ketua I Baznas Provinsi Banten, H. Zaenal Abidin Syuja’i dan Ketua Umum UPZ-YKPBB, Hufron Hendriyanto.  Direktur RS Sari Asih Serang, dr. Yahmin Setiawan MARS, menyampaikan, penanganan operasi celah bibir dan lelangit gratis ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pihaknya berharap, agar kegiatan sosial ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.  Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin bersyukur Bank Banten bisa berperan dalam kegiatan sosial ini. Para Pegawai Bank Banten menyisihkan sebagian rezekinya secara sukarela untuk zakat infak dan sadaqah yang disalurkan melalui UPZ-YKPBB kepada masyarakat yang membutuhkan.  "Bank Banten sebagai agent of development dan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Banten, siap berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian SDGs di Provinsi Banten, demi menjamin kehidupan yang sehat bagi masyarakat Banten," tutur Agus.  Agus menyampaikan, saat ini Bank Banten telah mengimplementasikan program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan, salah satu program lainnya yang telah dijalankan adalah Banten Santri Enterpreneur (BSE).  Melihat potensi jumlah pondok pesantren di Banten yaitu sebesar 4.579 ponpes dengan jumlah santri tidak kurang dari 193 ribu menempatkan Banten sebagai provinsi dengan jumlah ponpes dan santri terbesar kedua di Indonesia, Agus yakin melalui pembekalan life skill dan vocational skill oleh Bank Banten melalui program BSE, akan mendorong santri-santri agar memiliki jiwa entrepreneur .  Bank Banten terus berupaya bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, sebagai implementasi nilai universe yang terkandung dalam budaya perusahaan "TRUST" yaitu membangun sinergi positif dengan sesama dan lingkungan sebagai bentuk syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan cita-cita Bank Banten untuk menciptakan ekosistem perekonomian daerah Banten bisa terlaksana, sehingga Bank Banten dapat menjadi tuan rumah di provinsinya sendiri.

Bank Banten Fasilitasi Masyarakat Banten Operasi Bibir Sumbing Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BANK-BANTEN-19-08-.jpg" alt="(Dari Kiri ke Kanan) Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar" width="100%">
<figcaption>(Dari Kiri ke Kanan) Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Jasa Raharja Banten, Polda Banten dan Polda Metro Jaya menyelenggarakan launching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Pengurangan Pokok PKB dari Luar Provinsi Banten yang dimulai pada 18 Agustus sampai 31 Desember 2022.  Selain itu, di kesempatan yang sama, Bank Banten dan Bapenda Provinsi Banten juga melaksanakan rapat koordinasi sinergitas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pajak daerah, sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).  Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Lynn, Serang (18/08/22). Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin, Pejabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten, Saldhy Putranto dan Kasi STNK Subdit Regident Polda Banten, Kompol Lucky Permana.  Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, berharap masyarakat dapat memanfaatkan adanya dispensasi pemberian denda PKB bagi wajib pajak, sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022.  “Salah satu upaya kita merawat wajib pajak agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan penghapusan denda untuk meringankan wajib pajak,” ujar Muktabar.  Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sohari, menyampaikan, pada tahun 2022 tunggakan PKB Provinsi Banten senilai Rp 780 miliar. Sebagai upaya mengoptimalisasi PAD dari sektor PKB maka Pemprov Banten memberikan relaksasi penghapusan denda pajak.  Opar menambahkan, Pemanfaatan program tersebut dapat dilakukan di 12 Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Samsat se-Banten yang pembayarannya dikelola oleh Bank Banten.  Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin mengatakan, Bank Banten saat ini telah mengimplementasikan elektronifikasi transaksi Pemda dalam mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan di seluruh UPT dan Gerai Samsat yang tersebar di Provinsi Banten.  “Dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan saat ini dapat dilakukan secara non-tunai baik menggunakan EDC, QRIS dan Indomaret terdekat. Sehingga wajib pajak akan semakin dimudahkan,” kata Agus.  Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada nasabah, khususnya wajib pajak adalah wujud hadirnya Pemerintah Daerah dan Bank Banten dalam memberikan pelayanan prima.  Kedepannya, Agus berharap, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Banten dapat berkolaborasi bersama Bank Banten dalam hal penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga pembangunan di Provinsi Banten dapat berjalan optimal karena pendapatan asli daerahnya berputar di Banten dan dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Banten.

Bank Banten dan Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bank-Banten-Dok.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, (Bank Banten) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Hal itu dalam upaya sinergi kolaborasi yaitu serah terima pendampingan hukum terkait pemisahan Bank Banten dari PT Banten Global Development (PT. BGD) oleh Pejabat (Pj) Gubernur Banten kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten dan serah terima permohonan bantuan hukum dan pendampingan hukum terkait penyelesaian piutang macet Bank Banten oleh Direktur Utama (Dirut) Bank Banten kepada Kajati Banten.  Hadir pada kesempatan tersebut, Dirut Bank Banten Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten Dr. Al Muktabar, Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak dan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (11/8) di Pendopo Gubernur Banten di Serang.  Kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan perseroan bersama Pemprov Banten dalam meningkatkan aspek Good Corporate Govarnance (GCG) dan penerapan manajemen risiko di Bank Banten, khususnya dalam penyelesaian kredit bermasalah yang memerlukan penanganan hukum lebih lanjut.  Kajati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, memberikan apresiasi atas inisiatif kerja sama tersebut, guna mendukung Bank Banten dalam melaksanakan peran dan fungsinya yang membutuhkan adanya kerja sama dengan instansi lain sesuai kebutuhannya. Eben juga menyampaikan, Provinsi Banten harus dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri, dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 sejumlah 7 Triliun dan pada tahun 2022 berjalan sejumlah 4 Triliun lebih. Data tersebut berbanding lurus dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Banten yang berada di peringkat 5 (lima) nasional.  “Provinsi Banten dengan segala potensi, keunggulan dan sumber dayanya justru dikapitalisasi oleh bank lain yang bukan Bank Banten,” tutur Eben.  “Dalam rangka mengoptimalisasi PAD di Provinsi Banten perlu adanya keterkaitan antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan masyarakat yang terhubung dalam ekosistem perekonomian daerah Banten yang dikelola oleh Bank Banten sebagai bank daerah setempat, agar menjadi tuan rumah di provinsinya. Serta dengan pendampingan dan pengawasan oleh Kejati Banten,” ujar Dirut Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin.  Setelah dilaksanakan penyerahan surat Gubernur ke Kejati, Eben menegaskan akan berkolaborasi dengan Bank Banten dan Pemprov Banten untuk melakukan pertimbangan hukum untuk merealisasikan pemisahan Bank Banten dari PT. BGD. Di kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, menambahkan, langkah pemisahan Bank Banten dari PT. BGD dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.  “Dalam rangka pemisahan Bank Banten dari PT. BGD, memerlukan pendampingan hukum agar prosesnya akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Maka saya mengajukan permohonan pendampingan untuk kemudian mendapatkan pertimbangan hukum,” tambahnya.  Menanggapi kerja sama dalam hal pendampingan hukum penyelesaian kredit bermasalah, Agus menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejati Banten diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan kualitas portofolio aset kredit perseroan, khususnya di wilayah hukum Provinsi Banten.  “Kami berharap kerja sama dengan Kejati Banten dapat mempercepat upaya kami dalam mengelola Non Performing Loan (NPL) khususnya yang masih on balance sheet baik dari segmen komersial dan konsumer maupun UMKM dan eks Pundi &amp; Eksekutif yang saat ini tersisa 364 Miliar, diharapkan pada akhir tahun 2022 ini rasio NPL bisa mencapai di bawah 3 persen," ujar Agus.  Bank Banten terus berupaya memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, hal itu dibuktikan dengan pencapaian Bank Banten dalam meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 yang merupakan standar internasional terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari PT British Standard Institutions Group Indonesia.  Ke depannya, kata Agus, Bank Banten akan terus melakukan berbagai diversifikasi layanan untuk menjawab tantangan yang ada. Peningkatan layanan serta pembaruan produk juga menjadi prioritas agar kian dicintai nasabah, sejalan dengan semangat rebuild the trust, reach the glory.  Dari kiri ke kanan: Direktur Utama Bank Banten Dr. Agus Syabarrudin, Pj. Gubernur Banten Dr. Al Muktabar, Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dan Ketua Komisi III DPRD Banten Muhammad Faizal.

Pemprov Banten, Bank Banten, dan Kejati Jalin Kerja Sama Bidang Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/c59dd60b-880e-483b-950b-b8f8d7e3ac83.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sehubungan dengan pemberitaan yang beredar di masyarakat baik di media massa maupun siaran pers Kejaksaan Tinggi Banten perihal dugaan kasus korupsi Bank Banten pada tahun 2017 silam, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DKI, agar tidak terjadi kekeliruan informasi, Direktur Utama Bank Banten, Dr. Agus Syabarrudin menyampaikan beberapa poin penting untuk meluruskan kabar yang beredar di masyarakat terkait kasus ini.  “Bahwa dapat kami sampaikan kasus ini terjadi pada periode 2017 silam saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial dan Plt. Kepala Kanwil DKI. Saat ini Saudara Satyavadin Djojosubroto tidak lagi menjabat di PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, (“Bank Banten“) sejak dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 045/SK-PHK/DIR-BB/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021, karena telah melanggar peraturan perusahaan," tutur Agus.  Agus juga mengapresiasi upaya penegakan hukum oleh Kejati Banten di bawah kepemimpinan Kajati Banten, Leonardus Eben.  "Kami mengapresiasi langkah Pak Kajati Banten dalam upaya penuntasan kasus dugaan korupsi di Bank Banten. Bank Banten akan bekerjasama dan kooperatif serta mengikuti prosedur untuk apapun yang dibutuhkan pihak berwenang agar persoalan ini dapat dituntaskan di tingkat penyidikan dan dapat diungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya," tegas Agus.  “Sebagai perusahaan yang patuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance, Bank Banten sangat menjunjung tinggi keterbukaan informasi serta senantiasa memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel dan zero tolerance terhadap praktik tindak pidana korupsi," tutur Agus.  Pernyataan itu terbukti dengan pencapaian Bank Banten dalam meraih Sertifikat SNI ISO 37001:2016 yang merupakan standar internasional terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari PT British Standard Institutions Group Indonesia.  “Bank Banten senantiasa melakukan perbaikan dengan selalu berpedoman pada prudential banking principal. Proses hukum yang sedang berjalan merupakan tanggung jawab pribadi Saudara Satyavadin dan tidak berpengaruh terhadap layanan dan kegiatan operasional perbankan," pungkas Agus.

Klarifikasi Bank Pembangunan Daerah Banten Soal Dugaan Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bank-banten-dhanti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah, Bank Banten bersama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pandeglang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang Layanan Penerimaan Setoran Pajak Daerah dan Pemanfaatan Potensi Para Pihak, yang berlangsung di Kantor BAPENDA Kabupaten Pandeglang pada Selasa (7/6).  Kerja sama ini merupakan wujud upaya Bank Banten dalam akselerasi target penerimaan pajak Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 79 miliar selama tahun 2022. Dengan strategi jemput bola atau turun langsung kepada nasabah, layanan SmartVan Bank Banten akan menjangkau 36 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.  Direktur Bisnis Bank Banten, Cendria Tj Tasdik mengungkapkan bahwa kerjasama ini merupakan langkah baik Bank Banten untuk bisa kian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. “Semoga langkah awal ini, Bank Banten dapat turut membantu BAPENDA dalam mencapai target penerimaan pajak di Pandeglang. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasikan pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang. Kita akan coba mendekati nasabah, dengan mengaktifkan layanan aktif mobile selama satu minggu di 36 Kecamatan di Pandeglang,” tutur Cendria.  Cendria juga menambahkan bahwa pihaknya akan all out untuk mendukung peningkatan perekonomian di Provinsi Banten. “Kami berkomitmen untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah serta menjadi penyedia jasa pengelolaan keuangan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di Banten. Berbagai layanan jasa keuangan yang disiapkan oleh Bank Banten disiapkan untuk memberikan kemudahan pengelolaan keuangan daerah.”  Sementara itu Kepala BAPENDA Kabupaten Pandeglang, Tatang Muhtasar, menuturkan bahwa kerjasama ini merupakan upaya pihaknya untuk mencapai target penerimaan daerah di tahun 2022. “Kita harapannya 100 persen PBB bisa terealisasi, hingga akhir tahun mencapai Rp79 miliar dari 11 objek pajak. Saat ini realisasi baru Rp21 miliar, dan untuk PBB kita target mencapai 34 miliar dari 660 ribu wajib pajak di Pandeglang,” katanya.  Acara ini dihadiri oleh Kepala BAPENDA Kabupaten Pandeglang, Tatang Muhtasar beserta jajaran Bank Banten, yang dihadiri Direktur Bisnis Cendria Tj Tasdik, didampingi oleh Regional Head Ferdy Ardian; Area Manager Ferry Fauzi; dan Kepala Cabang Pandeglang, Muhammad Nofrianto.  Bank Banten terus menajamkan langkah-langkah strategis di market primer Perseroan yaitu regional Banten. Layanan penerimaan setoran pajak ini hanya salah satu dari berbagai produk dan layanan Perseroan yang terus dikembangkan, dalam rangka menjadi jangkar untuk transaksi keuangan dan perekonomian di wilayah Banten dan wilayah terkait lainnya.

Pemkab Pandeglang Gandeng Bank Banten untuk Pembayaran PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/BANTEN.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah <a href="https://www.jawapos.com/tag/provinsi-banten/">Provinsi Banten</a> mendorong delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten untuk bisa memindahkan penyimpanan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD -nya ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-banten/">Bank Banten</a>. Dukungan itu perlu dilakukan dalam upaya memberikan support terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki bersama.  Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar yang secara legalitas berperan sebagai pemegang saham mayoritas pengendali terakhir di Bank Banten, yang tentunya mempunyai tanggungjawab dan otoritas yang lebih terhadap upaya penyehatan perseroan.  "Oleh karena itu saya berharap betul kepada Bapak dan Ibu Bupati dan Walikota, dengan segala kewenangan yang mereka milik dengan didasarkan pada keyakinan bahwasannya Bank Banten bisa menjadi bagian dari instrumen pembangunan di daerahnya masing-masing," kata Muktabar, Rabu (18/5/2022).  Muktabar melanjutkan, jika Bank Banten sudah menjadi RKUD seluruh Kabupaten dan Kota, termasuk juga <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemprov-banten/">Pemprov Banten</a> yang saat ini sudah menggunakan Bank Banten sebagai bank RKUD, potensi pengelolaan keuangannya cukup besar.  "Ada sekitar Rp 50 triliun dana yang akan dikelola oleh Bank Banten. Sehingga dari besaran dana yang dikelola itu, bisa menjadikan Bank Banten sebagai tuan rumah di rumahnya sendiri," ujarnya.  Selain itu, lanjut Muktabar, dirinya juga akan mendorong pihak swasta dan seluruh industri yang ada di Provinsi Banten agar mempunyai akun atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/rekening-bank-banten/">rekening Bank Banten</a>. Rekening itu tentunya juga digunakan secara maksimal baik sebagai penyimpanan uang atau dalam bentuk pendanaan lainnya.  "Kalau itu sudah masuk, line money market agenda kerja keuangan Bank Banten sudah bisa bergerak dengan optimal," ungkapnya.  Tentunya, tambah Muktabar, hal itu bisa terwujud dengan basis kondisi Bank Banten telah memenuhi level kesiapan likuiditas sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam berbagai aturan.  "Dengan kata lain, Bank Banten sudah layak digunakan sebagai Bank penyimpan RKUD. Karena walau bagaimanapun, Bank Banten merupakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpd/">BPD</a> kebanggaan kita bersama," tambahnya.  Dijelaskan, secara kesehatan bank, Bank Banten dinyatakan sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga berharap Kabupaten/Kota bisa segera membuka rekening RKUD di Bank Banten.  Sementara itu, Direktur Bisnis Cendria Tj. Tasdik, sekaligus sebagai Plt. Direktur Utama Bank Banten yang sedang melaksanakan ibadah Umroh seusai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) beberapa hari lalu mengungkapkan rasa optimisnya dalam menyambut tahun 2022 ini.  “Hal itu mengaca pada hasil kinerja tahun 2021 lalu, dimana Perseroan berhasil melaluinya dengan baik dan menunjukkan ketangguhan segenap nasabah Bank Banten dalam fase akselerasi pertumbuhan ini," katanya.  Direksi sangat menghargai kepercayaan dan keyakinan para pemegang saham, khususnya Pemerintah Provinsi Banten dan PT Banten Global Development, dan juga pemegang saham publik.  "Serta kami berterima kasih atas pengawasan, dukungan dan arahan segenap Dewan Komisaris,” ujarnya.  Meskipun belum mencatat laba, namun di tahun 2021 Perseroan mencetak kinerja yang lebih baik dibandingkan 2020. Pada 31 Desember 2021, aset meningkat secara signifikan sebesar 65,7 persen ke angka Rp8,85 triliun, dari Rp 5,34 triliun pada 31 Desember 2020.  Hal ini didorong oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat secara signifikan sebesar 79,8 persen ke angka Rp 4,64 triliun, dari Rp 2,58 triliun pada 31 Desember 2020.  "Demikian pula, pendapatan operasional selain bunga naik 45,8 persen secara YoY menjadi Rp41,85 miliar dari Rp 28,7 miliar," ucapnya.  Di sisi biaya, perseroan juga melakukan efisensi operasional sehingga berhasil menekan beban bunga menjadi Rp 241 miliar, turun 27.7 persen dibandingkan Desember 2020.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/bank-banten/">Bank Banten</a> menutup tahun 2021 dengan kredit di angka Rp 3,89 triliun dan total ekuitas mencapai Rp 1,89 triliun.Perseroan masih membukukan rugi bersih periode berjalan sebesar Rp 265,18 miliar.  "Rugi tersebut berhasil ditekan lebih baik 20,88 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 308,16 miliar," tuturnya.  Hal ini dicapai diantaranya dengan mendongkrak pendapatan sepanjang tahun 2021, dimana pendapatan bunga bersih tumbuh 90 persen secara tahunan (YoY) menjadi sebesar Rp 67,02 miliar dari Rp 35,23 miliar.

Pemprov Banten Dorong 8 Kabupaten/Kota Pindahkan RKUD ke Bank Banten

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bank Banten

Berita Terkini