<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/bhima-2513952262.jpg" alt="Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (dok. pribadi Bhima)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (dok. pribadi Bhima)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dibukanya investasi di sektor perbankan bagi entitas asing di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi melalui alih pengetahuan, transfer teknologi, dan penerapan praktik tata kelola yang baik. Namun, semakin terbukanya keran penanaman modal juga meningkatkan risiko sistemik terhadap sektor keuangan yang perlu diwaspadai. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, investasi asing di sektor perbankan terdorong oleh kebutuhan dari sisi bank itu sendiri. Karena likuiditas ketat. Jadi mau tidak mau bank harus melakukan aksi korporasi.&nbsp; "Melakukan trade issue misalnya atau beberapa bank yang ingin menerbitkan misalnya IPO (initial public offering) saham. Itu menurut mereka ini salah satu cara untuk menarik likuiditas," ucap Bhima kepada Jawa Pos, Kamis (14/8). Dengan terbukanya investasi asing, lanjut dia, banyak yang mau masuk ke perbankan nasional. Meskipun jumlah bank di Indonesia sudah cukup banyak. Tapi investasi asing itu juga ingin melengkapi ekosistem pendanaan di industri yang mereka sudah punya. Contohnya penyertaan modal bank-bank dari Korea Selatan. Yang mana investasi ke sektor keuangan itu juga ada kaitannya dengan industri otomotif dan elektronik yang ada di Tanah Air. Kemudian bank-bank Tiongkok yang juga ada hubungannya ke sektor konstruksi dan kendaraan listrik ke depan.&nbsp; "Jadi, tujuan investor asing itu mengakui sisi bank lokal itu untuk melengkapi ekosistem itu," terang lulusan University of Bradford itu.&nbsp; Nah, yang harus diperhatikan adalah risiko konglomerasi. ketika terjadi tekanan ekonomi atau permasalahan di induknya, kemungkinan bisa berdampak sistemik ke sektor-sektor usaha lainnya. "Kedepan semakin ketat. Semakin pemerintah melakukan penerbitan surat utang dalam jumlah yang banyak, tentu opsi yang paling visible adalah untuk lebih banyak menarik modal asing. Nah itu yang terjadi," jelas Bhima.&nbsp;

Investasi asing di sektor perbankan Indonesia meningkatkan efisiensi namun juga menimbulkan risiko sistemik yang perlu diwaspadai.

CELIOS: Investasi Asing di Perbankan Dapat Ciptakan Ekosistem Pendanaan yang Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/JKT_Hari-Pelanggan-Nasional-BCA-Momen-Refleksi-untuk-Melayani-Seluruh-Segmen-Nasabah_Salman-Toyibi-2JPG-4212526704.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas melayani nasabah di kantor BCA KCU Rawamangun, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas melayani nasabah di kantor BCA KCU Rawamangun, Jakarta, Rabu (4/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dibukanya peluang berinvestasi di sektor perbankan bagi entitas asing di Indonesia merupakan respons strategis pasca krisis moneter 1998. Sehingga meningkatkan efisiensi melalui alih pengetahuan, transfer teknologi, dan praktik tata kelola yang baik. Serta mengembalikan kepercayaan publik dan investor terhadap industri keuangan Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menjelaskan, bank yang dimiliki asing memiliki peran yang penting dalam membantu investasi dan perdagangan dari negara asal mereka maupun sebaliknya. Investasi asing di perbankan tidak dapat dinilai sama dengan sektor usaha lain. "Karena sektor perbankan di suatu negara merupakan penggerak investasi dan perdagangan melalui pembiayaan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor ekonomi nasional," kata Dian kepada Jawa Pos, Kamis (14/8). Pada 2025, OJK telah melakukan pertemuan dengan sejumlah calon investor asing yang menjajaki peluang investasi di sektor perbankan Indonesia. Arah kebijakan difokuskan pada penguatan permodalan dan akuisisi bank yang sudah beroperasi (existing banks). Dengan demikian, dapat memperkuat permodalan, efisiensi, dan ketahanan sektor perbankan nasional. Serta mendorong konsolidasi maupun pembentukan kelompok usaha bank. Sejalan dengan arah strategis roadmap pengembangan perbankan Indonesia, yaitu penguatan struktur dan keunggulan kompetitif. Dian memastikan, regulator selalu berupaya mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional. Termasuk peningkatan skala ekonomi bank maupun kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dengan begitu, bank memiliki kemampuan adaptasi yang lebih besar. Saat ini, OJK mengatur bahwa kepemilikan asing pada bank di Indonesia dapat mencapai 99 persen. Dengan catatan, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu sesuai POJK mengenai kepemilikan saham bank umum. Untuk pemegang saham berupa bank atau lembaga keuangan nonbank yang memenuhi kriteria, batas kepemilikan adalah 40 persen. Bagi nonlembaga jasa keuangan atau lembaga keuangan nonbank yang tidak memenuhi kriteria sebesar 30 persen. Sementara untuk perorangan sebesar 20 persen. "Dalam kondisi tertentu, kepemilikan dapat melebihi batas tersebut. Misalnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan atau mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," terang mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu. Setiap calon pemegang saham pengendali, lanjut Dian, wajib memperoleh persetujuan OJK melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Tahapan tersebut untuk memastikan pemenuhan persyaratan integritas dan kelayakan keuangan. "Khusus bagi calon pemegang saham pengendali dari luar negeri, akan berkoordinasi dengan otoritas negara asal sebagai bagian dari proses penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut," imbuhnya. OJK memiliki kerangka kebijakan yang komprehensif terkait dengan alur hidup dari suatu bank. Hal ini antara lain dimulai dari kebijakan entry policy, supervisory policy, dan exit policy bagi bank asing maupun domestik. Termasuk, memastikan agar kehadiran pemilik asing tidak melemahkan penerapan prinsip kehati-hatian dan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen serta kepentingan nasional. Pada aspek entry policy, OJK menerapkan ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Juga calon pemegang saham pengendali (PSP). Dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Untuk supervisory policy, bagi PSP yang telah lulus penilaian, OJK mengatur pengawasan melalui ketentuan tata kelola bank umum. Yang mana pemegang saham wajib mendukung pengelolaan bank yang sehat dan berdaya saing. Serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Dari sisi exit policy, regulator menetapkan mekanisme penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank. Seperti kewenangan untuk menginstruksikan penggabungan, penjualan kepemilikan, pengalihan pengelolaan atau aset, hingga dukungan finansial oleh pemegang saham.&nbsp; "OJK juga memiliki kewenangan melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama dengan sanksi larangan menjadi pihak utama hingga 20 tahun jika tidak memenuhi ketentuan," terang Dian.&nbsp; OJK secara aktif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan otoritas keuangan di berbagai negara. Yakni, melalui forum bilateral maupun multilateral untuk memperluas peluang ekspansi bank nasional ke luar negeri. "Kami mendorong penguatan permodalan, tata kelola, dan daya saing bank nasional agar memenuhi standar internasional," tandasnya.

Investasi asing di sektor perbankan Indonesia pasca krisis moneter 1998, OJK dorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

OJK Akui Peran Penting Bank Asing dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Bank asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bank asing

Berita Terkini

CELIOS: Investasi Asing di Perbankan Dapat Ciptakan Ekosistem Pendanaan yang Kuat

OJK Akui Peran Penting Bank Asing dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com