<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/Banjir-Kali-Angke-Di-Depok-Dery-Ridwansah-6-3139728030.jpg" alt="Petugas mengevakuasi warga dengan perahu karet saat banjir di kawasan Villa Pamulang, Depok, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Petugas mengevakuasi warga dengan perahu karet saat banjir di kawasan Villa Pamulang, Depok, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Sejak awal Agustus 2025, curah hujan di berbagai wilayah Indonesia terpantau meningkat tajam.</p> <p>Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, mengungkapkan hujan dengan intensitas ekstrem sudah terjadi di sejumlah provinsi. "Bengkulu mengalami 160,8 mm/hari pada 1 Agustus 2025, Maluku 203,5 mm/hari pada 3 Agustus, Sumatra Barat 176,5 mm/hari pada 8 Agustus, dan Jawa Barat 254,7 mm/hari pada 9 Agustus," ujarnya.</p> <p>Selain itu, hujan lebat juga terjadi di Kalimantan Barat, Papua Tengah, Jakarta, Banten, Jambi, Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tenggara.</p> <h3>Penyebab Curah Hujan Meningkat</h3> <p>Menurut Guswanto, kondisi ini disebabkan kombinasi sejumlah fenomena atmosfer. Seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, pengaruh tidak langsung bibit siklon tropis 90S dan 96W, sirkulasi siklonik, serta perlambatan dan pertemuan angin di sekitar Indonesia.</p> <p>Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menambahkan Indeks Dipole Mode yang saat ini bernilai negatif juga berperan. Hal itu menandakan adanya aliran massa udara dari Samudra Hindia menuju Indonesia.&nbsp;</p> <p>Gabungan faktor dinamika atmosfer tersebut mendorong pertumbuhan awan hujan masif yang berpotensi memicu hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang.</p> <p>"Potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 11&ndash;13 Agustus 2025 dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua," terangnya.</p> <p>Gabungan faktor ini memicu pertumbuhan awan hujan masif yang berpotensi menimbulkan hujan lebat, kilat/petir, dan angin kencang.</p> <h3>Wilayah dan Waktu Potensi Cuaca Ekstrem&nbsp;Berdasarkan Analisis BMKG:</h3> <ul> <li>11&ndash;13 Agustus 2025: Hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.</li> <li>14&ndash;16 Agustus 2025: Intensitas hujan menurun, namun Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan tetap berpotensi hujan lebat.</li> <li>Angin kencang juga berpotensi melanda Aceh, Banten, Jawa Barat, Bali, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan, yang dapat memicu gelombang laut tinggi.</li> </ul> <h3>Dampak Cuaca Ekstrem bagi Sektor Pertanian dan Pariwisata</h3> <p>Peningkatan curah hujan dapat mengganggu panen dan tanam di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan.</p> <p>BMKG mengimbau petani menghindari penanaman di lahan rendah yang rawan banjir, serta memperkuat irigasi dan drainase.</p> <p>Sebaliknya, NTB dan NTT yang relatif kering cocok untuk pengeringan hasil panen.</p> <p>Sektor pariwisata juga terdampak, terutama destinasi pegunungan, air terjun, dan pantai selatan Jawa-Bali. Wisatawan diminta waspada hujan lebat, kabut tebal, gelombang tinggi, dan angin kencang.</p> <ul> <li>Darat: Risiko jalan licin dan longsor di wilayah pegunungan.</li> <li>Laut: Gelombang tinggi di Samudra Hindia Barat Sumatra, Perairan Selatan Jawa-Bali, hingga selatan Lombok dan Pulau Sumba. Nelayan diminta memantau peringatan BMKG.</li> <li>Udara: Potensi turbulensi akibat awan Cumulonimbus di Sumatra, Banten, Jawa Barat, Selat Karimata, Laut Natuna, Kalimantan, Selat Makassar, dan Papua. Maskapai diminta memperhatikan informasi SIGMET dan NOTAM.</li> </ul>

BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrem dan hujan lebat yang berpotensi mengganggu aktivitas.

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem! Ini Daftar Wilayah Hujan Lebat hingga 16 Agustus 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/20250702_234928_Gallery-908056499.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali buka suara perihal bencana banjir yang terus terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Jakarta. Dia pun memerintahkan para Bupati dan Wali Kota untuk terus bergerak melakukan normalisasi sungai.</p> <p>"Buat Bupati Bogor, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Bupati Karawang, terus bergerak melakukan normalisasi sungai, merehabilitasi lahan kritis, melakukan tindakan-tindakan pelarangan terhadap alih fungsi lahan," kata Dedi Mulyadi seperti diunggah pada akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Selasa (8/7).</p> <p>Eks Bupati Purwakarta ini pun memberi pesan kepada Wali Kota Bekasi, Bupati Bekasi, hingga Bupati Karawang. Berdasarkan analisisnya, daerah-daerah yang sungainya sudah dinormalisasi ternyata tak terserang banjir lagi. Sebaliknya, daerah yang belum dilakukan normalisasi masih terjadi banjir.</p> <p>"Untuk itu, teruslah bergerak, jangan pernah ragu, lakukan upaya-upaya ekstra untuk mengembalikan kembali fungsi sungai, rawa, danau, sawah dan daerah resapan airnya, agar usaha kita itu secara perlahan dan pasti akan memberikan hasil," jelas dia.</p> <p>"Betul bahwa usaha kita hari ini belum 100 persen berhasil, tetapi setidaknya bahwa apa yang kita lakukan sudah memiliki dampak bagi penanganan banjir di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir," imbuhnya.</p> <p>Tak lupa, dia juga menyampaikan ucapan maaf kepada masyarakat yang masih terserang banjir. Pria yang akrab disapa KDM ini berjanji akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyelesaikan problem ini.</p> <p>Di sisi lain, dia menyoroti bahwa daerah-daerah yang mengalami banjir seringkali menimpa perumahan yang posisinya lebih rendah dari sungai ataupun perumahan yang beralih fungsi dari dulunya rawa, sawah, atau danau. "Untuk itu, semoga seluruh langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat bisa memberikan hasil yang terbaik bagi kepentingan dan kenyamanan masyarakat," tukas Dedi Mulyadi.</p>

Berdasarkan analisis KDM, daerah-daerah yang sungainya sudah dinormalisasi ternyata tak terserang banjir lagi.

Banjir Terus Terjadi di Jawa Barat dan Jakarta, Dedi Mulyadi Perintahkan Bupati dan Wali Kota Lanjutkan Normalisasi Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Screenshot_20250304_120320_Instagram-1-1795630235.jpg" alt="Tangkapan layar video yang memperlihatkan Kawasan elit Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1,2 meter pada Selasa (4/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video yang memperlihatkan Kawasan elit Grand Galaxy City, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1,2 meter pada Selasa (4/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menghadirkan program khusus untuk membantu pemilik mobil Hyundai yang terdampak banjir di seluruh Indonesia terutama yang baru saja terjadi di kawasan Jabotabek pekan lalu.</p> <div dir="auto">Program ini menyediakan layanan tambahan yang memudahkan pengguna untuk menjalani mobilitas di tengah situasi sulit akibat bencana banjir. Program ini diklaim sebagai kepedulian HMID untuk mendukung pelanggan yang terdampak banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan hadirnya program ini, Hyundai menghadirkan kemudahan dan bantuan yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perbaikan kendaraan agar dapat kembali digunakan. Selain itu Hyundai juga menyediakan program trade-in khusus bagi para pemilik mobil Hyundai dan mobil merek lain yang terdampak oleh banjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ju Hun Lee, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang tidak hanya terbatas pada produk, tetapi juga dalam layanan yang memberikan solusi nyata bagi pelanggan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melalui program bantuan ini, kami ingin memastikan bahwa ekosistem layanan <em>aftersales</em> Hyundai semakin kuat dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi pelanggan, terutama di situasi darurat seperti bencana banjir," kata Ju Hun Lee melalui keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, turut menambahkan, hadirnya program bantuan untuk pemilik kendaraan Hyundai yang terdampak banjir merupakan komitmen HMID dalam memberikan solusi yang berpusat pada pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin memastikan bahwa pelanggan dapat segera kembali beraktivitas dengan tenang, karena Hyundai selalu siap mendampingi pelanggan apa pun situasi yang dihadapi," lanjut Frans, sapaan akrabnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program khusus untuk pemilik mobil Hyundai yang terdampak banjir meliputi layanan towing gratis ke bengkel resmi Hyundai terdekat (di luar evakuasi kendaraan saat banjir). HMID juga memberikan diskon suku cadang hingga 20 % dengan maksimum potongan harga sebesar Rp 3.000.000.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemilik mobil Hyundai yang terdampak banjir juga dapat menikmati diskon biaya jasa sebesar 20 % untuk melakukan perbaikan kendaraan di bengkel resmi Hyundai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Manfaat dari program tersebut berlaku untuk pemilik seluruh model kendaraan Hyundai yang terdampak banjir tanpa batasan tahun model dan kilometer yang ditempuh. Adapun diskon suku cadang dan jasa tidak berlaku untuk kendaraan yang sudah terlindungi oleh asuransi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hyundai juga memberikan solusi bagi pemilik mobil yang terdampak banjir dengan menawarkan Program Tukar Tambah. Program ini tidak hanya terbuka bagi pemilik mobil Hyundai, tetapi juga bagi pemilik mobil merek lain yang ingin melakukan trade-in.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui program ini, pelanggan akan mendapatkan berbagai keuntungan, seperti gratis inspeksi kendaraan dan proses trade-in yang mudah dan cepat. Bagi pelanggan yang menukar mobil lama mereka dengan model terbaru Hyundai, akan mendapatkan benefit tambahan senilai Rp 20 juta rupiah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan serta nilai tambah bagi pelanggan yang ingin mengganti kendaraan mereka dengan mobil terbaru dari Hyundai.</div>

"Kami ingin memastikan bahwa ekosistem layanan aftersales Hyundai semakin kuat dan mampu memberikan perlindungan bagi pelanggan," katanya.

Pemilik Mobil Hyundai Korban Banjir Jabotabek Tenang Ya, HMID Siapkan Program Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/vila-puncak-671863876.jpg" alt="Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.&nbsp;(istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.&nbsp;(istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Hal itu setelah terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di kawasan Puncak beberapa waktu lalu,&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor tersebut diduga melanggar aturan, setelah melakukan pemeriksaan sejumlah vila di kawasan digin itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu menyatakan, penertiban vila ilegal di kawasan Puncak Bogor bertujuan untuk menertibkan bangunan yang mengganggu daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung dan Cisadane.Penertiban dilakukan di kawasan Villa Forest Hill.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada tujuh vila yang melanggar aturan, dan kami telah mengidentifikasi 15 titik lain yang juga akan ditertibkan," kata Rudianto Saragih, dikutip dari Radar Bogor Jawa Pos Group, Minggu (9/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga melakukan pemasangan plang peringatan yang disaksikan perwakilan pemerintah daerah, pemilik vila, dan jajaran Kementerian Kehutanan. Selain itu, pemerintah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap legalitas bangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelanggaran ini mengacu pada Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Pasal 50 ayat 3 menyebutkan larangan menduduki kawasan hutan tanpa izin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sanksinya bisa mencapai 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar sesuai Pasal 78 ayat 3 huruf a," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vila tersebut dibangun sejak 2015. Berdasarkan dokumen pemilik, luas lahan yang dimanfaatkan sekitar 4.500 m&sup2;, tetapi hasil digitasi menunjukkan luasnya mencapai 1 hektare. Jika terbukti tidak memiliki legalitas, vila yang berdiri di kawasan hutan akan dikembalikan menjadi aset negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan Perpres Tahun 2005, semua penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang sah akan dikembalikan kepada negara dan dipulihkan menjadi hutan kembali," ujar Rudianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, jika vila tersebut memiliki izin yang sah, operasionalnya masih bisa berlanjut. "Kami tidak melakukan abuse of power. Jika memang memiliki legalitas lengkap, negara tentu mengakuinya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, dari 15 titik yang telah teridentifikasi, mayoritas merupakan vila dan resor wisata yang berdiri di kawasan hulu. Pemerintah akan melakukan penyelidikan lebih lanjut sebelum menentukan langkah berikutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti, menjelaskan pihaknya akan mengevaluasi sertifikat lahan yang telah diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami akan cek terlebih dahulu apakah sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan. Jika memang valid, bisa saja diperpanjang," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut hingga ada kepastian hukum. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, keputusan akhir akan bergantung pada proses hukum yang berlaku.</div>

Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN menjatuhkan sanksi pada sejumlah vila ilegal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Buntut Banjir Bandang dan Longsor di Puncak, Belasan Vila Ilegal Diperiksa dan 7 Lainnya Dijatuhi Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/JKT_BANJIR-KIRIMAN-RENDAM-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_03032025-2-1664895570.jpg" alt="Aliran banjir dari sungai Ciliwung merendam rumah di Jatinegara, Jakarta, Senin (3/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aliran banjir dari sungai Ciliwung merendam rumah di Jatinegara, Jakarta, Senin (3/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Normalisasi Sungai Ciliwung memiliki sejumlah hambatan. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri mengungkapkan, terdapat tiga kendala utama dalam proses pembebasan lahan yang menghambat proyek ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, meskipun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta telah berganti beberapa periode, proyek normalisasi masih belum tuntas. Salah satu penyebab utamanya adalah status kepemilikan lahan yang belum jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kondisi ini membuat proses pembebasan lahan semakin rumit dan memperlambat pelaksanaan proyek normalisasi</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alas hak masih ada sebagian yang masih berupa tanah garapan, sehingga pembuktian kepemilikannya perlu penelitian yang lebih komprehensif," ujar Hendri, Minggu (9/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendala lainnya, sambung Hendri,&nbsp; ialah tidak semua warga lahannya bersedia dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Masih banyak warga yang menyatakan penolakannya terhadap normalisasi Ciliwung.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015714227/1500-ton-sampah-menumpuk-di-sungai-ciliwung-akibat-banjir-kiriman-dari-bogor">1.500 Ton Sampah Menumpuk di Sungai Ciliwung, Akibat Banjir Kiriman dari Bogor</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum lagi terdapat sejumlah warga yang menolak adanya pembebasan lahan dan normalisasi sungai," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan kendala terakhir ialah terbatasnya anggaran Pemprov DKI Jakarta untuk pembebasan lahan. Sehingga, pembebasan lahan harus dilakukan bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian anggaran terbatas," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendri menjelaskan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung di tiga lokasi. Normalisasi Ciliwung dilakukan mengurangi risiko banjir yang kerap melanda ibu kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total terdapat 634 bidang tanah yang akan dibebaskan di tiga wilayah itu. Dengan rincian, Cawang 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Total luas lahan yang akan dibebaskan mencapai lebih dari 129.000 m&sup2;.&nbsp;"Cawang terdapat 58.946 m2, Pengadegan sebanyak 13.101 m2 dan Bidara Cina dengan 57.035 m2," jelas Hendri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lahan yang telah dibebaskan akan dimanfaatkan untuk pelebaran sungai Ciliwung. Selain itu, juga akan dibangun tanggul sungai dan jalan inspeksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang mengerjakannya ialah Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," terangnya.</div> </div>

Hendri menjelaskan, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan akan melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai Ciliwung di 3 lokasi.

Tiga Kendala Besar! Ini Penyebab Normalisasi Ciliwung Tak Kunjung Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/26/grobogan-1908009475.jpg" alt="Jalur kereta api yang rusak di Grobogan akibat diterjang banjir. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Jalur kereta api yang rusak di Grobogan akibat diterjang banjir. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah sempat ditutup, jalur kereta api antara Stasiun Gubug &ndash; Stasiun Karangjati yang berada di Kabupaten Grobogan kembali dibuka Minggu (9/3).&nbsp;Sebelumnya penutupan dilakukan lantaran jalur kereta terdampak banjir yang terjadi di Grobogan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ratusan petugas dikerahkan untuk memperbaiki jalur kereta yang terendam akibat luapan Sungai Tuntang. Sejak pukul 11.44 WIB, satu jalur berhasil dibuka kembali dengan kecepatan terbatas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional (Daop) 4 Semarang Franoto Wibowo menyatakan, kereta pertama yang melintas di jalur yang sudah diperbaiki adalah KA Peti Kemas rute Surabaya-Jakarta, diikuti oleh KA Argo Bromo Anggrek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembukaan jalur ini berdampak besar terhadap pemulihan perjalanan kereta api di jalur utara Jawa Tengah," ujar Franoto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski sudah dapat dilalui, tim PT KAI terus melakukan perbaikan agar kecepatan perjalanan bisa kembali normal secepatnya. Sebelumnya, Jalur kereta api antara Stasiun Gubug &ndash; Stasiun Karangjati yang berada di Kabupaten Grobogan kembali dilakukan penutupan pada Minggu, 9 Maret 2025 mulai pukul 05.27 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu dilakukan akibat meluapnya kembali Sungai Tuntang yang terjadi sejak Sabtu (8/3) malam dan menggenangi jalur kereta api lintas antara Semarang &ndash; Surabaya Pasar Turi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Curah hujan tinggi menyebabkan debit air Sungai Tuntang yang berada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah kembali meningkat dan meluap hingga menggenangi jalur kereta api di kilometer 32+6/7 antara Stasiun Gubug &ndash; Stasiun Karangjati,&rdquo; kata Vice President Public Relation KAI, Anne Purba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dampak dari meluapnya Sungai Tuntang, jalur antara Stasiun Gubug &ndash; Stasiun Karangjati tersebut ditutup demi keselamatan para penumpang dan perjalanan kereta api.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KA Blora Jaya dari Stasiun Cepu tujuan Stasiun Semarang Poncol dan KA Harina dari Satsiun Pasar Turi tujuan Stasiun Bandung meupakan dua kereta api yang terdampak dan harus dilakukan rekayasa pola operasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk KA Blora Jaya dan KA Harina perjalanannya dilakukan rekayasa pola operasi dengan dialihkan melalui Stasiun Gambringan dan Stasiun Gundih untuk menuju Semarang,&rdquo; terangnya.</div>

Kereta pertama yang melintas di jalur yang sudah diperbaiki adalah KA Peti Kemas rute Surabaya-Jakarta, diikuti oleh KA Argo Bromo Anggrek.

Sempat Terputus Terdampak Banjir, Jalur Kereta Api Gubug-Karangjati Grobogan Kembali Bisa Dilewati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/JKT_Banjir-Villa-Nusa-Indah_SALMAN-TOYIBI-4-2584069446.jpg" alt="Foto Udara  banjir di Perumahan Villa Nusa Indah 1, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (4/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto Udara  banjir di Perumahan Villa Nusa Indah 1, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (4/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Warga Setu Sari, Cileungsi, Kabupaten Bogor, harus mengalami banjir hingga dua hari berturut-turut pada bulan Ramadhan saat hujan deras beberapa hari lalu. Banjir setinggi dada orang dewasa itu bahkan masuk hingga Perumahan Grand Mutiara 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi Andono, salah satu warga yang terdampak mengatakan, akibat banjir selama dua hari itu, tak hanya air yang merendam permukiman, tetapi juga ada longsor di beberapa perumahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aktivitas warga sempat lumpuh akibat banjir ini," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun banjir baru surut pada hari ini, Andi menagih janji Pemerintah Kabupaten Bogor yang hendak mengatasi masalah banjir di kawasan tersebut sejak tahun 2023 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak perumahan sudah mem-<em>follow-up</em> ke Dirjen terkait Dirjen PUPR Kab. Bogor. Pihak Pemda sudah mengetahui masalah banjir ini cuma belum terealisasi penanganannya," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa berdasarkan dokumen yang ada, pihak Pemkab Bogor bersama anggota DPRD saat itu sudah sempat mengunjungi kawasan Setu Sari dan berjanji mengatasi masalah banjir di sana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Warga saat ini hanya ingin adanya realisasi dan normalisasi saluran induk air dari beberapa perumahan yang ada di daerah Setu Sari," pungkas Andi.</div>

Pemkab Bogor bersama anggota DPRD saat itu sudah sempat mengunjungi kawasan Setu Sari dan berjanji mengatasi masalah banjir di sana.

Direndam Banjir hingga 2 Hari, Warga Setu Sari Tagih Janji Pemkab Bogor Atasi Masalah Sejak 2023