<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/JKT_BANJIR-MASIH-MENGENAGI-WILAYAH-KEMBANGAN_HANHNG-HAMBARA_05032025-10-1880491227.jpg" alt="Sejumlah kendaraan terjebak banjir di Jalan Kembangan Selatan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan terjebak banjir di Jalan Kembangan Selatan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat, khususnya terjadi di wilayah Bekasi. Luapan itu diduga merupakan air kiriman dari Puncak, Bogor, Jawa Barat, yang dilanda hujan deras, serta kurangnya konservasi lahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pakar tata kota, Nirwono Joga menilai, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap tata ruang. Ia menyebut, konservasi lahan dari hulu sampai hilir saat ini mengalami kerapuhan akibat masifnya pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita bandingkan 2020-2025 yang kemarin, praktis sebenarnya tidak banyak perubahan terhadap tata ruang, artinya tata ruangnya semakin masif berubah. Apa itu? dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari atas yang seharusnya sebagai daerah konservasi lahan, dimana fungsi utamanya adalah resapan air, justru sekarang berkembang menjadi tempat tujuan wisata, pembangunan hotel, vila itu kan tetap masif di Puncak," kata Nirwono Joga dikonfirmasi, Minggu (9/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/015740249/benarkah-kembang-kol-bisa-menurunkan-berat-badan-ini-fakta-ilmiahnya">Benarkah Kembang Kol Bisa Menurunkan Berat Badan? Ini Fakta Ilmiahnya!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, akibat masifnya pembangunan di Puncak, Bogor, mengakibatkan kemampuan daya serap air berkurang. Hal itu juga yang mengakibatkan longsor dan air mengalir deras langsung ke aliran sungai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemampuan daya serapnya kan otomatis berkurang, secara alami bahwa air yang tidak terserap secara optimal tadi tentu akan mengalir ke sungai," ujar Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menduga, air yang tidak tertahan dari hulu mengakibatkan langsung mengalir ke sungai-sungai, sehingga tidak tertahan dan mengalir ke wilayah, Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah sungai-sungai inilah yang kemudian turun ke bawah, yang kemudian mengalir ke Jakarta, Bekasi dan Tangerang juga kalau kita perhatikan," ungkap Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015740241/7-perilaku-yang-harus-anda-hindari-saat-buka-puasa-bersama-agar-silaturahmi-tetap-terjaga">7 Perilaku yang Harus Anda Hindari saat Buka Puasa Bersama agar Silaturahmi Tetap Terjaga</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara di hilir, sungai-sungai juga sudah mengecil akibat padatnya pemukiman. Hal itu yang mengakibatkan banjir besar yang melanda wilayah Bekasi, pada Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sungai-sungai tadi ikut mengecil, menyusut, kemudian mendangkal, karena kiri kanannya sudah banyak perubahan, itu juga tidak hanya terjadi di hulu, tapi juga di hilir. Puncaknya kita lihat di Bekasi misalnya, dimana di sekitar Kali Bekasi, kemudian ada Sungai Cikeas dan Cileungsi di atasnya, itu kan semuanya berubah fungsi jadi pemukiman," urai Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, wilayah bantaran sungai yang seharusnya menjadi resapan air, saat ini sudah dipadati pemukiman. Sehingga debit air yang tinggi tidak mampu menahan aliran sungai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Daerah aliran sungai yang seharusnya membantu penyerapan limpasan air hujan ataupun limpasan air sungai pada saat musim hujan, tidak bisa tertampung. Karena kiri kanannya sudah penuh bangunan," papar Nirwono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengaku tidak heran jika Bekasi dilanda banjir. Sebab, wilayah yang dulu merupakan rawa-rawa dan sawah saat ini malah ditumbuhi bangunan dan beton-beton pencakar langit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian di Bekasi misalnya, yang dulu berupa rawa-rawa, setu, embung alami bahkan kemudian ada sawah, kini berubah menjadi pemukiman. Sehingga tidak heran, mau hujan sedang atau lebat, daerah-daerah tsb pasti akan terdampak banjir," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Konservasi lahan dari hulu sampai hilir saat ini mengalami kerapuhan akibat masifnya pembangunan. Sehingga, banjir semakin meluas.

Banjir di Jabodetabek Akibat Hulu Rapuh Konservasi dan Hilir Padat Pemukiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-keakraban-jokowi-anies-saat-meninjau-pelican-crossing_c_232742.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membentuk Pansus Banjir. Namun, Pansus itu jangan hanya untuk alasan politis saja yang melatarbelakangi. Melainkan untuk mencari solusi dari banjir yang kini menjadi langganan di ibu kota.<br /> <br /> Seperti dikutip <em>PojokSatu.id (Jawa Pos Group)</em>, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jakarta, Fahira Idris mengatakan, pembentukan pansus merupakan hal biasa dan menjadi haknya DPRD. Selama memang tujuannya untuk mencari dan memecahkan akar persoalan, dalam hal ini soal mengatasi banjir.<br /> <br /> Namun jika arahnya ke politis atau mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pansus akan jadi kontraproduktif. Menurut Fahira, jika memang ingin mencari solusi banjir, maka tantangan pansus adalah harus mampu memanggil pihak terkait.<br /> <br /> Misalnya Pemerintah Pusat dan kepala daerah lain di Jabodetabek, termasuk gubernur-gubernur DKI sebelum Anies Baswedan. “Sebab jika hanya Anies ditambah ahli atau akademisi saja yang dimintai keterangan, solusi banjir Jakarta tidak akan ketemu,” ujar Fahira, Jumat (28/2).<br /> <br /> Hal itu ditegaskan Senator Jakarta ini mengingat persoalan banjir di ibu kota sifatnya lintas sektoral dan lintas wilayah. Jadi hanya kuasa Presiden yang bisa menghalau banjir di Jabodetabek. Bahkan menurut pendiri ormas Bang Japar ini, apapun yang dilakukan di Jakarta untuk menghalau banjir tidak akan bermanfaat banyak selama tidak ada pemulihan yang serius di kawasan hulu.<br /> <br /> “Karena proses pemulihan ini sifat lintas provinsi dan kementerian. Cuma presiden yang punya kuasa untuk mengkoordinasikannya. Jadi pansus juga harus mampu mengikat komitmen pemerintah pusat,” pungkas Fahira.

Bela Anies, Fahira Idris Tantang Pansus Banjir Undang Presiden Jokowi

banjir di jabodetabek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#banjir di jabodetabek

Berita Terkini

Banjir di Jabodetabek Akibat Hulu Rapuh Konservasi dan Hilir Padat Pemukiman

Bela Anies, Fahira Idris Tantang Pansus Banjir Undang Presiden Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com