<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/Aoj2kuz87wqVJOGyefiRQmeYEunOS0xhkpH8VnpK-4244909516.jpg" alt="Proses pencarian korban terdampak bencana di Batang Toru, Sumut, menggunakan anjing pelcakan K9 milik Polri. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Proses pencarian korban terdampak bencana di Batang Toru, Sumut, menggunakan anjing pelcakan K9 milik Polri. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peninjauan udara dan darat yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut), mendapati temuan mengejutkan. Ada bukaan lahan yang dilakukan secara masif untuk berbagai kegiatan tambang, sawit, PLTA, dan tanaman industri. Untuk itu, Faisol meminta evaluasi menyeluruh.&nbsp; Perintah tersebut ditegaskan oleh Hanif pasca terjadinya banjir bandang dan longsor di Sumut beberapa waktu lalu. Bencana alam yang berlangsung bersamaan dengan banjir bandang dan longsor di Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar) itu turut menghanyutkan sejumlah kayu gelondongan. Karena itu, muncul dugaan terjadi aktivitas ilegal.&nbsp; &rdquo;Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,&rdquo; kata Hanif.&nbsp; Menurut dia, Kementerian Lingkungan Hidup akan memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai. Dia menegaskan bahwa, proses penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana. &rdquo;Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,&rdquo; imbuhnya. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan, verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis.&nbsp; Langkah tegas sudah diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Mulai hari ini (6/12), seluruh perusahaan yang berada di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumut harus stop operasi. Keputusan itu diambil setelah Hanif dan jajarannya melakukan inspeksi udara dan inspeksi darat di daerah hulu DAS Batang Toru dan Garoga.&nbsp;

Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat

Temukan Bukaan Lahan Secara Masif di Hulu DAS Batang Toru Sumut, Menteri Lingkungan Hidup Perintahkan Evaluasi Seluruh Kegiatan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/raja-juli-padar-1368799971.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap terdapat 12 perusahaan yang dinilai berkontribusi memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor, khususnya di Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan Raja Juli saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12). Ia menyampaikan, tim penegakan hukum (gakum) Kementerian Kehutanan tengah menelusuri indikasi pelanggaran yang dilakukan korporasi di kawasan hutan. &ldquo;Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara,&rdquo; ujarnya. Ia menegaskan, proses penegakan hukum akan segera dijalankan. Ia memastikan, akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada DPR RI sebagai mitra kerja Kemenhut. &ldquo;Penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan Insyaallah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi IV dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini,&rdquo; tegasnya. Selain temuan tersebut, Raja Juli juga membeberkan langkah pemerintah dalam melakukan penertiban perizinan sebagai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah mencabut sejumlah izin pemanfaatan hutan bagi korporasi yang melakukan pelanggaran. &ldquo;Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025,&rdquo; tuturnya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI itu menyatakan, pencabutan izin terhadap perusahaan yang melanggar aturan merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang berkinerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar di seluruh Indonesia termasuk di tiga provinsi terdampak,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, ia mengaku belum dapat menyampaikan detail perusahaan yang akan dikenai sanksi lanjutan tersebut. &ldquo;Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,&rdquo; urainya. Menhut menambahkan, pemerintah juga menyiapkan langkah kebijakan struktural untuk memperbaiki tata kelola lingkungan. Langkah tegas itu diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi yang berulang di kawasan Sumatera dan wilayah lain di Indonesia. &ldquo;Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini, bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Kehutanan mengungkap 12 perusahaan di Sumut berkontribusi terhadap bencana, pemerintah akan cabut izin.

Menhut Sebut 12 Perusahaan di Sumut Berkontribusi Perparah Terjadinya Bencana, Buka Opsi Pencabutan Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Tapanuli-5-1330907136.jpeg" alt="Foto udara pegunungan pasca longsor dan banjir Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)" width="100%">
<figcaption>Foto udara pegunungan pasca longsor dan banjir Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). (Biro Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir bandang dan longsor tengah menghantam Sumatera Utara (Sumut). Greenpeace menyebut deforestasi masif yang dilakukan pihak korporasi di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) berkontribusi besar terhadap dampak bencana yang meluas. Salah satu perusahaan itu ialah PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL).&nbsp; Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia dari Greenpeace Kiki Taufik menyatakan bahwa bencana di Sumatera ini semata-mata akibat faktor cuaca. "Faktor pertama betul bahwa ada cuaca ekstrim, ada tropical, apa namanya, siklon tropis senyar yang datang. Tetapi tentu kalau hanya cuaca ekstrim, hujan berlebih, tidak akan menimbulkan dampak banjir yang begitu masif seperti saat ini," ujar Kiki kepada JawaPos.com. Kiki mencontohkan, salah satu perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL), memiliki sejarah panjang dalam menimbulkan dampak lingkungan, termasuk potensi kontribusi terhadap bencana banjir yang sering melanda wilayah tersebut.&nbsp; Konflik sosial dan penolakan masyarakat terhadap TPL juga sangat tinggi, bahkan sampai pada tuntutan agar perusahaan ini segera ditutup. "Nah, kenapa ditutup? Karena memang banyak sekali, selain dari menimbulkan dampak lingkungan, termasuk banjir. Banjir ini ada kontribusi dari TPL, ada kontribusi dari perusahaan-perusahaan selain TPL tentu perusahaan-perusahaan sawit dan lainnya," &nbsp;katanya. Kiki &nbsp;mengakui bahwa kontribusi TPL dalam bencana banjir ini mungkin tidak berdiri sendiri. Perusahaan di sektor kelapa sawit, pertambangan dan lainnya disana juga ikut andil. Diketahui, salah satu wilayah terparah berada daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan. Wilayah Batang Toru sendiri telah dikepung oleh berbagai industri ekstraktif lainnya. Diantaranya: 1. PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) &ndash; Unit PKR di Tapanuli Selatan 2. PT Sago Nauli Plantation &ndash; Perkebunan sawit di Tapanuli Tengah 3. PTPN III Batang Toru Estate &ndash; Perkebunan sawit di Tapanuli Selatan 4. PT Agincourt Resources &ndash; Tambang emas Martabe 5. PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) &ndash; PLTA Batang Toru 6. PT Pahae Julu Micro-Hydro Power &ndash; PLTMH Pahae Julu. 7. PT SOL Geothermal Indonesia &ndash; Geothermal Taput "Di Batang Toru ini di lokasi di Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah ini memang banyak sekali industri ekstraktif," jelasnya. <h2>Hutan Sumatera Tinggal Sisa 11 Juta Hektare</h2> Situasi lingkungan di Sumatera memang sudah di tahap "lampu merah". Berdasarkan data Greenpeace, tutupan hutan alam di Pulau Sumatera kini berada di angka yang sangat mengkhawatirkan. Kiki menyebutkan bahwa sisa hutan alam di Sumatera hanya tinggal sekitar 11,6 juta hektare. "Artinya ini menunjukkan bahwa daerah aliran sungai di wilayah tersebut dalam kondisi kritis. Kalau kita lihat hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatera aja sisanya hanya tinggal 11,6 juta hektare. Itu sama dengan hanya 24% hutan yang tersisa di Pulau Sumatera," ungkapnya. Kondisi ini diperparah dengan hilangnya aturan perlindungan lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menghapus kewajiban mempertahankan 30% luas hutan di setiap provinsi. Melihat skala kerusakan dan ancaman krisis iklim yang nyata, Greenpeace mendesak pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem. Tidak cukup hanya dengan penanggulangan korban, pemerintah diminta melakukan review menyeluruh terhadap izin konsesi di wilayah rentan. Kiki menekankan bahwa izin perusahaan di hulu sungai dan lahan gambut harus segera dicabut jika terbukti merusak. "Pemerintah juga harus stop dulu. Harus di stop tuh pemberian izin-izin ekstraktif karena dampaknya jauh lebih besar saat ini terutama di Sumatera ya," ujarnya. Selain itu, Greenpeace mendukung penuh desakan masyarakat agar banjir Sumatera ini ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini penting agar sumber daya pemulihan dapat dikerahkan secara maksimal oleh negara. Pemerintah juga diingatkan untuk tidak lagi memaksakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merusak hutan, seperti program Food Estate yang terbukti gagal di Gunung Mas dan justru memicu bencana serupa.

Banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara dipicu oleh deforestasi masif, Greenpeace mendesak pemerintah untuk bertindak.

Banjir Bandang Sumatera Utara, Greenpeace Soroti Deforestasi Masif Toba Pulp Lestari di Hulu Sungai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/BOBBY-30-A-2710941282.jpg" alt="Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemantaua dari udara wilayah terdampak banjir di Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan para relawan terus melakukan penanganan darurat atas bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.&nbsp; Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan penanganan bencana saat ini difokuskan pada operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolir, serta percepatan distribusi logistik melalui jalur darat dan udara. Memasuki hari ketiga status tanggap darurat, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih hilang di Provinsi Sumatera Utara. Dampak terparah terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. "Dalam satu hari ini bertambah 60 korban jiwa berkat operasi pencarian oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas," kata Suharyanto kepada wartawan, Minggu (30/11). Selain korban jiwa, ribuan warga terpaksa mengungsi akibat kerusakan pemukiman dan terputusnya akses. Jalur nasional Sibolga&ndash;Padang Sidempuan serta Sibolga&ndash;Tarutung putus total dan tertutup longsor.&nbsp; Sejumlah jembatan seperti Jembatan Pandan dan jembatan di ruas Sibolga&ndash;Manduamas juga terputus.&nbsp;Di Mandailing Natal, sedikitnya tujuh wilayah terisolir. Beberapa desa hanya dapat dijangkau dengan alat berat atau transportasi udara. Dalam mempercepat upaya penanganan, BNPB mengerahkan lima helikopter yang ditempatkan di Bandara Silangit. Helikopter BNPB, Heli TNI AD Bell 412EPI, MI-17V5, serta helikopter bantuan swasta telah aktif menyalurkan logistik. Pesawat Cessna Caravan juga digunakan untuk pengiriman bantuan dan personel. Tahap pertama distribusi logistik untuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan telah terpenuhi 100 persen. Sementara distribusi ke Mandailing Natal masih terkendala akses darat. Sementara, pada hari kedua tanggap darurat, Provinsi Aceh melaporkan 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, dan 8 luka-luka. Sebanyak 48.887 kepala keluarga mengungsi, terutama di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Kerusakan jembatan dan jalan nasional memutus sejumlah jalur utama, termasuk Banda Aceh&ndash;Lhokseumawe dan jalur perbatasan Aceh&ndash;Sumut di Aceh Tamiang. Beberapa wilayah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum bisa diakses melalui darat. BNPB telah mengaktifkan komunikasi darurat berbasis satelit Starlink dan mengerahkan helikopter serta pesawat Cessna Caravan untuk mendistribusikan logistik ke wilayah terisolir.&nbsp; "Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga sudah tiba di Aceh dan disalurkan ke 17 kabupaten/kota terdampak," ucapnya. Dua hari setelah status tanggap darurat ditetapkan, lanjut Suharyanto, Sumatera Barat mencatat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 luka-luka. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Sebanyak 11.820 kepala keluarga (&plusmn;77.918 jiwa) mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sejumlah jalur provinsi dan nasional terputus akibat longsor dan kerusakan jembatan. Meski begitu, distribusi bantuan dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan telah tiba di sejumlah titik, dengan delapan lokasi tambahan dalam proses pengiriman. Dalam operasi tersebut, BNPB mengerahkan 24 personel untuk mempercepat koordinasi penanganan. Bantuan Presiden berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan makanan siap saji telah tiba di Bandara Minangkabau.&nbsp; "Pesawat Caravan dan helikopter Bell 505 juga digunakan untuk menjangkau wilayah yang belum dapat dilalui darat," tuturnya. BNPB memastikan seluruh operasi penanganan darurat terus dipercepat melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan relawan.&nbsp; "Prioritas utama meliputi pembukaan akses yang terputus, pendataan lanjutan korban dan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak di tiga provinsi tersebut," pungkasnya.

BNPB mengungkapkan jumlah korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 303 jiwa.

BNPB: Korban Meninggal Dunia Akibat Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar Mencapai 303 Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/pengungsi-langkat-973259204.jpg" alt="JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)" width="100%">
<figcaption>JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabupaten Langkat kini berada dalam situasi darurat bencana. Sejak Rabu (26/11) malam, ribuan warga berjuang keras untuk bertahan hidup setelah banjir besar melanda sembilan kecamatan di wilayah tersebut. Hujan lebat yang mengguyur sejak Selasa (25/11) telah menyebabkan meluasnya luapan air. Ketinggian air bahkan mencapai dua meter di beberapa lokasi, menenggelamkan sebagian besar rumah dan membuat banyak warga terisolasi. Sejak Kamis (27/11), akses menuju Langkat terputus total. Listrik dan jaringan telekomunikasi juga padam, memperparah kondisi warga yang mengungsi. Ratusan warga kini bertahan di masjid-masjid dan gedung bertingkat. Namun, muncul keluhan serius dari para pengungsi. Bantuan logistik dilaporkan belum merata, bahkan beberapa lokasi terancam kelaparan. Sembilan kecamatan terdampak banjir, meliputi Besitang, Pematang Jaya, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Tanjung Pura, Batang Serangan, Padang Tualang, dan Gebang. Wilayah Besitang dan Brandan Barat menjadi lokasi terparah. <h3>Curhat Pengungsi: Bertahan di Masjid Tanpa Bantuan</h3> Dikutip dari Sumut Pos (JawaPos Group), kisah pilu dialami Amelia Lubis, salah seorang warga yang mengungsi di Masjid Istiqomah, Desa Teluk Bakung, Pematang Tengah, Tanjung Pura, Langkat. Ia bersama ibu dan anaknya yang masih SD dievakuasi ke masjid sejak Rabu malam. Mereka diselamatkan oleh Kepala Dusun setempat, Said Abdillah, menggunakan ban, karena air sudah masuk ke rumah sejak Pukul 20.00 WIB. Amelia mengirimkan video situasi pengungsian pada Kamis, namun handphone-nya baru aktif kembali pada Sabtu (29/11). "Nggak ada bantuan satupun kak. Mamak (ibu kandungnya, red) udah nggak enak badannya," ujarnya kepada Sumut Pos melalui pesan WhatsApp (WA), Sabtu (29/11). <h3>Jalinsum Lumpuh, Rumah Tinggal Atap</h3> Kondisi banjir di Langkat memang sangat parah. Ribuan rumah terendam, dan di Kecamatan Besitang, beberapa rumah bahkan hanya menyisakan bagian atap. Kantor Koramil 14 Besitang pun ikut terendam hingga bagian atapnya. Banyak warga terpaksa bertahan di atap rumah atau mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Akses transportasi utama ikut lumpuh. Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) pada jalur Medan-Aceh tidak bisa dilalui. Ketinggian air di jalur ini mencapai dua meter, menyerupai sungai. Perahu dan sampan nelayan terlihat hilir mudik untuk mengevakuasi warga yang terjebak di jalur vital tersebut. Ratusan warga diperkirakan masih terjebak di rumah masing-masing. Hilangnya sinyal komunikasi dan listrik padam sangat menyulitkan koordinasi tim penyelamat dan penyaluran bantuan.

Banjir besar melanda Kabupaten Langkat, ribuan warga terisolasi, akses terputus, dan kondisi pengungsi memprihatinkan.

Kisah Pilu Pengungsi Banjir Langkat, Bertahan di Masjid Tanpa Logistik: Mamak Sudah Nggak Kuat Badannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/cabai-550826937.png" alt="FLUKTUATIF: Pedagang cabai Pasar Keputran Muniah sedang menimbang cabai di lapaknya kemarin (31/10). Harga cabai rawit di pasar masih tinggi, berkisar Rp 65.000 per kilogram." width="100%">
<figcaption>FLUKTUATIF: Pedagang cabai Pasar Keputran Muniah sedang menimbang cabai di lapaknya kemarin (31/10). Harga cabai rawit di pasar masih tinggi, berkisar Rp 65.000 per kilogram.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana banjir di sejumlah daerah di Aceh telah mengakibatkan harga cabai rawit di Kompleks Pasar Bina Usaha Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat mencapai Rp 250 ribu per kilogram (kg), dari sebelumnya di angka Rp 40 ribuan/kg. "Naiknya harga cabai rawit ini membuat kami mengeluh, naiknya sangat tajam sekali," kata Zulhelmi, warga Meulaboh, Aceh Barat, dikutip Jumat (28/11). Selain cabai rawit, harga cabai merah ikut melambung tinggi dengan harga mencapai Rp 200 ribu/kg dari sebelumnya berada di angka Rp 50 ribu/kg. Sedangkan harga jual telur ayam bergerak naik di angka Rp 60 ribu/papan isi 30 butir dari sebelumnya di harga jual Rp 48 ribu/papan hingga Rp 52 ribu/papan. Untuk komoditi bawang merah juga dijual di angka Rp 60 ribu/kg dari sebelumnya Rp 50 ribuan/kg, dan bawang putih di angka Rp 40 ribu/kg. Zulhelmi berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi naiknya harga jual bahan bumbu dapur sehingga tidak menyebabkan kepanikan di masyarakat, akibat tingginya harga jual bahan pangan. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Barat, Kamarlisnur yang dikonfirmasi terpisah membenarkan naiknya sejumlah bahan pangan khususnya bumbu dapur di Aceh Barat karena putusnya rantai pasokan akibat bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Aceh dan Sumatera Utara. "Naiknya harga jual bumbu dapur karena pasokan dari Aceh Tengah dan Sumatera Utara terhenti akibat bencana alam," katanya. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berupaya menyiapkan langkah untuk menggelar pangan murah di masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau karena telah disubsidi oleh pemerintah daerah. "Mulai Sabtu (29/11) besok kita siapkan pangan murah," katanya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengimbau masyarakat tidak panik dengan kenaikan harga jual bumbu dapur, dan meminta pedagang agar tidak mengambil keuntungan dengan memanfaatkan momentum bencana alam untuk menaikkan harga jual bahan pokok, demikian Kamarlisnur.

Harga cabai rawit di Kabupaten Aceh Barat mencapai Rp 250 ribu per kilogram (kg), dari sebelumnya di angka Rp 40 ribuan/kg.

Terdampak Banjir Sumatera Utara dan Aceh, Harga Cabai Rawit Meroket dari Rp 40 Ribuan jadi Rp 250 Ribu per Kilogram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/29/ptar-sibolga-2984467024.jpg" alt="Posko yang dibangun menampung penyintas dari sejumlah desa terdampak, terutama Desa Garoga, Hutagodang, Batu Horing, dan Huta Raja. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Posko yang dibangun menampung penyintas dari sejumlah desa terdampak, terutama Desa Garoga, Hutagodang, Batu Horing, dan Huta Raja. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Agincourt Resources (PTAR) mendukung tanggap bencana penanganan banjir dan longsor di Tapanuli Selatan serta Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Senior Manager Corporate Communications PTAR Katarina Siburian Hardono mengatakan, PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor karena cuaca ekstrim di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, dan Padangsidimpuan. "Kami turut berbelasungkawa kepada keluarga korban, masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, cedera, dan warga yang terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Kami berharap situasi segera terkendali dan proses pemulihan berlangsung cepat dan aman," ujar Katarina Siburian Hardono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/11). Sejak hari pertama terjadinya musibah, PTAR telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan darurat kepada warga terdampak. Antara lain mendirikan empat posko penanggulangan bencana di Batu Hula, Sumuran, Sopo Daganak, dan Kantor Camat yang secara keseluruhan dapat menampung lebih dari 700 warga. Posko juga dilengkapi layanan kesehatan, dapur umum, dan tenaga juru masak. Posko menampung penyintas dari sejumlah desa terdampak, terutama Desa Garoga, Hutagodang, Batu Horing, dan Huta Raja. Kemudian menyalurkan pangan dan makanan siap saji, paket sembako, air mineral untuk mendukung kebutuhan dasar warga termasuk mengirimkan paket makanan untuk lokasi yang tidak terjangkau di Huta Raja. Menyediakan pakaian layak pakai, selimut, dan kebutuhan khusus untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan pengungsi. Lalu menyediakan layanan kesehatan oleh tenaga medis dan menyalurkan obat-obatan di setiap posko. Mengerahkan Emergency Response Team (ERT) lengkap dengan perahu karet untuk membantu evakuasi dan penanganan darurat. Sebagai pusat&nbsp;call centre&nbsp;dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk merespons cepat korban bencana. Di samping itu, PTAR mengerahkan helikopter untuk distribusi logistik ke lokasi yang sulit dijangkau serta mendukung mobilitas teknisi PLN guna percepatan pemulihan jaringan listrik. Menurunkan ekskavator/backhoe loader&nbsp;untuk membantu pemerintah daerah membuka kembali akses jalan dan jembatan yang tertutup longsor. PTAR juga siap menambah posko dan dapur umum apabila diperlukan dan akses memungkinkan. PTAR terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, TNI/Polri, Basarnas, mitra kerja, serta para relawan dan pemangku kepentingan lokal, agar seluruh upaya evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan kesehatan berlangsung dengan baik, terarah, dan sesuai arahan pemerintah. Keselamatan karyawan, mitra kerja, dan masyarakat tetap menjadi prioritas utama kami. PTAR saat ini memfokuskan seluruh upaya pada penanggulangan bencana, dukungan evakuasi, bantuan medis, distribusi logistik, serta penguatan koordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan respons yang cepat, terarah, dan sesuai standar keselamatan. PTAR akan terus memberikan dukungan bagi warga terdampak serta meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat Tim Tanggap Darurat di lapangan. PTAR berkomitmen untuk terus memberikan dukungan yang cepat dan tepat selama proses penanganan bencana. "Kami berdoa agar kondisi segera pulih dan masyarakat dapat bangkit kembali dengan lebih kuat," kata Katarina Siburian Hardono. Seiring beredarnya informasi mengenai penyebab bencana, PTAR perlu meluruskan informasi bahwa lokasi banjir bandang di Desa Garoga berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga/Aek Ngadol, yang berbeda dan tidak terhubung dengan DAS Aek Pahu, tempat PTAR beroperasi. "Pemantauan kami juga tidak menemukan material kayu di DAS Aek Pahu yang dapat dikaitkan dengan temuan di wilayah banjir. PTAR mendukung penuh kajian komprehensif yang dilakukan pemerintah atas seluruh faktor penyebab bencana ini dan siap bekerja sama secara transparan," ujar Katarina Siburian Hardono.

PTAR mendukung tanggap bencana penanganan banjir dan longsor di Tapanuli Selatan serta Tapanuli Tengah, Sumut

PTAR Dukung Tanggap Bencana Penanganan Banjir dan Longsor di Tapanuli

banjir bandang Sumatera Utara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#banjir bandang Sumatera Utara

Berita Terkini